Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Advertisements

SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
SISTEM MANAJEMEN K3 PERATURAN PEMERINTAH NO.50 TH MATERI 2
Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
SANKSI ADMINISTRATIF.
PERGUB No. 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non PNS SKPD/Unit Kerja
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
KEHUTA NAN KETENTUAN UMUM UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Anggota Kelompok : Andika Riau Nanda - Frenki -
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK. Pasal 1.
S T R U K T U R PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
FORMAT PEMBINAAN DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN MATERI DASAR HUKUM PENYIDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DIKLAT TEKNIS PENGAWASAN.
PENATAAN UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGELOLAAN STANDAR DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA PEMERINTAH.
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2016
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
Oleh : Drs. H. Masrawan, M.Ag Kepala Bagian Tata Usaha
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Aspek Hukum Kesehatan Kerja
Kuliah 2 ARTI DAN PERAN AMDAL.
SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR
Minimum Environmental Standards Environmental Quality Standards
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.
KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
Pemerintahan Desa harupermadi.lecture.ub.ac.id.
KARANTINA HEWAN, IKAN, dan TUMBUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENIMBANG MENGINGAT MENETAPKAN.
Yuliani Rahmatillah ( )
FORMAT-FORMAT.
BADAN LEGISLASI 23 AGUSTUS 2017
S E L A M A T D A T A N G.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
MANAJEMEN SAMPAH DAN SANKSI
BPK Annisa Alya Gabryella Anabell Kristian Harris M. Dicky
AMDAL (Analisis mengenai dampak lingkungan)
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
AHMAD MEDAPRI H, S.H., M.Eng., MIDS.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
Program Penyehatan Makanan
Draft Guidelines Masterplan Pengelolaan Hutan dan Area Terbuka Hijau
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
POKOK BAHASAN (4) BELA NEGARA.
PERATURAN PERUNDANGAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KELOMPOK 6 APAKAH MEROKOK MELANGGAR HAM? DISUSUN OLEH:FITRAH REZEKI BAGAS NOVKA M TAQWALLAH RISKIAN MUHAMMAD ADLI APAKAH MEROKOK MELANGGAR HAM? DISUSUN.
Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Jakarta, 06 April 2011.
Pemerintah Biarkan Iklan Rokok
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
UNDANG UNDANG KESEHATAN
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR72TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Bintek STRUKTUR RANCANGAN PERATURAN YAYASAN TENTANG STATUTA
Badan Kepegawaian Negara Balikpapan, 21 Februari 2019
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) BIDANG KEPEGAWAIAN TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2019 MATERI : TENAGA HONORER/KONTRAK/NON PNS CUTI.
PRESENTATION SARPRAS ANGGOTA: -AZZA CAHYYA INTIHA.. -DEA KAMELIA SUKMA. -DEVY GUSTI MAHARANI -NUR ISLAMIYA RAHMAN.
Transcript presentasi:

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG KAWASAN LARANGAN MEROKOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Menimbang : a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan bekesinambuangan; b. bahwa untuk udara yang sehat dan bersih hak bagi setiap orang, maka diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal; c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 13 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, perlu dilakukan pengaturan kawasan dilarang merokok sebagai upaya menciptakan Peraturan Gubernur tentang Kawasan Dialarang Merokok; http://www.mercubuana.ac.id

Pengamana Rokok Bagi Kesehatan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksudkan pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kawasan Dilarang Merokok. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian sebagaimana telah diuabah dengan Undang- undang Nomor 43 Tahun1999; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; 6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia; 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintahan dan kewenangan sebagai Daerah Ontonom; Propinsi 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamana Rokok Bagi Kesehatan; http://www.mercubuana.ac.id

14. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang dan/atau badan yang Berjasa Kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 15. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Khusus Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negri Sipil Di Lingkunagn Pemerintah daerah Khusus Ibukota Jakarta; 16. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendaliab Pencemaran Udara; 19. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengedalian Rokok di Tempat Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KAWASAN DILARANG MEROKOK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemrintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. http://www.mercubuana.ac.id