ISU AKTUAL BIDANG PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN DALAM RANGKA SOSIALISASI VALIDASAI DATA BIOMETRIC DAN REKONSILIASI DATA KOTA BLITAR, 28 Mei 2013.
Advertisements

PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD TUJUAN Sebagai pedoman dalam penyusunan organisasi dan tata kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan.
PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Pemberian Tugas dan Izin Belajar bagi.
BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.
Pemerintah Kota Surabaya Badan Kepegawaian dan Diklat
M A N A J E M E N P E R E N C A N A A N A P A R A T U R S I P I L N E G A R A Disampaikan pada: Pendampingan Entry Formasi ke dalam Aplikasi e-Formasi.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
PENJELASAN UMUM PERSIAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CPNS TAHUN 2013 KEDEPUTIAN SDM PARATUR- KEMENTERIAN PAN & RB BKN, 1 OKTOBER 2013.
TAHAP SELEKSI DAN PENETAPAN PESERTA c. Penyusunan Berkas Administrasi Berkas administrasi yang harus disusun oleh calon peserta sertifikasi guru melalui.
TIM SELEKSI TERBUKA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
BAG. ORGANISASI SETDA KENDAL
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
Jabatan Fungsional Tertentu sebagai Alternatif Karier
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 25 DAN NO. 26 TAHUN 2016 )
PENJELASAN KENAIKAN PANGKAT
BKD KAB. KEDIRI OKTOBER 2015 SOSIALISASI PENYUSUNAN BEZETTING DAN FORMASI PNS BERBASIS SISTEM E-FORMASI BKD KAB. KEDIRI OKTOBER 2015.
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
PROGRAM E-KINERJA DIREKTORAT KINERJA ASN
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
Gedung Kaca Pemerintah Kab. Kulon Progo Kulon Progo, 26 Oktober 2015
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 57A TAHUN 2016   TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA SECARA SWAKELOLA.
RAPAT TEKNIS KEPEGAWAIAN
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF -1
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
Formasi ASN 2017 Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Berdasarkan UU No.
MEKANISME DAN PROSEDUR PENILAIAN ANGKA KREDIT PENGAWAS SEKOLAH
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
Bidang Kesra dan Pensiun BKD Provinsi DKI Jakarta
MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
Implementasi e-PUPNS di Kabupaten Sleman
LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2016
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
INPASSING Pranata Komputer.
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
SOSIALISASI DAN PELATIHAN e-PUPNS 2015
( L H K A S N ) LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
PENYUSUNAN DUPAK PUSTAKAWAN SESUAI perMenpanrb dan perka perpusnansri no. 11 tahun 2015 Disampaikan oleh Sri Rahayu (Pustakawan Madya)
KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
S I M P E G SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT KOORDINASI
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
SSCN 2018 Badan Kepegawaian Negara Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
Surabaya, 21 Maret 2018 Oleh : Budi Setiawan
PENDAFTARAN CPNS TAHUN Pendaftaran
Sosialisasi Pemetaan Kompetensi
SSCN 2018 KEPALA BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN KANREG IX BKN JAYAPURA
PNS BERPRESTASI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Tahun 2018
Tata Cara Pembayaran Kegiatan Fasilitasi Menggunakan Aplikasi SPIN OUT
Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017 tentang
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
PENGHARGAAN SLKS DAN MASA KERJA
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
Pemetaan Preferensi Kompetensi Pelaksana
? Siapa? Penyesuaian/Inpassing 1 3 4
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
MUTASI PEGAWAI Sesuai dengan PP No
Transcript presentasi:

ISU AKTUAL BIDANG PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN

Pemetaan Preferensi Kompetensi Pejabat Pelaksana Berbasis CAT ISU BIDANG RENDAGUN Pemetaan Preferensi Kompetensi Pejabat Pelaksana Berbasis CAT Pengadaan CPNS Formasi Umum Tahun 2018 Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pelaksana

PEMETAAN PREFERENSI KOMPETENSI BERBASIS CAT 1 1

PEMETAAN PREFERENSI KOMPETENSI PELAKSANA Dalam rangka mendukung program kinerja BKN akan melaksanakan pemetaan kompetensi jabatan pelaksana berbasis system CAT Tujuan dilakasanakan pemetaan kompetensi dalam rangka Proses distribusi jabatan pelaksana, mengukur ketepatan penempatan serta rekam database SIMPEG pada Pemerintah Daerah Waktu pelaksanaan triwulan III dan IV Hasil pemetaan diberikan kepada : Peserta secara individual dan PPK untuk Hasil kolektif

Metode Pengukuran www.themegallery.com Karena paling mudah diukur menggunakan instrumen massal dan cepat Pengukuran terhadap aspek koginitif dan afektif. Hanya mengukur aspek awarness terhadap perilaku yang efektif di level 1 kecenderungan perilaku Pelaksana dalam lingkungan kerja sehari-hari Company Logo

Competencies Preference Questionnaire (CPQ) Instrumen Pengukuran Instrumen Competencies Based Situational Test (CbST) Text Competencies Preference Questionnaire (CPQ) www.themegallery.com MENGUKUR ASPEK KOGNITIF: Tingkat kesadaran pegawai terhadap perilaku-perilaku efektif dalam kompetensi yang diukur (awareness) MENGUKUR ASPEK AFEKTIF: kecenderungan sikap/afektif pegawai dalam lingkungan kerja sehari-hari (preferensi) Kedua instrument dapat menunjukkan tingkat kognitif (awareness) dan kecenderungan terhadap perilaku sehari-hari (preferensi) Koordinat persinggungan kedua instrumen dapat memprediksikan kekuatan dan kelemahan masing-masing pegawai Company Logo

Preferensi rendah (CPQ) Preferensi tinggi (CPQ) Hasil Pemetaan Berupa “HASIL PEMETAAN PREFERENSI KOMPETENSI PELAKSANA”, yang memuat : Identitas Peserta Hasil POTENSIAL/ CUKUP POTENSIAL/ PERLU PENGEMBANGAN Diagram mapping preferensi, yang menunjukkan: Area kompetensi yang terkonfirmasi dengan kuat, Area kompetensi yang membutuhkan pengembangan Area kompetensi yang lemah Rekomendasi rumpun pekerjaan Preferensi rendah (CPQ) Preferensi tinggi (CPQ) “ The Power of PowerPoint | thepopp.com

The Power of PowerPoint | thepopp.com 1Pelaksanaan Pemetaan Tempat Pelaksanaan Kantor Regional BKN UPT BKN BKN Pusat PUSBANG ASN Waktu Akan ditentukan lebih lanjut oleh Kanreg setelah berkoordinasi dengan BKN Pusat Kriteria Peserta Usia maks. 53 tahun dan diprioritaskan yang masih usia produktif Pendidikan akhir min. Diploma III Golongan ruang min. II/d The Power of PowerPoint | thepopp.com

ALOKASI PEMETAAN PREFERENSI KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Perangkat Daerah Provinsi : 420 Lingkup Wilayah Kota/ Kab Administrasi : 300 x 6 : BKD Provinsi DKI Jakarta akan bersurat kepada Perangkat Daerah/ Unit Perangkat daerah dalam rangka pemetaan prioritas pejabat pelaksana yang akan dilakukan pemetaan kompetensi

PENGADAAN CPNS FORMASI UMUM TAHUN 2018 2

Prioritas Penetapan formasi Kemenpan dan RB: Tenaga Pendidikan PENGADAAN CPNS Berdasarkan Surat Gubernur No. 87/-082.6 tanggal 29 Januari 2018 ke Kemenpan dan RB Usulan Formasi Pemprov. DKI Jakarta sebanyak 7.631 pegawai diprioritaskan pada jabatan yang menunjang program prioritas strategis daerah Prioritas Penetapan formasi Kemenpan dan RB: Tenaga Pendidikan Tenaga Kesehatan Jabatan yang Mendukung Pembangunan Infrastruktur Proses Pengadaan akan dilaksanakan dalam satu portal pendaftaran SSCN https://sscn.bkn.go.id dan seleksi melalui CAT BKN

Susunan Organisasi Panselnas 1 Tim Pengarah Ketua : Menteri PAN – RB Wakil : Kepala BKN Anggota : Ka LAN, Ka BPKP, Ka BPPT, Ka BSSN, Sekjen Kememristekdikti, Sekjen Kemenkeu, Sekjen Kemendikbud, SesMenPAN-RB, SesmenBappenas, Dirjen Dukcapil, Dirjen KemenKominfo 4 Tim Audit Teknologi Ketua : Sestama BPPT Anggota ; Staf Khusus KemenPAN RB 5 Tim Pengamanan Teknologi Ketua : Deputi Bid Pengamanan Persandian. BSSN Wakil : Sekretaris utama, BSSN Anggota : Staf Khusus KemenPANRB 2 Tim Pelaksana Ketua : Kepala BKN PP Nomor 11 Tahun 2017 UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 48 6 Tim Quality Assurance Ketua : Staf Ahli KemenPANRB Wakil : Karopeg, Kemendikbud Anggota : Staf Kemendikbud 3 Tim Pengawas Ketua : Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK , Anggota : Deputi KemenPANRB, Ombudsman 7 im Sekretariat Panselnas Asisten Deputi, KemenPANRB

PENDAFTARAN CPNS TAHUN 2018 https://sscn.bkn.go.id Pendaftaran Cek pengumuman di https://sscn.bkn.go.id Pilih menu Registrasi Isi NIK, Nomor KK atau NIK Kepala Keluarga Isi alamat e-mail aktif, password dan pertanyaan pengaman Cetak Kartu Informasi Akun Pendaftaran 2 Log In ke https://sscn.bkn.go.id dengan NIK dan password yang telah didaftarkan Upload foto selfie dengan memperlihatkan KTP dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya Melengkapi Biodata Memilih instansi, jenis formasi, pendidikan dan jabatan Bagi pelamar yang mendaftar di instansi NON SSCN, setelah poin di atas, proses pendaftaran dilanjutkan di portal instansi tersebut* Upload dokumen pedukung Cetak Kartu Pendaftaran SSCN 2018 Pengiriman Dokumen 3 Pelamar mengirimkan dokumen sesuai dengan persyaratan instansi sebagai syarat pendaftaran Pelamar wajib melampirkan Kartu Pendaftaran SSCN untuk proses verifikasi Proses Verifikasi Berkas 4 Tim Verifikator instansi melakukan verifikasi berkas yang dikirim atau yang diunggah berdasarkan syarat pendaftaran Cetak Kartu Peserta 5 Cetak Kartu Peserta bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi Tes CAT BKN 6 Tim Verifikator instansi melakukan verifikasi berkas yang dikirim atau yang diunggah berdasarkan syarat pendaftaran

06 05 04 03 02 01 PELAMAR TES CAT BKN MENCETAK KARTU PESERTA MEMVERIFIKASI BERKAS Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti proses seleksi selanjutnya sesuai dengan ketentuan Instansi. 03 PELAMAR MELAKUKAN PEMBERKASAN Tim Verifikator melakukan verifikasi berkas atau dokumen yang diunggah/dikirimkan pelamar berdasarkan syarat pendaftaran 02 MELENGKAPI DATA DIRI Pelamar Melakukan Pemberkasan Berdasarkan Persyaratan Pendaftaran Masing-maasing Instansi Pelamar Melengkapi Biodata LOGIN KE PORTAL SSCN 01 Pelamar Login Ke Portal SSCN Menggunakan NIK Dan Password Yang Telah Didaftarkan Pelamar Memilih Jenis Formasi dan Instansi https://sscn.bkn.go.id Pelamar Dapat Melihat Informasi Penerimaan CPNS Melalui Portal SSCN Peserta Wajib: Menyerahkan KARTU PENDAFTARAN SSCN untuk Proses Verifikasi Pelamar Mengunggah Dokumen Persyaratan Sesuai dengan Instansi Untuk Melakukan Pendaftaran, Pilih Menu Registrasi Pelamar Mengisikan: NIK, Nomor KK atau NIK Kepala Keluarga Pelamar Mengisikan Alamat Email Aktif, Password Akun Portal SSCN Dan Pertanyaan Pengaman Pelamar Cetak KARTU PENDAFTARAN SSCN 2018 Pelamar Cetak KARTU INFORMASI AKUN SSCN SEKOLAH KEDINASAI

Sistem Seleksi CPNS https://sscn.bkn.go.id https://cat.bkn.go.id 01 02 Fleksible, Transparan, akuntabel, efektif, efisien, informative dan aman One (Single) Data Paperless https://cat.bkn.go.id Transparan, akuntabel, efektif, efisien, Cepat Obyektif Bank Soal Encrpted oleh BSSN

3 1 SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PELAKSANA 3 1

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PELAKSANA KELENGKAPAN BERKAS 1 Kepala PD/ UPD mengusulkan PNS yang akan mengisi jabatan pelaksana kepada BKD/ Suku Badan Kepegawaian Lampiran Dokumen : Formulir Usulan Pengisian Jabatan Pelaksana Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir Fotokopi Ijazah terakhir sesuai SK Pangkat terakhir Dokumen Peta Jabatan Dokumen yang berkaitan dengan perpindahan/ pengkatifan/ pengangkatan/ pemberhentian Khusus untuk peningkatan jabatan pelaksana ke tingkat Teknis Ahli dan Teknis Terampil, Kepala PD/ UPD wajib membentuk Tim Seleksi Internal untuk menguji kompetensi pegawai melalui metode : a. wawancara; b. presentasi makalah. WAKTU PENYAMPAIAN USULAN 2 Paling lambat tanggal 21 Pada Bulan Berjalan Paling lambat 2 hari kerja sebelum hari kerja terakhir bulan berjalan, khusus untuk PNS : Yang telah diambil sumpah menjadi PNS Selesai melaksanakan tugas belajar Mutasi atar PD/ Instansi Selesai Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN) Selesai bertugas sebagai pegawai titipan diluar Pemda Demosi Diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengiriman Dokumen Verifikasi 3 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Bagi PD/ UPD di lingkup Provinsi SUKU BADAN KEPEGAWAIAN Bagi PD/ UPD di lingkup wilayah kota 4 BKD melaksanakan verifikasi berkas paling lambat hari kerja terakhir bulan berjalan Suku Badan Kepegawaian melaksanakan verifikasi berkas paling lambat 2 hari kerja sebelum bulan berakhir, untuk selanjutnya disampaikan kepada BKD Provinsi DKI Jakarta Output verifikasi adalah Laporan Hasil Verifikasi Terhadap usulan yang melewati batas waktu, verifikasi dilaksanakan pada bulan berikutnya VALIDASI 5 Laporan Hasil Verifikasi akan divalidasi oleh tim selambatnya pada hari kerja terakhir bulan berjalan Hasil Validasi ditetapkan sebagai Keputusan, dituangkan dalam Berita Acara Validasi yang akan disampaikan kepada PD/UPD Pengusul Keputusan hasil validasi bersifat mengikat bagi Kepala PD/ UPD dalam menetapkan Keputusan Penempatan Jabatan Pelaksana KEPUTUSAN PENEMPATAN JABATAN PELAKSANA 6 Kepala PD menetapkan SK Penempatan Dalam Jabatan Pelaksana TMT hari pertama kerja bulan berikutnya SK Penetapan disampaikan ke BKD dan Suku Badan Kepeg. BKD memutakhirkan data berdasarkan SK Penempatan

CONTOH TIMELINE VERVAL JABATAN PELAKSANA TMT SEPTEMBER 2018 DATA SIMPEG & e-TKD dalam Jabatan Pelaksana Baru 3 Sep SSepSEPTSept SK DIKIRIM KE BKD & PROSES INPUT DATA SIMPEG 31 AGT SK KEPALA PD/ UPD PENEMPATAN JABATAN PELAKSANA TMT 3 SEPTEMBER VALIDASI TIM 01-31 AGT 01–29 AGT VERIFIKASI BKD PROVINSI VERIFIKASI SUBAN KEPEGAWAIAN 01 – 21 AGT Tanggal Khusus untuk usulan lingkup Wilayah Kota SURAT USULAN Kepala PD/ UPD Kota Administrasi Suku Dinas Suku Badan Irbanko Satpol PP Kota

TIM VALIDASI LINGKUP PROVINSI SIAPA TIM VALIDASI? TIM VALIDASI LINGKUP PROVINSI DAN KAB. ADMINISTRASI TIM VALIDASI LINGKUP KOTA ADMINISTRASI Ketua : Kepala Suku Badan Kepegawaian Ketua : Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan BKD Sekretaris: Kepala Subbidang Perencanaan Pegawai Sekretaris: Kepala Subbidang Pendayagunaan dan Pengembangan Pegawai TUGAS : Anggota : Unsur Inspektorat Unsur Biro Hukum Unsur Biro ORB PPK PD/ UPD Pengusul Anggota : Unsur Inspektorat Pembantu Kota Unsur Bagian Hukum Seko. Adm Unsur Bagian Kepegawaian, Talak dan Pelayanan Publik Kota Adm. PPK PD/ UPD Pengusul Memeriksa Usulan Jabatan Pelaksana berdasarkan ketersediaan formasi Menyetujui atau Tidak Menyetujui usulan Melakukan Validasi/ Pengesahan usulan melalaui Berita Acara Validasi

THANK YOU

15. Lingkup Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 16. Lin15. Lingkup Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 16. Lingkup Wilayah Kota adalah Kota Administrasi, Suku Dinas, Suku Badan, Inspektorat Pembantu Kota, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. gkup Wilayah Kota adalah Kota Administrasi, Suku Dinas, Suku Badan, Inspektorat Pembantu Kota, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.