Penyusunan LK TW III 2018 Jakarta, 27 September 2018.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Advertisements

PENERAPAN SAP Penerapan SAP bagi pemerintah pusat diwujudkan dengan penyusunan sistem akuntansi pemerintah Sistem akuntansi yang disusun harus mengacu.
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
PEDOMAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
Direktorat Akuntansi & Pelaporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL EVALUASI KESIAPAN LAPORAN KEUANGAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2008 (Terkait.
Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
LATAR BELAKANG PENERAPAN PENYUSUTAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
Telaah Laporan Keuangan
PENINGKATAN KUALITAS LKPP DAN PERANAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2011
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
BAGAN AKUN STANDAR 2012 HARMONISASI antara:
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Ditjen Perbendaharaan
KONSEP DAN SIKLUS AKUNTANSI
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Telaah Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
REKONSILIASI EKSTERNAL TINGKAT WILAYAH
Kebijakan implementasi akuntansi berbasis akrual
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP)
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
Ditjen Perbendaharaan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
3. AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO
Kebijakan Akuntansi Persediaan dan Penyajiannya di Laporan Keuangan
DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL A. B. Triharta
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
DIT. AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DITJEN PERBENDAHARAAN 2011
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No.55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013.
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BAGAN AKUN STANDAR 2012 HARMONISASI antara:
Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
REVISI ANGGARAN PADA DIPA PETIKAN BLU
t e l a A h laporan keuangan
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
Matkul: AKPD Pertemuan 10: SAP (PP No 7 Tahun 2010)
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Penyusunan CaLK dan Format Pendukung LK
URGENSI BIMTEK SAIBA HOTEL KAISAR, 24 MEI 2018.
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
Current Issue Penyusunan LKKL Tahun 2018
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
Oleh: Mahendro B Y Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara Jakarta, Oktober.
WORKSHOP PANDUAN REVIU PENILAIAN KEMBALI BMN TAHUN 2017 – 2018
Simulasi Reviu atas Mekanisme Take Out
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
Semester I Tahun Anggaran 2019
HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN DITJEN P2P DAN BADAN LITBANGKES
KEBIJAKAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENKES
Transcript presentasi:

Penyusunan LK TW III 2018 Jakarta, 27 September 2018

Latar Belakang Kesalahan dalam persamaan dasar akuntansi; Posisi saldo debet dan kredit akun pada Neraca Percobaan Akrual yang tidak normal; Kesalahan dalam penggunaan Bagan Akun Standar (BAS); Selisih Transfer Keluar (TK) dengan Transfer Masuk (TM) secara neto Rp5,15 Triliun; Terdapat kurang catat Pengesahan Hibah Langsung Barang dan Jasa sebesar Rp1,9 Trilliun;

Latar Belakang Perbedaan saldo BMN antara LKKL dengan Laporan Barang Milik Negara (LBMN); Masih terdapat realisasi belanja yang melebihi pagu anggarannya (pagu minus); Masih terdapat Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK); Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang kurang memadai.

Yang harus Diperhatikan restrukturisasi akun PNBP akun 423XXX diganti dengan akun 425XXX; perubahan pengelompokan akun baru, penggabungan beberapa akun dalam akun baru, serta pemecahan satu akun menjadi beberapa akun baru; nilai minimum kapitalisasi Aset Tetap yang baru untuk nilai Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Renovasi (ATR) berupa Gedung dan Bangunan, dan ATR berupa Peralatan dan Mesin sesuai PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; LBMN disusun menggunakan e-Rekon&LK G2 sehingga aplikasi SIMAK BMN tingkat Wilayah, tingkat Eselon I, dan tingkat KL tidak lagi

Yang harus Diperhatikan Penilaian kembali (revaluasi) Barang Milik Negara agar dilaksanakan, diinput dan divalidasi dengan cermat; Penyelesaian Koreksi Badan Pemeriksa Keuangan (selain transaksi revaluasi aset tetap) yang dilakukan melalui jurnal manual di Satker Konsolidasi agar dilaksanakan secara paripurna; Selisih TK/TM baik secara absolut maupun secara neto agar dijelaskan secara memadai pada CaLK, seperti penyebab selisih TK/TM karena adanya TK/TM antar KL atau karena penerapan Harga Perolehan Terakhir dalam pencatatan Persediaan;

Yang harus Diperhatikan Open period e-Rekon&LK dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 16 Oktober 2018 dan 18 s.d. 30 Oktober 2018 Closed period e-Rekon&LK dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2018 Kementerian Negara/Lembaga dapat mengatur jadwal open/closed period e-Rekon&LK dalam rangka meningkatkan kualitas LKKL Triwulan III Tahun 2018 dengan berkoordinasi dengan Direktorat APK.

Yang harus Diperhatikan Tingkat Batas Waktu Penerimaan Proses Penyusunan dan Pengiriman UAKPA - 4-16 Oktober 2018 UAPPA-W 16 Oktober 2018 4-22 Oktober 2018 UAPPA-E1 22 Oktober 2018 4-26 Oktober 2018 K/L 26 Oktober 2018 4-30 Oktober 2018 DJPb 31 Oktober 2018

LK TW III 2018 Pernyataan Telah Direviu; Pernyataan Tanggung Jawab; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas Laporan Keuangan.

TERIMA KASIH