PAPARAN HASIL MONITORING SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) WILKER BAKORWIL BOJONEGORO { SURABAYA, 23 NOPEMBER 2018 } Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro UU 23 Tahun 2014 Pasal 262, Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Pasal 274, Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Pasal 391, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (Informasi Pembangunan Dan Keuangan Daerah) yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro KITA TIDAK BISA KERJA TANPA DATA BETAPA PENTINGNYA DATA : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIDASARKAN PADA DATA DAN INFORMASI; DATA DAN INFORMASI SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN KEBIJAKAN, BAIK DI PROVINSI, KAB/KOTA MAUPUN DI PUSAT; PEMBENTUKAN BAKORWIL JUGA BERDASARKAN DATA, BAGAIMANA TIDAK, BAKORWIL DARI 4 MENJADI 5, KARENA DASARNYA TETAP DATA, DATA YANG BAGAIMANA, KARENA BEGITU LUASNYA WILAYAH JAWA TIMUR YG TERDIRI DARI 38 KAB/KOTA, TERLALU LUAS RENTANG KENDALI. MAKA DIBENTUKLAH BAKORWIL SEBAGAI KEPANJANGAN TANGAN GUBERNUR DI WILAYAH DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro

FORUM SATU DATA SUSUNAN TIM PELAKSANA, terdiri atas : PERGUB PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 68 TAHUN 2018 TIM PELAKSANA SATU DATA PROVINSI SUSUNAN TIM PELAKSANA, terdiri atas : 1. PENASIHAT -> SEKDA PROV. JATIM 2. PEMBINA -> KEPALA BPS JATIM (PEMBINA DATA) 3. PENGARAH -> KEPALA BAPPEPROV 4. KETUA -> KEPALA DISKOMINFO (WALI DATA) 5. ANGGOTA -> KEPALA BAKORWIL (WALI DATA PENDUKUNG) -> KABID. PENGELOLAAN DATA DAN STATISTIK Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro

PROSES PENGUMPULAN DATA SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA PROVINSI (SPSDP) PRODUSEN DATA PROVINSI FORUM SATU DATA PROVINSI PRODUSEN DATA KAB. A WALI DATA PROVINSI WALI DATA KAB. A DINAS PERTANIAN Sinkronisasi DINSOS DISTAN WALI DATA PENDUKUNG DISTAN WALI DATA KAB. B DINSOS Sinkronisasi DINAS SOSIAL PRODUSEN DATA KAB. B

FORUM DATA Ditetapkan Dengan Keputusan Gubernur PENGELOLA SIPD PROVINSI PERMENDAGRI 98/2018 (Pasal 17) NO JABATAN TIM PEJABAT TUGAS 1 Penanggung Jawab Sekretaris Daerah Provinsi mengambil kebijakan, keputusan dan pembinaan dalam penerapan SIPD 2 Ketua/ Koordinator Kepala Bappeda Provinsi administrator seluruh aplikasi yang ada dalam SIPD. 3 Wakil Ketua/ Walidata Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik; (Kominfo) 4 Sekretaris Pejabat Administrator pada Bappeda Provinsi yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan data mengelola fungsi kesekretariatan dalam penerapan SIPD 5 Anggota Seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi mengoordinasikan pengelolaan seluruh aplikasi yang ada dalam SIPD di lingkungan perangkat daerahnya. Ditetapkan Dengan Keputusan Gubernur

PENGELOLA SIPD KABUPATEN/KOTA PERMENDAGRI 98/2018 (Pasal 18) NO JABATAN TIM PEJABAT TUGAS 1 Penanggung Jawab Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota mengambil kebijakan, keputusan dan pembinaan dalam penerapan SIPD 2 Ketua/ Koordinator Kepala Bappeda Kabupaten/Kota administrator seluruh aplikasi yang ada dalam SIPD. 3 Wakil Ketua/ Walidata Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik; (Kominfo) 4 Sekretaris Pejabat Administrator pada Bappeda Kabupaten/kota yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan data mengelola fungsi kesekretariatan dalam penerapan SIPD 5 Anggota Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota mengoordinasikan pengelolaan seluruh aplikasi yang ada dalam SIPD di lingkungan perangkat daerahnya. Ditetapkan Dengan Keputusan Bupati/Walikota

Tingkat Keterisian SIPD se-Jatim No Kab/Kota 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) Rata-rata 1 Kabupaten Malang 99.99 2 Kabupaten Situbondo 76.29 96.34 97.97 98.91 92.38 3 Kabupaten Sidoarjo 89.59 89.77 89.43 95.86 91.16 4 Kabupaten Trenggalek 90.90 85.81 86.75 90.69 88.54 5 Kabupaten Gresik 55.19 66.95 84.82 76.74 6 Kabupaten Kediri 40.49 67.05 89.14 99.68 74.09 7 Kota Surabaya 18.19 77.53 90.24 71.49 8 Kabupaten Bojonegoro 58.82 87.58 91.58 46.74 71.18 9 Kabupaten Pamekasan 18.73 88.84 95.01 67.65 67.56 10 Kabupaten Pacitan 55.75 70.78 90.85 50.69 67.02 11 Kabupaten Nganjuk 73.70 83.19 76.71 34.33 66.98 12 Kota Pasuruan 27.56 72.24 75.16 81.90 64.22 13 Kabupaten Ponorogo 57.35 67.90 92.17 37.71 63.78 14 Kabupaten Lamongan 49.57 49.79 39.98 59.83 15 Kabupaten Bangkalan 41.70 70.38 68.35 56.11 59.14 16 Kabupaten Madiun 34.42 62.51 60.71 76.82 58.62 17 Kota Probolinggo 54.20 65.15 77.97 30.20 56.88 18 Kabupaten Ngawi 38.71 53.11 56.25 71.40 54.87 19 Kota Kediri 47.20 62.37 76.97 26.09 53.16 20 Kabupaten Lumajang 59.79 63.59 60.99 23.18 51.89 21 Kabupaten Jombang 33.62 64.18 61.70 39.87 49.84 22 Kabupaten Jember 28.12 41.28 64.32 65.27 49.75 23 Kabupaten Sumenep 44.27 49.47 54.16 51.01 49.73 24 Kota Batu 1.93 53.31 40.52 98.37 48.53 25 Kota Madiun 33.56 66.48 57.45 27.73 46.31 26 Kabupaten Tuban 33.02 41.13 84.30 24.29 45.69 27 Kabupaten Bondowoso 37.00 40.31 51.60 43.47 43.10 28 Kota Blitar 26.05 45.33 49.52 48.26 42.29 29 Kabupaten Sampang 18.72 56.60 54.24 25.33 38.72 30 Kabupaten Tulungagung 35.16 41.65 38.49 32.48 36.95 31 Kota Malang 22.89 22.76 14.97 80.90 35.38 32 Kabupaten Probolinggo 25.43 58.10 46.14 11.16 35.21 33 Kabupaten Pasuruan 3.49 33.04 43.91 55.14 33.90 34 Kabupaten Blitar 34.43 32.23 56.29 6.36 32.33 35 Kabupaten Magetan 7.21 18.97 49.77 52.65 32.15 36 Kabupaten Banyuwangi 31.21 29.38 54.03 1.45 29.02 37 Kabupaten Mojokerto 19.50 22.78 21.42 26.43 22.53 38 Kota Mojokerto 4.79 0.92 23.78 11.23 10.18 Tingkat Keterisian SIPD se-Jatim

INTRODUCTION/ perkenalan SERVICE IMPROVEMENT: PENINGKATAN PELAYANAN, SARANA PRASARANA SERTA MEWADAHI INSPIRASI MASYARAKAT SKALA BESAR PADA BAKORWIL JAWA TIMUR; Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro

EAST JAVA INVESTMENT SUPER CORRIDOR (EJISC) Jatim yang memiliki 38 kabupaten dengan berbagai daya tarik wisata serta potensi yang dapat menjadi magnet bagi investor. Aplikasi EJISC merupakan Super Corridor yang dicanangkan untuk dapat memberikan akses bagi para investor agar dapat melihat potensi serta profil daerah di 38 kabupaten Provinsi Jawa Timur. Geographic Information System (GIS) merupakan replica dari peta di Jawa Timur yang memberikan info seputar profil daerah, perekonomian, rencana tata ruang wilayah serta fasilitas-fasilitas seperti Bandar Udara, pelabuhan, dan Kawasan Industri. investor yang hendak menanamkan modalnya akan dipermudah dengan sajian data-data riil yang ada dalam setiap Prospek.

HAMBATAN DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENGISIAN DATA SIPD KABUPATEN / KOTA TAHUN 2018 NO. HAMBATAN DAN PERMASALAHAN 1 Sistem Lemot dan Sekarang Tidak Dapat Diakses 2 Data Level Kecamatan Banyak Yang Tidak Bisa Dicukupi, Hanya Ada Data Pada Level Kabupaten dan Pada Sistem Tidak Mengakomodasi Data Level Kabupaten 3 Data Yang Sudah Diisikan Mayoritas Hilang Sewaktu Dicek Kembali, Padahal Data Sudah KeSimpan Sebelumnya 4 Mayoritas Data Pada Perangkat Daerah Sudah Diisikan, Tetapi Sewaktu Dilihat dengan akses Bappeda Tidak Ada/Kosong. 5 Ada Sebagian Data Yang Diisikan pada Perangkat Daerah berbeda dengan data sewaktu dilihat melalui admin Bappeda 6 Password Yang Dibuatkan untuk Perangkat Daerah Kadang Berubah Sendiri dan Tidak Bisa Digunakan Sehingga Perlu Membuatkan Ulang 7 Kemampuan Sebagian Perangkat Daerah Untuk Mencukupi Data Terbatas 8 Banyak Komplin Dari Operator di Perangkat Daerah Terkait Data Hilang 9 Satuan Data di Sistem Tidak Sama Dengan Satuan Yang Dimiliki Daerah Sehingga Tidak Dapat Mengisikan Data 10 Adanya Pergantian Personel Operator Di Perangkat Daerah Karena Pensiun, Mutasi, dsb

HAMBATAN DAN PERMASALAHAN NO. HAMBATAN DAN PERMASALAHAN 11 Akses e- data base SIPD sampai kapan bisa diakses 12 Data e- database banyak yg hilang dan verifikasi dari admin BAPPEDA juga hilang, data download dari PD banyak yang tidak tersimpan; 13 Masih banyak perbedaan antara elemen data pusat dengan yang tersedia dan menjadi kebutuhan daerah sehingga banyak data yang tidak bisa terisi; 14 Ketersediaan dan kesesuaian data dari SKPD,untuk pengisian data SIPD; 15 Kurang stabilnya aplikasi SIPD online yang membuat kesulitan dalam mendownload dan import data yang telah diisi melalui excel serta masih lambatnya loading aplikasi SIPD sehingga menghambat updating data;

Dari permasalahan diatas yang selama ini selalu itu-itu saja , kapan marine, ibarat penyakit tidak sembuh-sembuh ?

Bappeda Provinsi Jawa Timur dapat mengusulkan kepada pihak Bangda agar membuat mirror site atau duplikasi aplikasi SIPD khusus untuk Jawa Timur yang nantinya dapat ditempatkan di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, hal ini bertujuan agar dalam pengisian SIPD tidak terganggu dengan trafik bandwith dari Provinsi lain;

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro têrima kasih Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro