PESERTA MUSRENBANG RKPD 2019

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SELAMAT DATANG DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.
Advertisements

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PAPARAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN
5 VISI, MISI DAN PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGANGGARAN SANITASI
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RKPD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
PERSIAPAN MUSRENBANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Penguatan Lembaga Keagamaan
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
Pembekalan KKN STTNAS, September 2017
Oleh: Tim FITRA JAWA TENGAH
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Latihan Penyusunan RPJMD
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA PADA APBD PROVINSI KALTIM
PENYELARASAN KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH PADA ACARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 IKHA PURNAMASARI, ST Direktorat Perencanaan Evaluasi.
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Disampaikan oleh: Tavip Agus Rayanto Kepala Bappeda DIY
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
FORUM KONSULTASI PUBLIK
ANALISIS DAN PREDIKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2020
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

PESERTA MUSRENBANG RKPD 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 SELAMAT DATANG PESERTA MUSRENBANG RKPD 2019

MUSRENBANG RKPD KAB.LEBAK 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 MUSRENBANG RKPD KAB.LEBAK 2019 Disampaikan Oleh : KEPALA BAPPEDA KABUPATEN LEBAK Ir.Hj. Virgojanti, M.Si

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak OUTLINE DASAR HUKUM 1 TUJUAN DAN TAHAPAN 2 WAKTU PELAKSANAAN DAN NARASUMBER 3 PESERTA 4 PENCAPAIAN KINERJA RPJMD KABUPATEN LEBAK S/D TAHUN 2017 5 PROYEKSI APBD TAHUN 2019 6 RANCANGAN RKPD TAHUN 2019 7 Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 PENYELENGGARA TERBAIK MUSRENBANG RKPD 8

DASAR HUKUM UU NO. 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL; : TENTANG KEUANGAN NEGARA; UU NO. 17 TAHUN 2003 : TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015; UU NO. 23 TAHUN 2014 : TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH; PP NO. 8 TAHUN 2008 : TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD DAN RPJMD , SERTA TATA CARA PERUBAHAN RPJPD, RPJMD, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH; PERMENDAGRI NO. 86 : TENTANG SISTEM PERENCAAN PEMBANGUNAN DAERAH. PERDA NO. 5 TAHUN 2005 :

FORUM PERANGKAT DAERAH TUJUAN & TAHAPAN TUJUAN MUSRENBANG UNTUK MENYELARASKAN, MENGKLARIFIKASI, MEMPERTAJAM DAN MENYEPAKATI, PRIORITAS PEMBANGUNAN/PROGRAM/KEGIATAN DAERAH YANG TELAH DISEPAKATI MELALUI MUSRENBANG TINGKAT DESA, TINGKAT KECAMATAN DAN FORUM PERANGKAT DAERAH. HASIL KESEPAKATAN TERSEBUT AKAN MENJADI MASUKAN DALAM PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019 TAHAPAN PERENCANAAN MUSRENBANG MUSRENBANG DESA 15-25 JANUARI 2018 MUSRENBANG KECAMATAN 30 JANUARI – 8 FEBRUARI 2018 FORUM PERANGKAT DAERAH 19 – 22 FEBRUARI 2018 MUSRENBANG KABUPATEN 3-4 APRIL 2018

WAKTU PELAKSANAAN NARASUMBER SIDANG KELOMPOK MUSRENBANG INI DILAKSANAKAN SELAMA DUA HARI, TANGGAL 3-4 APRIL 2018. PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD PADA HARI PERTAMA DIAWALI DENGAN PENYAMPAIAN ARAHAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 OLEH BAPAK Pjs.BUPATI LEBAK NARASUMBER SIDANG KELOMPOK BIDANG SOSIAL BUDAYA BIDANG EKONOMI BIDANG INFRASTRUKTUR BIDANG PEMERINTAHAN Dr. Ir. TEGUH SAMBODO DIREKTUR INDUSTRI, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, BAPPENAS RI DENGAN MATERI “STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN LEBAK” Dra. POPPY SAVITRI SIDANG KELOMPOK MEMBAHAS RANCANGAN RKPD KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019 YANG TERDIRI DARI 140 PROGRAM DAN 495 KEGIATAN. DIREKTUR EDUKASI EKONOMI KREATIF, BEKRAF DENGAN MATERI “STRATEGI PENINGKATAN KREATIVITAS MASYARAKAT DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA ALAM” Drs. HUDAYA LATUCONSINA KEPALA BAPPEDA PROVINSI BANTEN DENGAN MATERI “STRATEGI DAN KEBIJAKAN PROVINSI BANTEN DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA”

PESERTA PESERTA MUSRENBANG RKPD TINGKAT KABUPATEN INI TERDIRI DARI : PERWAKILAN DPRD, INSTANSI VERTIKAL, PERANGKAT DAERAH, KECAMATAN, KOMISI TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI, UNSUR AKADEMISI, LSM / ORGANISASI PROFESI, ASOSIASI, FORUM, TOKOH MASYARAKAT, UNSUR PEMUDA, MAHASISWA, UNSUR PEREMPUAN, SERTA UNSUR BUMN/BUMD/BUMS.

CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR MAKRO 2018 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR MAKRO 2018 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR MAKRO 2018 TINGKAT KEMISKINAN

CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR MAKRO 2018 PENDAPATAN PERKAPITA

CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR MAKRO 2018 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

TARGET INDIKATOR MAKRO TAHUN 2019 TPT KEMISKINAN NASIONAL BANTEN LEBAK : 8 % 8,2 % 9,61% NASIONAL BANTEN LEBAK : 3,7 % 5 % 8,36% LPE IPM NASIONAL BANTEN LEBAK : 7,7 % 6,2 % 5,70% NASIONAL BANTEN LEBAK : 76,30 72,20 65,15

TOTAL PENCAPAIAN RPJMD S/D 2017 7,16% BELUM TERCAPAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN SECARA KESELURUHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2017 MENCAPAI SEBESAR 92,84% HASIL INI LEBIH BESAR DARI TARGET YANG DIRENCANAKAN SEBESAR 80% PADA TAHUN 2017

CAPAIAN PRESENTASE PER MISI 4,48% 7,32% 5,15% 4,37% 11,33% TERCAPAI 100% 95,52% 95,63% 94,85% 92,68% 88,77% MISI 1 MISI 2 MISI 3 MISI 4 MISI 5 MISI 6 RATA-RATA CAPAIAN KINERJA

ISU STRATEGIS PROV. BANTEN NASIONAL KAB.. LEBAK Penurunan tingkat kemiskinan menjadi satu digit. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan konektivitas dan sector unggulan Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industry, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Pemenuhan kebutuhan energi primer, pangan dan sumber daya air. Pertanahan dan keamanan wilayah nasional serta penyelenggaraan pemili yang demokratis. NASIONAL Pengurangan Kesenjangan Wilayah Melalui Pembangunan Insfrastruktur Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Aksesibilitas Dan Mutu Pendidikan Dan Kesehatan Pengurangan Pengangguran Melaluli Peningkatan Keterampilan Pengurangan Kemiskinan Melalui Jaminan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi PROV. BANTEN Pemerataan ketersediaan infrastruktur (Jalan, Jembatan, Air Bersih, dan Sanitasi). Peningkatan Sarana prasarana serta tenaga SDM pada bidang Pendidikan dan kesehatan. Optimalisasi pengembangan potensi pariwisata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kapasitas ASN sebagai upaya meningkatkan kualitas Pelayanan publik. Menjaga kelestarian lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. KAB.. LEBAK

TEMA RKPD 2019 P1 Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah; P2 Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; “Memantapkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dalam peningkatan daya saing daerah ” P3 Pembangunan dan pengembangan pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah; P4 Peningkatan kualitas pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; P5 Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

TUJUAN DAERAH DAN SASARAN Meningkatkan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas, terjangkau dan Merata bagi seluruh Masyarakat Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Layanan pendidikan yang berkualitas, terjangkau dan merata

TUJUAN DAERAH DAN SASARAN Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Investasi Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Kebudayaan Bagi Masyarakat Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Sumber Daya Manusia Meningkatnya peran Kepemudaan dan olahraga Meningkatnya Ketahanan pangan Daerah Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat TUJUAN 2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Ramah Lingkungan

Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas TUJUAN DAERAH DAN SASARAN TUJUAN 3 SASARAN Meningkatnya Infrastruktur Publik yang Berkualitas Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas

Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lainnya TUJUAN DAERAH DAN SASARAN TUJUAN 4 SASARAN Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lainnya Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman

TUJUAN DAERAH DAN SASARAN Meningkatkan Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan masyarakat dan Pengarusutamaan Gender serta Perlindungan Anak dan Perempuan Terwujudnya Pemberdayaan Responsif Gender Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

TUJUAN DAERAH DAN SASARAN Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasisi informasi dan teknologi Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Kualitas Pelayanan Publik

TUJUAN 1 Angka Kematian Bayi Persentase Angka Melek Aksara Tahun 2017 : 18,10/1.000 KH Tahun 2018 : 18,00/1.000 KH Tahun 2019 : 18,00/1.000 KH Tahun 2017 : 96,72% Tahun 2018 : 98,48% Tahun 2019 : 98,52% Meningkatkan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas, Terjangkau dan Merata bagi seluruh Masyarakat Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2017 : 6,19 Tahun Tahun 2018 : 6,22 Tahun Tahun 2019 : 6,25 Tahun Angka Kematian Ibu Tahun 2017 :166/100.000 KH Tahun 2018 : 165/100.000 KH Tahun 2019 : 165/100.000 KH Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2017 : 63,47 Tahun Tahun 2018 : 63,48 Tahun Tahun 2019 : 63,50 Tahun

Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA/PMDN) TUJUAN 2 Produksi Padi Tahun 2017 : 643.511,00 Ton GKP Tahun 2018 : 650.000 Ton GKP Tahun 2019 : 660.000 Ton GKP Tahun 2017 : 3,2% Tahun 2018 : 7 % Tahun 2019 : 7% Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA/PMDN) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Ramah Lingkungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2017 : 65 Tahun 2018 : 70 Tahun 2019 : 72 Tahun 2017 : 502.600 Orang Tahun 2018 : 700.000 Orang Tahun 2019 : 1.000.000 Orang Persentase Koperasi Aktif Jumlah Wisatawan Tahun 2017 : 93% Tahun 2018 : 94% Tahun 2019 : 95%

Meningkatkan Infrastruktur TUJUAN 3 Proporasi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2017 : 67,25% Tahun 2018 : 69,0% Tahun 2019 : 72,0% Persentase Ketersediaan Air Irigasi Tahun 2017 : 70% Tahun 2018 : 71% Tahun 2019 : 73% Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkualitas Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan Tahun 2017 : 87,35% Tahun 2018 : 87,85% Tahun 2019 : 88,35% Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sanitasi Tahun 2017 : 68,43% Tahun 2018 : 69,05% Tahun 2019 : 69,67%

Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lainnya TUJUAN 4 Proporasi Rumah Layak Huni Tahun 2017 : 85,53% Tahun 2018 : 87,85% Tahun 2019 : 88,03% Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lainnya Jumlah Desa/Kelurahan yang Open Defecation Free (ODF) Stop Buang Air Besar sembarangan (SBS) Tahun 2017 : 17 Desa Tahun 2018 : 67 Desa Tahun 2019 : 117 Desa Persentase Pengurangan Sampah Tahun 2017 : 32,50% Tahun 2018 : 35% Tahun 2019 : 40%

TUJUAN 5 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2017 : 78,45 Tahun 2018 : 79 Meningkatkan Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender Serta Perlindungan Anak dan Perempuan Proposi Kursi yang di Duduki Perempuan di DPRD Tahun 2017 : 8% Tahun 2018 : 8% Tahun 2019 : 12%

TUJUAN 6 Cakupan Penerbitan KTP Rasio Kemandirian Daerah Daerah Tahun 2017 : 90,06% Tahun 2018 : 91% Tahun 2019 : 93% Tahun 2017 : 13,81% Tahun 2018 : 15% Tahun 2019 : 16% Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Informasi dan teknologi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017 : 4 (Skala 1-4) Tahun 2018 : 4 (Skala 1-4) Tahun 2019 : 4 (Skala 1-4) Opini Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2017 : WTP Tahun 2018 : WTP Tahun 2019 : WTP Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Tahun 2017 : B Tahun 2018 : BB Tahun 2019 : SANGAT MEMUASKAN

PROYEKSI PENDAPATAN & BELANJA DAERAH TAHUN 2019 PENDAPATAN ASLI LAIN LAIN PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DAERAH DAERAH YANG SAH Rp. 1.561.722.131.064 Rp. 307.349.799.601 Rp. 614.984.127.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 1.442.625.524.522 PENDAPATAN DAERAH Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bansos Belanja Bagi Hasil ke Desa Bankeu Parpol & Desa Belanja Tidak Terduga Rp. 1.031.908.141.663 Rp. 38.213.133.000 Rp. 7.664.598.000 Rp. 7.902.865.160 Rp. 352.436.786.606 Rp. 4.500.000.092 Rp. 2.484.056.057.665 BELANJA LANGSUNG Rp. 1.036.430.533.143 BELANJA

3 OPTIMASI PENDAPATAN DAERAH Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Pembenahan Sistem Manajemen sumber PAD Menghitung kembali nilai pajak, terutama Tanah dan Bangunan Usaha peningkatan penerimaan daerah melalui ekstensifikasi terutama dampak dari pengembangan pariwisata, Menarik Investor Melalui 1 Insentif Pajak Ringan, 2 Birokrasi yang Mudah, 3 Infrastruktur yang Mendukung kemudahan investasi 3 Sumber Pembiayaan Lainnya. Koordinasi antar lembaga pemerintahan

4 KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari belanja daerah. Mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari total belanja APBD diluar gaji, Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, 25%-nya diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah, terkait dengan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan public. Alokasi dana Desa 10% dari DAU dan DBH 4