AGUNG KUSWANDONO DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.
Advertisements

VIII. Saluran Pemasaran
FASILITAS BEA MASUK DALAM RANGKA INVESTASI/ PENANAMAN MODAL
Pertemuan 5 Industri Tour dan Travel
PERKEMBANGAN PERBANKAN DI INDONESIA. Kelompok 3 Dally Purnama (2010/20059/MAF) Jumratul (2010/20037/MRS) Maria Melinda A. (2010/20149/MAF) Nuryanti (2010/20061/MRS)
RENCANA PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUASIN
Pariwisata dan Pembangunan
ASSALAMU’ALAIKUM KELOMPOK 6: 1. Lian Yustiatin
KEBIJAKAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL
DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN POTENSI MARITIM
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Sektor Industri Oleh : Hermien Roosita Asisten Deputi Urusan Manufaktur, Prasarana dan.
KEHUTA NAN KETENTUAN UMUM UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA
EKONOMI KREATIF DI BIDANG PARIWISATA TERHADAP MEA
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
Kebijakan Pariwisata Jawa Barat
KANTOR PERWAKILAN DAERAH DIY 2017
RENCANA PENYUSUNAN RKL DAN RKT PADA RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA ALAM BUKIT SULAP ANTARA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN BALAI BESAR TNKS TAHUN.
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA DIY
SISTEM KEPARIWISATAAN
PELUANG BISNIS BERBASIS POTENSI LOKAL JAWA BARAT UNTUK PASAR GLOBAL
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
DAMPAK PEMBANGUNAN PARIWISATA
PROBLEMATIKA & PROSPEK INDUSTRI KREATIF, SENI DAN PARIWISATA DI BANTEN
Pengantar Pariwisata Mendeskripsikan jenis dan ciri produk dari objek wisata Mengevaluasi berbagai objek wisata yang ada di indonesia.
PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DIY
PARIWISATA Disusun Oleh .. Jennichi Rusita Nur
Kekuasaan Presiden dalam Pemerintahan (Pembentukan Kabinet)
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
Jenis Pasar, Latar Belakang Monopoli, dan Etika dalam Pasar Kompetitif
EXPORTING, IMPORTING DAN SOURCING CASE STUDY Manfaat, Hambatan dan Tantangan bagi Apparel retail industry di Amerika Disusun oleh : Langlang Jagad
STANDAR KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN
ASAS PENGELOLAAN KONSERVASI
Okkys TOUR AND TRAVEL.
SKEMA, UNSUR PARIWISATA
TEMU KOORDINASI NASIONAL KLA TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011
KONSEP KOMUNIKASI PARIWISATA
Wele$ Travel Agency adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perjalanan wisata yang berdiri pada tanggal 06 Desember Dengan didukung.
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN WONOGIRI
Eksplorer dunia barat/ timur ke Indonesia
Peta Industri Pariwisata di Indonesia
AKUNTABILITAS KINERJA
Sistem ekonomi adalah sistem suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya ke warga negaranya, baik perorangan maupun organisasi.
Usaha-Usaha jasa wisata
Pertemuan 13 Bentuk Bangunan
Pariwisata Bekelanjutan
PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
Perlindungan Konsumen
KELOMPOK 2: Jessyka Meilinda Sari (18) Kholif Putri Budi P (19)
KESIAPAN UMKM BABEL MENJALANKAN MEA
DESTINASI PARIWISATA PERWILAYAHAN DAYA TARIK WISATA AKSESIBILITAS
PEDOMAN PEMINATAN PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PERENCANAAN PRODUK PARIWISATA
PRODUK DALAM INDUSTRI PARIWISATA
Pengembangan Muatan Lokal
Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah
Secara Elektronik Di Lingkungan Kemendikbud
KULINER KREATIF RINA RIFQIE MARIANA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
7 INDUSTRI PARIWISATA.
DEREGULASI DAN DAYA SAING INDUSTRY PARIWISATA
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
JUMLAH BIDANG, PROGRAM DAN KOMPETENSI KEAHLIAN ... (1)
Jual paket alat cafe warkop AGUNG HUBUNGI.
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Biro Hukum dan Organisasi
Disampaikan oleh Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi
Program Pemberdayaan Nelayan SEBAGAI USULAN ATAS DISKUSI PERIHAL POTENSI YANG HASIL LAUT YANG MELIMPAH RUAH.
Transcript presentasi:

Menjawab Masalah dan Tantangan Persaingan Industri Pariwisata: Deregulasi dan Kebijakan AGUNG KUSWANDONO DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

REGULASI PERHOTELAN Taati Regulasi Perhotelan Yang Ada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor Pm.53/Hm.001/Mpek/2013 Tentang Standar Usaha Hotel Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor Pm.53/Hm.001/Mpek/2013 Tentang Standar Usaha Hotel

PENAWARAN PAKET WISATA Hotel Menawarkan Paket Wisata Kepada Tamu Hotel Untuk Mengunjungi Destinasi Wisata Yang Ada Di Sekitar Wilayah Tersebut Kerjasama Penyiapan Paket Wisata Dengan Travel Agent Menawarkan Alternatif Pembayaran Kepada Tamu Hotel Yang Akan Mengambil Paket Wisata

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL Memberdayakan Masyarakat Lokal Untuk Penyiapan Logistik Hotel Menggunakan Sumber Daya Manusia Dari Masyarakat Lokal Memberikan Pendidikan Dan Pelatihan Kepada Masyarakat Lokal Agar Memiliki Kemampuan Sesuai Standar Perhotelan Mengembangkan Umkm Masyarakat Lokal Seperti Penjualan Souvenir Dan Oleh-oleh

MEMANFAATKAN KEARIFAN LOKAL Bentuk Hotel Yang Dibangun Menampilkan Ciri Khas Dan Ornamen Arsitektur Daerah Setempat Menampilkan Pertunjukan Kesenian/Seni Budaya Tradisional Daerah Setempat

TERIMAKASIH ...