PENEMUAN HUKUM

Penemuan hukum (Rechtsvinding) merupakan proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hokum. A. Pengertian

PENEMUAN HUKUM  Akibat dari Kodifikasi dan aliran Positivisme Hukum maka Hakim harus dapat melakukan penemuan hukum.  Penemuan hukum berkaitan dengan upaya untuk mencari dan menemukan norma hukum yang tepat dan relevan untuk kemudian diterapkan terhadap suatu peristiwa, perbuatan, atau hubungan hukum yang bersifat kongkrit tertentu.  Penemuan hukum sebagai konkretisasi/ individualisasi peraturan perundang-undangan yang rumusannya bersifat umum terhadap suatu peristiwa, perbuatan, atau hubungan hukum yang bersifat kongkrit tertentu.

MACAM2 METODE PENEMUAN HUKUM a. Penafsiran Hukum (Interpretasi hukum) b. Penalaran atau Konstruksi Hukum

PENAFSIRAN HUKUM  Penafsiran hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam UU sesuai dengan yang dimaksud oleh pembuatnya.  Macam-macam Penafsiran Hukum a. Gramatikalf. Ekstensif b. Authentikg. Restriktif c. Historish. Komparatif d. Sistematisi. Futuristik e. Teleologis

P ENAFSIRAN G RAMATIKAL  Memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan tata bahasa.  Misal : “Pegawai Negeri menerima suap”, maka pelaku di sini adalah Pegawai Negeri, bukan barang siapa atau nakhoda.

P ENAFSIRAN A UTHENTIK  Penafsiran yang resmi atau pasti terhdap arti kata-kata sebagaimana dalam peraturan tersebut.  Banyak terdapat dalam Ketentuan Umum pada suatu produk hukum.

P ENAFSIRAN H ISTORIS  Penafsiran berdasarkan sejarah hukumnya dengan menyelidiki sejarah terjadinya hukum tersebut. Dapat dipelajari pada Risalah Persidangan di Lembaga Pembentuk UU.  Penafsiran berdasarkan Sejarah UU dengan menyelidiki maksud pembentuk undang-undang, misalnya denda Rp. 250,- dapat ditafsirkan sesuai dengan nilai sekarang.

P ENAFSIRAN S ISTEMATIS (D OGMATIS )  Penafsiran dengan menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal2 lainnya baik dalam UU itu maupun dengan UU lainnya.  Contoh Istilah Pencurian dalam Pasal 363 KUHP harus diartikan dama dengan Istilah Pencurian dalam Pasal 362 KUHP.

P ENAFSIRAN T ELEOLOGIS (S OSIOLOGIS )  Penafsiran dengan mempelajari tujuan dari pada dibentuknya suatu produk hukum.  Misalnya tujuan dibentuknya UU KPK atau UU Pengadilan Niaga.

P ENAFSIRAN E KSTENSIF  Penafsiran dengan memperluas pengertian dari pada suatu istilah berbeda dengan pengertian yang digunakan sehari-hari.  Misal aliran listrik ditafsirkan sebagai benda.

P ENAFSIRAN R ESTRIKTIF  Penafsiran dengan mempersempit pengertian dari istilah.  Misalnya kerugian ditafsirkan tidak termasuk kerugian yang tidak berwujud seperti sakit, cacat dan sebagainya.

P ENAFSIRAN K OMPARATIF  Penafsiran dengan cara membandingkan dengan penjelasan berdasarkan perbandingan hukum, agar dapat ditemukan kejelasan suatu ketentuan UU.

P ENAFSIRAN F UTURISTIK  Penafsiran dengan penjelasan UU dengan perpedoman pada UU yang belum disahkan.  Misalnya penafsiran melalui RUU KUHP.

KONSTRUKSI HUKUM a. Analogi Hukum b. Argumentum a Contrario c. Penghalusan/penyempitan hukum (rechtvervijning)

KONSTRUKSI HUKUM a. Analogi Hukum Misal Istilah menjual dalam pasal 1576 KUHPer dianggap sama dengan memberikan, mewariskan, dan mengalihkan hak pada orang lain. b. Argumentum a Contrario Penafsiran kebalikan dari suatu istilah. Contoh tidak dipidana tanpa kesalahan. c. Penghalusan/penyempitan hukum (rechtvervijning) Contoh : Konsep keluarga dipersempit pengertiannya menjadi Kepala Keluarga.

“ T ERIMA K ASIH “