Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Palangkaraya, 29 November 2018

2 Persentase penduduk miskin berkurang 0,82% poin (YoY) dalam setahun (Maret 2018) Jumlah penduduk miskin berkurang 1,82 juta jiwa dalam setahun (Maret 2018)  Tingkat kemiskinan pada Maret 2018 mencapai titik terendah selama hampir dua dekade, yaitu menjadi sebesar 9.82 persen.  Terjadi pengurangan sekitar 1,82 Juta Jiwa penduduk miskin. Jumlah tersebut merupakan penurunan yang besar, karena selama 7 tahun terakhir, rata-rata penurunan kemiskinan hanya kurang dari 500 ribu orang per tahun. Perkembangan Tingkat Kemiskinan dalam 10 Tahun Terakhir Sumber: BPS, Tahun Angka Maret

3 Dinamika Tingkat Kemiskinan Sumber : BPS, Angka Maret Kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Pada Maret 2018, kemiskinan di perdesaan mencapai 13.2 persen, sedangkan di perkotaan 7.02 persen. Pada periode penurunan tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan lebih cepat dari perkotaan. Sedangkan pada tahun terjadi peningkatan angka kemiskinan di perdesaan. Pada tahun , penurunan kemiskinan di wilayah perdesaan lebih cepat dari perkotaan.

4 Jumlah dan Tingkat Kemiskinan per Provinsi Tahun 2018  Terdapat 4 Provinsi yang mengalami peningkatan tingkat kemiskinan dari bulan Maret 2017 sampai bulan Maret 2018, yaitu Kepulauan Riau, Kep. Bangka Belitung, Maluku Utara, dan Papua.  Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 0.79% dari Maret 2017 hingga Maret 2018 serta tingkat kemiskinannya tertinggi ketiga setelah DIY dan Jawa Tengah. Sumber : BPS, Maret 2018

Penurunan Tingkat Kemiskinan Per Provinsi Tahun NoProvinsi Realisasi Tingkat Kemiskinan *) Jumlah Kab dengan kemiskinan >= 10% Jumlah Kabupaten Aceh16, Sumatera Utara10, Sumatera Barat7, Riau7, Jambi8, Sumatera Selatan 13, Bengkulu17, Lampung14, Kep. Bangka Belitung 5, Kep. Riau5, DKI Jakarta3, Jawa Barat8, Jawa Tengah13, DI Yogyakarta14, Jawa Timur12, Banten5, Bali4, NoProvinsi Realisasi Tingkat Kemiskinan *) Jumlah Kab dengan kemiskinan >= 10% Jumlah Kabupaten NTB16, NTT22, Kalimantan Barat7, Kalimantan Tengah5, Kalimantan Selatan4,854, Kalimantan Timur6, Kalimantan Utara6, Sulawesi Utara8, Sulawesi Tengah14,4513, Sulawesi Selatan9, Sulawesi Tenggara12, Gorontalo17, Sulawesi Barat11, Maluku19, Maluku Utara6, Papua Barat25, Papua28, Indonesia10, Walaupun tingkat kemiskinan menurun, tetapi masih ada 292 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang bernilai 10% atau lebih Di KalTeng semua kabupaten/kota tingkat kemiskinan di bawah 10%.

5,17% KEMISKINAN NASIONAL = 9,82% 0,342 KETIMPANGAN NASIONAL = 0,389 6,74% PERTUMBUHAN NASIONAL = 5,27% 4% TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA NASIONAL = 5,13% Sumber: BPS 2018

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Secara Umum 6.74% Rata-rata PDRB ADHK per tahun dari 2013 hingga 2017 Namun ternyata … Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Kesejahteraan penduduk miskin cenderung stagnan bila dibandingkan dengan kelompok kelas menengah dan kaya Sumber: Susenas Triwulan I 2012 dan Maret 2017

Isu Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah Tingkat Pengangguran Terbuka Prov. Kalimantan Tengah sebesar 4%

Penduduk Menganggur Terbuka Tingkat Pendidikan Tahun 2015, 2017 (Sakernas) [ Persentase (%) ] Penduduk Menganggur Terbuka Kelompok Usia Tahun 2017 (Sakernas) [ Persentase (%) ] Isu Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah Penduduk Menganggur di Prov. Kalteng didominasi penduduk dengan tingkat pendidikan SMA dan umur 15 – 19 tahun 31.52% SMP SMA tahun

Penduduk Bekerja Tingkat Pendidikan Tahun 2015, 2017 (Sakernas) [ Persentase (%) ] Penduduk Bekerja Lapangan Usaha Tahun 2015, 2017 (Sakernas) [ Persentase (%) ] Isu Ketenagakerjaan di Prov. Kalimantan Tengah Penduduk Bekerja di Prov. Kalteng didominasi penduduk dengan tingkat pendidikan SD dan di sektor pertanian 40.11% Penduduk yang bekerja di Prov. Kalteng di sektor pertanian 28.90% Penduduk yang bekerja di Prov. Kalteng Berpendidikan SD SD Sarjana Pertanian Terjadi peningkatan lapangan usaha dari 2015 – 2017, yaitu pada: sektor perdagangan, jasa masyarakat dan pertambangan

Penduduk Bekerja Lapangan Usaha per Tingkat Pendidikan Tahun 2017 (Sakernas) [ Persentase (%) ] Isu Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah Penduduk yang bekerja di sektor pertanian didominasi penduduk berpendidikan tidak/belum sekolah atau tamat SD 60.13% Penduduk yang bekerja di sektor pertanian tersebut berpendidikan tidak/belum sekolah atau Tamat SD

Sektor Pekerjaan Kelompok Usia 15 tahun ke atas Tahun 2017 (Susenas) [ Dalam Kuintil (%) ] Isu Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah Penduduk yang bekerja di sektor pertanian berada pada kuintil % Penduduk yang bekerja di sektor pertanian berada pada kuintil 1

Isu Ketenagakerjaan di Prov. Kalimantan Tengah Penduduk yang bekerja di sektor pertanian memiliki pendapatan terendah dari sektor pekerjaan lainnya Jumlah Pendapatan Rata - rata Tingkat Pendidikan Tahun 2017 (Sakernas) [ Jumlah ] Jumlah Pendapatan Rata - rata Sektor Tahun 2017 (Sakernas) [ Jumlah ] Jumlah Pendapatan Rata-Rata Penduduk yang bekerja di sektor pertanian Rp 1,040,020

Isu Ketenagakerjaan di Prov. Kalimantan Tengah Masih ada penduduk miskin yang tidak bisa mengakses pasar, transportasi dan tidak ada aspal Keterbatasan Multidimensi Terhadap Pasar 20% termiskin Tahun 2014 (Podes) [Keterbatasan Multidimensi Terhadap Pasar 20% termiskinTahun 2014 (Podes)] 28% Rata-rata penduduk 20% Termiskin Memiliki keterbatasan multidimensi terhadap pasar

Tingkat Keberlanjutan Sekolah Usia 15 tahun ke atas Tahun 2017 (Susenas) [ Persentase (%) Keberlanjutan Sekolah ] Isu Pendidikan di Prov. Kalimantan Tengah Tingkat putus sekolah yang tinggi, khususnya pada kuintil 1 Tingkat Partisipasi Pendidikan Partisipasi Murni Tahun 2017 (Susenas) [ Dalam Kuintil (%) ]

Isu Pendidikan di Prov. Kalimantan Tengah Capaian SMA ke atas masih rendah, khususnya pada kuintil % penduduk di kuintil 1 masih berpendidikan SMP ke bawah 65.83% Rata-rata penduduk usia 15+ Masih berpendidikan SMP... Capaian Pendidikan SMA atau Lebih Tahun 2017 (Susenas) [ Dalam Kuintil (%) ]

Isu Pendidikan di Prov. Kalimantan Tengah Penduduk usia SMA yang tidak bersekolah berada di Kab. Kapuas Hulu Anggota Rumah Tangga Usia SMA, Tidak Sekolah tapi Bekerja Tahun 2015 (BDT Anggota Rumah Tangga) [PETA] Jumlah SMA Negeri terbanyak adalah di Kabupaten Kapuas sebanyak 20, tetapi Kabupaten Kapuas juga yang memiliki jumlah penduduk usia SMA yang tidak sekolah terbanyak se-Kalimantan Tengah

Isu lainnya: Infrastruktur di Prov. Kalimantan Tengah Kondisi air minum dan sanitasi pada kuintil 1 masih rendah Kualitas Sanitasi Tahun 2017 (Susenas) [ Persentase (%) ] Kualitas Air Minum Tahun 2017 (Susenas) [ Persentase (%) ] 54.02% penduduk di kuintil 1 tidak memiliki air minum bersih 75.52% penduduk di kuintil 1 tidak memiliki sanitasi baik

Isu lainnya: Kependudukan di Prov. Kalimantan Tengah Secara Nasional, sudah cukup baik namun masih ada 31.92% di kuintil 1 yang belum mendapatkan akte kelahiran Perlindungan Sosial Kepemilikan akte kelahiran Tahun 2017 (Susenas) [ % dalam Kuintil ] 31.92% penduduk di kuintil 1 tidak memiliki akte kelahiran 85.56% Rata-rata penduduk usia 15+ Memiliki Akte Kelahiran

Isu lainnya: Kesehatan di Prov. Kalimantan Tengah Masih rendahnya penduduk yang melahirkan di fasilitas kesehatan Kesehatan Kelahiran di Fasilitas Kesehatan Tahun 2017 (Susenas) [ % dalam Kuintil ] Kepemilikan Jaminan Kesehatan Kepemilikan BPJS Kesehatan Tahun 2017 (Susenas) [ Dalam Kuintil (%) ] 76.24% penduduk di kuintil 1 tidak melahirkan di fasilitas kesehatan 77.83% penduduk di kuintil 1 tidak memiliki BPJS Kesehatan

Pengurangan Beban Peningkatan Pendapatan Strategi Penanggulangan Kemiskinan RPJMN Pemenuhan kebutuhan pangan Bantuan kesehatan Bantuan tunai bersyarat Bantuan pendidikan Pelayanan Dasar 3. Penghidupan Berkelanjutan Kelompok Usaha Bersama Akses Permodalan Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pemasaran Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha Pengembangan Kewirausahaan Kolaborasi pemerintah daerah– dunia usaha–masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal dan percepatan penurunan kemiskinan Pelayanan Dasar 1.Perlindungan Sosial yang Komprehensif

Upaya transformasi pola Subsidi Pangan menjadi Bantuan Pangan dilakukan dalam bentuk natura dan non tunai 23 BANTUAN SOSIAL RASTRABANTUAN PANGAN NON TUNAI Bantuan dalam bentuk beras berkualitas medium (10Kg/KPM/Bulan) tanpa nilai tebus yang dapat diambil di lokasi yang ditentukan Bantuan dalam bentuk non-tunai (Rp /KPM/Bulan) untuk membeli beras & telur di warung lokal sesuai (jumlah,waktu,kualitas,tempat) yg diinginkan. Bantuan tidak harus langsung dihabiskan Penerima manfaat dapat mengambil beras di Titik Bagi (TB) dengan pendampingan dari TKSK BULOG mendistribusikan beras ke Titik Distribusi (TD) Gudang BULOG Pemerintah menetapkan pagu bansos rastra dan menyiapkan daftar penerima manfaat Bansos Rastra BPNT BULOG menyediakan beras sesuai surat perintah dari Kementerian Sosial Pemerintah secara langsung memberikan bantuan sosial melalui akun bank penerima manfaat Penerima manfaat datang ke lokasi yang ditentukan untuk registrasi dan mengambil kartu Rp Bank Penyalur merekrut toko sembako dan mengakuisisi agen untuk menjadi e- warong penyalur BPNT E-warong dapat memilih pemasok bahan pangan Penerima manfaat dapat datang ke lokasi e-warong terdekat untuk membeli bahan pangan sesuai kualitas dan waktu yang diinginkan

24 Perluasan Akses Pelayanan Dasar – Identitas Kependudukan Sebagai Titik Awal ISU UTAMA 9,9 juta Usia 0-17 th. Tanpa Akta Lahir 14,0% Usia SMP tidak sekolah Hampir 40% imunisasi tidak lengkap 30% persalinan tidak di faskes 11,7 juta RT belum bisa mengakses sanitasi layak. Dan 9,8 juta RT yang belum memiliki akses terhadap air bersih HAMBATAN UNTUK TERDAFTAR DAN MEMILIKI IDENTITAS HUKUM 1. Layanan yang sulit dijangkau Prosedur yang sulit Denda keterlambatan di beberapa wilayah Lamanya pengurusan menyebabkan seseorang kehilangan penghasilan harian Biaya untuk transportasi Tanpa identitas, penduduk dapat kehilangan akses terhadap pelayanan dasar dan sumber-sumber penghidupan yang lebih baik. 1 dari 3 anak tidak memiliki akta kelahiran 1 dari 5 orang dewasa tidak memiliki KTP/KK 2 dari 5 pasangan suami istri tidak memiliki akta perkawinan Pembelajaran Lombok Utara: Peningkatan cakupan akta kelahiran  Dari 61,78% pada Februari 2016 menjadi 81,89% dalam waktu 11 bulan. Kolaborasi Disdukcapil dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan LSM. Strategi: penyederhanaan tata cara, layanan jemput bola dan bebas biaya  

Collaboration for Poverty 25 Kolaborasi Pemberian BantuanPemberian Modal Langsung Nelayan Rp Nelayan

26 Pengukuran DEVI PLUT Forum Keperantaraan Nasional Forum Keperantaraan Daerah/User Research Co-Design Model Kolaborasi Process StratUP UKM Bumdes koperasi LKM Perbankan NGO

2727 Basis Data Terpadu untuk Penetapan Sasaran Program-program Penanggulangan Kemiskinan 9,82% 38% 40% Miskin 25% Hampir Miskin/Rentan 15% Exclusion Error PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) PENERIMA KPS/KKS, RASTRA, BPNT PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) MELALUI KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) GARIS KEMISKINAN (Maret 2018) Mencakup 25,95 juta jiwa Inclusion Error BASIS DATA TERPADU *) Berdasarkan Kepmensos Nomor 71/HUK/2018 tentang Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Jumlah Rumah Tangga (RT) Jumlah Keluarga (KK) Jumlah Penduduk (Jiwa) BDT Non Keluarga (Jiwa)

Skema Sinkronisasi Penetapan Data Kemiskinan PIS-PBI (Jiwa) Landasan Penetapan: Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2015 RASTRA/BPNT (KPM) Landasan Penetapan: R-Perpres Bansos Non Tunai Kepmensos MEI Penetapan 1 penerima Melalui SK (data baru penyaluran selanjutnya) NOV Penetapan 2 penerima Melalui SK (data baru penyaluran selanjutnya) Pengaduan Tahap 1 Pengaduan Tahap 2 Pengaduan Tahap 1 PIP – KIP (JIWA) Landasan Penetapan: Kepmen Penyaluran Dilaksanakan Setiap Bulan Pengaduan Tahap 1 Penetapan JANUARI FEBRUARI MARET APRIL Penyaluran Dilaksanakan Setiap Bulan JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER Pengaduan Tahap 2 Penetapan Penetapan DESEMBER Penyaluran Semester II MARET/APRIL Pengaduan Tahap 1 Penetapan AGUSTUS/SEPTEMBER Penyaluran Semester I Penetapan PKH – (KPM) Landasan Penetapan: Kepmen Penyaluran Tahap 1 FEBRUARI/MARET Pengaduan Tahap 1 Penetapan MEI/JUNI Penyaluran Tahap 2 AGUSTUS/SEPTEMBER Penyaluran Tahap 3 NOVEMBER/DESEMBER Penyaluran Tahap 4 Pengaduan Tahap 2 Pengaduan Tahap 1 SLRT/MPM *) Data diluar BDT dan program lainnya Pengaduan Tahap 1 Pengaduan Tahap 2 Pengaduan Tahap 3 Penetapan Penetapan Penetapan Penetapan

Warga mengunjungi Puskesos Fasilitator menjangkau warga Tiga Jalur Penyampaian Keluhan Warga mengunjungi Sekretariat SLRT Kab/Kota 3 Proses Layanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)

30 P e n g a n g g a r a n M o n i t o r i n g E v a l u a s i A n a l i s i s K e m i s k i n a n P e r e n c a n a a n 3. Penganggaran Merumuskan alokasi anggaran berdasarkan jenis dan volume program/kegiatan 2. Perencanaan Menghasilkan indikasi intervensi program/ kegiatan berdasarkan analisis kemiskinan 4. Monitoring Memantau progress program/kegiatan dari sisi penyerapan anggaran 5. Evaluasi Mengukur efektivitas program dan kegiatan dibandingkan permasalahan kemiskinan 1. Analisis Kemiskinan Menganalisis dan mendiagnosis kondisi kemiskinan suatu daerah MEMPERKUAT PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN KEMISKINAN DAERAH BERBASIS DATA...

E-Planning E-Budgeting E-Monev KRISNA SUSENAS SLRT MPM SIKS - NG SAKERNAS PODES Data Daerah Program Berbasis Bukti Kebijakan Berbasis Data Anggaran yang Akuntabel Penajaman Target/ Sasaran Hasil yang Terukur BDT History Program Sepakat di antara Sistem Aplikasi yang Ada

SEPAKAT Aplikasi berbasis web untuk membantu proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi dalam rangka pengurangan kemiskinan secara cepat dan akurat

Tujuan SEPAKAT Mempertajam rencana pembangunan dan anggaran daerah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan Memanfaatkan DATA untuk kebutuhan perencanaan, penganggaran pembuatan kebijakan pembangunan yang inklusif dan pro-poor Otomatisasi proses perencanaan, penganggaran dan monitoring yang holistik, integratif, tematik dan spasial

34 PENUTUP 01 Akselerasi penurunan tingkat kemiskinan harus difokuskan pada wilayah-wilayah kantong kemiskinan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data BDT 02 Perlu adanya inovasi daerah yang didukung dengan kerangka regulasi, penguatan kelembagaan, dan optimalisasi berbagai sumber pendanaan 03 Pendekatan ekonomi produktif perlu digalakkan secara kolaboratif

35 TERIMAKASIH