PEMAPARAN DATA EKSISTING KOTA CIREBON

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Advertisements

KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
Tim Fasilitator PKP2A 1 LAN untuk Bimbingan Teknis Penyusunan SOP dan SP Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon April 2014.
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
E-Government E-Governance
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KANTOR PERWAKILAN DAERAH DIY 2017
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
Sikda PENGELOLAAN DATA INFORMASI SOFTWARE.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Penguatan Lembaga Keagamaan
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PENDIDIKAN KESEHATAN DUKCAPIL
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
GERMAS Implementasi di Kota Banjarbaru
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
Rencana Kerja DPUPKP 2017 No
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
OLEH: Hj. ATTY SUHARTI, S.E. WALIKOTA CIMAHI JAKARTA, 9 SEPTEMBER 2015
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
PPT 4.3 MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
SINKRONISASI KEBIJAKAN DAERAH VS DANA BOK
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
2018 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
Drs. H. Dadang Darmawan, M.Si. Sekretaris Bappeda Kabupaten Ciamis
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Transcript presentasi:

PEMAPARAN DATA EKSISTING KOTA CIREBON IING DAIMAN, S.IP, M.Si Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

RPJMD 2013-2018 Target Indikator Sasaran RPJMD Misi 1 : Mewujudkan Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat Kota Cirebon yang Religius Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi awal Tahun Kondisi Akhir 2012 2014 2015 2016 2017 2018 1.1 Meningkatkan nilai keimanan dan ketaqwaan pada aparatur pemerintahan 1.1.1 Meningkatkan implementasi nilai keimanan dan ketaqwaan pada aparatur pemerintahan 1.1.1.1 Rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD 100% 0% 75% 100% 1.2 Meningkatkan nilai nilai luhur keagamaan di masyarakat 1.2.1 Meningkatnya kualitas sarana prasarana keagamaan 1.2.1.1 Rasio tempat ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana dibandingkan dengan tempat ibadah yang mengusulkan bantuan sarana dan prasarana. 30% 80% 85% 90%   1.2.2 Terwujudnya prestasi Kota Cirebon dalam bidang keagamaan 1.2.2.1 Prestasi lomba keagamaan 6 besar tingkat provinsi peringkat 11 tingkat propinsi peringkat 9 tingkat propinsi peringkat 7 tingkat propinsi peringkat 6 tingkat propinsi 6 besar tingkat propinsi 1.2.3 Terciptanya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masing-masing 1.2.3.1 Tidak adanya kasus konflik yang bernuansa agama 0 kasus

RPJMD 2013-2018 Target Indikator Sasaran RPJMD Misi 2 : Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dari KKN Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi awal Tahun Kondisi Akhir 2012 2014 2015 2016 2017 2018 Periode RPJMD 2.1 Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur daerah, pencapaian target pembangunan, serta transparansi dan akuntabilitas APBD 2.1.1 Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional 2.1.1.1 Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan 60% 75% 100%   2.1.1.2 Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 20 % per tahun 7 kasus/1000 PNS 6 kasus/1000 PNS 5 kasus/1000 PNS 4 kasus/1000 PNS 3 kasus/1000 PNS 2.1.2 Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD 2.1.2.1 Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di 2018 WDP WTP 2.1.3 Terwujudnya tertib administrasi perencanaan SKPD 2.1.3.1 Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan 100 % 90% 2.1.4 Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah 2.1.4.1 Meningkatnya jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan 3/70 14/70 70/70 2.1.4.2 Meningkatnya arsip vital dan arsip statis dari 530 arsip menjadi 1.060 arsip 530 arsip digital 100 berkas 110 berkas 1060 arsip digital 2.1.5 Terwujudnya pelayanan prima dalam perijinan 2.1.5.1 Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perijinan 90% 75 poin 78 poin 83 poin 87 poin 90 poin 2.1.6 Meningkatnya pertumbuhan nilai investasi 2.1.6.1 Meningkatnya nilai investasi di Kota Cirebon PMA (Milyar) 250 285 325 360 400 PMDN (Milyar) 425 470 510 555 600 2.1.7 Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan 80 poin 85 poin

RPJMD 2013-2018 Target Indikator Sasaran RPJMD Misi 2 : Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dari KKN Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi awal Tahun Kondisi Akhir 2012 2014 2015 2016 2017 2018   2.2.2 Terwujudnya sarana dan prasarana organisasi perangkat daerah yang representatif 2.2.2.1 Jumlah bangunan gedung pemerintahan dalam kondisi baik 75% 76% 77% 78% 79% 80% 2,3 Membangun suasana pemerintahan yang harmonis, mengayomi dan komunikatif 2.3.1 Terwujudnya hubungan pemerintahan dan masyarakat yang harmonis 2.3.1.1 Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan 75 poin 76 poin 77 poin 78 poin 79 poin 80 poin 2.3.3 Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan Kabupaten Cirebon 2.3.3.1 Seluruh titik koordinat Pilar Batas Utama (PBU) disepakati 100 % 18 titik 7 titik 25 titik 25 titik (100%) 2.4 Mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel 2.4.1 Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja dilingkungan pemerintah kota dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi 2.4.1.1 Tersedianya peraturan-peraturan tentang egoverment 100% 80 % ( 20 peraturan e government) 84 % ( 1 peraturan e government) 88 % ( 1 peraturan e government) 92 % ( 1 peraturan e government) 96 % ( 1 peraturan e government) 100 % ( 1 peraturan e government) 100 % (25 peraturan e government) 2.4.1.2 Terpenuhinya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur 100% 30 Sistem yang terbangun 34 Sistem yang terbangun 38 Sistem yang terbangun 42 Sistem yang terbangun 46 Sistem yang terbangun 50 Sistem yang terbangun

RPJMD 2013-2018 Target Indikator Sasaran RPJMD Misi 3 : Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi awal Tahun Kondisi Akhir 2012 2014 2015 2016 2017 2018 3,1 Meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta bangsa dan tanah air Indonesia 3.1.1 Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam ke-Bhineka Tunggal Ika-an 3.1.1.1 Menurunnya kejadian kriminalitas karena ras dan agama 0 kasus 0 kasus 3,2 Meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran hukum masyarakat 3.2.1 Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum 3.2.1.1 menurunnya rasio angka kriminalitas dibanding jumlah penduduk 24% 22% 20% 18% 15%   3.1.1.2 Menurunnya jumlah lokasi rawan ketertiban umum 15% setiap tahun dari 45 titik 45 titik 40 titik 30 titik 20 titik 10 titik 3,4 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam aspek kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan 3.4.1 Terwujudnya RW K-3 3.4.1.1 Proporsi RW yang memenuhi kategori K-3 sebanyak 50 % 10% 30% 40% 50% 3,5 Meningkatkan tertib lalu lintas dan perpakiran 3.5.1 Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan 3.5.1.1 Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan dan daerah rawan kecelakaan 11 titik rawan kemacetan dan 5 titik rawan kecelakaan 10 titik rawan kemacetan dan 5 titik rawan kecelakaan 9 titik rawan kemacetan dan 4 titik rawan kecelakaan 8 titik rawan kemacetan dan 4 titik rawan kecelakaan 7 titik rawan kemacetan dan 3 titik rawan kecelakaan 6 titik rawan kemacetan dan 2 titik rawan kecelakaan 5 titik rawan kemacetan dan 2 titik rawan kecelakaan 3,6 Meningkatkan penataan sektor informal untuk mendukung ketertiban dan keindahan kota 3.6.1 Tertatanya sektor informal 3.6.1.1 Rasio jumlah PKL yang menempati lokasi di luar ketentuan dibagi/jumlah PKL seluruhnya 40% 70% 64% 58% 52% 46% 3,7 Meningkatkan daya tanggap pemerintah dan masyarakat terhadap situasi bencana 3.7.1 Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana 3.7.1.1 Tingkat waktu tanggap kejadian bencana dan waktu tanggap darurat bencana Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari

RPJMD 2013-2018 Target Indikator Sasaran RPJMD Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi awal Tahun Kondisi Akhir 2012 2014 2015 2016 2017 2018 4,1 Mengoptimalkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat 4.1.1 Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan 4.1.1.1 Meningkatnya Lama Harapan Sekolah pada usia max 18 tahun 13 tahun 14 tahun 15 tahun 16 tahun 17 tahun 18 tahun   4.1.1.2 Rata - rata lama sekolah (13 Tahun) 10,86 tahun 2011 11 tahun 11,5 tahun 12 tahun 12,5 tahun 4,2 Meningkatkan drajat kesehatan masyarakat 4.2.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 4.2.1.1 BOR (%) 65,72 80,64 81,44 79,81 80,6 LOS (hari) 4,23 4,26 4,3 4,35 4,39 4,48 TOI (hari) 2,21 1.06 1,1 1,16 1,2 1,27 BTO (kali) - 35,67 37,45 39,32 41,29 43,35 NDR (kematian 48 jam/1000) 44 25 ‰ 23,75‰ 22,56‰ GDR (kematian kasar/ 1000) 78 67,5‰ 60,75‰ 54,67‰ 49,20 ‰ 44,28‰ Survey kepuasan Pasien/Pelanggan 70% 75% 80% 85% 4.2.1.2 KK ber-PHBS (%) 55% 60% 65% Angka Kematian Ibu 3 orang Angka Kematian Bayi 50 bayi Gizi Buruk <1% Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin 100% Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (%) 75,67 76 76,5 77 77,5 77,50% 4.2.2 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk 4.2.2.1 Meningkatnya Peserta KB Aktif 75% di tahun 2018 dari jumlah PUS 63% 66% 69% 72%

RPJMD 2013-2018 Target Indikator Sasaran RPJMD Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi awal Tahun Kondisi Akhir 2012 2014 2015 2016 2017 2018 4,3 Meningkatkan olah raga prestasi 4.3.1 Terwujudnya prestasi olah raga di tingkat propinsi 4.3.1.1 Meraih posisi 10 besar tingkat propinsi di tahun 2018 peringkat 18 18 besar tingkat propinsi - 10 besar tingkat propinsi 4,4 Mewujudkan Kota Cirebon sebagai Kota Pusaka 4.4.1 Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan 4.4.1.1 Rasio keaktifan kelompok seni budaya 50% di tahun 2018 dari 30% di tahun 2012 30% 35% 40% 45% 50%   4.4.1.2 Jumlah pusaka budaya yang ditetapkan 80 Jenis (72 bangunan cagar budaya di th 2012) 72 74 76 78 80 4,5 Meningkatkan daya beli masyarakat 4.5.1 Meningkatnya indeks daya beli masyarakat 4.5.1.1 Indeks daya beli 62,35 tahun 2011 62,88 63,41 63,94 64,47 65 4.5.2.2 Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara 25% tahun 2018 355.967 orang 373.767 391.567 409.367 427.167 444.959 444.959 orang 4,6 Menurunkan jumlah keluarga miskin Menurunnya jumlah KK miskin rasio KK miskin dibandingkan dengan KK kota 30,24 % tahun 2010 29,19% 28,14% 27,09% 26,04% 25% 4,7 Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak 4.7.1 Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 4.7.1.1 Menurunnya kasus 68 kasus 62 59 56 53 53 kasus 4,8 Meningkatkan kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial 4.8.1 Tercapainya peningkatan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 4.8.1.1 Jumlah peningkatan penanganan PMKS 5% pada tahun 2018 1% (737 orang) 5% (3.685 orang) 4,9 Meningkatkan pengarusutamaan gender 4.9.1 Terpenuhinya kesetaraan gender 4.9.1.1 Rasio gender diatas 30% perempuan 32% 34% 36% 38%

RPJMD 2013-2018 Target Indikator Sasaran RPJMD Misi 5 : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi awal Tahun Kondisi Akhir 2012 2014 2015 2016 2017 2018 5,1 Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 5.1.1 Meningkatnya Proporsi Pembiayaan Pembangunan yang berasal dari Musrenbang Kecamatan 5.1.1.1 Persentase kenaikan nilai Musrenbang Kecamatan yg diakomodir dalam APBD sebanyak 5 % sampai akhir tahun 2018 (kumulatif) Rp. 15 milyar rupiah atau 1,5 % dari nilai total APBD 2,2% 2,9% 3,6% 4,2% 5,0% 5 % dari nilai total APBD tahun 2018   5.1.2 Meningkatnya Nilai Swadaya Masyarakat dalam Stimulan / Bantuan RW 5.1.2.1 Prosentase Swadaya Masyarakat sebesar 10 % terhadap jumlah bantuan RW rata-rata 3 % 4,4% 5,8% 7,2% 8,6% 10,0% 10%

RPJMD 2013-2018 Target Indikator Sasaran RPJMD Misi 6 : Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi awal Tahun Kondisi Akhir 2012 2014 2015 2016 2017 2018 6,1 Mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, hijau, nyaman dan berkelanjutan bagi warga kota 6.1.1 Meningkatnya luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau publik dan privat serta areal permakaman 6.1.1.1 Meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik menuju 12 % 9,16% 9,32% 9,48% 9,64% 9,81%   dihapus 6.1.2 Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup 6.1.2.1 Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan LH (rata-rata outcome) 82% 83,50% 85% 86,50% 88% 90% 6.1.2.3 Air sungai (lokasi)Meningkatnya pelayanan Konservasi SDA (Rata-rata Outcome) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6.1.2.4 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (rata-rata outcome) 28% 38,40% 48,80% 59,20% 69,60% 6.1.3 Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA 6.1.3.1 Cakupan wilayah layanan kebersihan dan pengangkutan persampahan sebanyak 80% 70% 72% 74% 76% 78%

RPJMD 2013-2018 Target Indikator Sasaran RPJMD Misi 6 : Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi awal Tahun Kondisi Akhir 2012 2014 2015 2016 2017 2018 6.2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan 6.2.1 Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat 6.2.1.1 Proporsi jalan dalam kondisi baik 100% 96,80% 97,44% 98,10% 98,74% 99,38% 100,00% 100%   6.2.1.2 Proporsi jumlah jembatan kondisi baik 100 % 90% 92% 94% 96% 98% 6.2.2 Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim 6.2.2.1 Berkurangnya Titik Rawan Genangan Banjir dari 18 titik menjadi 10 titik 18 titik 17 titik 16 titik 14 titik 12 titik 10 titik 6.2.3 Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal 6.2.3.1 Cakupan pelayanan air limbah domestik 6.2.3.2 Jumlah jamban dan septiktank 76, 45 % (65.766 Rumah Tangga) 65% 67,29% 69,58% 71,87% 74,16% 76,45% 6.2.4 Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Minum 6.2.4.1 Cakupan pelayanan air minum perpipaan 72% 74% 76% 78% 80% 6.3 Meningkatkan keserasian pembangunan terhadap Tata Ruang Kota 6.3.1 Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten 6.3.1.1 Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 0 Kasus 35 kasus 28 kasus 21 kasus 14 kasus 7 kasus 0 kasus

RPJMD 2013-2018 Target Indikator Sasaran RPJMD Misi 6 : Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi awal Tahun Kondisi Akhir 2012 2014 2015 2016 2017 2018 6.5 Meningkatkan sarana prasarana penunjang perumahan rakyat dan perhubungan 6.4.1 Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan 6.4.1.1 Berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh menjadi 0,46 % 122,66 ha (3,21%) 105,14 ha (2,76%) 87,61 ha ( 2,30%) 70,09 ha (1,84 %) 52,59 ha (1,38%) 35,05 ha (0,92 %) 17,52 ha (0,46%)   6.4.2 Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni 6.4.2.1 18.456 rumah 18.016 rumah 17.576 rumah 17.136 rumah 16.696 rumah 16.256 rumah 6.4.3 Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang 6.4.3.1 Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum 80% 82% 84% 86% 88% 90%

DASAR HUKUM Peraturan-peraturan terkait Smart City Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintah Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Cirebon Peraturan Walikota Cirebon Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon Keputusan Walikota Cirebon Nomor 555.05/Kep.262-DKIS/2017 Tentang Pembentukan Dewan Cirebon Kota Cerdas (Smart City) Keputusan Walikota Cirebon Nomor 555.05/Kep.263-DKIS/2017 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Cirebon Kota Cerdas (Smart City) Keputusan Walikota Cirebon Nomor 555/Kep.136-Dishubinkom/2010 Tentang Penetapan Situs Web Resmi Pemerintah Kota Cirebon

DASAR HUKUM Peraturan-peraturan terkait Smart City (Lanjutan) Keputusan Walikota Cirebon Nomor 555/Kep.88-DISHUB.INKOM/2014 Tentang Penetapan Surat Elektronik (E-MAIL) Pemerintah Kota Cirebon Pada Domain Resmi Pemerintah Kota Cirebon(@cirebonkota.go.id) Keputusan Walikota Cirebon Nomor 555.4/Kep.124-DKIS/2017 Tentang Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik Pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon Keoutusan Walikota Cirebon Nomor 555.4/Kep.123-DKIS/2017 Tentang Pejabat Nama Domain Pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon

INOVASI DAERAH Daftar Aplikasi Kota Cirebon terkait Smart City Aplikasi yang mempunyai Fungsi Daftar aplikasi Deskripsi Aplikasi A Pelayanan Publik: 1. Sektor Kesehatan E-Puskesmas Pengelolaan dan monitoring Data Kesehatan pada Puskesmas   Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Pengelolaan dan monitoring Data Kesehatan pada Rumah Sakit Sistem Pelaporan dan Pencatatan Posyandu Pengelolaan data laporan hasil kegiatan posyandu 2. Sektor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pengelolaan Data Kependudukan 3. Sektor Perhubungan Area Traffic Control System (ATCS) Monitoring traffic lalu lintas melalui kamera CCTV secara realtime 4. Sektor Perpustakaan Perpustakaan Hukum Digital 5. Sektor Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengelolaan data dan pelayanan perijinan secara online B Administrasi dan Manajemen Umum Aplikasi Surat Menyurat SETDA (setdaoffice) Pelayanan Digital Adm Umum Kelurahan Sistem Adm Kelurahan Terpadu Aplikasi Profil Kelurahan

INOVASI DAERAH Daftar Aplikasi Kota Cirebon terkait Smart City Aplikasi yang mempunyai Fungsi Daftar aplikasi Deskripsi Aplikasi C Administrasi legislasi Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (SJDIH) Layanan informasi produk hukum pemerintah daerah dan pusat E Manajemen Keuangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah (SIMREDA) Pengelolaan data perencanaan pemerintah daerah (MUSRENBANG, RPJMD, RENJA & RKPD)   SIMDA Keuangan Pengelolaan data laporan keuangan (RKA, DPA, DPPA, SP2D, LRA) Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (SPSE) Pengelolaan data pengadaan barang dan jasa beserta layanannya Sistem Elektronik Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (SELARAS) Monitoring data pengadaan barang dan jasa Sistem Informasi Kelompok Kerja (e-POKJA) Pengelolaan data kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) SIMMONEV Pengelolaan data monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPENDA) Pengelolaan dan monitoring data pajak (non PBB dan BPHTB) Monitoring Pendapatan Pajak (PBB) Monitoring data perolehan pendapatan pajak SIMDA-BMD Pengelolaan data aset dan inventarisasi barang daerah SPTPD Online Laporan perhitungan pajak yang dapat dilakukan secara online oleh wajib utk membayar pajak melalui seluruh channel Bank BJB InfoPajak Monitoring perolehan pajak secara realtime berbasis android E-BPHTB Pengelolaan data dan perhitungan pajak BPHTB E-Lakip Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara online

INOVASI DAERAH Daftar Aplikasi Kota Cirebon terkait Smart City Aplikasi yang mempunyai Fungsi Daftar aplikasi Deskripsi Aplikasi F Manajemen Kepegawaian Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pengelolaan data kepegawaian   Portal PNS Informasi data masing-masing pegawai yang dapat diakses menggunakan NIP Sistem Absensi Online Terpadu Sistem Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP Online)

MASTERPLAN e-GOVERNMENT 2016-2020 Data Indikator Masterplan e-Government Kota Cirebon Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Capaian s.d Tahun 2017 1.    Memperkokoh tata kelola teknologi informasi dan komunikasi 1.1. Terimplementasikannya ICT governance menuju good governance 1.1.1. Melengkapi regulasi sinergi implementasi e- government terintegrasi Jumlah regulasi dan SOP Peraturan yang terkait baru Perda, dan beberapa SK Walikota Persentase SKPD yang memanfaatkan TIK 100 % SKPD memanfaatkan TIK   1.2. Optimasi pengorganisasian TIK Pemerintah Kota Cirebon 1.2.1. Meningkatnya pengelolaan TIK Pemerintah Kota Cirebon Persentasi Perubahan dan Pengembangan kelembagaan TIK Pada tahun 2017 SKPD Teknis Pengelola TIK dibentuk secara mandiri yaitu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 1.3. Terbangunnya jejaring pengembangan TIK 1.3.1. Jejaring internal Jumlah Jejaring pengembangan TIK Kerjasama dengan Pemkot Bandung, STMIK IKMI, dsb 1.3.2. Jejaring eksternal 1.4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK 1.4.1. Meningkatnya SDM pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK Jumlah dan sebaran optimal SDM Pengembangan dan pengelolaan TIK di semua SKPD Belum tersebar secara optimal 1.5. Meningkatkan budaya birokrasi berbasis elektronis yang dilaksanakan oleh seluruh pimpinan dan karyawan pemkot untuk membangun e-government 1.5.1. Berubahnya proses birokrasi manual ke elektronis Jumlah aplikasi termanfaatkan sebagai hasil perubahan proses dari manual ke elektronik 38 Aplikasi sudah dimanfaatkan oleh beberapa SKPD 1.6. Peningkatan efisiensi disemua anggaran rutin pemeliharaan dan pengadaan TIK 1.6.1. Meningkatnya efisiensi anggaran pembangunan Persentasi penurunan anggaran rutin terkait otomatisasi perkantoran Belum ada Data terkait 1.7. Meningkatkan pelayanan masyarakat 1.6.1. Meningkatnya kecepatan pelayanan pada masyarakat Waktu pelayanan

MASTERPLAN e-GOVERNMENT 2016-2020 Data Indikator Masterplan e-Government Kota Cirebon Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Capaian s.d Tahun 2017 2. Membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yanng terintegrasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan masyarakat 2.1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan internet/intranet di pemerintahan 2.1.1. Meningkatnya kecepatan internet /intranet di pemerintahan Kecepatan download / upload internet dan intranet Dedicated Bandwidth Internet : - 100 Mbps IIX - 50 Mbps IX Broadband Bandwidth Internet : - 500 Mbps Intranet Bandwidth : - 5.092 Mbps Total Jumlah Downtime per tahun : 30 % Rata-rata Jumlah downtime per tahun   2.2. Meningkatnya pemanfaatan internet/ intranet untuk pemerintahan 2.2.1. Meningkatnya jenis pemanfaatan internet/ intranet Jumlah Jenis pemanfaatan internet / intranet Belum ada Data terkait 2.3. Meningkatkan keamanan informasi 2.3.1. Pengamanan aset informasi pemerintah daerah Penurunan kejadian mallware 2.3.2. Kepedulian karyawan pemkot pada isu keamanan informasi Jumlah kehilangan data 2.4. Meningkatkan fasilitasi pemanfaatan internet di masyarakat 2.4.1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat untuk pemanfaatan internet Jumlah Hotspot Pemkot di Lokasi Umum Ada pada 1 (satu) Lokasi yaitu Bapermas RW 10 Kelurahan Kecapi Jumlah komunitas TIK (KPLI, Hacker, multimedia) Telah dibentuk Relawan TIK di Kota Cirebon Jumlah aktifitas kelompok masyarakat pemanfaatan TIK berbasis wilayah

MASTERPLAN e-GOVERNMENT 2016-2020 Data Indikator Masterplan e-Government Kota Cirebon Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Capaian s.d Tahun 2017 3. Mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang sejalan dengan visi pembangunan kota 3.1. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi/aplikasi dalam pemerintahan dan pelayanan publik 3.1.1. Meningkatnya pemanfaatan aplikasi Jenis birokrasi / layanan pemerintah yang menggunakan aplikasi / sistem informasi - Layanan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah - Layanan Perizinan pada DPMPTSP 3.1.2. Meningkatnya jumlah layanan pemerintah berbasis elektronis   3.2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan data elektronik pemerintah yang terintegrasi 3.2.1. Meningkatnya pemanfaatan pusat data Jenis data yang dimanfaatkan bersama Data Kepegawaian sudah dimanfaatkan oleh beberapa Aplikasi secara bersama 3.3. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi bagi usaha kecil dan menengah yang terintegrasi dengan layanan pemerintahan 3.3.1 Meningkatnya transasksi elektronik untuk usaha kecil dan menengah Jumlah aplikasi layanan usaha Belum ada Data terkait Jumlah transaksi elektronis

MASTERPLAN e-GOVERNMENT 2016-2020 Data Indikator Masterplan e-Government Kota Cirebon Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Capaian s.d Tahun 2017 4.    Meningkatkan keterbukaan informasi publik 4.1. Meningkatkan penyediaan dan penyebaran informasi pembangunan 4.1.1. Meningkatnya frekuensi masyarakat yang mengakses informasi pembangunan Jumlah permohonan data/informasi kepada Pemerintah Kota Cirebon Belum ada Data terkait   4.2. Meningkatkan pemantauan pemanfaatan TIK di masyarakat / dunia usaha 4.2.1. Meningkatnya internet sehat Jumlah hits pemanfaatan situs pemerintah kota Cirebon 4.2.2. Meningkatnya peran TIK untuk pemanfaatannya di dunia usaha dan layanan masyarakat 4.3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kota Cirebon 4.3.1. Meningkatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah dan wakil rakyat Jumlah pengaduan dan usulan warga melalui web dan SMS gateway