PERSIAPAN KAJI ULANG RUP

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Advertisements

BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PENGANGGARAN SANITASI
Universitas Negeri Semarang
KEBIJAKAN dan teknis RENCANA UMUM PENGADAAN
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
SOP UPT P2BJ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
POINTER PENYUSUNAN RKA 2017.
KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
PETUNJUK TEKNIS PEMAKETAN PEKERJAAN PADA APLIKASI SIRUP
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
EXPOSE PENGADAAN BARANG/JASA
BARANG/JASA PEMERINTAH
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
BARANG/JASA PEMERINTAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SWAKELOLA.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Pengadaan Barang/Jasa Sesuai Peraturan Rektor No 20 Tahun 2017
PENGADAAN BARANG /JASA DESA
SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4
PENYESUAIAN APLIKASI SIRUP TERHADAP PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LPSE KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
MATERI PAPARAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR JFU/STAF
TUJUAN RAPAT Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
TITIK TITIK KRITIS PROSES PENGADAN BARANG/JASA
KEPALA BIRO ORGANISASI
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
PENGADAAN BARANG/JASA
Oleh: Ir. Edison Siagian, ME
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Implementasi Perpres 16/2018 DALAM APLIKASI
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan V. 2.3
PERENCANAAN PENGADAAN
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
Peran Strategis UKPBJ dalam Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
Pengelolaan website pemerintah daerah
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
Transcript presentasi:

PERSIAPAN KAJI ULANG RUP TAHUN ANGGARAN 2019 BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

DASAR PELAKSANAAN RAPAT DASAR HUKUM DAN PEDOMAN UU 14/2008 tentang Keterbukaan dan Informasi Publik UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perka LKPP No. 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017

TUJUAN RAPAT Melaksanakan amanat Perpres 16 Tahun 2018 dan Perka LKPP Nomor No. 7 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa : Identifikasi kebutuhan dalam proses Perencanaan Pengadaan dapat dilakukan sebelum penetapan pagu indikatif/Nota Kesepakatan KUA-PPAS untuk pengadaan strategis yang sudah teridentifikasi dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

PARA PIHAK DAN TUGAS MASING-MASING PIHAK DALAM PERENCANAAN PENGADAAN Para pihak yang terlibat dalam Perencanaan Pengadaan, meliputi: a. PA/KPA; dan b. PPK. PA memiliki tugas dan kewenangan: a. menetapkan Perencanaan Pengadaan; b. menetapkan dan mengumumkan RUP; dan c. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa. PPK memiliki tugas menyusun Perencanaan Pengadaan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah masing-masing, untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.

KEGIATAN PERENCANAAN PENGADAAN Identifikasi kebutuhan Penetapan barang/jasa Cara pengadaan barang/jasa Jadwal pengadaan barang/jasa Anggaran pengadaan barang/jasa RUP dan Pengumuman

PERENCANAAN PENGADAAN PAGU KUA PPAS Identifikasi Kebutuhan Iden. Keb. Barang Iden. Keb. Pek. Konstruksi Iden. Keb. Jasa Konsultansi Iden. Keb. Jasa Lainnya Iden. Keb. Pek. Terintegrasi Contoh model form terlampir Swakelola : a. Penetapan Tipe SwakeloalA Tipe 1 (Penanggung jawab PA/KPA) Tipe 2 (Dilaksanakan K/L/D lain) Tipe 3 (Dilaksanakan Ormas) Tipe 4 (Dilaskanakan Kelompok Masyarakat) Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK Penyusunan perkiraan biaya/RAB Swakelola Tipe II, III dan IV dilakukan dengan menandatangani nota kesepahaman antara PA/KPA penanggung jawab anggaran dengan pelaksana Swakelola lainnya Penetapan jenis Pengadaan : a. Barang; b. Pek. konstruksi; c. Jasa konsultansi; d. Jasa lainnya. Jadwal Pengadaan Penyedia. a. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK; b. Penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB); c. Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa; d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan e. Biaya pendukung. Cara Pengadaan : a. Penyedia; b. Swakelola;

Penyedia E-purchasing : PPK pagu ≥ 200jt, P2BJ ≤200Jt Pengadaan Langsung : Transaksional untuk SPK, dan Pencatatan untuk Bukti Pembelian, dan Kwitansi Pengadaan Tender >200jt Tender Cepat Barang Standar >200Jt Penunjukan Langsung Syarat/Keadaan tertentu Pengadaan Langsung Barang Tender Tender cepat Penunjukan Langsung Pengadaan Langsung Tender Tender cepat Penunjukan Langsung Pek. Konstruksi Pengadaan Langsung Penyedia Tender Tender cepat Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Seleksi Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Penunjukan Langsung

RANCANGAN PAGU SKPD PADA RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019 NO SKPD RANCANGAN APBD TA. 2019 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 154.970.200.000,00 2 Dinas Kesehatan 173.386.463.948,00 3 Rumah Sakit Umum Daerah 156.599.000.000,00 4 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 113.981.876.120,00 5 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 15.094.006.000,00 6 Satuan Polisi Pamong Praja 6.150.000.000,00

RANCANGAN PAGU SKPD PADA RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019 NO SKPD RANCANGAN APBD TA. 2019 7 Dinas Pemadam Kebakaran 4.087.987.000,00 8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.950.000.000,00 9 Dinas Sosial 7.050.000.000,00 10 Dinas Tenaga Kerja 4.560.000.000,00 11 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8.808.390.000,00 12 Dinas Ketahanan Pangan 4.550.000.000,00

RANCANGAN PAGU SKPD PADA RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019 NO SKPD RANCANGAN APBD TA. 2019 13 Dinas Lingkungan Hidup 20.848.037.330,00 14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7.167.018.000,00 15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5.804.000.000,00 16 Dinas Perhubungan 5.350.000.000,00 17 Dinas Komunikasi , Informatika dan Persandian 6.350.000.000,00 18 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.200.000.000,00

RANCANGAN PAGU SKPD PADA RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019 NO SKPD RANCANGAN APBD TA. 2019 19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 4.100.000.000,00 20 Dinas Statistik 2.350.000.000,00 21 Dinas Kebudayaan 10.465.124.800,00 22 Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah 2.700.000.000,00 23 Dinas Perikanan 5.303.027.000,00 24 Dinas Pariwisata 10.163.698.950,00

RANCANGAN PAGU SKPD PADA RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019 NO SKPD RANCANGAN APBD TA. 2019 25 Dinas Pertanian 18.377.000.000,00 26 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 60.850.000.000,00 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan 13.000.000.000,00 28 Badan Keuangan Daerah 35.842.556.916,00 29 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 8.350.000.000,00

RANCANGAN PAGU SKPD PADA RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019 NO SKPD RANCANGAN APBD TA. 2019 30 Sekretariat Daerah 41.666.259.252,00   a. Bagian Kesra 8.013.368.800,00 b. Bagian Humas dan Protokol 7.500.000.000,00 c. Bagian Umum 8.002.890.452,00 d. Bagian Hukum 1.950.000.000,00 e. Bagian Pemerintahan 5.500.000.000,00 f. Bagian Organisasi 2.000.000.000,00 g. Bagian Perekonomian h. Bagian Layanan Pengadaan 1.900.000.000,00 i. Bagian Perlengkapan dan Perawatan 4.850.000.000,00 31 Sekretariat DPRD 39.250.000.000,00 32 Inspektorat Daerah 4.700.000.000,00

RANCANGAN PAGU SKPD PADA RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019 NO SKPD RANCANGAN APBD TA. 2019 33 Kecamatan Tejakula 1.809.512.400,00 34 Kecamatan Kubutambahan 1.911.300.000,00 35 Kecamatan Sawan 1.958.650.000,00 36 Kecamatan Sukasada dan Kelurahan 3.320.210.000,00 37 Kecamatan Buleleng dan Kelurahan 12.003.389.313,00 38 Kecamatan Banjar 1.950.000.000,00 39 Kecamatan Seririt dan Kelurahan 2.729.708.187,00 40 Kecamatan Gerokgak 2.127.601.000,00 41 Kecamatan Busungbiu 1.936.529.100,00 42 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3.450.000.000,00

DOKUMEN BAHAN KAJI ULANG/REVIU RUP Identifikasi Kebutuhan Penetapan Perencanaan Pengadaan KAK/Spek Teknis RAB Nota Kesepahaman (Swakelola Tipe I, II, III) Pra RKA

PEMBAGIAN TUGAS KAJI ULANG RUP NO SKPD PAGU ANGGARAN ANGGOTA POKJA PEMILIHAN 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 154.970.200.000,00 Made Nindya Hutama, ST 2 Dinas Kesehatan 173.386.463.948,00 Ketut Bijaksana, S.Sos 3 Rumah Sakit Umum Daerah 156.599.000.000,00 I Nyoman Budi Astika, SH 4 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 113.981.876.120,00 I Made Sudarmika, ST 5 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 15.094.006.000,00 I Made Suitra, ST 6 Satuan Polisi Pamong Praja 6.150.000.000,00 Gede Bani Purbawa, ST

PEMBAGIAN TUGAS KAJI ULANG RUP NO SKPD PAGU ANGGARAN ANGGOTA POKJA PEMILIHAN 7 Dinas Pemadam Kebakaran 4.087.987.000,00 Luh Putu Teni Wulandari, SE., MAP 8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.950.000.000,00 Made Etin Desyani Sad 9 Dinas Sosial 7.050.000.000,00 Nyoman Sadiambara, ST.,MAP 10 Dinas Tenaga Kerja 4.560.000.000,00 Gede Bani Purbawa, ST 11 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8.808.390.000,00 12 Dinas Ketahanan Pangan 4.550.000.000,00 I Nyoman Budi Astika, SH

PEMBAGIAN TUGAS KAJI ULANG RUP NO SKPD PAGU ANGGARAN ANGGOTA POKJA PEMILIHAN 13 Dinas Lingkungan Hidup 20.848.037.330,00 I Made Suwitra Yadnya, ST 14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7.167.018.000,00 Putu Ngurah Agus Ariawibawa 15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5.804.000.000,00 Dewa Made Putra Subawa 16 Dinas Perhubungan 5.350.000.000,00 I Ketut Mastapa 17 Dinas Komunikasi , Informatika dan Persandian 6.350.000.000,00 I Made Swardiyasa Putra, ST 18 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.200.000.000,00 Nyoman Sadiambara, ST.,MAP

PEMBAGIAN TUGAS KAJI ULANG RUP NO SKPD PAGU ANGGARAN ANGGOTA POKJA PEMILIHAN 19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 4.100.000.000,00 Putu Ngurah Agus Ariawibawa 20 Dinas Statistik 2.350.000.000,00 I Made Swardiyasa Putra, ST 21 Dinas Kebudayaan 10.465.124.800,00 Putu Sandra Paramitha Dewi, ST., MAP. 22 Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah 2.700.000.000,00 Dewa Made Putra Subawa 23 Dinas Perikanan 5.303.027.000,00 I Made Suwitra Yadnya, ST 24 Dinas Pariwisata 10.163.698.950,00 I Gusti Kade Ria Prisahatna, SH

PEMBAGIAN TUGAS KAJI ULANG RUP NO SKPD PAGU ANGGARAN ANGGOTA POKJA PEMILIHAN 25 Dinas Pertanian 18.377.000.000,00 Made Etin Desyani Sad 26 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 60.850.000.000,00 Wayan Arif Saptariyadi, SH 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan 13.000.000.000,00 NI Nyoman Sulastri, SE 28 Badan Keuangan Daerah 35.842.556.916,00 Putu Arimbawa, SE, M.Si 29 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 8.350.000.000,00 I Ketut Mastapa

PEMBAGIAN TUGAS KAJI ULANG RUP NO SKPD PAGU ANGGARAN ANGGOTA POKJA PEMILIHAN 30 Sekretariat Daerah 41.666.259.252,00   a. Bagian Kesra 8.013.368.800,00 Abdul Manap, S.Pi b. Bagian Humas dan Protokol 7.500.000.000,00 NI Nyoman Sulastri, SE c. Bagian Umum 8.002.890.452,00 Putu Arimbawa, SE, M.Si d. Bagian Hukum 1.950.000.000,00 Made Etin Desyani Sad e. Bagian Pemerintahan 5.500.000.000,00 I Made Sudarmika, ST f. Bagian Organisasi 2.000.000.000,00 Luh Putu Teni Wulandari, SE., MAP g. Bagian Perekonomian Gede Bani Purbawa, ST h. Bagian Layanan Pengadaan 1.900.000.000,00 I Gusti Kade Ria Prisahatna, SH i. Bagian Perlengkapan dan Perawatan 4.850.000.000,00 31 Sekretariat DPRD 39.250.000.000,00 32 Inspektorat Daerah 4.700.000.000,00 Ketut Bijaksana, S.Sos

PEMBAGIAN TUGAS KAJI ULANG RUP NO SKPD PAGU ANGGARAN ANGGOTA POKJA PEMILIHAN 33 Kecamatan Tejakula 1.809.512.400,00 I Ketut Mastapa 34 Kecamatan Kubutambahan 1.911.300.000,00 I Made Swardiyasa Putra, ST 35 Kecamatan Sawan 1.958.650.000,00 I Nyoman Budi Astika, SH 36 Kecamatan Sukasada dan Kelurahan 3.320.210.000,00 Putu Sandra Paramitha Dewi, ST., MAP. 37 Kecamatan Buleleng dan Kelurahan 12.003.389.313,00 Made Nindya Hutama, ST 38 Kecamatan Banjar 1.950.000.000,00 39 Kecamatan Seririt dan Kelurahan 2.729.708.187,00 I Made Suitra, ST 40 Kecamatan Gerokgak 2.127.601.000,00 Wayan Arif Saptariyadi, SH 41 Kecamatan Busungbiu 1.936.529.100,00 Putu Ngurah Agus Ariawibawa 42 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3.450.000.000,00

TIME SCHEDULE KEGIATAN KAJI ULANG RUP TAHUN ANGGARAN 2018 UNTUK PERENCANAAN PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2019

Pemaketan Pada Dinas A terdapat paket pengadaan dana DAK dengan Pagu Anggaran Rp712.000.000,- Adapun paket pengadaan dana DAK dimaksud untuk pengadaan : Pembangunan Gedung pusat daur ulang Rp 436.950.000,- Alat Pencacah Organik Rp 60.110.000,- Alat Pengayak Kompos Rp 35.000.000,- Alat Pemilah Sampah Rp 30.400.000.- Timbangan Rp 8.690.000,- Papan Informasi Tambahan Rp 12.000.000,- Alat Konposter Rp 12.750.000,- Mesin Press Hidrolis Rp 69.600.000,- Kendaraan Roda Tiga Rp 33.500.000,- Bagaimana pemaketan pengadaannya ?

METODE PEMILIHAN PENYEDIA PEMAKETAN PENGADAAN PAKET PAKET PENGADAAN NILAI (Rp) JENIS PENGADAAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA BUKTI PERJANJIAN Paket 1 Pembangunan Gedung pusat daur ulang 436.950.000,- Pekerjaan Konstruksi Tender Surat Perjanjian Paket 2 Pengadaan Alat Pencacah Organik, Alat Pengayak Kompos, Timbangan, Alat Konposter, Mesin Press Hidrolis 216.550.000,- Pengadaan Barang Tender Cepat (kalau barang sudah standar) Paket 3 Pengadaan Papan Informasi Tambahan 12.000.000,- Pengadaan Langsung Kwitansi Pengadaan Paket 4 Pengadaan Kendaraan Roda Tiga 33.500.000,- E-purchasing Surat Pesanan

Bagaimana kami melakukan pemaketannya? Dalam Dokumen Anggaran (DPA) APBD : Pembangunan ruang kelas 13 sekolah SMP/SMA @ Rp. 220.000.000,- Pengadaan konsultan perencana Rp. 5.000.000,- Pengadaan konsultan pengawas Rp. 5.000.000,- Pengadaan buku perpustakaan dana APBD Prop. Rp. 140.000.000,- Pengadaan buku perpustakaan dana APBD Kab. Rp. 140.000.000,- Pengadaan meja kursi kerja kayu jati Rp. 80.000.000,- Pengadaan Kursi Lipat Rp. 130.000.000,- Pembuatan pagar kantor Rp. 185.000.000,- Pengerasan halaman kantor Rp. 115.000.000,- Bagaimana kami melakukan pemaketannya?

METODE PEMILIHAN PENYEDIA PEMAKETAN PENGADAAN PAKET PAKET PENGADAAN NILAI (Rp) JENIS PENGADAAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA BUKTI PERJANJIAN Paket 1 dst.. Pemaketan untuk pekerjaan konstruksi pembangunan ruang kelas sekolah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi sekolah-sekolah yang berdekatan dan dapat dijangkau oleh penyedia dengan mudah. Pembangunan ruang kelas sebaiknya digabungkan dalam satu paket atau beberapa paket berdasarkan sebaran lokasi (lokasi yang berdekatan digabungkan). Dalam hal nilai pengadaannya berdasarkan pemaketan tersebut, nilainya di atas Rp. 200 juta, maka dapat dilakukan dengan tender. Paket 2 Pengadaan konsultan perencana 5.000.000,- Konsultan Pengadaan Langsung (e-PL transaksional) SPK Paket 3 Pengadaan konsultan pengawas Paket 4 Pengadaan buku perpustakaan 280.000.000,- Barang Tender Kontrak Paket 5 Pengadaan meja kursi kerja kayu jati 80.000.000,- Paket 6 Pengadaan Kursi Lipat 130.000.000,- Paket 7 Pembuatan Pagar dan Pengerasan Halaman Kantor 300.000.000,- Konstruksi

Penyusunan KAK/Spek Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor No. Uraian Belanja Nilai (Rp.) 1 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 15.000.000,- 2 Uang Lembur PNS 10.000.000,- 3 Belanja ATK 5.000.000,- 4 Belanja Meterai 400.000,- 5 Bekanja Jasa Tenaga Kerja 24.000.000,- 6 Belanja Cetak 7 Belanja Foto Copy 5.000.0000,- 8 Belanja Makan Minum Rapat 12.000.000,- 9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Dalam Daerah 10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11 Belanja Modal Jasa Konsultan Perencana 328.000.000,- 12 Belanja Modal Konsultan Pengawas 227.000.000,- 13 Belanja Pembangunan Gedung Kantor 10.000.000.000,- Untuk Kegiatan ini akan terdapat 4 (empat) KAK sbb : Spek Teknis Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Belanja Pembangunan Gedung Kantor senilai Rp. 10.000.000.000,- KAK Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencana senilai Rp. 328.000.000,- KAK Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawas Rp. 227.000.000,- KAK Swakelola Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan komponen biaya Honor, lembur, ATK, Jasa Tenaga Kerja, Makan Minum, dan Perjalanan

PPK perlu dibantu PPTK (contoh SK PA terlampir) Tugas PPTK untuk membantu PPK : Menyusun perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; Menyusun spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); Menyusun rancangan kontrak Menyusun HPS Pengawasan dan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa Menyiapkan administrasi proses pengadaan barang/jasa

Perlu adanya Sekretariat Pengadaan pada masing-masing OPD Pejabat Pengadaan B/J Staf Pendukung Operator Aplikasi Staf Pendukung Administrasi

Waktu pelaksanaan Tender Waktu Pelaksanaan Tender diperlukan waktu minimal 15 hari kerja/21 hari kalender

Waktu pelaksanaan Seleksi Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha dengan prakualifikasi , Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya, Pagu Anggaran dan Biaya Terendah waktu pemilihan minimal 33 hari kerja/41 hari kalender

PENGUMUMAN RUP Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengumuman dilakukan melalui aplikasi SIRUP. Pengumuman dapat ditambahkan dalam situs web Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.

Hasil Monitoring dan Evaluasi SiRUP 2018 Total nilai RUP yang diumumkan pada aplikasi SiRUP melebihi pagu belanja karena double input Total nilai RUP yang diumumkan pada aplikasi SiRUP kurang dari pagu belanja (ada paket pengadaan yang belum diinput) Nama paket pengadaan kurang jelas Nama Paket pengadaan terlalu panjang sehingga tidak terbaca di sistem SPSE Pemecahan pemaketan pengadaan Metode lelang tidak sesuai dan tidak jelas

INPUT RUP PADA APLIKASI SiRUP Penyedia : Input paket pangadaan pada Penyedia antara lain : Pengadaan dengan proses tender; e-purchasing; Pengadaan melalui SPK Penunjukan langsung prosesnya melalui Bagian Layanan Pengadaan Swakelola : Input paket pangadaan pada Swakelola antara lain : Kegiatan Swakelola Honor Tenaga Kerja Kontrak BBM Meterai Perjalanan Dinas Listrik KOLOM PENYEDIA KEGIATAN SWAKELOLA/PENYEDIA DALAM SWAKELOLA

TERIMA KASIH