Strategi Pendanaan Infrastruktur Melalui Pemanfaatan Dana Pensiun Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko – DR Luky Alfirman ST, MA

. Outline Pembiayaan Infrastruktur Ketersediaan dan Pemanfaatan Dana Pensiun di Indonesia dan Negara Lain Penguatan Peran Dana Pensiun pada Infrastruktur di Masa Depan

Pembiayaan Infrastruktur

Kebutuhan (triliun Rp) Kebutuhan pendanaan Infrastruktur Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur 2015-2019 Kebutuhan Pembiayaan tiap Sektor 1.751,6 BUMN Swasta 2.817,8 1.066,2 Kebutuhan pembiayaan Anggaran Pemerintah Celah Pembiayaan 4.796,2 1.978,4 (dalam triliun rupiah) 41,25% 58,75% 22,23% 36,52% 100% Sector Kebutuhan (triliun Rp) Jalan 733 Kereta Api 226 Transportasi Laut 591,2 Transportasi Udara 144 Transportasi Darat 47 Transportasi Perkotaan 86 Kelistrikan 1000 Minyak & Gas 507,3 Informasi & Telekom 280,3 Air Sumber 450,9 Air Bersih dan Pembuangan 403 Perumahan 327,5 Total 4,796.2 Kriteria Umum Pembiayaan Infrastruktur Anggaran Pemerintah digunakan untuk proyek infrastruktur dasar, terutama untuk proyek yang layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial. Pembiayaan dari BUMN digunakan untuk proyek yang secara tradisional memang dikelola oleh BUMN seperti listrik, jalan tol, perminyakan dan lain-lain. Pembiayaan dari swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU/Public-Private Partnership (PPP)) digunakan untuk proyek yang layak baik secara ekonomi maupun secara finansial. Pemerintah bisa memberikan dukungan dalam bentuk jaminan dan lain-lain. Untuk penyediaan layanan infrastruktur baru selama 5 tahun dari 2015-2019 dibutuhkan kurang lebih dana sebesar Rp4.796,2 triliun. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 41% yang bisa dicukupi dari APBN/APBD.

Instrumen Pembiayaan Infrastruktur Kontribusi APBN dalam Pembangunan Infrastruktur 5

DUKUNGAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MELALUI APBN Pendanaan Infrastruktur APBN/APBD BUMN Swasta KPBU Project Development Fund Viability Gap Fund Penjaminan Non KPBU PMN Pinjaman SBSN/SUN Belanja Modal BUMN/ Lembaga Khusus Kementerian/Lembaga Dukungan Pembiayaan Infrastruktur melalui APBN Above the line Below the line DJPPR APBD

Ketersediaan dan Pemanfaatan Dana Pensiun di Indonesia dan Negara Lain

DANA PENSIUN SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR Kontribusi Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kebijakan investasi yang baik wajib mempertimbangkan durasi antara aset dan liability Portofolio aset DJS Ketenagakerjaan dan dana pensiun PNS, TNI/Polri masih terkonsentrasi pada instrumen jangka pendek Regulasi saat ini membatasi ruang gerak badan penyelenggara untuk berkontribusi kepada pembiayaan infrastruktur Perlu mereviu regulasi agar terdapat relaksasi kebijakan investasi mendukung pembiayaan infrastruktur yang tetap mengedepankan risiko dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, September 2018 Sumber: Laporan Keuangan PT Taspen dan Lapkeu PT Asabri

INVESTASI PADA SEKTOR INFRASTRUKTUR PER SEPTEMBER 2018

INTERNATIONAL PRACTICES (1) OECD, 2015, Annual Survey of Large Pension Funds and Public Pension Reserve Funds Rata-rata Alokasi Aset LPFs dan PPRFs tahun 2010 – 2014 (% dari Total Aset) Persentase Alokasi Aset Dana Pensiun Australia, Canada, dan Jepang tahun 2010 - 2015 Berdasarkan data historis Large Pension Funds (LPFs) 2010 – 2014 dan Public Pension Reverse Funds (PPRFs) 2011-2014 menunjukkan bahwa rata-rata alokasi aset dana pensiun negara OECD baik dari LPFs maupun PPRFs sekitar 1 persen s.d. 2 persen yang dialokasikan pada unlisted infrastructure Dana Pensiun Australia dan Canada memberikan porsi yang relatif besar kepada investasi land and building dan unlisted infrastucture

International practices Pengeluaran publik terhadap pensiun Indonesia memiliki potensi meningkat kedepannya Sumber: Pensions at a Glance 2017 - © OECD 2017

PENGUATAN PERAN DANA PENSIUN PADA INFRASTRUKTUR DI MASA DEPAN Akselerasi pembangunan infrastrukur nasional memerlukan dukungan dari sektor privat Dengan potensi yang dimiliki, kedepannya diharapkan dana pensiun dapat berkontribusi secara optimal

ISU STRATEGIS DANA PENSIUN KONTRIBUSI TERHADAP PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR Menjaga anggaran infrastruktur dengan meningkatkan kualitas Mengembangkan skema pembiayaan kreatif (KPBU dan Non-KPBU) Akselerasi Infrastruktur Mereviu regulasi untuk merelaksasi kebijakan investasi dana pensiun Perbaikan regulasi Mendorong bdan penyelenggara untuk meningkatkan cakupan kepesertaan Intensifikasi dan ekstensifikasi cakupan kepesertaan Efisiensi birokrasi Birokrasi yang efisien dan efektif Mendorong transparansi pengelolaan dana berbasis teknologi Transparansi pengelolaan dana pensiun 1 2 3 4 5

Terima kasih Dampak Penerapan POJK No. 1 Tahun 2016 menyebabkan 1. mulai tahun 2016 alokasi aset pada instrumen SBN mengalami peningkatan yang signifikan 2. Realokasi aset terlihat dengan menurunnya proporsi alokasi aset pada deposito yang cukup signifikan dan meningkatnya proporsi alokasi aset pada SBN. 3. Realokasi aset tersebut mayoritas terjadi pada kelas aset yang bersifat jangka pendek Berdasarkan data ALMA per 30 Juni 2018, terlihat tidak ada pengalokasian aset untuk jangka panjang.

Appendix

PROYEK-PROYEK YANG DIBIAYAI OLEH SUKUK PEMERINTAH PERIODE TAHUN 2013 - 2018

2. SBN Infrastruktur Related: 4. Emiten Penyertaan Langsung: EMITEN-EMITEN YANG TERMASUK KEDALAM INFRASTRUKTUR RELATED 1. Emiten Surat Utang 2. SBN Infrastruktur Related: PBS003, PBS004, PBS005, PBS006, PBS007, PBS011, PBS012, PBS015, PBS016 dan PBS017 Emiten Kepemilikan Sektor Adhi Karya (Persero) Tbk BUMN Sektor Konstruksi Angkasa Pura I (Persero) Sektor Infrastruktur Bank Tabungan Negara (Persero) Sektor Perbankan Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Sektor Transportasi Hutama Karya (Persero) Indonesia Infrastructure Finance SWASTA Sektor Keuangan Jasa Marga ( Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Ind. Perkebunan Nusantara X Sektor Perkebunan Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sektor Energi Pupuk Indonesia (Persero) Sektor Industri Dasar Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Sarana Multigriya Finansial Telekomunikasi Indonesia Tbk Sektor Telekomunikasi Waskita Karya Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 3. Emiten Saham Emiten Kepemilikan Sektor TLKM BUMN Sektor Infrastruktur PGAS JSMR WSKT Sektor Properti WIKA WSBP SWASTA Sektor Industri Dasar GIAA WTON PTPP 4. Emiten Penyertaan Langsung: PT Marga Mandala Sakti (MMS)

Ketahanan Dana Per 31 Januari 2018