KEBERHASILAN PELAKSANAAN REKLAMASI PADA LAHAN BEKAS TAMBANG

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Dokumentasi DJGSM Beberapa Contoh Visualisasi
Advertisements

SOSIALISASI WEBSITE PENDATAAN DAN PELAPORAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
Perusahaan Pertambangan
Dasar hukum amdal (UUPLH) TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP:
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
PERATURAN TENTANG REKLAMASI TAMBANG
Pengertian, Asas-asas, dan Hubungan Hukum Pertambangan
Tinjauan kelembagaan lingkungan hidup di
Mengapa KAT harus diberdayakan ?
Klasifikasi tata guna lahan
Perencanaan Tata Guna Lahan
Memahami isi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Kewenangan Pengelolaan
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN AMDAL
Masalah Pembangunan dan Lingkungan
Reboisasi dan Penghijauan
Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)
RENCANA KERJA KEGIATAN
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
BAB 3 SUMBER DAYA ALAM.
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
Banama tingang makmur Business Plan.
Kawasan Budidaya, Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Pertanian
Tim Kerja Harmonisiasi Regulasi GN-SDA
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
Perpajakan Fiki andika A
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
31 Januari 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Sumber Daya Alam yang Berhubungan dengan Aspek Geografi
PENGELOLAAN SUMBERDAYA MINERAL DAN BATUBARA (Kode MKA: TL )
Bab 5 SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA MANUSIA.
Legalitas Usaha.
Minimum Environmental Standards Environmental Quality Standards
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
By Siti Nurul Chotimah, S. Pd
REKLAMASI TAMBANG.
HAK DAN KEWAJIBAN.
Lingkungan Hidup.
PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ASPEK AMDAL DALAM STUDI KELAYAKAN BISNIS
Lahan Potensial dan Lahan Kritis
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
Oleh: Rahilla Apria Fatma, S.Kom., MT.
Tujuan, Sasaran, dan Aplikasi pengelolaan lingkungan hidup
Pembangunan secara terus - menerus
PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUNGAN HIDUP
Pemanfaatan SDA dengan Pembangunan Berkelanjutan
MANAJEMEN AUDIT LINGKUNGAN HIDUP DAN SANKSI
AMDAL.
KEBIJAKAN PENGUSAHAAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Definisi Iptek Lingkungan
AMDAL. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UULH = Undang-Undang Lingkungan Hidup no 23 Tahun 1997, yang paling baru adalah UU no 3 tahun 2009 tentang Pengelolaan.
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)
Pengertian, Asas-asas, dan Hubungan Hukum Pertambangan
PERATURAN TENTANG REKLAMASI TAMBANG
Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.
Revegetasi Lahan Pasca Tambang dengan Sapi Percepatan Pemulihan Lahan Pasca Tambang OLEH ROFIK DISAMPAIKAN PADA KULIAH PENGELOLAAN LAHAN BERKELANJUTAN.
DINAS KEHUTANAN PROV. SULAWESI SELATAN. “MEWUJUDKAN HUTAN LESTARI, PERKEBUNAN PRODUKTIF MASYARAKAT SEJAHTERA MANDIRI ”
PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA KONSERVASI FLORA DAN FAUNA
REKLAMASI HUTAN dan rehabilitasi das
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Daya Dukung dan Daya Tampung Pengelolaan Sumberdaya Air
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
DASAR HUKUM REKLAMASI RAWA
Diskusi Draft Permen Pengganti Kepmen 1211k/1995
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Transcript presentasi:

KEBERHASILAN PELAKSANAAN REKLAMASI PADA LAHAN BEKAS TAMBANG DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara| Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat

PERAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINERBA DALAM PEMBANGUNAN Keberlanjutan Fungsi Lingkungan dan Ekosistem Ekonomis Keberlanjutan Fungsi Lingkungan Sosial Lingkungan Dokumen Lingkungan Reklamasi & Pascatambang PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Layak Teknis Studi Kelayakan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara| Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat

SASARAN UTAMA KEBERHASILAN REKLAMASI BEKAS TAMBANG Terbentuknya kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu Terbentuknya perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati Terbentuknya stabilitas dan keamanan lahan reklamasi tambang, bekas timbunan batuan penutup dan kolam tailing Terdapatnya manfaat ekonomi dan lingkungan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya Terdapatnya Pengembangan nilai-nilai sosial dan budaya setempat Terbentuknya kondisi perlindungan kuantitas air tanah Pemanfaatan dan Nilai Tambah Lahan Reklamasi Tambang Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara| Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat

PROGRAM REKLAMASI BEKAS TAMBANG Program reklamasi dapat dilaksanakan dalam bentuk revegetasi dan/atau peruntukan lainnya, berupa: area permukiman; pariwisata; sumber air; atau budidaya. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tambang secara teknis meninggalkan lubang bekas tambang maka wajib dibuat rencana pemanfaatan lubang bekas tambang meliputi: stabilisasi lereng; pengamanan lubang bekas tambang; pemulihan kualitas dan pengelolaan air sesuai peruntukannya; manfaat; pemeliharaan dan pemantauan. Dalam hal kegiatan reklamasi berada di laut maka rencana reklamasi tahap operasi produksi wajib disampaikan dengan memuat kegiatan yang meliputi: pengelolaan kualitas air laut; penanggulangan terhadap abrasi dan/atau pendangkalan pantai; dan perlindungan keanekaragaman hayati; Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara| Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat

REKLAMASI Pengelolaan air Pemulihan kualitas lahan Revegetasi Contoh Reklamasi Lahan Bekas Tambang Pasir Besi di PT Antam (Persero) Tbk (Cilacap) Pemulihan kualitas lahan Pengelolaan air Revegetasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara| Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat

Revegetasi di lereng 6

Reklamasi Lahan Bekas Tambang di Kawasan Hutan

Revegetasi dalam rangka CSR dan Mine Closure

REKLAMASI Proses Reklamasi Lahan Bekas Tambang Pasir Besi di PT Antam, (Persero) Tbk-Cilacap Lahan sebelum ditambang Lahan bekas tambang Lahan bekas tambang Penimbunan lahan bekas tambang dan penataan lahan Kebun Kubis Kebun Semangka Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara| Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat

REKLAMASI Reklamasi Lahan Bekas Tambang Pasir Besi di PT Antam, (Persero) Tbk-Cilacap menjadi pertanian, kebun kelapa dan kebun singkong Kacang-kacangan Kebun Singkong Cassava field Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara| Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat

Lahan perkebunan dan pertanian Dari tambang untuk budidaya ikan REKLAMASI Contoh Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batubara di PT Kitadin-Tandung Mayang Lahan perkebunan dan pertanian Dari tambang untuk budidaya ikan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara| Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat

KESIMPULAN Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang kegiatan pertambangan minerba wajib sesuai Dokumen Lingkungan dan peruntukkan lahan bekas tambang. Pemanfaatan lahan bekas tambang harus berdasarkan karakteristik teknis, daya dukung lingkungan serta kondisi sosial masyarakat setempat. Reklamasi lahan bekas tambang yang merupakan kawasan hutan wajib mengacu pada peraturan perundangan. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara| Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat

Thank You DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10, Jakarta 12870; Telp/Faks : 021-8295608/8297642 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara| Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat