KEBIJAKAN DAU DALAM APBN TA 2018

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UNDANG-UNDANG NO. 33/2004 TENTANG0
Advertisements

Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
DANA PERIMBANGAN DANA ALOKASI DANA ALOKASI UMUM/DAU KHUSUS/DAK
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
Staf Ahli Rektor UNS Solo Bidang Keuangan dan Manajemen
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
PETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008 DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN PAH IV DEWAN.
Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Prov. Kalimantan Timur
KEUANGAN DAERAH 13/04/2017.
Dana Alokasi Umum (DAU) didiksusetyo didiksusetyo.
DANA PERIMBANGAN DANA ALOKASI DANA ALOKASI UMUM/DAU KHUSUS/DAK
MATA KULIAH : DESENTRALISASI FISKAL KEBIJAKAN ANGGARAN KE DAERAH
Kebijakan Dana Perimbangan: Evaluasi 2016 dan Pelaksanaan 2017
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN SANITASI
MATA KULIAH KEBIJAKAN FISKAL
KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
KEBIJAKAN DANA TRANSFER KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2016
DANA TRANSFER KE DAERAH UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN SANITASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2011
Musrenbang Provinsi Jawa Timur
PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPR
RENCANA PEMBIAYAAN.
KEBIJAKAN PENGANGGARAN TAHUN 2016
APBN DAN APBD Oleh : ALAN NUR’ALIM XI IPS 4 Editor:
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
APBD DAN APBN ARSITA DWI HANI PRATIWI ( )
OTONOMI DAERAH.
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Hubungan Keuangan Pemerintah & Daerah
RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
KEUANGAN DAERAH Keuangan daerah berperan penting dalam mengukur kemampuan daerah secara nyata dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung.
RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (Pertemuan ke 3)
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.
Kebijakan Fiskal Indonesia
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
Pertemuan 9 DANA ALOKASI UMUM) Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
HUBUNGAN PUSAT-DAERAH BIDANG KEUANGAN
APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
MEKANISME PENYEIMBANGAN KETIMPANGAN KEMAMPUAN FISKAL
Perkenalkan Kami: Danang (8) Aisyah (2) Ariella (5) Hanna (16) Ismi
PENDAPATAN NASIONAL PAJAK TAHUN 2013
Selvia Nurindah Sari JP081280
SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA KEPADA APARAT PEMBINA DAN
Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
“EVALUASI KINERJA ANGGARAN 2016, PROYEKSI TATA KELOLA APBN 2017 DAN EKONOMI KEDEPAN” Oleh: FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Jakarta-
Desentralisasi dan Otonomi Daerah
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
Konsepsi Dasar APBN Dr. H. DIDIK SUSTYO, SE. MSi.
PERHITUNGAN ALOKASI DAU 2018
KEBIJAKAN PENGANGGARAN TAHUN 2016
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
APBN INSTRUMEN PEMERINTAH MEWUJUDKAN TUJUAN BERNEGARA
KEBIJAKAN DANA DESA TA KEMENTERIAN KEUANGAN 2 OUTLINE 1 ARAH KEBIJAKAN DD KEBIJAKAN PENGELOLAAN DD EVALUASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN DD KEBIJAKAN.
Arah Kebijakan DAK Fisik Tahun 2017 dan Tahun 2018
ISU STRATEGIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN DAU DALAM APBN TA 2018 Pagu DAU nasional sebesar 28,7% dari PDN Netto dalam APBN 2018, dengan ketentuan besaran pagu tersebut tidak bersifat final atau dapat berubah sesuai perubahan PDN Neto dalam APBNP tahun berjalan Menyempurnakan formulasi DAU dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar (gaji PNSD), bobot masing2 variable dalam Celah Fiskal, serta tidak terjadi penurunan DAU untuk seluruh daerah sehingga terjadi pemerataan yang lebih baik Memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan meningkatkan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah menjadi 100 persen. Memperhitungkan beban pengalihan urusan antar tingkat pemerintahan dengan porsi DAU provinsi sebesar 14,1% dan porsi kabupaten/kota sebesar 85,9%. Paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan perekonomian daerah