KEBIJAKAN PENYEMPURNAAN KURIKULUM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

0 IMPLIKASI KURIKULUM 2013 BAHAN DISKUSI 0 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 – 3 DESEMBER 2013.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang.
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
STANDAR PROSES PERMENDIKNAS Nomor 41 Tahun berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah.
STRATEGI IMPLEMENTASI PERMEN 22, 23 DAN 24. 2Materi 4 - Sosialisasi SMA 2006 Langkah Kerja.
PENDIDIKAN KARAKTER DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
1 2LANDASAN Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SMK
PANDUAN PENGEMBANGAN KTSP
Model Struktur Dokumen KTSP Kurikulum 2013.
Kedudukan Muatan Lokal dalam Kurikulum 2013
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
 Standart Kompetensi Lulusan  Standar Isi  Standar Proses  Standar Penilaian.
KOMPETENSI Menjelaskan standar isi (kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan).
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN 2013 (KTSP 2013)
Kurikulum SMP.
Landasan Kurikulum 2013 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PENYEMPURNAAN KURIKULUM
Untuk Orangtua Siswa SMA
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
PANDUAN PENGEMBANGAN KTSP
KTSP KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER SMA Dr
5 Penyesuaian Beban 1.
PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN
PENDIDIKAN EKONOMI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2012
Memahami Konsep Dasar Pendidikan Karakter
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
RANCANGAN KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL)
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 Tentang STANDAR NASIONAL
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
KEBIJAKAN PENYEMPURNAAN KURIKULUM
PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL
UU SISDIKNAS NO 20 TH 2003 BAB IX STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Pasal 35 (1) dan (2):
Penumbuhan Budi Pekerti dalam Mencapai Penampilan, Pelayanan dan Prestasi (3P) di SMA 1.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
VERVAL DOKUMEN 1 KURIKULUM 2013
PROGRAM DAN KEGIATAN SEKSI KURIKULUM DIKDAS TAHUN 2014
Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi oleh Manajer Sekolah
ASSALAMMUALAIKUM Wr.Wb
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDKAN DASAR DAN MENENGAH
SOP TUGAS GURU Penetapan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) SMA/SMK Negeri se Jawa Tengah Tahun 2017 dilaksanakan Selasa, 12 Desember 2017.
KTSP Berkarakter dan Unggul
PENGEMBANGAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SMK
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Seminar dan Wrokshop Profesionalisme Guru SMA Al Ashriyyah Nurul Iman
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
KEKUATAN MUATAN LOKAL KALTENG DALAM KURIKULUM pendidikan nasional
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
PERMENDIKNAS Nomor 41 Tahun 2007
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Pengembangan Kurikulum 2013
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM 2013
KEBIJAKAN PENYEMPURNAAN KURIKULUM
PANDUAN PENGEMBANGAN KTSP
MUATAN LOKAL KURIKULUM MUATAN LOKAL
IMPLIKASI UU DAN PP THD PENGEMBANGAN KURIKULUM
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
PERBEDAAN KURIKULUM 2004 Dan KTSP
PENGEMBANGAN KURIKULUM SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL PEMBINA UTAMA MADYA, GOL IV/d KEPALA BIDANG KURIKULUM PENDIDIKAN MENENGAH PUSAT KURIKULUM BALITBANG.
STANDAR ISI HENDRA ERIK RUDYANTO.
DISAMPAIPAIKAN OLEH LUGTYASTYONO bn PENGAWAS SMA Dinas P&k 2018
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN PENYEMPURNAAN KURIKULUM PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Juni 2012

RPJMN 2010-2014 Prioritas: Metodologi Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia melalui penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011 dan penyempurnaan kurikulum sekolah dasar dan menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014;

RPJMN 2010-2014 Prioritas: Kurikulum Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan SDM untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan (diantaranya dengan mengembangkan model link and match). 2/24/2019 PUSKURBUK

KEBIJAKAN PENYEMPURNAAN KURIKULUM 2/24/2019 PUSKURBUK

PENGUATAN PELAKSANAAN KURIKULUM

PENGUATAN PELAKSANAAN KURIKULUM FRAMEWORK PENGUATAN PELAKSANAAN KURIKULUM Metodologi pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik Standar Isi Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa DIINTEGRASIKAN KE DALAM KTSP Output berkualitas Pendidikan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Pendidikan Anti Korupsi 2/24/2019

Pendidikan Lalulintas Climate Change Pendidikan Lalulintas Pendidikan Kewirausahaan Pendidikan Kependudukan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Pendidikan Karakter Bangsa SI KTSP SKL Pendidikan Ekonomi Kreatif Apa lagi ? Banyak konten lainnya yang bisa diintegrasikan Pendidikan Lingkungan Hidup PendidikanMultikultur Pendidikan Pencegahan HIV/AIDS Nuklir Pendidikan Anti Korupsi Pendidikan Pengurangan Resiko Bencana Pendidikan HAM Pendidikan Kelautan KONTEN-KONTEN YG PERLU DIINTEGRASIKAN

SKL KELOMPOK MATA PELAJARAN KONTEN-KONTEN TSB SEBAGIAN BESAR ADA DALAM SKL SATUAN PENDIDIKAN SKL KELOMPOK MATA PELAJARAN SKL MATA PELAJARAN SK MATA PELAJARAN KD MATA PELAJARAN 2/24/2019 PUSKURBUK

STRATEGI IMPLEMENTASI DI SEKOLAH Integrasi dalam mata pelajaran yang ada Mengembangkan silabus dan RPP pada kompetensi yang telah ada sesuai dengan konten yang akan diintegrasikan 2. Mata Pelajaran dalam Mulok Ditetapkan oleh sekolah/daerah Kompetensi dikembangkan oleh sekolah/daerah 3. Kegiatan Pengembangan Diri Pembudayaan & Pembiasaan Pengkondisian Kegiatan rutin Kegiatan spontanitas Keteladanan Kegiatan terprogram Ekstrakurikuler Pramuka; PMR; UKS; KIR; Olah raga; Seni; OSIS Bimbingan Konseling Pemberian layanan bagi anak yang mengalami masalah 2/24/2019 PUSKURBUK

PENATAAN ULANG KURIKULUM

Konstelasi Kurikulum Sejak 2006 2/24/2019

Pengelolaan Kurikulum

KURIKULUM TINGKAT NASIONAL KURIKULUM TINGKAT DAERAH PROVINSI KURIKULUM TINGKAT SEKOLAH Koordinasi dan Supervisi K e r a n g k D s Kalender Akademik Beban Belajar I. Mata Pelajaran Pendidikan Agama 1. Visi Silabus dan Kegiatan Pembelajaran [Intra dan Ekstra Kurikuler] KOMPETENSI PKN  PPKN 2. Misi Bahasa Indonesia 3. Strategi Matematika 4. Tujuan Pendidikan Bahasa Inggris Struktur Kurikulum [Distribusi jam pelajaran: minimal – maksimal] Ilmu Pengetahuan Sosial Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 5. Struktur & Muatan Kurikulum: [Jam pelajaran “real”] Ilmu Pengetahuan Alam Seni dan Budaya PEDOMAN PENGEMBANGAN Pendidikan Jasmani/Olahraga Keterampilan/Kejuruan 6. Waktu & Beban Belajar II. Muatan Lokal III. Pengembangan Diri 7. Kalender Akademik Penyesuaian Event Daerah

KEBIJAKAN LAIN UNTUK MENGURANGI JUMLAH MATA PELAJARAN DI KELAS X, PENJURUSAN DILAKUKAN DI KELAS X SEMESTER 1; UNTUK MENGAKTIFKAN PESERTA DIDIK DALAM BELAJAR, KEGIATAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH MAKSIMAL 3 MATA PELAJARAN SETIAP HARI; SMP & SMA YANG BERAKREDITASI A DUA KALI BERTURUT-TURUT, WAJIB MENERAPKAN SKS. 2/24/2019 PUSKURBUK

KELEBIHAN SISTEM KREDIT SEMESTER PENILAIAN LEBIH FAIR (ADIL) DIBANDING DENGAN SISTEM PAKET; TUGAS TERSTRUKTUR LEBIH TERTIB DIBANDING DENGAN SISTEM PAKET KRN DILAKSANAKAN DI SEKOLAH; IDENTIFIKASI GURU YANG PERLU PEMBINAAN LEBIH MUDAH DIBANDING DENGAN SISTEM PAKET. 2/24/2019 HERRY WIDYASTONO

PEMETAAN SKL, SI, DAN KURIKULUM KEBIJAKAN SEJAK 2006 USULAN KE DEPAN PERMEDIKNAS STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PERMENDIKBUD STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SKL SATUAN PENDIDIKAN SKL KELOMPOK MATA PELAJARAN SKL MATA PELAJARAN PERMENDIKNAS STANDAR ISI PERMENDIKBUD STANDAR ISI KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM BEBAN BELAJAR KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN KALENDER AKADEMIK STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 12 KELAS (KELAS 1 – 12) PERMENDIKBUD KURIKULUM KERANGKA DASAR SRUKTUR KURIKULUM 2/24/2019 PUSKURBUK