PMK NO. 91/PMK.05/2007 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR SOSIALISASI BAS DENGAN pihak perbankan DALAM RANGKA MODUL PENERIMAAN NEGARA JAKARTA, 23 JANUARI 2008.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
Advertisements

STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU
PENERIMAAN NEGARA 1.
Dokumen Sumber : SP2D yang diterbitkan Seksi Perbendaharaan
PENYERAHAN DIPA TA 2012 Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara KPPN Tebing Tinggi.
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
PMK TENTANG BAGAN AKUN STANDAR (PMK NO.91/PMK.05/2007)
PMK NO. 91/PMK.05/2007 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ( rba )
MODUL PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Disampaikan pada: Rapim Ditjen Perbendaharaan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.
PETUNJUK MENYUSUN TRNBP
Matriks BHMN, BLU, PTN.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
BAGAN AKUN STANDAR 2012 HARMONISASI antara:
DISUSUN OLEH : 1.HINDUN ( ) 2.FERDYTA ISMIBAHARI ( ) 3.LILIK INDRAWATI ( ) 4.ALFIAH TUR ROFIAH ( ) 5.Ahmad.
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
EVALUASI IMPLEMENTASI SIMPONI dan PENGGUNAAN BAS KEMENTERIAN KESEHATAN
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
PAJAK PENGHASILAN (PPH): PASAl 4 AYAT 2, PASAL 15 dan 26
Perekonomian Indonesia
ASSET LANCAR PIUTANG.
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
department of public administration
PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
KETENTUAN LAIN-LAIN.
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
PEMUNGUT PPN Niken Nindya H, SE., MSA., CA..
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
Pertemuan ke-3 Penyusunan dan Penetapan APBN
BAGAN AKUN STANDAR 2012 HARMONISASI antara:
SUMBER-SUMBER PENERIMANAN
PENERIMAAN PEMERINTAH
Materi Kuliah Hukum Keuangan Negara
A P B N.
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG OLEH BPP
department of public administration
APBN 2013 Aflah Aulia Fisri R. (02) Qristalia Putri Gayo A. (20)
KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
Selvia Nurindah Sari JP081280
REVISI ANGGARAN PADA DIPA PETIKAN BLU
“EVALUASI KINERJA ANGGARAN 2016, PROYEKSI TATA KELOLA APBN 2017 DAN EKONOMI KEDEPAN” Oleh: FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Jakarta-
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH oleh Nisa Putri Bagaswati
APBNp 2014 dan apbn 2015 “Penerimaan Negara Bukan Pajak”
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
OVERVIEW BAGAN AKUN STANDAR
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP Disampaikan oleh : KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN Solo, Juni 2016.
KETERKAITAN DIPA DENGAN RKA-KL PENYUSUNAN DIPA PENELAAHAN DAN PENGESAHAN.
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG
Dit. APK Ditjen Perbendaharaan
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
A P B N.
DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ( TPNBP ) DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN MELALUI LS. DASAR HUKUM Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana.
Dalam Rangka Peningkatan Income Generating
APBN dan APBD Nama Kelompok:  Adetiya  Amanda Yuni Sulistyani  Dhea Aliyah Nafa Irentsha  Daffa Bayu Raditya  Fajar Rivazio  Ina Kurnia Sari  Jodi.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM
Transcript presentasi:

PMK NO. 91/PMK.05/2007 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR SOSIALISASI BAS DENGAN pihak perbankan DALAM RANGKA MODUL PENERIMAAN NEGARA JAKARTA, 23 JANUARI 2008

BAGAN AKUN STANDAR Bagan Akun Standar adalah daftar akun buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.

TUJUAN BAGAN AKUN STANDAR  Memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama;  Meningkatkan kualitas informasi keuangan;  Memudahkan pengawasan keuangan.

KAPAN BAS BERLAKU ? KAPAN BAS BERLAKU ? Pasal 3 (2) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman yang dilaksanakan oleh setiap Kementerian Negara / Lembaga untuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Pelaporan Keuangan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, mulai Tahun Anggaran 2008.

KLASIFIKASI AKUN KODE NAMA AKUN 1ASET 2KEWAJIBAN 3EKUITAS 4PENDAPATAN 5BELANJA 6 TRANSFER KE DAERAH 7PEMBIAYAAN 8 NON ANGGARAN

1. PENGHAPUSAN PENGEMBALIAN PADA AKUN BELANJA DAN PENDAPATAN 2. PENGELOMPOKKAN JENIS PENDAPATAN SESUAI TRANSAKSINYA 3. PENAMBAHAN AKUN BELANJA 4. PENAMBAHAN AKUN PENDAPATAN

1. PERUBAHAN KODE AKUN BELANJA DAN PENDAPATAN DIBANDINGKAN DENGAN T.A PENGGUNAAN KODE AKUN PADA TAHUN 2007 DIPAKAI DENGAN URAIAN BERBEDA PADA TAHUN PENGGUNAAN KODE AKUN BELANJA DAN PENDAPATAN YANG BERSANGKUTAN BILAMANA TERJADI PENGEMBALIAN 4. PEMBEDA PENGGUNAAN KODE AKUN BELANJA DAN PENDAPATAN SESUAI DOKUMEN SUMBER 5. PERUBAHAN TABEL REFERENSI BANK 6. PERUBAHAN FORMULIR SETORAN MPN 7. SETIAP K/L HARUS MENGETAHUI PENGGUNAAN AKUN SESUAI KODE AKUN DI BAS

PERMASALAHAN IMPLEMENTASI BAGAN AKUN STANDAR DI BANK 1.BELUM SEMUA K/L MENGETAHUI KODE DAN URAIAN AKUN SESUAI BAS 2.REFERENSI BANK PERLU WAKTU UNTUK PENYESUAIAN (VENDOR BERBEDA SETIAP BANK) 3.PERLU BATASAN WAKTU BAGI K/L DAN BANK SEBAGAI CUT OFF PEMBERLAKUAN BAS 4.PERLU MAPPING AKUN AWAL JANUARI S.D. BATAS CUT OFF 5.PERLU SURAT EDARAN MENGENAI BATASAN WAKTU PENGGUNAAN BPS S.D. PEMBERLAKUAN BAS UNTUK BANK DAN K/L SERTA KONVERSI UNTUK KEPENTINGAN REKONSILIASI

1. PERSIAPAN UNTUK REKONSILIASI DATA MPN DENGAN LAPORAN KEUANGAN SATKER 2. KONVERSI PADA LAPORAN KEUANGAN SESUAI BAS 3. SOSIALISASI KEPADA SATKER: a. UNTUK SATKER SUDAH MENGETAHUI BAS b. UNTUK SATKER YANG BELUM MENGETAHUI BAS

4PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 41Penerimaan Perpajakan 411Pendapatan Pajak Dalam Negeri 4111Pendapatan Pajak penghasilan 4112Pendapatan Pajak pertambahan nilai 4113Pendapatan Pajak bumi dan bangunan 4114Pendapatan BPHTB 4115Pendapatan Cukai 4116Pendapatan Pajak Lainnya 412Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 4121Pendapatan Bea masuk 4122Pendapatan Pajak/pungutan ekspor GAMBARAN BAGAN AKUN STANDAR (Kelompok Pendapatan)

42Penerimaan Negara Bukan Pajak 421Penerimaan Sumber Daya Alam 4211Pendapatan Minyak bumi 4212Pendapatan Gas Bumi 4213Pendapatan Pertambangan Umum 4214Pendapatan Kehutanan 4215Pendapatan Perikanan 4216Pendapatan Pertambangan Panas Bumi 422Pendapatan Bagian Laba BUMN 4221Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN 423Pendapatan PNBP Lainnya 4231Pendapatan Penjualan dan Sewa 4232Pendapatan Jasa 4233Pendapatan Bunga 4234Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan 4235Pendapatan Pendidikan 4236Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi 4237Pendapatan Iuran dan Denda 4239Pendapatan Lain-lain 424Pendapatan BLU 4241Pendapatan Jasa Badan Layanan Umum 4242Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum 4243Pendapatan Hasil Kerja sama Badan Layanan Umum 43Penerimaan Hibah 431Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri 4311Pendapatan Hibah Dalam Negeri 4312Pendapatan Hibah Luar Negeri LANJUTAN GAMBARAN BAGAN AKUN STANDAR (Kelompok Pendapatan)

ILUSTRASI MAPPING BAGAN AKUN STANDAR (Kelompok Pendapatan) 1.Pendapatan Perpajakan tidak ada perubahan 2.PNBP terjadi perubahan kode untuk uraian yang sama

13 Terima kasih