NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI Nama : Linda Aviva (D ) Aristia Indah D. (D )

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Budaya politik di indonesia
Advertisements

ISU-ISU UTAMA ETIKA BISNIS DI INDONESIA
BUDAYA PERUSAHAAN DAN ETIKA
DASAR KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI
Ciri-Ciri Kematangan Moral
PENGERTIAN KORUPSI PRINSIP ANTI-KORUPSI Matakuliah Anti-Korupsi
KODE ETIK BAGI PEJABAT KEUANGAN PUBLIK
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
5 (LIMA) NILAI BUDAYA KERJA KEMENTERIAN AGAMA RI
TANGGUNG JAWAB MAHASISWA DALAM MENCEGAH PERILAKU KORUPSI DI INDONESIA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL SUATU BISNIS
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
Good Governance Bab 12.
TANGGUNG JAWAB MAHASISWA DALAM MENCEGAH PERILAKU KORUPSI DI INDONESIA
Good Governance Bab 12.
GOOD GOVERNANCE.
PENGERTIAN KORUPSI & PRINSIP-PRINSIP ANTI-KORUPSI.
PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA
Pendidikan Anti-Korupsi
KODE ETIK PROFESI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
ASSALAMUALAIKUM Wr.. Wb...
RANCANGAN AKTUALISASI NILAI DASAR PROFESI PNS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGBALAI OLEH : SUWANDA PENGATUR MUDA II/a NIP
Pendidikan dan Budaya Anti-Korupsi KELOMPOK 2. Nama Kelompok DIAN WIDIANTO ELLA SRI UTAMI DESTI KHOTIMAH EMA JULIANNITA ELY ELIZA.
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PADA KARYAWAN
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
Kelengkapan peserta Diklat
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah
Pertemuan 7 : “ ETHOS KERJA“
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum
UNIVERSITAS MERCU BUANA 2012 RESKINO, SE, M.Si, AK
UNIVERSITAS MERCU BUANA 2012 RESKINO, SE, M.Si, AK
BUDAYA ORGANISASI dan Etika Organisasi
Pertemuan ke-3 Oleh : Mariyana Widiastuti
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
PROGRAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK)
Aspek Etika Bisnis dalam skb
Sikap Keterbukaan Dan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Peranan Corporate Governance
Tinjauan Prinsip-Prinsip Corporate Governance
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
ETIKA BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
Konsep dan Implementasinya
Etika Pelayanan Publik
KODE ETIK IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Keuangan Sekolah/Madrasah
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
PENGERTIAN KORUPSI & PRINSIP-PRINSIP ANTI-KORUPSI
Magister Manajemen PendidikanPascasarjana
Unggul Profesional Islami
FILOSOFI PEMBELAJARAN
PENGERTIAN KORUPSI & PRINSIP-PRINSIP ANTI-KORUPSI.
AKUNTABILITAS PNS DARI : ANDI DJ. KONGGOASA,SH.MH
NILAI-NILAI INTEGRITAS“
Nilai Karakter dalam Hubunganya dengan Tuhan: - Religius
GARIS BESAR BAB PENGERTIAN ETIKA PERAN ETIKA ETIK DAN ETIS ETIKET
PERMASALAHAN PBJ DI PTN
Kode Etik HEPPR – Pertemuan 6.
PENGERTIAN KORUPSI & PRINSIP-PRINSIP ANTI-KORUPSI Meti Mediyastuti, S.Sos, M.AP NIDN : Administrasi Publik.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN.
“ PELATIHAN BUDAYA PERUSAHAAN “ DIVISI SDM “ Bagian Penguatan Budaya “
Transcript presentasi:

NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI Nama : Linda Aviva (D ) Aristia Indah D. (D )

NILAI-NILAI ANTIKORUPSI JUJUR JUJUR Jujur didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa, tanpa sifat jujur mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya (Sugono,2008). Contoh : Perilaku mencontek, plagiarisme, dan titip absen merupakan tindakan ketidakjujuran yang pada akhirnya memunculkan perilaku korupsi.

DISIPLIN DISIPLIN Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan (Sugono,2008). Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang, ketekunan, dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Manfaat disiplin mahasiswa diantaranya hidup teratur, dapat mangatur waktu, dan pekerjaan selesai tepat waktu.

TANGGUNG JAWAB TANGGUNG JAWAB Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan (Sugono,2008). Penerapan nilai tanggung jawab pada mahasiswa dapat diwujudkan dalam bentuk: Mempunyai prinsip dan memikirkan kemana arah masa depan yang akan dituju. Mempunyai prinsip dan memikirkan kemana arah masa depan yang akan dituju. Mengikuti semua kegiatan yang telah dijadwalkan oleh kampus seperti ikut praktikum laboratorium di kampus, Mengikuti semua kegiatan yang telah dijadwalkan oleh kampus seperti ikut praktikum laboratorium di kampus, Menyelesaikan tugas pembelajaran dan praktik secara individu dan kelompok yang diberikan oleh dosen dengan baik dan tepat waktu. Menyelesaikan tugas pembelajaran dan praktik secara individu dan kelompok yang diberikan oleh dosen dengan baik dan tepat waktu.

ADIL ADIL Adil adalah sama berat, tidak berat sebalah, tidak memihak. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum.

BERANI BERANI Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan, serta keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga kuat. Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, berani mengaku kesalahan, berani bertanggungjawab, dan berani menolak kebatilan.

PEDULI PEDULI Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan (Sugono,2008). Pribadi dengan jiwa sosial tidak akan tergoda untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar, tetapi ia berupaya untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu sesama.

KERJA KERAS KERJA KERAS Bekerja keras dapat didasari dengan adanya kemauan. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target.

SEDERHANA SEDERHANA Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhan yang semestinya tanpa berlebih-lebihan. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang akan memperioritaskan kebutuhan diatas keinginannya dan tidak tergoda untuk hidup dengan gemilang kemewahan.

MANDIRI MANDIRI tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal.

PRINSIP-PRINSIP ANTI KORUPSI AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS Akuntabiltas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Prinsip ini pada dasarnya dimaksudkan agar kebijakan dan langkah-langkah atau kinerja yang dijalankan sebuah lembaga dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas membutuhkan perangkat-perangkat pendukung, baik berupa perundangan-undangan (de jure) maupun dalam bentuk komitmen dan dukungan masyarakat (de facto), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga (Bappenas, 2002).

TRANSPARANSI TRANSPARANSI Tranparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik (Prasojo, 2007)

KEWAJARAN KEWAJARAN Prinsip kewajaran (fairness) dimaksudkan untuk mencegah adanya ketidakwajaran dalam penganggaran, dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran lainnya. Prinsip kewajaran terdiri atas lima sifat, yaitu sebagai berikut. 1)Komprehensif 2)Fleksibilitas 3)Terprediksi 4)Kejujuran 5)Informatif

KEBIJAKAN KEBIJAKAN Kebijakan berperan untuk mengatur tata interaksi dalam ranah sosial agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan antikorupsi tidak selalu identik dengan undang-undang antikorupsi, akan tetapi bisa juga berupa undang-undang kebebasan untuk mengakses informasi, desentralisasi, anti monopoli, maupun undang-undang lainnya yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengendalikan kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh pejabat negara.

KONTROL KEBIJAKAN KONTROL KEBIJAKAN Kontrol kebijakan adalah upaya agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan menghapus semua korupsi. Sedikitnya terdapat tiga model atau bentuk kontrol terhadap kebijakan pemerintah, yaitu berupa: 1)Partisipasi 2)Evolusi 3)Reformasi

Setiap individu wajib menuntut hak atas wewenang yang diperoleh, tetapi wajib memiliki rasa pertanggungjawaban yang tinggi akan kewajiban yang harus dibuat. Sehingga setiap individu diharapkan dapat menanamkan etika-etika pada diri sendiri baik itu mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang yang diberikan masing-masing tanggungkawab atas jabatan yang diterima.