Ilmu Pemerintahan Semester 5.  Penugasan/ Kuis Matakuliah : 25%  Kehadiran dan Keaktifan: 25%  Ujian Tengah Semester: 20%  Ujian Akhir Semester: 30%

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Policy-Making Sebagai Pelaksanan Fungsi Governance.
Advertisements

RINGKASAN RENCANA PERKULIAHAAN
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Manajemen Pelayanan Publik Peran Pemerintah/ Birokrasi
KEWIRAUSAHAAN FI 557 Semester : 5 dan 7 SKS : 2 Status : Pilihan
AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
Universitas Hasanuddin Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan (LKPP) Panduan Penerapan Model Pembelajaran Studi Kasus Pendahuluan Apa Studi Kasus Itu?
Magister Ilmu Politik FISIP - UNAIR Loading...
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
P ENGANTAR P ENDIDIKAN Pertemuan I Selasa, 21 September 2010.
KONSEP DAN IMPLEMENTASI BALANCED SCORECARD DALAM MANAJEMEN STRATEGIK
Manajemen Pelayanan Publik
INTRODUCTION KEWIRAUSAHAAN (ENTREPRENEURSHIP) M.SAID, S.E., M.Si
Akuntansi Sektor Publik
REVIEW KEBIJAKAN PUBLIK
PENTINGNYA STANDAR ETIKA PELAYANAN PUBLIK BAGI PEJABAT OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN PENCAPAIAN.
Public Management & Administration
Pengabdian pada Masyarakat: Disampaikan pada Pembekalan KKN Juli 2017
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kebijakan Kesehatan.
Good Governance Etika Bisnis.
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
Manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
Komunikasi Massa.
DEPUTI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
dan Ruang Lingkup Administrasi Publik (Negara)
OVERVIEW PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK
KONTRAK PERKULIAHAN.
Kontrak Kuliah Pengantar Akuntansi 1
METODE PENELITIAN SOSIAL
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Manajemen Perubahan Dr. Rahmawati Husein.
Oleh : Bambang Supriyono
Good Governance Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Secara Umum
FUNGSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PADA ORGANISASI PEMERINTAHAN
SILABUS MANAJEMEN PEMASARAN LANJUT
ANALISA PEMERINTAHAN INDONESIA (Aturan Perkuliahan)
LANDASAN PENDIDIKAN (BOBOT 3 SKS)
Pengembangan kurikulum sd
SILABUS MANAJEMEN STRATEGI
A. Identitas Mata Kuliah
GARIS BESAR POKOK PENGAJARAN (GBPP) HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
HUBUNGAN SISTEM INFORMASI &
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
SILABUS MANAJEMEN PRODUKTIVITAS
PENGELOMPOKKAN ILM ADM DAN HUB ILM ADM DG ILM LAIN
Sistem Informasi, Organisasi, dan Proses Administrasi Publik
PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT
PENGANGGARAN SEKTOR ORGANISASI PEMERINTAHAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Muchamad Ali Safa’at
KONTRAK KULIAH MATA KULIAH EKONOMI MONETER
Pertemuan I Selasa, 21 September 2010
KONTRAK KULIAH MATA KULIAH EKONOMI MONETER
ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA DAN RUANG LINGKUPNYA
PELAYANAN PUBLIK DIAN ISKANDAR.
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
Oleh Riski Isminar Ardianti.,M.Ec.Dev
Model problem based learning
Oleh Riski Isminar Ardianti.,M.Ec.Dev
Kontrak Perkuliahan // DNJ // PBM
Bambang Irawan Kepala lab. Kebijakan pubik universitas mularman
Manajemen Lembaga Keuangan Mikro
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
Manajemen Mutu Pendidikan (MMP)
ANALISIS KEBIJAKAN. LATAR BELAKANG Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan formal organisasi yang bersifat mengikat, mengatur perilaku dengan.
Fungsi Kontrol (Monev) pada Proses Pengembangan Kebijakan
ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN Disampaikan Pada : Pertemuan 1 Tatap Muka Mata Kuliah: Analisis Kebijakan Pendidikan dan Pengembangan KPTS Yayasan Pendidikan.
OUTLINE PENYUSUNAN AKTUALISASI PENINGKATAAN PENERAPAN SPBE
Transcript presentasi:

Ilmu Pemerintahan Semester 5

 Penugasan/ Kuis Matakuliah : 25%  Kehadiran dan Keaktifan: 25%  Ujian Tengah Semester: 20%  Ujian Akhir Semester: 30%

 1. Konsep dasar Pelayanan Publik  2. Deskripsi pendekatan dan dimensi pelayanan publik, jenis-jenis level pelayanan public  3. Isu dan Potret Buram Pelayanan Publik  4. Barang dan jasa  5. Manajemen Pelayanan Sektor Publik  6. Pelayanan Sektor Privat  7. Kualitas kinerja pelayanan publik  8. UTS  9. Design Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  10. Privatisasi dalam layanan publik  11. Inovasi pelayanan : beberapa pengalaman praktis  12. Penerapan E-Government  13. Kajian Normatif kebijakan pelayanan publik di Indonesia  14. Pengembangan sistem pelayanan berbasis pelanggan  15. Review  16. UAS

 Definisi pelayanan publik  Hakekat makna pelayanan pubik  Perkembangan paradigma pelayanan publik.

 Ruang lingkup pendekatan politik dalam pelayanan publik  Pendekatan manajerial dalam pelayanan publik  Pendekatan legal dalam pelayanan publik  Level kebijakan  Manajerial dan operasional pelayanan publik.

 Deskripsi gambaran pelayanan  Jenis-jenis permaslahan pelayanan  Patologi birokrasi layanan  Agenda strategi: Tinjauan Teoritik

 Konsep pembedaan barang dan jasa  Tipologi barang dan jasa (barang publik, barang privat, common pool good, tools good)

 Lembaga/ Organisasi Penyedia Layanan  Peran Pemerintah Dalam Pelayanan Publik

 Lembaga/ Organisasi Penyedia Layanan  Peran Private Sector dalam pelayanan publik

 Indikator kualitas layanan  Faktor yang berpengaruh terhadap kualitas layanan  Mengukur kinerja layanan (beberapa konsep praktis)

 Pengertian dimensi dan level peningkatan kualitas layanan  Strategi peningkatan layanan

 Pengertian privatisasi dalam layanan publik  Pertimbangan melakukan privatisasi  Model dan strategi privatisasi

 Pelayanan publik dan penerapannya

 E-Government

 Standar kualitas layanan dalam UU 25 Tahun 2009, hak-hak dasar masyarakat dalam layanan publik UU 25 tahun 2009  Asas dan orientasi nilai dalam layanan public berdasar UU 25 Tahun 2009

 Teori gap  Teori exit dan voice

 Semua materi yang telah disampaikan