BLORA LUAS: 1.820,588 km 2 atau ,797 ha : 49,6% hutan jati (88 Desa : jiwa) KECAMATAN : 16 KECAMATAN DESA/KELURAHAN: 295 DESA/KELURAHAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB 6 EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO.
Advertisements

“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
MEMBANGUN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT MISKIN MELALUI FORUM DATA INDIKATOR MDGs KABUPATEN GRESIK PAPARAN KEPALA BAPPEDA.
Sejarah Kota Pertemuan 1
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2018
PROGRAM KKN SEM GENAP TA 2016/2017 STTNAS Yogyakarta
Asisten Pemerintahan dan Kesra
PROGRAM DOKTOR MENGABDI
PETA WILAYAH KECAMATAN WONOSALAM
KEBIJAKAN PENATAGUNAAN TANAH
Profil Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur
GINI RASIO kabupaten gunungkidul tahun 2010
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
Dukungan Lembaga Legislatif Dalam Percepatan Program Pengentasan Kemiskinan Disampaikan oleh: Dra. Sri Marnyuni (Anggota Komisi E – F-PAN DPRD Jawa.
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kemiskinan.
MONEV PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH TKPK PROVINSI PAPUA BARAT
Kab. Jepara PEMANFAATAN PBDT 2015 UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. JEPARA.
BAB 6 EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO.
KEMISKINAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
Kemiskinan di jawa tengah
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
Pemerintah Kabupaten Grobogan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Negara Maju Negara Berkembang
KONDISI SOSIAL EKONOMI PERTANIAN DI INDONESIA
Penduduk Dan Tingkat Pendidikan
Analisis kemiskinan di kabupaten magetan
KEMISKINAN.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Disampaikan oleh Ikhwanudin Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah
PEMBANGUNAN AGROPOLITAN BERBASIS AGRIBISNIS PETERNAKAN: SUATU KONSEP
Pemberdayaan Masyarakat Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati Nama Anggota : Indri Setiawati Rina Astuti C
Capaian Kinerja Pembangunan
PEMBANGUNAN APLIKASI INFORMASI PELUANG PENANAMAN MODAL
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Prov. Bengkulu September Tahun 2017
SINKRONISASI OPERASIONAL KEGIATAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
MEKANISME PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
PENAJAMAN PROGRAM DAN ANGGARAN
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
KEBIJAKAN PENATAGUNAAN TANAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH.
Evaluasi dan Rencana Kerja
SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
PEMANFAATAN SEPAKAT di Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan
STUDIO PERENCANAAN WILAYAH. “ 2 1.Struktur Organisasi 2.Pembagian Kerja 3.Timeline Kerja 4.Latar Belakang 5.Isu Kab Lebak 6. Isu BWP 3 7. Tujuan Sasaran.
BUKU SAKU BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
Diambil dari Buku “Panggilan Keberpihakan”
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Laksmi Yustika Devi Muhammad Iqbal Taftazani
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
Indikator Pembangunan Ekonomi
PERAN DISPERINDAGKOP-UKM DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA DISPERINDAGKOP-UKM KABUPATEN BANJARNEGARA.
MATERI PEMBUKA NAMA : YAKUB ABAS PEKERJAAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
Created By : Ira Kurnia. 1. Jumlah Penduduk 2. Persebaran Penduduk 3. Komposisi Penduduk 4. Pertumbuhan dan Kualitas Penduduk 5. Keragaman Etnik dan Budaya.
Transcript presentasi:

BLORA LUAS: 1.820,588 km 2 atau ,797 ha : 49,6% hutan jati (88 Desa : jiwa) KECAMATAN : 16 KECAMATAN DESA/KELURAHAN: 295 DESA/KELURAHAN PENDUDUK: jiwa REMBANG GROBOGAN NGAWI PATI BOJONEGORO PETA WILAYAH ADMINISTRASI

“ Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat”

Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

1.Sulitnya akses terhadap pekerjaan 2.keterbatasan modal 3.kultural/faktor budaya, sehingga penduduk miskin menjadi sulit untuk mengembangkan hidupnya yang lebih baik

1.Kuli bangunan, 2.Pekerja serabutan, 3.Pedagang-pedagang asongan B. PERKOTAAN 1.Buruh tani, 2.Petani gurem, 3.Buruh industri kecil 4.Pekerja serabutan pedesaan. A. PERDESAAN KLASIFIKASI PENDUDUK MISKIN Sudahkah program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 2018 mengarah pada prioritas sasaran diatas? Mendasarkan analisis data makro dan mikro, prioritas sasaran : 6

Th ,7-12 Th ,2-11,7 Th ,5-11,2 Th ,5 Th ,52 13,33 13,04 11,90 Th Th Th Th Maret Th Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Kab. Blora (%) Target Penurunan Tingkat Kemiskinan (RPJMD) (%) 13, jiwa jiwa jiwa jiwa jiwa

8 Blora 11,90% Rank 23 Nasional 9,82% Jateng 11,32% Rank 35 Rank 1

INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) & INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) rata-rata kesenjangan masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (semakin besar, semakin terpuruk) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) gambaran penyebaran pengeluran penduduk miskin (semakin besar, semakin timpang) Angka Kemiskinan Kab. Blora membaik Jawa Tengah: 2017: 2, : 1,847 Jawa Tengah: 2017: 0, : 0,448

PETA KEMISKINAN Kec. Banjarejo: 1.Sidomulyo Kec. Bogorejo: 1.Jurangjero 2.Nglengkir Kec. Cepu: 1.Tambakromo Kec. Japah: 1.Kalinanas 2.Pengkolrejo Kec. Jati: 1.Bangkleyan 2.Gabusan Kec. Kedungtuban: 1.Kalen 2.Kedungtuban 3.Ngraho 4.Wado Kec. Jiken: 1.Bleboh 2.Ketringan 3.Jiken Kec. Blora: 1.Purworejo 2.Kamolan 3.Jepangrejo Kec. Jepon: 1.Bangsri 2.Jepon Kec. Kradenan: 1.Getas 2.Mendenrejo 3.Sumber Kec. Ngawen: 1.Gedebeg 2.Kedungsatriyan 3.Rowobungkul 4.Sambonganyar 5.Sarimulyo 6.Semawur 7.Srigading 8.Talowohmojo 9.Trembulrejo Kec. Kunduran: 1.Botoreco 2.Tawangrejo Kec. Randublatung: 1.Pilang Kec. Sambong: 1.Gadu 2.Giyanti Kec. Todanan: 1.Kedungwungu 2.Ketileng 3.Ngumbul Kec. Tunjungan: 1.Gempolrejo 2.Sambongrejo 3.Sukorejo 4.Tambahrejo 5.Tunjungan 6.Tutup

1. Kurangnya sinergitas antar OPD dan Pemerintah Desa 2. Lokasi dan Alokasi bantuan kepada masyarakat banyak yang kurang tepat sasaran (warga penerima manfaat) 3. Pola pikir masyarakat yang masih mengharapkan bantuan dari pemerintah 4. Infrastruktur yang kurang memadai 5. Letak Geografis yang kurang menguntungkan masyarakat dalam mendapatkan aksesibilitas

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

MATUR NUWUN