TANGGAPAN ATAS (Draft) RENSTRA DISHANPAN Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)

Penduduk dunia berjumlah sekitar 7,6 milyar orang, dan pada 2050 diproyeksikan melonjak menjadi 9,8 miliar atau hampir 10 miliar orang. Penduduk Indonesia kini sudah berjumlah 265 juta orang, pada urutan ke 4 setelah Amerika, India dan China, dan diperkirakan pada tahun 2050 akan menembus angka 300 juta orang Ketimpangan pusat produksi pertanian masih sangat besar. Hampir 40% dari luas persawahan yang ada sebesar 8,1 juta hektare terkonsentrasi di Pulau Jawa, luas Jawa hanya 7% dari luas daratan Indonesia sebesar 181 juta hektare 60% penduduk Indonesia yang berjumlah 265 juta jiwa bermukim di pulau Jawa. Akibatnya, lahan sawah di pulau Jawa setiap tahun semakin tergerus dan hilang sekitar 100 ribu hektare, karena beralihnya fungsi persawahan KONDISI OBYEKTIF

KERAWANAN & KELANGKAAN PANGAN STABILITAS NASIONAL (Sosial dan Politik) KRISIS EKONOMI STABILITAS NASIONAL (Sosial dan Politik) Pemicu Perang antar bangsa adalah Konflik perebutan Sumberdaya AIR, ENERGI dan PANGAN

MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN ADALAH MANDAT KONSTITUSI Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Undang–undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa.

KEBIJAKAN POLITIK PANGAN PENCEGAHAN PENANGANAN PENYADARAN Pembangunan Kedaulatan Pangan adalah Hak Rakyat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari NKRI, untuk menentukan secara mandiri kebijakan pangan yang menjamin Hak atas Pangan masyarakat. KEBIJAKAN PENCEGAHAN PENANGANAN PENYADARAN

BADAN PENYANGGA PANGAN DAERAH MEWUJUDKAN BADAN PENYANGGA PANGAN DAERAH Menampung hasil panen raya ketika harga komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan murah dan menjualnya ketika harga stabil. Menyiapkan cadangan pangan untuk menghadapi masa krisis pangan di pasar. Mengawetkan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dijual untuk jangka waktu yang panjang. JANJI POLITIK

ASPEK PRINSIP DASAR KEWENANGAN Penyelenggaraan Pangan berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Penanganan Kerawanan Pangan Keamanan Pangan ASPEK Ketersediaan Pangan Kerawanan Pangan Distribusi Pangan Penyediaan Cadangan Pangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Penanganan Keamanan Pangan Kelembagaan Ketahanan Pangan Manajemen Ketahanan Pangan

POSISI STRATEGIS DINAS KETAHAN PANGAN Dinas Ketahanan Pangan Merupakan Sub Sistem Dari Sistem Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Dinas Ketahanan Pangan Merupakan Leading Sektor Bagi Terwujudnya Kedaulatan, Ketahanan dan Keamanan Pangan di Provinsi Jawa Tengah

DINAS KETAHANAN PANGAN STRATEGI KOLABORASI DINAS KETAHANAN PANGAN BAPPEDA DINAS PERTANIAN dan PERKEBUNAN DINAS PETERNAKAN dan KESEHATAN HEWAN DINAS KELAUTAN dan PERIKANAN DINAS PERINDUSTRIAN dan PERDAGANGAN BULOG BPS DINAS PERMASDES DUKCAPIL DINAS KOPERASI UMKM DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN DINAS KESBANGPOL LEGISLATIF POKTAN dan GAPOKTAN Mengapa, Siapa melakukan Apa, Dimana, Kapan ? Contoh ; Bagaimana Mewujudkan SISLOGDA

ROAD MAP Road Map penting untuk memastikan tahapan dan capaian dari tahun ke tahun Road Map penting sebagai alat kontrol terhadap tindakan yang sedang dilakukan Road Map penting untuk merespon situasi mendesak pada tahun berjalan 2019 2020 2021 2022 2023