Disampaikan oleh Dewan Pengawas

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
2.1 Tata Pamong Sistem Tata Pamong
PERENCANAAN DAN KERJASAMA UNIVERSITAS HASANUDDIN
KONSEP DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
STANDAR 2.
STANDAR 6.
STANDAR BAN PT.
KARAKTERISTIK PTN BADAN HUKUM
TARGET KINERJA REKTOR UNPAD
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ( rba )
Oleh : Tim Persiapan Otonomi Pengelolaan Unair Sebagai Badan Hukum Milik Negara OTONOMI PENGELOLAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
KEBIJAKAN SPMI, MANUAL SPMI DAN STANDAR AKADEMIK DI BIDANG PEMBELAJARAN (Standar Perencanaan Proses Pembelajaran/PP, Standar Penilaian Hasil PP, Standar.
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
PENGENALAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
STATUTA PERGURUAN TINGGI
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
Persyaratan Substantif, Teknis,
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RKAT UNIT KERJA
PMK 136/PMK.05/2016 Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum
BORANG PENGELOLA (3B) DYNA APRIANY SKP., MKEP
REMUNERASI PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
PERGURUAN TINGGI IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
Kewajiban dan Hak Untuk Mengoptimalkan Kinerja Dosen
Rancangan Undang-Undang Tentang Perguruan Tinggi
STATUTA PERGURUAN TINGGI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Tugas-Kewajiban & Peran Senat Akademik UI dan Isu terkait
AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA 2009
Pendahuluan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara. Mencerminkan Perubahan.
Implementasi Manajemen Stratejik di Universitas Negeri Jakarta
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )
Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Kedokteran Sosial
Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS UDAYANA
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
LATT-82/D203/2/2017 Tgl 20 JULI 2017 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Audit atas Pengelolaan Dana BOPTN dan BPPTN BH Tahun 2016 DISAJIKAN OLEH BPKP Senin,
STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018
REMUNERASI UNIVERSITAS HASANUDDIN
Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Laporan Kinerja PT
JUR. KESEHATAN LINGKUNGAN
Departemen Keperawatan Anak dan Maternitas
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
Dr.rer.nat Senam Wakil Rektor IV
MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
Departemen Gizi Kesehatan FK UGM
L A M A B A R U 7 STANDAR : 9 KRITERIA:
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI (APT) 3.0
Dalam Rangka Peningkatan Income Generating
KRITERIA PENILAIAN STANDAR 2 :
Akreditasi institusi.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM
Akreditasi Institusi.
Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi
EVALUASI LAPORAN DEWAN PENGAWAS BLU POLTEKKES KEMENKES
BUSINESS SRATEGIC PLAN
Rapat Pembahasan KPI BLU Poltekkes Tahun 2020
Transcript presentasi:

Disampaikan oleh Dewan Pengawas Strategi Pengembangan Unit Bisnis dalam rangka Optimalisasi PNBP BLU UIN Alauddin Makassar Disampaikan oleh Dewan Pengawas BLU UIN Alauddin Makassar, 29 Januari 2019

DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Perencanaan Strategis

Permasalahan Satker BLU PTKIN PENGELOLAAN PTKIN YANG BELUM TER-STANDARISASI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN SARANA PRASARANA BELUM MEMADAI LEMAHNYA TINGKAT DAYA SAING LULUSAN PENGELOLAAN UNIT BISNIS BELUM DIKELOLA SECARA PROFESIONAL BELUM TERSEDIANYA SISTEM MANAJEMEN KINERJA SDM, UNIT DAN UNIVERSITAS IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN STRATEGIS BELUM EFEKTIF TANTANGAN ERA GLOBALISASI DAN PASAR BEBAS

40 1 17 3 (TIGA) JENIS KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI MENURUT UU No 12 TAHUN 2012 Non Profit (pendapatan<belanja) Tidak Otonom Pengelolaan sesuai dengan mekanisme APBN Autonomous Institution (PTNBH) Semi-Autonomous Institutions (BLU) State-governed Institutions (Satker PNBP) 40 1 Not for Profit (tidak mengutamakan keuntungan) Pengelolaan keuangan secara mandiri untuk memajukan Pendidikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan kecuali tanah Otonom Not for Profit (tidak mengutamakan keuntungan) Pengelolaan keuangan sesuai dengan PP 23/2005 Kekayaan Negara yang Tidak Dipisahkan Semi Otonom/Otonom 17

Rasio Dosen terhadap Mahasiswa No Fakultas Dosen Jumlah Total Mahasiswa Rasio Dosen : Mahasiswa PNS Non PNS Kontrak 1 Tarbiyah dan Keguruan 108 13 10 131 3.679 1:28 2 Sains dan Teknologi 64 28 20 112 3.227 1:29 3 Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 24 5 93 1.681 1:18 4 Syariah dan Hukum 71 6 78 2.966 1:38 Ekonomi dan Bisnis Islam 37 59 2.864 1:49 Ushuluddin dan Filsafat 55 63 2.971 1:47 7 Adab dan Humaniora 53 60 2.495 1:42 8 Dakwah dan Komunikasi 57 66 3.085 509 107 46 662 22.968 1:35

Rasio Tenaga Kependidikan terhadap Mahasiswa No Fakultas Pegawai Jumlah Total Mahasiswa Rasio Tenaga Kependidikan : Mahasiswa PNS Non PNS 1 Tarbiyah dan Keguruan 17 36 53 3.679 1:69 2 Sains dan Teknologi 20 39 59 3.227 1:55 3 Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 15 29 44 1.681 1:38 4 Syariah dan Hukum 11 7 18 2.966 1:165 5 Ekonomi dan Bisnis Islam 22 2.864 1:130 6 Ushuluddin dan Filsafat 13 8 21 2.971 1:14 Adab dan Humaniora 9 2.495 1:113 Dakwah dan Komunikasi 10 23 3.085 1:134 110 152 262 22.968 1:88

Jumlah Dosen berdasarkan Jabatan Fungsional No Jabatan Fungsional Jumlah 1 Guru Besar 40 2 Lektor Kepala 221 3 Lektor 248 4 Asisten Ahli 47 5 Tenaga Pengajar 10 566

Jumlah Tenaga Pendidik berdasarkan Pendidikan No Unit Kerja S2 S3 1 Tarbiyah dan Keguruan 43 65 2 Sains dan Teknologi 47 17 3 Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 53 9 4 Syariah dan Hukum 30 41 5 Ekonomi dan Bisnis Islam 20 6 Ushuluddin dan Filsafat 22 33 7 Adab dan Humaniora 31 8 Dakwah dan Komunikasi 24 DPK 32 25 Jumlah 302 262

No Unit Kerja SD SMP SMA D2 S1 S2 S3 1 Biro Administrasi dan Umum 18 2 Biro AAKK 3 27 20 Tarbiyah dan Keguruan 9 7 4 Sains dan Teknologi 13 5 Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 6 Syariah dan Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam 8 Ushuluddin dan Filsafat Adab dan Humaniora 10 Dakwah dan Komunikasi Jumlah 33 108 71

Laporan Posisi Keuangan UIN Alauddin Makassar URAIAN 2018 2017 2016 ASET ASET LANCAR 108.689.907.257 97.610.665.410 78.266.349.898 ASET TIDAK LANCAR 1.729.956.489.90 1.729.035.070.144 838.580.085.925 ASET LAINNYA 1.179.487.500 1.105.317.680 1.108.773.043 TOTAL ASET 1.839.825.884.737 1.827.751.053.234 917.955.208.866 KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN JK. PENDEK 4.618.999.173 4.602.556.213 3.086.720.687 EKUITAS 1.835.206.885.564 1.823.148.497.021 914.868.488.179 TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Realisasi Pendapatan UIN Alauddin Makassar URAIAN 2018 2017 2016 PENDAPATAN PENDAPATAN APBN 172.744.147.500 214.598.694.548 190.428.361.178 PENDAPATAN JASA LAYANAN DARI MASYARAKAT 86.131.193.940 80.277.221.296 70.385.783.774 PENDAPATAN UNIT BISNIS 2.184.141.500 1.485.722.000 2.580.909.500 PENDAPATAN BLU LAINNYA 997.784.439 1.624.101.939 925.783.216 JUMLAH PENDAPATAN 262.057.267.379 297.985.739.783 264.320.837.668

Pagu dan Realisasi Anggaran Anggaran Belanja UIN Alauddin Makassar (dlm 3 tahun terakhir) No. Tahun Pagu Anggaran Realisasi Sisa Anggaran % 1 2016 284.605.042.000 237.637.387.176 46.967.654.824 83.5 2 2017 314.919.541.000 279.360.413.879 35.559.127.121 88.71 3 2018 298.131.640.000 253.807.837.932 44.323.808.068 85.13

STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM (SMS) Quality Indicators of Good Governance Sistem Manajemen Strategis G Integrity Rules of Law U Leadership Controlling Responsive Accountabillity G Transparen cy Participatory Effective And Efficiency Quality Assurance STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM (SMS)

Instrumen Sistem Manajemen Strategis – Unit Bisnis Butir Sub IKU Capaian Bukti Data 1.1.1 Pimpinan Unit Bisnis yang visioner/ visioner leadership (sidiq) Unit Bisnis menterjemahkan visi, misi dan tujuan Renstra PT Rencana pengembangan lima tahunan Unit Bisnis 1.1.2 Pimpinan Unit Bisnis menjadi role model/ charismatic leadership (integrity/ amanah) Terciptanya kepuasan capaian program unit bisnis Laporan hasil survei kepuasan sivitas akademika terhadap kinerja kepemimpinan Unit Bisnis 1.1.3 Pimpinan Unit Bisnis mempunyai kemampuan inspiratif, menggerakan berbagai sumber daya/ transformational leadership (tabligh) Terciptanya budaya etos kerja Laporan kinerja SDM unit bisnis 1.1.4 Pimpinan Unit Bisnis mempunyai pengetahuan teknis yang cukup untuk melakukan perubahan sistem dan budaya kerja/ transforming leadership (fatonah) Keberfungsian sistem manajerial yang baik pada setiap kegiatan mencakup 5 aspek: (1) Planning, (2) Organizing, (3) Staffing, (4) Leading, (5) Controlling Ketersediaan bukti formal sistem manajerial kegiatan yang didukung oleh pedoman dan SOP terkait keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional di Unit Bisnis 1.1.5 Pimpinan Unit Bisnis mempunyai intelektual leadership (fatonah) Terpenuhinya kriteria kepala unit bisnis yang handal: (1) Pendidikan berkelanjutan di bidang bisnis, (2) Memiliki jiwa enterpreneurship, (3) Memiliki pengalaman kerja dibidang bisnis dan enterpreneurship Pemenuhan data latar belakang kepala unit bisnis

Instrumen Sistem Manajemen Strategis – Unit Bisnis Butir Sub IKU Capaian Bukti Data 1.1.6 Pimpinan Unit Bisnis mempunyai inovative leadership (sidiq) Jumlah inovasi unit usaha Laporan realisasi pengembangan unit bisnis 1.1.7 Pimpinan Unit Bisnis mempunyai spiritual leadership Terciptanya budaya perguruan tinggi islami (Islamic University Culture): Sholat dzuhur berjama'ah, larangan merokok di area kampus dan green campus 1. Laporan hasil survei mengenai kebijakan pengamalan nilai-nilai Islam di Unit Bisnis dan surat pernyataan dari Kepala Unit Bisnis bahwa sudah melakukan survei mengenai pemenuhan 3 aspek 2. Laporan kegiatan pengamalan nilai-nilai Islam di Unit Bisnis (Sholat dzuhur berjama'ah, larangan merokok di area kampus dan green campus) 1.2.1 Terbentuknya Blueprint pengembangan unit bisnis Tersedianya Blueprint pengembangan unit bisnis Dokumen Blueprint Pengembangan Unit Bisnis 1.2.2 Jumlah dana yang dihasilkan dari unit bisnis Laporan Keuangan Unit Bisnis 1.2.3 Jumlah program unit bisnis yang relevan dengan program studi Jumlah program unit bisnis Laporan program unit bisnis

Instrumen Sistem Manajemen Strategis – Unit Bisnis Butir Sub IKU Capaian Bukti Data 2.1.1 Meningkatnya jumlah kontrak kerjasama bidang akademik dan non akademik Jumlah kontrak kerjasama bidang akademik dan non akademik Dokumen Kontrak kerjasama akademik dan non-akademik dengan pihak ketiga 2.1.2 Jumlah penerimaan dana hibah dan kerjasama yang diterima Jumlah penerimaan dana hibah Laporan Dana Hibah kerjasama yang diterima 3.1.1 PT memenuhi kualifikasi kerjasama tingkat internasional Pemenuhan kualifikasi kerjasama tingkat internasional Pemenuhan syarat kualifikasi kerjasama tingkat internasional: akreditasi PT A, memiliki HAK, memiliki jurnal internasional, mahasiswa memiliki sertifikat kompetensi, SDM bidang penelitian minimal lulusan S2 3.1.2 Jumlah kerjasama tingkat internasional memiliki dampak keuangan Laporan keuangan dampak kerjasama internasional 3.2.1 Jumlah program berdaya jual publik dalam rangka meningkatkan pendanaan dari sektor private Implementasi KSO (Kerjasama Operasional) Jenis-jenis bidang usaha yang dikembangkan 3.2.2 Meningkatnya jumlah dana project yang diperoleh PT Jumlah dana project Laporan Keuangan 3.2.3 PT mengembangkan holding company untuk pendanaan PT Terbentuknya holding company untuk pendanaan PT Laporan kerjasama holding company