BARENLITBANG BENGKULU TENGAH TAHUN Lintas Sektor Satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012
Advertisements

KETERPADUAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL DENGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Oleh: Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA Kepala.
“Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga”
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
Data-Data, Tata Cara Pendataan, dan Pemetaan Keluarga
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI EKONOMI MASYARAKAT
POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA)
PENYELENGGARAAN LOKAKARYA MINI
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
SURVEI INDIKATOR KINERJA PROGRAM KKB (RPJMN) TAHUN 2014 PUSLITBANG KB DAN KELUARGA SEJAHTERA BKKBN, 2014  
EVALUASI RPJMN/RENSTRA DAN ARAH KEBIJAKAN
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KONDISI UMUM KABUPATEN WONOSOBO
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PELAKSANAAN TMKK TAHUN 2008
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
Amanat Presiden RI pada tanggal 29 September 2015 dan
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
C1 C2 F1 P1 P2 P3 P4 L1 L2 Balanced Scorecard Map -
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN PROGRAM KULIAH KERJA
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
GERMAS Implementasi di Kota Banjarbaru
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
BAPERMAS, PP, PA, DAN KB KOTA SURAKARTA
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2009
EVALUASI Program tahun 2012 dan strategi operasional program kb kabupaten bintan tahun 2013 Oleh: drh.KARTINI,M.Si Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat,
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
TUJUAN Tujuan Umum Terselenggaranya pelayanan PAUD yang terintegrasi dengan layanan Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB) menuju terwujudnya anak Indonesia.
Sugiyantomendung.com Mbahmendung.blogspot.com gmail .com
Dra. Erna Sulistyowati, MM
Sirih berlipat sirih pinang
PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
OLEH : KABID ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAMBI
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
| RADALGRAM Data DESEMBER 2016 Rapat Pengendalian Program & Anggaran
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kab. Banyuwangi
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Evaluasi dan Rencana Kerja
PERTEMUAN SOSIALISASI BOK PUSKESMAS
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Ketua LPM Pasirluyu Ketua LPM Pasirluyu Sekretaris Paguyuban Pamacan Wakil Sekretaris LPM Kec. Regol Ketua Posyantek.
Kampung KB New Branding Program KKBPK
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
RANCANGAN RENJA DINAS PPPA DALDUK KB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Transcript presentasi:

BARENLITBANG BENGKULU TENGAH TAHUN 2019

Lintas Sektor Satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK dan Pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. PENGERTIAN

1.Merupakan kegiatan konkrit untuk merevitalisasi Program KB yang dalam 10 tahun terakhir belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan KAMPUNG KB (KELUARGA BERENCANA) 2.Merupakan program unggulan KB era Pemerintahan saat ini dalam mengimplementasikan NAWACITA, agenda : prioritas ketiga; yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dalam memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI; prioritas kelima; yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; prioritas ke delapan; yaitu melakukan revolusi Karakter Bangsa. 3.Merupakan implementasi dari fungsi – fungsi keluarga (8 fs keluarga)

VISI Terwujudnya Infrastruktur Terpadu dan Pelayanan Publik Prima menuju Benteng Maju dan Sejahtera

MISIMISI Membangun dan Memantapkan Infrastruktur Jalan-Jembatan-Irigasi dan Perekonomian yang Terintegrasi Mewujudkan layanan publik prima yang didukung oleh birokrasi yang efisien-efektif dan aparatur profesional dan berintegritas Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan Koperasi Mewujudkan SDM religius yang berkualitas-mandiri berdaya saing dan berkepribadian Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana demi kelestarian lingkungan

MISIMISI 0303 Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan dan kesehatan PADA RPJMD KABUPATEN BENGKULU TENGAH MISI KE 3 PENINGKATAN AKSES DAN PELAYANAN KB YANG MERATA DAN BERKUA LITAS MENINGKATKAN PEMAHAMAN REMAJA MENGENAI KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI, DALAM PENYIAPAN KEHIDUPAN DALAM BERKELUARGA AKSELERASI PEMENUHAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN IBU, ANAK, REMAJA, DAN LANJUT USIA YANG BERKUALITAS PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDI RI KAMPUNG KB (KELUARGA BERENCAN A )

DAKTAHUN SELISIH Operasional Balai Penyuluh KB (DAK Non Fisik) DAK Keluarga Berencana (DAK FISIK) ALOKASI UNTUK KELUARGA BERENCANA

PERENCANAAN PELAKSANAAN EVALUASI Melibatkan seluruh Kementrian dan Lembaga terkait di tingkat pusat, provinsi dan kab/kota dibawah koordinasi Menko PMK. RI di tk. Pusat, Gubernur di tk. Provinsi dan Bupati/Walikota di tk. Kab/Kota PROSES

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas TUJUAN umum: dengan semangat gotong royong dan kemandirian

a.Meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait; b.Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan; c.Meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern; d.Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program BKB, BKR, BKL, PIK Remaja; TUJUAN khusus:

e.Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok UPPKS; f.Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); g.Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; h.Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah; i.Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung j.Meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih TUJUAN khusus:

1.Kampung KB yang akan dibentuk harus dimulai dari awal sesuai kriteria yang ditentukan, bukan Kampung KB yang sudah ada 2.Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat  Pendataan Keluarga 3.Dukungan dan komitmen Pemerintah daerah  Bupati/Walikota - Camat - Kepala Desa/Lurah 4.Partisipasi aktif Masyarakat  Toma, Toga-Tokoh Adat - Masyarakat PRASAYARAT WAJIB Pembentukan KAMPUNG KB

a.Keluarga b.Remaja c.Penduduk Lanjut Usia (Lansia) d.Pasangan Usia Subur (PUS) e.Keluarga dengan balita f.Keluarga dengan remaja g.Keluarga dengan lansia h.Sasaran sektor sesuai dengan bidang tugas masing masing a.Kepala Desa/Lurah b.Ketua RW c.Ketua RT d.PKB/PLKB/TPD e.Petugas Lapangan sektor terkait f.PKK Tingkat Desa/Kelurahan g.IMP (PPKBD dan Sub PPKBD) h.Toma/Toga/Todat di desa/kel i.Kader SASARAN : PELAKSANA :

dalam pemilihan, penetapan dan pembentukan kampung KB: a.Jumlah Pra-KS dan KS-1 (miskin) di atas rata-rata Pra KS- dan KS-1 tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berada. b.Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/ kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi. KRITERIA UTAMA

KRITERIA WILAYAH : Setelah terpenuhi dua kriteria utama pemilihan dan pembentukan kampung KB, maka selanjutnya dapat memilih salah satu atau lebih kriteria wilayah berikut : 1.Kumuh 2.Pesisir/Nelayan; 3.Daerah Aliran Sungai (DAS); 4.Bantaran Kereta Api; 5.Terpencil; 6.Perbatasan; 7.Kawasan Industri; 8.Kawasan Wisata; 9.Padat penduduk 10.Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan);

KRITERIA KHUSUS a.Kriteria Data Setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data kependudukan dan/atau pencatatan sipil yang akurat. b.Kriteria Kependudukan Angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah c.Kriteria Program Keluarga Berencana Peserta KB Aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan; Penggunaan MKJP lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan; Tingkat Unmet Need lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan.

1.Partisipasi keluarga dalam program ketahanan keluarga rendah 2.Partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan keluarga rendah 3.Partisipasi Remaja dalam PIK rendah Kriteria Program Pembangunan Keluarga

1. Kesehatan: Derajat kesehatan dan gizi masyarakat di bawah rata-rata derajat kesehatan dan gizi masyarakat desa; 2. Sosial Ekonomi: Tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat wilayah Desa lebih rendah dari rata-rata desa; 3. Pendidikan: Rata-rata lama sekolah penduduk lebih rendah dari rata-rata lama sekolah penduduk tingkat desa; 4. Pemukiman dan Lingkungan: Kualitas pemukiman dan lingkungan masyarakat di bawah rata-rata pemukiman dan lingkungan tingkat desa; Kriteria Program Pembangunan Sektor Terkait

Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi program dan anggarannya secara rutin dilaporkan (triwulan, semester dan tahunan) oleh Ketua Kampung KB secara berjenjang kepada Kepala SKPD KB dengan ditembuskan kepada Bupati/Walikota selaku Pembina Kampung KB dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi. EVALUASI

DIMANAPERAN KITA ? KAMPUNG KELUARGA BERENCANA ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI KE NALI (ISU) PA HAMI (TARGET) L AKUKAN(PENGGERAKAN) 1.PERENCANAAN -PEMBENTUKAN -PENETAPAN PROFIL WILAYAH -PENETAPAN 2. PELAKSANAAN -PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI 3. EVALUASI - CAPAIAN TARGET 1.PERENCANAAN -PEMBENTUKAN -PENETAPAN PROFIL WILAYAH -PENETAPAN 2. PELAKSANAAN -PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI 3. EVALUASI - CAPAIAN TARGET PEMBUDAYAANKELUARGAKECILBERKUALITAS