Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 “Negara Menjamin Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pengelolaan Lanskap Sejarah
Advertisements

Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW
TAHAPAN & MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
UU No.7 Tahun 2004 SDA Oleh YAS. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah (ps.14) : a. menetapkan kebijakan nasional sumber daya air; b. menetapkan pola.
OTONOMI KHUSUS (Otonomi khusus NAD, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta)
KONSEPSI RPP PENYELENGGARAAN SPAM
Bina Nusantara Pertemuan 02 Bina Nusantara PEMERINTAH DAERAH UU No Tingkat I (Propinsi) Tingkat II (Kabupaten/Kota) Daerah Khusus.
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPRS (BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT)
DASAR HUKUM INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
PENGANGGARAN SANITASI
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KELOMPOK 1 ANGGI LAKSITA R. / KHOIRUNNISA R. /
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
RPP PENYELENGGARAAN SPAM
PROVINSI KEPULAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Dr
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
HASIL DISKUSI KELOMPOK TANGGUH
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
Logical Framework Penyusunan RPJMD
IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
PAPARAN KOMISI 6 REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA (Association of Indonesian School Superintendent) APSI.
IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
SINERGI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT-DAERAH
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2016
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JASA KONSTRUKSI
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara
Teori konstitusi.
PEMBINAAN & PENGAWASAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
KEBIJAKAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
(sebagai urusan pemerintahan)
Tata Kelola Pemerintahan Desa
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
PENYELARASAN KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH PADA ACARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 IKHA PURNAMASARI, ST Direktorat Perencanaan Evaluasi.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
BPS KABUPATEN BULELENG
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FKKMK UGM
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
UU No 36 tahun 2009 PRIDHITA BABY C P
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Transcript presentasi:

Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 “Negara Menjamin Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Pasal 1 UU No.5 Tahun 2017 “Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan”.

Pasal 8 UU No.5 Tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Strategi Kebudayaan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan

Keterkaitan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan RPJMD RPJPD PROV RPJPD KAB/ KOTA Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Bali Pola Dasar Kebijakan Pemajuan Kebudayaan Bali RPJMD PROV RPJMD KAB/ KOTA Pokok Pikiran Kebudayaan Provinsi RKPD PROV RKPD KAB/ KOTA Pokok Pikiran Kebudayaan Kab/Kota

Terima Kasih