RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT TA DISPERTA KAB. SUMENEP.
Advertisements

BIDANG : KETAHANAN PANGAN DANA : APBD II
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
ARAH KEBIJAKAN KONSUMSI PANGAN UNTUK MEMENUHI SPM DI KABUPATEN/KOTA
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
PELATIHAN TEKNIS PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBAHAN BAKU LOKAL
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BIROKRASI
EVALUASI DAK BIDANG PERTANIAN 2015 DAN KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Disampaikan pada: RAPAT KOORDINASI NASIONAL
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Beragam Bergizi Seimbang Aman
Badan Ketahanan Pangan
Badan Ketahanan Pangan
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
SOSIALISASI E-PROPOSAL UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2016
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
PEREKONOMIAN INDONESIA
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2017
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
Peran Dewan Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Implementasi Kebijakan dan Program Prioritas di Bidang Pangan.
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
DINAS PERIKANAN & PANGAN PETUNJUK TEKNIS USULAN MUSRENBANGDES
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN
SINKRONISASI OPERASIONAL KEGIATAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN TA 2018
ARAHAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN TA. 2019
Kesesuaian Program PLTSa Dengan Jakstanas
SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
MEKANISME PENGALOKASIAN DAK FISIK 2018
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
Kementerian PPN/ Bappenas
Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2020 Palembang, 17.
EVALUASI PROGRAM, KEGIATAN TA 2018 DAN PROGRAM, KEGIATAN TA 2019
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
E-PROPOSAL PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2020
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
ARAHAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
Transcript presentasi:

RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2020 Semarang, 11 Maret 2019

TUGAS DAN FUNGSI BADAN KETAHANAN PANGAN koordinasi, pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan dan pemantapan di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar b penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar c pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar d pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar e pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Permentan No 43/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian FUNGSI TUGAS Menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian http://bkp.pertanian.go.id 2

PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan DASAR HUKUM : Perpres No.2/2015 tentang RPJMN 2015-2019 Perpres No.3/2015, No. 60/2015, No.45/2016, No. 79/2017, No 72/2018 tentang RKP 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Permentan No. 43/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian *) RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RKP : Rencana Kerja Pemerintah Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian http://bkp.pertanian.go.id 3

RANCANGAN RKP TAHUN 2020 BADAN KETAHANAN PANGAN 01 02 03 04 05 Pengembangan stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Sislogpangannas (bagian dari subsidi distribusi pangan pokok) Penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat (CBP min 1,5 juta ton per tahun) Peningkatan pencapaian indeks ketahanan pangan (Nasional dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) Peningkatan pemanfaatan pangan lokal (melokalkan bahan baku industri pangan) min 10% dari bahan baku industri lokal Peningkatan penganekaragaman pangan Penguatan kelembagaan keamanan dan mutu pangan Pusat dan Daerah dan perannya 06 Badan Ketahanan Pangan www.bkp.pertanian.go.id

1 3 4 2 FOKUS KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2020 Pemerataan Kesejahteraan dan Penanganan Kemiskinan & Rawan Pangan 2. Penanganan Distribusi & Cadangan Pangan Masyarakat Penanganan Keamanan dan Mutu Pangan Diversifikasi Pangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Pengembangan Korporasi Usahatani Peta Ketahanan & Kerawanan Pangan (FSVA) PUPM melalui Toko Tani Indonesia (TTI) Pengembangan e-commerce TTI Pengembangan Cadangan Pangan Lumbung Pangan Monitoring Pasokan dan Harga SERGAP Mendukung Ekspor (Health Certificate & Packaging House) Penguatan OKKPD Penyiapan SDM PPC, PPNS, dan Pengawas Sertifikasi Pengawasan PSAT Pengembangan Industri Pangan Lokal Gerakan Konsumsi B2SA (Promosi dan Advokasi) Badan Ketahanan Pangan www.bkp.pertanian.go.id

RANCANGAN KEGIATAN PRIORITAS BKP TAHUN 2019 - 2020 No Kegiatan Prioritas 2019 2020 1 Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) untuk Stabilisasi Harga Pangan 500 Gapoktan 750 Gapoktan 2 Pemberdayaan Pekarangan Pangan/KRPL untuk Peningkatan Gizi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan 2.300 Kelompok 3.000 Kelompok 3 Pengembangan Industri Pangan Lokal untuk Diversifikasi Pangan Nusantara 10 Unit 50 Unit 4 Keamanan dan Mutu Pangan (Pengawas Mutu dan PPNS) 35 Lokasi 5 Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat 443 Lumbung 1.635 Lumbung 6 Pengembangan Korporasi Usaha Tani di Daerah Rawan Pangan 13 Lokasi 50 Lokasi 7 Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah 254 Kab/kota 350 Kab/kota Badan Ketahanan Pangan www.bkp.pertanian.go.id

RANCANGAN DAK KETAHANAN PANGAN TAHUN 2020 DAK Provinsi : Pembangunan OKKPD DAK Kabupaten/Kota : Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Prasarana Badan Ketahanan Pangan www.bkp.pertanian.go.id

Kriteria Pengalokasian Kegiatan Ketahanan Pangan TA. 2020 Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Kab. Stunting dan/atau Rawan pangan Peta FSVA (Prioritas 3,4) dan untuk Urban Farming (Prioritas 5,6) Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) Sentra Pangan Lokal (Sagu, Jagung, Ubi Kayu) Industri olahan pangan yang sudah eksis PUPM melalui Toko Tani Indonesia Kab. sentra produksi padi dan/atau jagung Gapoktan/LUPM yang mandiri/eksis Pengembangan Korporasi Usahatani Kab. Stunting Komoditas Unggulan (2-3 komoditas, Horti, Ternak Kecil, TP) RTM-P > 20% Lumbung Pangan Masyarakat Lumbung yang dibangun dengan DAK (Tahun 2014 atau tahun sebelumnya) Baru mendapat pengisian 1 kali @ Rp.20 juta (Tahun 2015 atau tahun sebelumnya) Keamanan dan Mutu Pangan Kab. Stunting dan Kota pada semua provinsi Penyusunan Peta FSVA Kab/kota yang belum mendapat alokasi tahun 2019 8 Kementerian Pertanian Republik Indonesia www.pertanian.go.id 8

KEGIATAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JATENG TAHUN 2020 (Hasil Rakortekcan Kementan Tahun 2020) Target: 31 Lokasi Target: 2 Unit Target: 90 Gap Target: 167 Kelp Pengembangan Industri Pangan Lokal Keamanan dan Mutu Pangan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Food Security anda Vulnerability Atlas (FSVA) Neraca Bahan Makanan (NBM) Angka Kecukupan Gizi (AKG) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Harga Acuan Pemerintah (HAP) Harga Eceran Tertinggi (HET) Harga Pembelian Pemberintah (HPP) Target: 252 Unit Target: 1 Kwsn Analisis, Kajian dan Kebijakan Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Pengembangan Korporasi Usahatani Badan Ketahanan Pangan www.bkp.pertanian.go.id

PENGEMBANGAN PUPM MELALUI TOKO TANI INDONESIA TTI e-commerce Gapoktan/poktan yang bergerak di bidang produksi/usaha pangan, untuk menjamin pasokan pangan pokok strategis kepada TTI Toko/warung sebagai mitra Gapoktan dalam menyalurkan pangan pokok dan strategis langsung ke masyarakat Target 2020 : Target Baru : 750 Gapoktan Target Lanjutan : 900 Gapoktan Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian http://bkp.pertanian.go.id 10 10

KRPL KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI TUJUAN SASARAN TARGET KOMPONEN KEGIATAN Optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga serta pendapatan secara berkelanjutan Tahap Penumbuhan (2020) : 3.000 Kelompok Tahap Pengembangan (Keg. lanjutan 2019) : 2.300 Kelompok Anggota min 30 rumah tangga Kelompok wanita/ masyarakat lainnya dgn anggota min 30 rumah tangga per KRPL (1) Kebun Bibit Desa Demplot; (2) Pengembangan Lahan Pekarangan; (3) Pengembanan Kebun Sekolah; (4) Pengolahan Hasil Pekarangan (Menu B2SA) Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian http://bkp.pertanian.go.id 11 11

Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) Memasifkan gerakan diversifikasi pangan, khususnya pangan sumber karbohidrat Meningkatkan kapasitas pengelolaan Pangan Lokal menjadi skala industri dengan memberikan sentuhan pada aspek hilirisasi yang menghasilkan intermediate product berupa tepung dan end product berupa pangan olahannya. Target 2020 : Target Baru : 50 Unit Target Lanjutan : 10 Unit BANTUAN Peralatan/ mesin Operasional produksi Dana APBN Dekon Pertemuan koordinasi dan sosialisasi Pelatihan/bimtek Pendampingan Monev dan pembinaan laporan Dukungan Pemda, dan instansi terkait: Regulasi Perijinan Kadin Gapmmi Koperasi Kemenperin dll KELOMPOK PIPL Bahan Baku Kelompok Kawasan sentra produksi Pemasaran Proses Pengolahan Kontrak penyediaan bahan baku Kontrak pemasaran Catatan : Kontinuitas bahan baku dilakukan melalui kontrak farming dengan petani Jaminan pemasaran melalui kontrak dengan offtaker Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian http://bkp.pertanian.go.id 12 12

PENANGANAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR Penguatan OKKPD Bimtek Peningkatan Kompetensi SDM Pengawas Keamanan Pangan Fasilitasi Otoritas Kompeten Pangan Organik (OKPO) Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN) Koordinasi dan Harmonisasi Penanganan KPS KOORDINASI DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar Promosi KPS Pengawalan Regulasi Teknis Fasilitasi OKKP Pusat Mendukung Ekspor (Health Certificate & Packaging House) PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR Target 2020 : Pusat, 34 Provinsi dan 400 Kab/Kota Tersedianya PANGAN SEGAR YANG BERMUTU DAN AMAN dikonsumsi Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian http://bkp.pertanian.go.id 13 13

LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT (LPM) 1 2 3 4 Tujuan: Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat Kelompok Sasaran: lumbung yang sudah dibangun di daerah rawan pangan Target 2020 Peningkatan kapasitas kelompok 1.635 Unit Pengisian lumbung Aktivitas Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian http://bkp.pertanian.go.id 14 14

PENGEMBANGAN KORPORASI USAHATANI (PKU) Merupakan kegiatan usaha tani dari hulu dan hilir yang dijalankan secara terintegrasi pada satu atau lebih tahapan pengolahan untuk menghasilkan produk pangan dan non pangan yang berkembang menjadi lembaga usaha yang berbadan hukum PENGEMBANGAN KORPORASI USAHATANI (PKU) Target 2020 : Baru : 50 Lokasi Lanjutan : 13 Lokasi Badan Ketahanan Pangan www.bkp.pertanian.go.id

ANALISIS, KAJIAN DAN KEBIJAKAN PANGAN Kebijakan Responsif dan Antisipatif (Anjak) Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Harga Acuan Pemerintah (HAP),Harga Eceran Tertinggi (HET) Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Neraca Bahan Makanan (NBM) Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian http://bkp.pertanian.go.id 16 16

SEKILAS TENTANG E-PROPOSAL Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government) dikembangkan sebagai 1 dari 9 langkah amanat Reformasi Birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. E-proposal adalah aplikasi yang dibangun untuk mendukung sistem bottom-up planning. Dengan adanya E-proposal akan mampu menjelaskan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang ditargetkan, lengkap dengan daya dukung yang akurat dan legalitas dari dinas terkait. Data yang ada di E-Proposal akan digunakan untuk memperkuat sistem perencanaan pembangunan kawasan pertanian dan pelayanan dasar pembangunan pertanian yang memanfaatkan data tabular dan di-overlay diatas data spasial. Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian http://bkp.pertanian.go.id 17 17

TUJUAN E-PROPOSAL Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian Menjaring sebanyak mungkin usulan daerah yang potensial untuk dikembangkan dan mempercepat pengiriman data proposal dari seluruh kab/kota dan provinsi Memperkuat peran SKPD Provinsi sebagai koordinator mekanisme perencanaan satu pintu Mempercepat proses penilaian proposal oleh tim pusat Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian anggaran PemKab/Kot dan PemProv Mendukung Upaya Hemat Persediaan Barang (Paperless) & Pengelolaan database lebih baik Mendukung percepatan reformasi birokrasi: usulan daerah diproses secara transparan & akuntabel Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian http://bkp.pertanian.go.id 18 18

MEKANISME E-PROPOSAL Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian PROSES VERIFIKASI OLEH BKP KEMENTAN 3 4 USULAN PROPOSAL DARI ESELON II LINGKUP BKP PUSAT USULAN PROVINSI DAN VERIFIKASI PROPOSAL DARI KAB/KOTA KETERANGAN Usulan Proposal dari Kab/kota Perbaikan proposal dari Provinsi Usulan Proposal dari prov dan usulan kab/kota yang sudah diverifikasi oleh Provinsi Usulan Proposal dari Eselon II lingkup BKP Pusat 1 2 USULAN KAB/KOTA Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian http://bkp.pertanian.go.id 19 19

MENU KEGIATAN BIDANG KETAHANAN PANGAN TINGKAT PROVINSI OUTPUT SUB OUTPUT PENERIMA MANFAAT Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Layanan Stabilisasi Harga komoditas pangan strategis di tingkat Produsen dan Konsumen Tanpa Sub Output OPD Provinsi Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah Tanpa Sub Output OPD Provinsi Pemantauan Ketersediaan, akses dan Kerawanan Pangan Tanpa Sub Output OPD Provinsi Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan Tanpa Sub Output OPD Provinsi Hasil Pengawasan keamanan dan mutu pangan Segar Tanpa Sub Output OPD Provinsi Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Tanpa Sub Output OPD Provinsi Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian http://bkp.pertanian.go.id 20

MENU KEGIATAN BIDANG KETAHANAN PANGAN TINGKAT KAB/KOTA OUTPUT SUB OUTPUT PENERIMA MANFAAT Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Lumbung Pangan Masyarakat Tanpa Sub Output Poktan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Tanpa Sub Output Poktan/Gapoktan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Pengembangan Korporasi Usahatani Tanpa Sub Output Kelompok Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah Tanpa Sub Output OPD Kab/Kota Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Pemberdayaan Pekarangan Pangan Tanpa Sub Output Perempuan Pengembangan Industri Pangan Lokal Tanpa Sub Output MP3L Hasil Pengawasan keamanan dan mutu pangan Segar Tanpa Sub Output OPD Kab/Kota Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan Manajemen dan Adminstrasi Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I OPD Kab/Kota Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian http://bkp.pertanian.go.id 21

MENU PENGISIAN DATABASE TEKNIS KONDISI KETAHANAN PANGAN DI DAERAH Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian http://bkp.pertanian.go.id 22

Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian http://bkp.pertanian.go.id 23

Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian http://bkp.pertanian.go.id 24

MENU ISIAN PENERIMA MANFAAT No Kegiatan Sub Sektor Kelembagaan Petani 1. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Ketahanan Pangan Poktan dan Gapoktan 2. Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Poktan 3. Pengembangan Korporasi Usahatani Poktan  Kelp Lainnya KMP 4. Pemberdayaan Pekarangan Pangan Poktan  Kelp Lainnya Perempuan 5. Pegembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) Poktan  Kelp Lainnya MP3L 6. Untuk keg Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar dan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I OPD Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian http://bkp.pertanian.go.id 25

TITIK KRITIS PENGUSULAN E-PROPOSAL Database penerima manfaat melalui Aplikasi SIMLUHTAN Penetapan CP-CL Kegiatan Kelengkapan Database Teknis Level Kecamatan Kelembagaan OPD : Penugasan/kebijakan/tupoksi OPD User name Aplikasi SDM/Operator E-Proposal Implikasi kebijakan pusat-daerah (direktif, konsistensi, penganggaran APBN/APBD, koordinasi) Sinkronisasi kebijakan dengan dokumen perencanaan Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian http://bkp.pertanian.go.id 26

KRITERIA PENILAIAN E-PROPOSAL 2020 (PUSAT) No Kriteria Penilaian Skoring Nilai 1 2 3 4 Kualitas usulan proposal tidak ada narasi terkait ketahanan pangan yang terisi Narasi terkait ketahanan pangan tidak ada, hanya narasi umum yang terisi Narasi terkait ketahanan pangan tidak lengkap Narasi terkait ketahanan pangan terisi dengan lengkap 10 Kelengkapan informasi database pada proposal tidak ada database yang terisi Data kecamatan tidak legkap terisi (0-50%) Data kecamatan tidak legkap terisi (51-90% ) Data Kecamatan tersis dengan lengkap 15 Kesesuaian dengan lokasi Pengentasan Daerah Rawan Pangan (FSVA 2018) tidak sesuai Lokasi Pengentasan Daerah Rawan Pangan (FSVA 2018), 160 Kabupaten stunting kurang sesuai Lokasi Pengentasan Daerah Rawan Pangan (FSVA 2018), 160 Kabupaten stunting Sesuai Lokasi Pengentasan Daerah Rawan Pangan (FSVA 2018), 160 Kabupaten stunting Sangat Sesuai Lokasi Pengentasan Daerah Rawan Pangan (FSVA 2018), 160 Kabupaten stunting 20 Kesesuaian usulan penerima manfaat dengan usulan kegiatan tidak sesuai usulan penerima manfaat dengan usulan kegiatan kurang sesuai usulan penerima manfaat dengan usulan kegiatan sesuai usulan penerima manfaat dengan usulan kegiatan sangat sesuai usulan penerima manfaat dengan usulan kegiatan 12 5 Status Kelembagaan   Dinas Pangan/Ketahanan Pangan dan Lainnya Dinas Pangan/Ketahanan Pangan 6 Dukungan APBD Tidak ada dukungan APBD I dan II Ada dukungan APBD I saja atau APBD II saja Ada dukungan APBD I dan II 7 Capaian/ serapan kinerja anggaran tahun sebelum nya (t2) <50% 51-50% 81-90% 91-100% 8 Skoring Provnsi Skoring 0-20 Skoring 21-30 Skoring 31-39 Skoring > 40 9 Penilaian Kinerja Kegiatan Prioritas KP melalui aplikasi e-monev Banper BKP 0-25 26-50 51-75 76-100 TOTAL 100 Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian http://bkp.pertanian.go.id 27

HASIL REVIU E-PROPOSAL PROVINSI JATENG 2019 Beberapa proposal masih belum memenuhi kriteria penilaian kelolosan e-proposal, antara lain: masih ada yang belum menjelaskan narasi tentang ketahanan pangan atau narasi tidak lengkap; database teknis level kecamatan tidak diisi lengkap dukungan APBD tidak diisi masih ditemukan OPD yang menginput penerima manfaat kurang sesuai dengan sasaran kegiatan. Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian http://bkp.pertanian.go.id 28

bkp.pertanian.go.id TERIMA KASIH Keadaan sampai dengan: 5 Oktober 2018