MONITORING Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup kementerian/lembaga, dan pemerintah.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
Advertisements

PENILAIAN MANDIRI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI S.D. MARET 2013
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI BKPM
PENYUSUNAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS BLU
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
Topik Bahasan PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PRB-BK.
Audit Internal Mutu Akademik(AIMA) Universitas Pendidikan Indonesia
Rencana Aksi Perubahan
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN
Pembiayaan Pembangunan
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
DOKUMEN MUTU UM PALANGKARAYA 2014
Kebijakan SISMONTEPRA Modul Pelaporan TEPRA
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN daerah (TP4D)
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Penerapan PMPRB Secara Online pada Pemerintah Daerah
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT/ PENGGUNA JASA UB
LAPORAN HASIL RAKER BPPT 2010 Hotel Putri Gunung – Lembang – Bandung
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
RAPAT KOORDINASI POKJA KKIP
MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Oleh H
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PENYELENGGARAAN DIKLAT
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Asas-asas Pokok Pengorganisasian Aparatur Pemerintahan
MARTOYO DIREKTORAT SDM DAN UMUM PENCAPAIAN AKHIR TAHUN 2015 &
RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI
Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA
SPPN  Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN: Pimpinan Kementerian/ Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/ Lembaga.
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
Semester VII/Kelas A, B, C
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
PEMBAHASAN BAHAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL TA 2017/2018 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Rapat tanggal.
PERJANJIAN KINERJA.
SINERGITAS PERENCANAAN
Pembiayaan Pembangunan
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Dalam Pertemuan Penggalangan Komitmen Para Pengelola PBJ untuk Percepatan Capaian Realisasi Keuangan Tahun.
Review Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Bidang.
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
TUGAS DAN FUNGSI TIM PELAKSANA KEGIATAN DALAM PEKERJAAN SWAKELOLA
Herdi Puryanto. GR REFOR SI 9 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
REFORMASI BIROKRASI BPOM PENGUATAN KELEMBAGAAN
PERMENPAN RB NO. 11 TH TT ROADMAP RB AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

MONITORING EVALUASI REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2018

MONITORING Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, serta lingkup nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan

MONITORING DI LINGKUP UNIT / SATUAN KERJA Pertemuan rutin dengan pimpinan unit kerja untuk Membahas kemajuan, hambatan, dan penyesuaian merespon permasalahan/ perkembangan lingkungan strategis. Juga pada unit/satuan kerja yang melaksanakan Quick Wins, untuk membahas kemajuan, hambatan, dan penyesuaian yang perlu dilakukan; Survey terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat; Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya; Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

MONITORING TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah; Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana; Pertemuan rutin pada tingkat kelompok kerja; Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat; Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya; Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat

EVALUASI Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan oleh masing instansi pemerintah. Dalam lingkup instansi pemerintah pusat, evaluasi dilakukan setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

TAHAPAN EVALUASI Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat unit kerja yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan; Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat instansi, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi; Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat instansi, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi

INFORMASI YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK AMBIL KEPUTUSAN SAAT EVALUASI Hasil-hasil monitoring; Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat; Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya; Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.