MITIGASI HUKUM PENGADAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
Advertisements

TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 403/KMK.06/2013
TELAAH PENGADUAN PEMERIKSAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BANTUAN HUKUM Dan PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh: Krepti Sayeti, SH.
PENYIDIKAN PAJAK Kep-272/PJ/2002.
Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan
REFRESHER COURSE KEJAKSAAN MEDAN, 2008
KEKUASAAN KEHAKIMAN pada UU NO
IMPLIKASI HUKUM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
PEMBINAAN DISIPLIN PNS
PENGANTAR PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
MANAJEMEN KONSTRUKSI II KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN daerah (TP4D)
UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan Drs. Yanuar Ahmad, MPA
PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL
PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL
E-LEARNING MATA KULIAH. : PERPAJAKAN 1 DOSEN. : MOMO KELAS
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
A. Segi Hukum Perdata Pada setiap kegiatan usaha pembiayaan, termasuk juga kartu kredit, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari para pihak.
PELAYANAN ADVOKASI HUKUM Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6/PRT/M/2016 Mataram, September 2016 BIRO HUKUM KEMENTERIAN.
PENGADILAN PAJAK UU. NOMOR 14 TAHUN 2002
Gugatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Undang-Undang No
PETA BISNIS PROSES MAHKAMAH AGUNG RI TUGAS FUNGSI
PEMERIKSAAN PAJAK Aris Munandar, SE, M.Si.
MENDORONG PERAN APIP UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II Kegiatan Kemitraan.
PENYELESAIAN SENGKETA
KONTRAK (PERJANJIAN) PENGERTIAN KONTRAK PASAL 1313 KUH PERDATA
Materi 10.
Materi 12.
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Dan PENYIDIKAN PAJAK
Kiat – Kiat Dalam Menghadapi Permasalahan Hukum Perdata, Pidanan, TUN, Arbitrase dan KIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mataram, September.
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
PENYIDIKAN.
KULIAH KE – 8 PEMERIKSAAN PAJAK
Federasi Serikat Buruh
Materi 11.
Penegakan Hukum Persaingan Usaha
HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA
Pengadilan Pajak Pengadilan Pajak Gugatan Banding
Kewenangan DJBC Kewenangan Administratif: Kewenangan Yudikatif:
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
UU Praktik Kedokteran no 29 tahun 2004
Oleh : Satria Prayoga,S.H.,M.H.
KUP - PEMERIKSAAN Perpajakan Perpajakan.
ASPEK HUKUM PELAYANAN PUBLIK
Materi 12.
Materi 11.
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DAN PENINJAUAN KEMBALI
PEMERIKSAAN BAYU ADI, SE.,MSA.,Ak.
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
BIRO HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH 2018
MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DAERAH DARI JERATAN PIDANA MELALUI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 48 TAHUN 2016 Drs. TRI YUWONO, M.Si.
PENGENDALIAN KONTRAK.
MANAJEMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Oleh : Mudjisantosa Kasubdit Penanganan Permasalahan Kontrak Deputi Hukum dan penyelesaian.
Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN
ASPEK HUKUM KONTRAK DAN PERMASALAH HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PEJABAT PEmeriksa HASIL PEKERJAAN biro umum mpr ri TA 2019
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kenny Wiston Law Offices American Grill Building 6 th Floor Jl. Tanjung Karang.
Transcript presentasi:

MITIGASI HUKUM PENGADAAN MUDJISANTOSA LKPP

PENCEGAHAN Membangun integritas , kompetensi , runemerasi , dan aplikasi Pendampingan Probity advise LKPP, BPKP dan TP4D Peran APIP dan Konsultasi

HAL YANG HARUS DIHINDARI DALAM PERUBAHAN ( ADDENDUM ) KONTRAK No. Uraian Keterangan 1 UANG MUKA Di Draf kontrak, tidak ada uang muka, kemudian diberikan uang muka 2 PENYESUAIAN HARGA Di Draf kontrak, tidak ada penyesuaian harga ( eskalasi ), kemudian diberikan eskalasi harga 3 JENIS KONTRAK Dari kontrak lump sum menjadi harga satuan 4 PEMBAYARAN Dari pembayaran sekaligus menjadi bulanan/termin 5 PERPANJANGAN WAKTU Perpanjangan waktu tanpa ada perubahan ruang lingkup dan tanpa denda 6 SUBKONTRAK Pengalihan semua pekerjaan ke penyedia lain 7 Denda Denda keseluruhan menjadi sebagian

PERHATIAN PEMBAYARAN KONTRAK ! Pahami aturan pembayaran dan ketentuan pembayaran di kontrak Berdasar prestasi kerja / jaminan Sesuai dokumennya tandatangan/paraf pihak terkait Pemotongan PPN / PPh / Denda Rekening penyedia sesuai kontrak Di dokumentasi Bila ragu audit teknis /keuangan ( apip/BPKP / LKPP / PUPR ) Tidak memiliki kepastian => pengadilan

Respon temuan audit ? Bila benar segera lakukan koreksi atau adanya pengembalian kerugian negara Bila tidak sepakat segera memberi penjelasan atau meminta pendapat ke pihak yang kompeten atau LKPP ( konsultasi.lkpp.go.id )

PENGADUAN PERAN APIP di P1618 Pasal 77 ayat 1 Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik Pasal 77 ayat 2 Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti

SANKSI Pasal 82 (1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/ KPA/ PPK/ Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ PjPHP/PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya. (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/ pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/ KPA/ PPK/ Pejabat Peng4daan/Pokja Pemilihan/ PjPHP/ PPHP yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Perlu ada SOP Kompetensi APIP Networking APIP Respon APIP PERAN APIP Perlu ada SOP Kompetensi APIP Networking APIP Respon APIP SDM dan Anggaran APIP

ASPEK HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA ` Penetapan Penyedia Barang / jasa Tanda tangan kontrak Persiapan Pengadaan Selesai kontrak Wilayah Hukum Administrasi (PTUN)  eksepsi  PN Perdata Wilayah hukum Perdata (Pengadilan Negeri/ arbitrase) -- Kerugian negara ? Wilayah hukum tindak pidana korupsi bila ada suap, fiktif, markup, pemalsuan, dan kolusi - wilayah hukum persaingan usaha bila ada persengkokolan atau pengaturan yang ` menghilangkan persaingan (KPPU)

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 menggariskan kaidah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian a quo maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian an sich, atupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) ke dalam hukum perdata, karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata (saat ini menjadi Pasal 2 angka 1 UU 9/2004), yang menjadi kompetensi pengadilan perdata untuk menilianya sesuai dengan kewenangan dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan (vide teori melebur).

Yurisprudensi Diikuti oleh Putusan MA lainnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001; Putusan Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008; Putusan Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008; Putusan Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008; dan Putusan Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008. Kesemua Putusan itu pada pokoknya menggariskan kaidah hukum: “Perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara”;

Kewenangan Pengadilan Negeri Dari Yurisprudensi dan berbagai putusan Mahkamah Agung di atas, maka sengketa terkait pelelangan atau pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara tetapi wewenang Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk memeriksa dan mengadilinya.

PENGATURAN BARU 12 LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA GRATIS ?

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA UU NO 2 TAHUN 2017 PEPRES 16 TAHUN 2018 PERATURAN LKPP NO 18 TAHUN 2018 KONSULTASI, MUSYAWARAH, MEDIASI, KONSILIASI, ARBITRASE, DEWAN SENGKETA PENGADILAN ?

Pasal 84

UU No. 30 tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan. Pasal 6 (1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/ atau Tindakan. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: j. memperoleh bantuan hukum dalam  pelaksanaan tugasnya;

Kesalahan atau keserakahan ? Kesalahan dicegah jangan sampai terjadi : Kerugian negara Diupayakan pengembalian kerugian negara Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Dalam Pengadaan Tindak pidana korupsi : a) Suap. b) Mark-up harga. c) Fiktif. d) Gratifikasi. e) Pengaturan pelelangan 2) Tindak pidana umum : a) Pemalsuan dokumen. b) Penipuan

Peran Biro Bagian Hukum Kompetensi Anggaran SOP

PERMASALAHAN HUKUM Jangan ada merekayasa kontrak dan menerima sesuat Kerugian negara segera kembalikan Diselesaikan tidak perlu ke pengadilan Pendampingan biro hukum / pengacara s.d. berkekuatan hukum tetap 5. Menjawab yang ditanyakan saja ( bukan pendapat )

MEMILIH PENGACARA Secara seleksi Pengadaan langsung Penunjukan langsung Kontrak payung Pengacara sesuai kompetensinya

Semoga bermanfaat