Borang Resertifikasi TTK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIAN BAB III TENAGA KEFARMASIAN BAB IV DISIPLIN TENAGA KEFARMASIAN BAB V PEMBINAAN DAN.
Advertisements

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL (POR) DI INDONESIA
KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA
IMPLEMENTASI SISTEM BEBAN KERJA DOSEN ONLINE PASCA SERTIFIKASI DOSEN
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN TEKNISI GIGI ​ Persatuan Teknisi Gigi Indonesia ​ Suroto, AMTG., M. Kes ​ Makasar, 19 – 20 Juli 2014.
SOSIALISASI PERMENKES RI 889/MENKES/PER/V/2011
Kebijakan Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 22 TAHUN 2011
PRAKTIK KEPERAWATAN.
Tim AdHoc IKATAN APOTEKER INDONESIA
JUKNIS PENILAIAN PORTOFOLIO TENAGA GIZI 2016
PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BIDAN. Program pengembangan profesi Bidan 1.PELAKSANAAN KEGIATAN PROFESI 2.KEGIATAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN 3.KEGIATAN.
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
ASPEK LEGAL FORMAL TENAGA PERAWAT / BIDAN DI INDONESIA
KONSTITUSI TERKAIT TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (TTK)
SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL
PENDAHULUAN. MENYONGSONG DISYAHKANNYA UNDANG-UNDANG KEBIDANAN : KESIAPAN BIDAN RUNJATI, M.MID.
STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN
Up Date Terbaru Peraturan
PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN (TRAINING OF FACILITATOR)
ALUR PENERBITAN STRTTK
STANDAR PROFESI TTK.
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
REGISTRASI, IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN
Ass.Apoteker pasca PP.51 th 2009
IKATAN KONSULTAN KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Drs. Purwadi, Apt., MM, ME
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PRAKTIK KEPERAWATAN.
PERAN PENGAWASAN KFN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PRAKTIK APOTEKER
PUSAT PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN BADAN PSDMP DAN PMP
PUSAT PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN BADAN PSDMP DAN PMP
IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
PENILAIAN KINERJA GURU
SERTIFIKASI, REGISTRASI DAN LISENSI TENAGA KESEHATAN
Kartu Tanda Anggota Nasional (KTAN) online
SEKTOR PERTANIAN ENTER Menu Utama.
Pelayanan Informasi Obat
BAGIAN TATALAKSANA KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN BIRO KEUANGAN DAN BMN
IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
Peraturan Perundang-Undangan
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
tika afriani,m.farm.,apt. universitas mohammad natsir
PERMENKES NO.900/VII/2002 TENTANG REGISTRASI & PRAKTEK BIDAN
UU , Kompetensi & Peran PAFI
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
KONSEP PROFESI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Sertifikasi Dosen Tim Pokja Sertifikasi Dosen Direktorat Ketenagaan
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
KEBIJAKAN PELATIHAN PRIORITAS BAGI POLTEKKES
Sertifikasi Dosen Tim Pokja Sertifikasi Dosen Direktorat Ketenagaan
PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
Penjelasan Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN.
UNDANG UNDANG KESEHATAN
SISTEM MANAJEMEM JEMBATAN Diklat Pemeriksaan Jembatan
Tim AdHoc IKATAN APOTEKER INDONESIA
PENGENALAN OP PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA ( PAFI ) , STRTTK DAN SIPTTK PEMBEKALAN MAHASISWA D3 FARMASI , D3 ANALIS FARMASI DAN MAKANAN STIFAR SEMARANG.
Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
Abriloka Vidu Nugroho, AMK, S.Kep, M.Kes. 80 an Pekerja Kesehatan 90 an Tenaga Keperawatan 2000 Profesi Perawat Abriloka Vidu Nugroho, AMK, S.Kep, M.Kes.
Sertifikasi Dosen Tim Pokja Sertifikasi Dosen Direktorat Ketenagaan
Kenaikan jabatan/pangkat Arsiparis
Wisma Diklat Bina Marga Bandung BIRO ORGANISASI PD PAFI JAWA BARAT
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
Legal Aspek Tenaga Kesehatan
Transcript presentasi:

Borang Resertifikasi TTK PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA PENGURUS DAERAH JAWA BARAT WISMA DIKLAT BINA MARGA BANDUNG 24 FEBRUARI 2019

LATAR BELAKANG Penetapan kewajiban pemenuhan SKP (Satuan Kredit Partispasi) sejumlah tertentu merupakan pelaksanaan Peraturan Organisasi Nomor 004/PO/PP-PAFI/IX/2014

TUJUAN Jaminan menjaga mutu sumber daya dari organisasi dalam memberikan keterangan memenuhi kecakapan,keterampilan dan kemampuan bagi seorang Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 ttg Registrasi,Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, dimana Organisasi Profesi harus memberikan rekomendasi kemampuan dari TTK sebagai salah satu persyaratan kelengkapan pembuatan STRTTK

Perpanjangan STRTTK Untuk mendapat sertifikat kompetensi dalam proses memperpanjang STRTTK sesuai kebijakan PP PAFI maka pemenuhan SKP di peroleh dari hasil mengikuti Pembelajaran berkelanjutan Konversi pengalaman/masa kerja Pengabdian pada masyarakat ( sebagai dharma bakti profesi)

Pembobotan 25 SKP

Formulir Isian Borang

Sertifikat Kompetensi (Serkom)

Terima kasih