SISTEM STANDARDISASI NASIONAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Advertisements

PENYELARASAN SOP SOP 07 : PENELAAHAN MUTU.
Bandung, 1 Desember Ilustrasi sederhana tentang “mutu” Perusahaan A: membuat rangka meja Perusahaan B: membuat laci meja Perusahaan C (toko mebel):
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3
Syamsir Abduh Universitas Trisakti-DPN Mastan Medan, 26 Juni 2013.
Apa yang dimaksud dengan AMDAL?
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
Studi Kasus Produk Agribisnis
KELEMBAGAAN PROTOKOL KYOTO-CDM
MANAGEMENT LABORATORIUM Dr. IWAN D. SETYAWAN PH, S.Si., M.Si.
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Workshop Kaji Ulang dan Harmonisasi SNI 26 Agustus 2010 MEKANISME KAJI ULANG SNI DALAM RANGKA CAFTA Disampaikan oleh: Sumartini Maksum Kepala Pusat Perumusan.
POKOK-POKOK PIKIRAN UU TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL oleh: Dr. H
JAMINAN MUTU HASIL PENGUJIAN DAN KALIBRASI
STANDARISASI MUTU.
DISUSUN OLEH: HESTY UTAMI PRATIWI ( ) ISO 9000: TAHAPAN DALAM TOTAL QUALITY MANAGEMENT UNTUK PERUSAHAAN KONTRUKSI.
Sistem Standardisasi Nasional dan PP No
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2017 DISAMPAIKAN PADA RAKER DINAS PERINDAGSU Garuda Plaza Hotel, 26 – 28 Februari 2017 UPT.
Sistem Standardisasi Nasional
PERIJINAN DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT
EKOLABEL.
upaya meningkatkan daya saing SDM Indonesia di Pasar Global
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
ANALISIS PROSES BISNIS 10 The first step in quality … is to know the requirements of the customer or consumer; not only external customers, but also.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
IKATAN KONSULTAN KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI
STANDARISASI NASIONAL
ASPEK-ASPEK KETENAGAKERJAAN
PESERTA PELATIHAN AKREDITASI FKTP PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG
ISO 2000 sebagai Standar Mutu Persaingan Global(Bisnis Global)
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA 2009
STANDAR NASIONAL INDONESIA
25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang
STATUS JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS STANDARDISASI
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SERTIFIKASI PUSTAKAWAN
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Selamat Pagi.
MANAJEMEN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SERTIFIKASI SNI
HASIL PELATIHAN GCLP RIZKA ADI.
KEBIJAKAN OBAT  .
√√BNSP √√BNSP √√BNSP √√BNSP.
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
Adviser. : Fajrul Fallah Developer. : Selamet Hariadi S. Kom Kelas
Pengembangan SDM Melalui Sistem Sertifikasi Kompetensi
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) di SATUAN PENDIDIKAN
KETERTELUSURAN PENGUKURAN
Standar Nasional Indonesia
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DAN KAJIAN HALAL THAYYIBAN MUHAMMADIYAH
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
1. Pokok Bahasan Pengertian audit Pengertian audit Jenis audit Jenis audit Pengertian audit internal Pengertian audit internal Manfaat audit internal.
Badan Standardisasi Nasional
PENGEMBANGAN STANDAR (bagian - 1)
Penerapan Standar sebagai basis Regulasi Teknis
Pengakuan Regional dan Internasional Sistem Penilaian Kesesuaian
Sistem Penilaian Kesesuaian
PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
Akreditasi institusi.
Akreditasi Institusi.
Transcript presentasi:

SISTEM STANDARDISASI NASIONAL Presented by National Standardization Agency of Indonesia Badan Standardisasi Nasional www. bsn.or.id ©bsn2006

OUT LINE Latar belakang kebijakan nasional di bidang standardisasi : Meningkatkan national competitiveness Kelembagaan SSN BSN , KAN, KSNSU, NMI, Regulator, MASTAN Kebijakan Pengembangan SNI SNI sebagai satu-satunya standar yang diberlakukan secara nasional. SNI harmonis (selaras) dengan standar internasional Aktif dalam pengembangan standar internasional untuk memperkuat posisi SNI Kebijakan penerapan SNI Sukarela Dapat diadopsi ke dalam regulasi teknis (GRP) Kebijakan Penilaian Kesesuaian Berbasis kompetensiPengakuan secara internasional ©bsn2006

SISTEM STANDARDISASI NASIONAL adalah tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional, yang meliputi pemberlakuan standar, penerapan standar, akreditasi, sertifikasi, metrologi, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerjasama, informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan, pendidikan dan pelatihan standardisasi ©bsn2007

SISTEM STANDARDISASI NASIONAL Sesuai WTO-TBT CoGP Partisipasi PT Openness dan transparent Consensus dan impartial Harmonis dgn standar int’l Effective/efficient dan development dimension Endorsed by BSN Pengembangan SNI BSN Sukarela Sesuai kebutuhan, Melalui regulasi teknis Sesuai TBT-WTO Non-diskriminasi Sesuai dgn ISO/IEC Guide dan standard Competent based Ketertelusuran oleh NMI Akreditasi oleh KAN Signatory Member of APLAC/ILAC and PAC/IAF Kebijakan Standardisasi Penerapan SNI Penilaian Kesesuaian KAN stakeholder ©bsn2007

Badan Standardisasi Nasional BSN adalah badan yang membantu presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. BSN merupakan satu-satunya badan standardisasi Indonesia, LPND, yang menjadi anggota ISO, yang bertugas mengembangkan dan mempromosikan kegiatan standardisasi di Indonesia. Didirikan dengan Keppres No.13/1997. BSN bukan regulator, tetapi BSN yang menetapkan SNI. Pelaksanaan SSN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tugas BSN terkait dengan Penilaian Kesesuaian didelegasikan kepada Komite Akreditasi Nasional KAN Koordinasi dengan National Metrology Institute (NMI) dan Metrologi Legal diterapkan melalui Komite Standar Nasional Satuan Ukuran (KSNSU) ©bsn2007

VISI BSN Harus setara dengan standar internasional SNI menjadi standar nasional yang efektif untuk memperkuat daya saing nasional, meningkatkan transparansi dan efisiensi pasar, sekaligus melindungi keselamatan konsumen, kesehatan masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan dan keamanan. Keamanan produk Fasilitasi perdagangan ©bsn2007

Kelembagaan Sistem Standardisasi Nasional BSN (Penetapan Kebijakan & Pedoman Standardisasi) BSN (Penetapan SNI) KAN (Akreditasi) ! Lembaga Penilaian Kesesuaian: Sertifikasi Product Sertifikasi Sistem Manajemen Lembaga Inspeksi Laboratorium Uji Kaboratorium Kalibrasi Lembaga pelatihan auditor Regulator (Pemberlakuan SNI Wajib) Panitia Teknis (Perumusan SNI) National Metrology Institute (Jaminan ketertelusuran hasil pengukuran) Masyarakat Standardisasi Nasional – MASTAN (Partisipasi stakeholders dalam konsensus) ©bsn2007

PENGEMBANGAN SNI ©bsn2007

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SNI SNI sebagai satu-satunya standar yang diberlakukan secara nasional. SNI disusun berdasarkan konsensus dengan melibatkan semua stakeholder melalui kelembagaan yang sesuai Tatacara perumusan dan unsur penunjang lainnya diatur dalam Pedoman Standardisasi Nasional yang mengacu pada ketentuan internasional dalam perumusan standar SNI harus diupayakan harmonis (selaras) dengan standar internasional Meningkatkan partisipasi aktif unsur nasional dalam pengembangan standar internasional untuk memperkuat posisi SNI ©bsn2007

Pengertian SNI merupakan konsolidasi iptek dan pengalaman SNI adalah dokumen berisi ketentuan teknis (aturan, pedoman atau karakteristik) dari suatu kegiatan atau hasilnya yang dirumuskan secara konsensus dan ditetapkan oleh BSN untuk dipergunakan oleh stakeholder dengan tujuan mencapai keteraturan yang optimum ditinjau dari konteks keperluan tertentu untuk menjamin agar suatu standar merupakan kesepakatan pihak yang berkepentingan berlaku di seluruh wilayah nasional ©bsn2007

PROSES PENGEMBANGAN SNI JAJAK PENDAPAT PERENCANAAN DRAFTING ADOPTING Jajak Pendapat Pemungutan Suara MASTAN Usulan MASTAN MASTAN Konsep SNI PT/SPT RSNI3 PT/SPT PNPS PT Penetapan dan Publikasi BSN Penetapan BSN Verifikasi RSNI BSN Notifikasi ke ISO Sec ©bsn2007

Pemeliharaan SNI Panitia teknis atau subpanitia teknis berkewajiban memelihara SNI dengan melaksanakan kaji ulang sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun setelah ditetapkan Pada kondisi tertentu yang memerlukan perubahan sebelum 5 tahun maka kaji ulang terhadap SNI tersebut dapat diusulkan kepada BSN atau panitia teknis untuk ditindak lanjuti. Panitia teknis harus melaporkan program kaji ulang setiap akhir tahun bersamaan dengan usulan PNPS. Hasil kaji ulang berupa ralat, amandemen, revisi, abolisi atau tetap tanpa perubahan ©bsn2007

Upaya Perbaikan Pengembangan SNI Pembentukan Manajemen Teknis Pengembangan SNI (MTPS) Restrukturisasi ruang lingkup Panitia Teknis (PT) Mempromosikan pembentukan Masyarakat Standardisasi Memperluas partisipasi stakeholder dalam proses jajak pendapat dan pemungutan suara melalui MASTAN Mempromosikan untuk mengadopsi standar internasional dalam rangka revisi dari SNI yang ada atau perumusan SNI yang baru Mempromosikan partisipasi dalam pengembangan standar internasional Menetapkan SISNI untuk mendukung pengembangan SNI Memberdayakan Tenaga Ahli Standardisasi (TAS) sebagai Quality Control dalam proses perumusan SNI ©bsn2007

PENILAIAN KESESUAIAN ©bsn2007

Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian didefinisikan sebagai pembuktian bahwa persyaratan acuan yang berkaitan dengan produk, proses, sistem, personel atau lembaga telah terpenuhi. (ISO/IEC 17000: 2004) ©bsn2007

Penilaian Kesesuaian Kebijakan Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian berbasis kompetensi Prosedur penilaian kesesuaian mengacu kepada prosedur internasional Mengupayakan pengakuan internasional Mengupayakan pelaksanaan saling pengakuan untuk memfasilitasi perdagangan ©bsn2007

Komite Akreditasi Nasional (KAN) Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah salah satu instrumen dasar dari SSN yang memiliki tugas utama untuk memberikan akreditasi kepada lembaga sertifikasi, laboratorium pengujian/ kalibrasi, dan lembaga inspeksi. Selain itu juga KAN memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala BSN dalam menetapkan sistem dan kebijakan di bidang akreditasi dan sertifikasi. Agar sesuai dengan skema internasional, manajemen KAN harus sesuai dengan ISO/IEC 17011. ©bsn2007

Sistem Penilaian Kesesuaian KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN) ISO/IEC 17011 AKREDITASI LEMBAGA INSPEKSI SNI 19-17020-1999 (ISO/IEC 17020) LEMBAGA INSPEKSI AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI LEMBAGA SERTIFIKASI YANG MELAKSANAKAN SERTIFIKASI PERSONEL SISTEM MUTU PRODUK SERTIFIKASI SISTEM HACCP Pedoman BSN 501-1999 (EN 45013) Pedoman BSN 301-1999 (ISO/IEC Guide 62) Pedoman BSN 401-2000 (ISO/IEC Guide 65) 701-2000 (ISO/IEC Guide 66) Pedoman BSN 1001-1999 SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN AKREDITASI LABORATORIUM SNI 19-17025-2006 (ISO/IEC 17025) Laboratorium Penguji/ Kalibrasi SERTIFIKAT PENGUJIAN/ KALIBRASI INSPEKSI SISTEM HACCP MANAJEMEN LINGKUNGAN PRODUK MUTU PERSONEL PEMASOK/INDUSTRI PROFESI Kriteria: ISO 10011-2 Standar Produk Standar Metoda, Produk Standar Metoda Produk, Regulasi SNI 19-9001 SNI 19-14001 SNI 01-4852 ©bsn2007

PENERAPAN SNI ©bsn2007

Penerapan Standar Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan standar sebagai acuan (spesifikasi teknis, aturan pedoman) utk suatu kegiatan atau hasilnya yg pada dasar-nya bersifat sukarela (voluntary). Bila suatu standar terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup maka standar dapat diacu dalam suatu regulasi teknis yang selanjutnya pemenuhannya bersifat wajib. ©bsn2007

Kebijakan Penerapan SNI Penerapan SNI dengan menggunakan tanda SNI Penerapan dapat bersifat sukarela bagi SNI yang tidak diregulasi. Pengawasan dilakukan oleh LPK Penerapan wajib adalah bila SNI diacu dalam suatu regulasi teknis. Pengawasan dilakukan oleh LPK dan otoritas pengawasan Diperlukan koordinasi yang baik antara BSN, Regulator, KAN, LPK, otoritas pengawasan dan industri untuk mempersiapkan regulasi teknis agar dapat diterapkan dengan efektif Pelaksanaan penerapan SNI yang diberlakukan wajib harus mengacu pada prinsip TBT WTO yaitu Transparan, non diskriminatif, menggunakan standar internasional, dan mendorong saling pengakuan ©bsn2007

MANDATORY REGULASI TEKNIS SNI VOLUNTARY …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Memutuskan 1. pemberlakuan wajib SNI ...….............................................. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… SNI SNI diacu dalam Regulasi Teknis VOLUNTARY SNI yang telah diacu dalam Regulasi Teknis pemenuhannya menjadi wajib (mandatory) seperti halnya Regulasi Teknis tersebut ©bsn2007

Persiapan dalam pemberlakuan wajib SNI Tujuan yang syah harus jelas dan dimengerti benar oleh semua pihak terkait Standar yang diacu harus harmonis dengan standar internasional, kecuali alasan iklim, geografis dan teknologi yang mendasar Infrastruktur teknis menjamin kelancaran pelaksanaan penerapan Adanya skim penilaian kesesuaian sesuai dengan produk yang diatur Kesesuaian dengan prinsip WTO/SPS, dan peraturan perundangan yang berlaku Sistem pengawasan yang akan diterapkan Kesiapan industri dalam negeri ©bsn2007

Terima kasih ©bsn2007