“Kajian Sosio Legal Terhadap Tanah Sisa Dari Hasil Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan” Dr. Muhammad Hero Soepeno, SH.,MH (Ketua) NIDN : Revy.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Apakah arti warga negara dan kewarganegaraan?
Advertisements

PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH
KEBIJAKAN PENYUSUNAN PERDA TANAH ULAYAT
PENCABUTAN HAK ATAS TANAH
PEROLEHAN TANAH MENURUT HUKUM TANAH NASIONAL
HAK DAN KEWAJIBAN WN Apakah arti warga negara dan kewarganegaraan?
Pertemuan ke – 2 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2015
Kelompok 7 : Gaby Ananda Reksi Merantama Yeni Mustika Sari
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
NOOR AZIZAH, pemanfaatan tanah untuk peningkatan taraf hidup dengan cara konsolidasi tanah.
HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 6 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP
Hukum adat Sebuah Pengantar
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
ALI MA'RUF, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Sertipikat Ganda dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Sertipikat Ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten.
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Memahami isi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Hukum Adat & Sistem Hukum Nasional
Resiko Korupsi dalam REDD+ Oleh: Team Expert. Kenapa Kita Bicara Korupsi dalam REDD? Hutan Dikelola Rusak Lestari Korupsi Good Governance REDD Lestari.
DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK. Pasal 1.
Oleh : Dosen Tim Agraria
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
ASPEK PENTING DALAM PENULISAN PROPOSAL KOMPETITIF
Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD
BAB 3 HAK DAN KEWAJIBAN WN
PROVINSI KEPULAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Dr
Luruhnya Hak Publik (Bangsa) di Tangan Lembaga Publik (Negara)
OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAERAH OLEH : DEDY ARFIYANTO , SE.MM
(Hakim Agung Kamar Perdata Agama)
TEORI PENAFSIRAN Oleh : H. MOESTOPO, SE, SH, MH
HAK DAN KEWAJIBAN WN Apakah arti warga negara dan kewarganegaraan?
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
Oleh : Upik Hamidah, S.H., M.H.
NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Oleh : Upik Hamidah, S.H., M.Hum.
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
Hukum Islam Dalam Kurikulum Fakultas Hukum
KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH DR. Ni’matul Huda, SH, MHum
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEMBENTUKKAN UUPA DAN PERKEMBANGAN HUKUM TANAH DI INDONESIA
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
PARADIGMA KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
UNDANG-UNDANG KETENAGA KERJAAN DI INDONESIA
HUKUM ADAT PENGAJAR : ANTON BUDIARTO, S. H. , M. H
P E N G A N T A R SONY MAULANA S. Fakultas Hukum Universitas Indonesia
P E N G A N T A R SONY MAULANA S. Fakultas Hukum Universitas Indonesia
PARADIGMA KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL
BADAN LEGISLASI 23 AGUSTUS 2017
Presented By: Lailatul Hikmah
ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI PERANGKAT LUNAK
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DAN
SEJARAH CARA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
Sejarah Unsrat Nama tokoh pahlawan nasional Dr. G.S.S.J. Ratulangi dipilih sebagai nama lembaga perguruan tinggi negeri di Provinsi Sulawesi Utara.  Dr.
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2015
JURUSAN FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI.
Tata Kelola Pemerintahan Desa
Hukum Adat & Sistem Hukum Nasional
Sosialisasi Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
STRATEGI PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN DIKTI
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
latar belakang pendidikan anak berbakat
F I S I K A Universitas Jenderal Soedirman PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN KOMPETITIF R. Wahyu Widanarto Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan.
BAB 2 WN dan KEWARGANEGARAAN
Journal Reading Analisis Perubahan Kebijakan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan Menjadi Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2016.
Workshop dan Klinik Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
MASUKAN UNTUK RUU PERTANAHAN
TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
Transcript presentasi:

“Kajian Sosio Legal Terhadap Tanah Sisa Dari Hasil Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan” Dr. Muhammad Hero Soepeno, SH.,MH (Ketua) NIDN : Revy Semuel M. Korah, SH., MH (Anggota) NIDN : Presly Prayogo, SH., MH (Anggota) NIDN : Riset Terapan Unggulan Unsrat Fakultas Hukum

PENDAHULUAN  Dalam kegiatan penilaian dan pemberian ganti kerugian terdapat salah satu pasal yang menarik mengenai “tanah sisa” Pasal 35 Undang-undang 2 Tahun 2012 yang berbunyi: “Dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena pengadaan tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya.” Pasal ini memberikan semangat baru untuk melindungi pemilik tanah dari kerugian dan menunjukkan keseriusan pemerintah mewujudkan asas keadilan,kemanusian, dan kesejahteraan.  Penyelesaian tanah sisa dengan segera memberikan dampak positif bagi pemilik tanah dan panitia pengadaan tanah. Pemilik tanah dapat langsung menerima ganti kerugiaan bidang tanahnya secara utuh sehingga tidak ada tenggang waktu ia dirugikan  Penelitian ini dilakukan untuk mendalami tentang penerapan aturan dari pengadaan tanah dan meneliti lebih lanjut dampak sosiologis pemilik tanah dari penilaian sisa tanah,kami tim peneliti mengangkat judul “Kajian Sosio Legal Terhadap Tanah Sisa Dari Hasil Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan”  Perumusan Masalah : 1. Bagaimanakah penerapan aturan terhadap sisa tanah dari pengadaan tanah untuk pembangunan 2. Bagaimanakah kajian Sosio legal terhadap penilaian sisa tanah untuk pembangunan

NOVELTY  Kebijakan tentang ganti rugi tanah memberikan semangat baru untuk melindungi pemilik tanah dari kerugian  Menunjukkan keseriusan pemerintah mewujudkan asas keadilan,kemanusian, dan kesejahteraan.

METODOLOGI PENELITIAN  Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Sosio legal yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah – kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan Sosio legal karena disamping melalui pendekatan yuridis, penelitian ini juga memerlukan data yang ada dilapangan berdasarkan pengalaman – pengalaman nyata yang kemudian dipergunakan untuk menganalisis data dan membuat kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.  Objek penelitian direncanakan berlokasi di Propinsi Sulawesi Utara (Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaangmongondow, Kota Kotamobagu, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara) yang merupakan wilayah yang banyak terjadi pengadaan tanah untuk kepentingan umum

PENCABUTAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT UNTUK KEPENTINGAN UMUM Artikel Dalam Mata Kuliah Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman 2015 HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK MENGUASAI NEGARA DI TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI Sahrina Safiuddin Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, 2016 KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT UNTUK KEPENTINGAN UMUM Jhon A Mebri Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2017 PENYELESAIAN ATAS “TANAH SISA” PADA PENGADAAN TANAH DI PROVINSI LAMPUNG Zahra Ats Tsaurah, Julius Sembiring, Rofiq Laksamana Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018 PERANAN TIM PENILAI DALAM PENGADAAN TANAH SEBAGAI SALAH SATU ACUAN PENETAPAN HARGA TANAH OLEH PEMERINTAH DAERAH SULAWESI UTARA Dr. Muhammad Hero Soepeno,SH,MH Revy S.M. Korah,SH,MH Presly Prayogo, SH,MH Universitas Sam Ratulangi Manado 2018 JURNAL INTERNASIONAL “KAJIAN SOSIO LEGAL TERHADAP TANAH SISA DARI HASIL PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN” Dr. Muhammad Hero Soepeno,SH,MH Revy S.M. Korah,SH,MH Presly Prayogo, SH,MH Universitas Sam Ratulngi Manado 2019 LANJUTAN PENELITIAN ROAD MAP

LUARAN  HKI