HARMONISASI 2018 NO PERATURAN STATUS 1

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PANGAN
Advertisements

LABEL PANGAN ROY SPARRINGA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
PERANAN DAN KEDUDUKAN DINAS KESEHATAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
Sosialisasi Pendaftaran Pangan Olahan
POLA KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) A. Zaini Bisri (Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah)
BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.
Drs. I Made Arjana Gumbara
Penyaluran Obat oleh Pedagang Besar Farmasi berdasarkan Permenkes 1148/2011 tentang PBF beserta Perubahannya (Permenkes 34/2014) Direktorat Bina Produksi.
SELAMAT DATANG PESERTA PEMBINAAN TATA NASKAH PERSURATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015.
PP No. 69 Tahun 1999 Tentang PELABELAN DAN IKLAN PANGAN
APLIKASI KETATAUSAHAAN / KEARSIPAN DINAMIS SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP.
MANAJEMEN MATERIIL Disampaikan oleh : Parsiyo, S.IP. MM.
STRUTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR BADAN LITBANG KEMENETERIAN PEKERJAAN UMUM - PERMEN PU No. 08/PRT/M/2010 Tanggal.
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
PERATURAN KEPALA BADAN POM PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
Sistem Standardisasi Nasional dan PP No
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) DAN PEDAGANG BESAR ALAT KESEHATAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
KEBIJAKAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BULELENG DI BIDANG PEMBINAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN ARSIP TAHUN 2017 Oleh: I PUTU KARIAMAN.
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Biro Hukum Sekretariat Jenderal
“OM SWASTIASTU” Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Bali.
Sistem Layanan Informasi Publik
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
PAPARAN PENGELOLAAN BMN
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
SERTIFIKASI PRODUK PANGAN SEGAR HASIL PERTANIAN
KERANGKA REGULASI RKP 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN NAWACITA
Pengelolaan Arsip IPB dengan 4 NSPK
ANALISIS KEBUTUHAN GIZI RUMAH TANGGA
Peraturan Perundang-undangan
TUGAS KEARSIPAN “ Pengertian Kearsipan dan Ruang Lingkup Kearsipan “
Disusun oleh: I Dewa Putu Leo Parlin
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BOGOR
PERMENKES NO.33 TAHUN 2012 TENTANG BAHAN TAMBAHAN PANGAN
PENETAPAN BATAS MAKSIMUM CEMARAN MIKROBA DAN KIMIA DALAM MAKANAN
TEHNIK PELAPORAN DIP OLEH : SUMARNI, S.Pd
Penggudangan Dalam Industri Modern
“OM SWASTIASTU” Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Bali.
SINGARAJA, SELASA, 18 SEPTEMBER 2019
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Audit Kearsipan Internal
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
12/01/2017 PENULISAN DAN PENEMPELAN LABEL. Label Label adalah setiap keterangan mengenai status barang, ruangan atau mesin yang berbentuk gambar, tulisan,
PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN
DI DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.
HASIL EVALUASI KELEMBAGAAN TINGKATAN TERTINGGI ORGANISASI BPOM
HARMONISASI Deregulasi /simplifikasi regulasi antara lain:
Peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis.
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
SOSIALISASI PENERAPAN SOP (STANDAR OPERATION PROCEDURE) WHAT SOP adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam.
Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)
Doden FE Untag Banyuwangi
PENERAPAN PROSES BISNIS BERSERTIFIKASI ISO 9001:2015
CAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (1)
CAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (1)
SIMPLIFIKASI & DEREGULASI
Kebijakan Penyelesaian Hibah BMN DK/TP Dan Dropping
EVALUASI DAN PENATAAN ORGANISASI
PENERAPAN PROSES BISNIS BERSERTIFIKASI ISO 9001:2015
Transcript presentasi:

HARMONISASI 2018 NO PERATURAN STATUS 1 Peraturan BPOM Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik Mencabut Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 Mencabut Peraturan Kepala BPOM Nomor 13 Tahun 2018 2 Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM Mencabut Peraturan Kepala BPOM Nomor 39 Tahun 2013 3 Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Mencabut Peraturan Kepala BPOM Nomor 4 Tahun 2016 4 Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.06.1.0256 Tahun 2008 Tentang Larangan Penambahan Vitamin K Dalam Produk Susu Mencabut Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.06.1.0256 Tahun 2008 5 Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pangan Irigasi Mencabut Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2013 6 Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat Dalam Pangan Olahan Mencabut Peraturan Kepala BPOM Nomor 23 Tahun 2017 Catatan: Regulasi terkait yang dicabut antara lain: Perka BPOM Nomor HK.00.06.1.0256 Taun 2008 ttg Larangan Penambahan Vitamin K dalam Produk Susus Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.35.02770 Tahun 2002 tentang Penambahan Jenis Prekursor; Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.35.03403 ttg Masa Transisi Penyesuaian Warna Dasar dan Tulisan pada Label Rokok Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.05.3.1.3322 Tahun 2004 tentang Tata Laksana Produk Rokok yang Beredar dan Iklan Keputusan Kepala BPOM Nomor PO.01.01.31.03660 Tahun 2002 tentang Pengaturn Khusus Penyaluran dan Penyerahan Buprenorfin. Sumber: jdih.pom.go.id

HARMONISASI 2019 NO PERATURAN STATUS 1 Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis BPOM Tahun 2015-2019 Penyesuaian dengan perubahan OTK BPOM 2 Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan BPOM Penyesuaian dengan kebutuhan organisasi 3 Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip BPOM Mencabut Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.03.11.01799 Tahun 2011 tentang Jadwal Retensi Arsip BPOM 4 Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan BPOM - 5 Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara Di Lingkungan BPOM Mencabut Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.24.12.13.6072 Tahun 2013 tentang Penerapan Pedoman Penatausahaan BMN Catatan: Regulasi terkait yang dicabut antara lain: Perka BPOM Nomor HK.00.06.1.0256 Taun 2008 ttg Larangan Penambahan Vitamin K dalam Produk Susus Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.35.02770 Tahun 2002 tentang Penambahan Jenis Prekursor; Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.35.03403 ttg Masa Transisi Penyesuaian Warna Dasar dan Tulisan pada Label Rokok Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.05.3.1.3322 Tahun 2004 tentang Tata Laksana Produk Rokok yang Beredar dan Iklan Keputusan Kepala BPOM Nomor PO.01.01.31.03660 Tahun 2002 tentang Pengaturn Khusus Penyaluran dan Penyerahan Buprenorfin. Sumber: jdih.pom.go.id

SISTEM PENGENDALIAN DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Tinjau ulang SOP Makro POM-01 Pengelolaan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Subdomain jdih.pom.go.id