SEMINAR EMPLOYEE & INDUSTRIAL RELATION IN DIGITAL ERA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Road Map PT ASABRI (Persero)
Advertisements

BURUH SEJAHTERA REALITA ATAU ANGAN-ANGAN
TM – 12 MSDM HUBUNGAN INDUSTRIAL Oleh : Drs.Ec. Mudji Kuswinarno, MSi
BAB IV PERAN PEMERINTAH DAN PENGADILAN HI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Disampaikan oleh : Sjaiful DP.  Penduduk : jiwa.  Penyebaran penduduk: Perkotaan : 56%. Pedesaan: 44% (2013)  Angkatan Kerja : 118 juta.
MEMAHAMI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DESA, BADAN MUSYAWARAH DESA SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Prof. Dr. Ngadisah, MA)
HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN
PELUANG PERBAIKAN PELAYANAN BPJS KESEHATAN
Peran BPJS dan DJSN dalam SJSN
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
BUSINESS LAW (12) HUKUM KETENAGAKERJAAN &
MSDM – Handout 13 Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial
HUBUNGAN INDUSTRIAL(IAE40067) Kuliah 1
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN
Copyright by dhoni yusra 1 P3PHK (kuliah I) Pengantar P3PHK.
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI
KEBIJAKAN DISNAKERTRAN PROVINSI SUMATARA BARAT
Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD
MODUL SEMINAR AKUNTANSI MODUL 4 AKUNTANSI DANA PENSIUN DOSEN :
PERMASALAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
IMPLEMENTASI SJSN Rapat Pakar tentang Jaminan Sosial dan Landasan Perlindungan Sosial: Belajar dari Pengalaman Regional DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL Jakarta,
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH
KACAB SURABAYA KARIMUNJAWA KACAB SURABAYA DARMO KACAB SURABAYA RUNGKUT
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
MODUL I PENDAHULUAN & KETENAGAKERJAAN Manajemen Perburuhan
Sosialisasi dan Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter
SAP-12 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
MODUL XIII UPAH HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PEMELIHARAANNYA
Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan
Pertemuan 12 Hubungan Industrial
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
SJSN.
Perlindungan Hak Berserikat dan Berorganisasi
Selamat Datang Peserta
12 MODUL MANAJEMEN PENGUPAHAN DAN PERBURUHAN FAKULTAS EKONOMI
JAMSOSTEK DAN BPJS.
Kesiapan implementasi JKN (Jaminan Kesh Nasional) dan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dilihat dari perspektif masyarakat Kelompok 1 Anggota: Aisyah.
KELOMPOK 7 NURUL HIDAYATI ( ) REVANI SASMITANING ( )
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
PENGUATAN ORGANISASI DARI SISI PERJANJIAN KERJA BERSAMA Disampaikan pada RAPAT KERJA NASIONAL DPP F SP FARKES R Oleh IWAN YANUAR.
Badan Usaha Milik Negara / Daerah.
EKONOMI KOPERASI Koperasi adalah organisasi bisnis yang mempunyai kepentingan yang sama bagi para anggotanya. Dalam melaksanakan usahanya, koperasi terletak.
Konsep Koperasi dan Pengelolaan Koperasi
Dasar Hukum SJSN & BPJS SJSN adalah suatu cara penyelenggaraan program program sosial oleh beberapa penyelengaaraan jaminan sosial. UU RI No. 40 Tahun.
JATI DIRI KOPERASI PENGERTIAN? LANDASAN,ASAS,TUJUAN KOPERASI?
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PERTEMUAN 8
Sistem Jaminan Sosial Nasional
Peraturan Perundang-undangan di Kesehatan
Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial
KETENAGAKERJAAN.
DANA PENSIUN KELOMPOK 1 : TRI HIDAYAT NURFADILLA RAHMAT REZKI SILVIA AMANDA FINOLA DITASA RYAN HIDAYAT.
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
Hubungan Industrial Pancasila
MSDM – Handout 13 Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial.
SJSN & BPJS Peluang atau Tantangan
KOMITE AKSI JAMINAN SOSIAL UNTUK RAKYAT DAN BURUH INDONESIA
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
PROGRAM PENSIUN MENJELANG
Konsep Koperasi OLEH :Deni Adriani,M.Pd
DANA PENSIUN PEKERJA: ANTARA HARAPAN & KENYATAAN
PERAN LKS BIPARTIT DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN
Memahami Tantangan Revolusi Industri 4.0 Sudut Pandang Ketenagakerjaan
Tren Pembiayaan di Indonesia: Model Bismarckian atau Beveridge?
This presentation uses a free template provided by FPPT.com IDEOLOGI DAN PRINSIP-PRINSIP PERJUANGAN SPSI Oleh ; R. ABDULLAH.
Transcript presentasi:

SEMINAR EMPLOYEE & INDUSTRIAL RELATION IN DIGITAL ERA

PELUANG & TANTANGAN SERTA IMPLIKASI DALAM BISNIS Jakarta,11 – 12 Oktober 2017 Hotel Aryaduta

Digitalisasi pada industri yaitu munculnya produk yang beragam, inovasi baru dan model bisnis yang berubah dan digitalisasi datang untuk meningkatkan produktivitas dan efesiensi ( Harmut Molzhan )

Tantangan dan Peran Serikat Pekerja Di Era Digital Peran Serikat Pekerja Dalam Meningkatkan Daya Saing Perusahaan Di Era Digital Tantangan dan Peran Serikat Pekerja Di Era Digital •Menutup ruang dalam aktivitas yang selama ini sudah berjalan •Makin sempit peluang lapangan pekerjaan • Menimbulkan pengangguran baru •Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia •Menciptakan ruang baru melalui pelatihan •Merubah pola berpikir dan bertindak

Peran Serikat Pekerja dalam Menciptakan Hubungan Industrial yang Kondusif HUBUNGAN INDUSTRIAL ADALAH SUATU SISTEM YANG TERBENTUK ANTARA PARA PELAKU DALAM PROSES PRODUKSI BARANG DAN/JASA YANG TERDIRI DARI UNSUR PENGUSAHA, PEKERJA/BURUH DAN PEMERINTAH YANG DI DASARKAN PADA NILAI-NILAI PANCASILA DAN UUD 1945

3 Peranan hubungan industrial Pemerintah : Menetapkan kebijakan Memberikan pelayanan Melaksanakan pengawasan Melakukan penindakan

Pengusaha : Menciptakan kemitraan Mengembangkan usaha Mmeperluas lapangan kerja Memberikan kesejahteraan secara terbuka Demokrasi Berkeadilan

Serikat pekerja/ serikat buruh : Menjalankan pekerjaan sesuai kewajiban Menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi Menyalurkan aspirasi secara demokrasi Mengmbangkan keterampilan Mengembangkan keahlian Memajukan perusahaan Memperjuangkan kesejahteraan

Jaminan kecelakaan kerja Jaminan kematian Jaminan hari tua Peran Serikat Pekerja dalam Implementasi jaminan Pensiun dan Kesehatan di Perusahaan Program pensiun amanat dari UU no 40 tahun 2004 dimana BPJS ketenaga kerjaan sebagai operator/ pelaksana program antara lain : Jaminan kecelakaan kerja Jaminan kematian Jaminan hari tua Jaminan pensiun

Program Kesehatan Program kesehatan amanat dari UU no 40 tahun 2004 dimana BPJS kesehatan sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan UU SJSN : Jaminan kesehatan nasional adalah program jaminan sosial yang menjamin biaya pemeliharaan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang diselenggarakan nasional secara gotong royong wajib oleh seluruh penduduk indonesia dengan membayar iuran berkala atau iuran dibayarkan oleh pemerintah kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan

Biodata Nama : Iwan Kusmawan,SH TTL : Garut, 15 Oktober 1966 Alamat : Jl.Tumenggung Wiradiredja No.103Rt.02/08 Kelurahan Cimahpar Kota Bogor Pendidikan Terakhir : S1 Hukum . Lemhanas Multikultural 2015 Pengalaman Organisasi : Ketua Umum DPP SPN Ketua Indonesia Council