STRATEGI PENGUATAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN SEBAGAI EPISENTRUM BANTUAN SOSIAL DI INDONESIA Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Hotel Sultan, Jakarta, 3 Mei 2019

EFEKTIVITAS PKH UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KEMISKINAN PERLU DIJAGA PROGRAM TUJUAN Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Meningkakan taraf pendidikan peserta PKH Meningkatkan status kesehatan dan gizi peserta PKH Bantuan tunai bersyarat yang mewajibkan pesertanya untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. PKH di desain untuk dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi, melalui: Peningkatan konsumsi dan gizi keluarga Investasi Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya anak melalui kewajiban untuk mengakses pendidikan dan kesehatan Dampak perubahan perilaku melalui P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) dalam bidang pendidikan orang tua, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan anak. Akumulasi aset dan kesempatan menabung melalui penyaluran non tunai secara terintegrasi dengan bantuan lainnya. Beberapa pengukuran efektifitas dan ketepatan sasaran PKH PKH paling efektif mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, berdasarkan manfaat yang didistribusikan (WB, 2012). PKH berdampak positif pada pendidikan, kesehatan, penurunan pekerja anak, peningkatan konsumsi, dan spillover effect (Studi Dampak Endline TNP2K, 2014). PKH memiliki ketepatan sasaran paling tinggi (WB, SAPER 2016) Perluasan PKH mendukung agenda integrasi bantuan sosial agar efektif bagi penurunan kemiskinan.

PERTUMBUHAN KONSUMSI MASYARAKAT 2016-2018 Tingkat Pertumbuhan Konsumsi/Kapita per Persentil (Growth Incidence Curve) 2016-2018 “Aspire middle income” sangat terlihat di wilayah perkotaan Bahkan pertumbuhan konsumsi penduduk sangat miskin di perkotaan berada dibawah rata-rata Nasional Konsumsi masyarakat kelas miskin (dibawah 40%) tumbuh karena dukungan Bansos PERKOTAAN Rata-rata: 0,51 Konsumsi masyarakat kelas atas di perkotaan tumbuh negatif, diduga karena meningkatnya tabungan Konsumsi masyarakat kelas menengah diperkotaan tumbuh sangat rendah dibawah rata-rata Nasional Pertumbuhan konsumsi penduduk miskin dan rentan perdesaan masih di bawah rata-rata PERDESAAN Rata-rata: 3,61 Sumber: Susenas Maret 2016-2018, diolah Bappenas

KARAKTERISTIK KELOMPOK MISKIN RENTAN Status Pekerjaan Utama Kepemilikan Tabungan 25,6% 25,6 persen RT miskin dan rentan yang memiliki akses layanan keuangan Hanya 28,1% Rumah Tangga yang mengakses dan memiliki asset produktif Sumber: Susenas Maret 2018, diolah Bappenas

KERANGKA KEBIJAKAN PENURUNAN KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF KEBIJAKAN MAKRO Menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, penciptaan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, regulasi perdagangan, meningkatkan produktifitas sektor pertanian, dan pengembangan infrastruktur di wilayah tertinggal, KEBIJAKAN MIKRO Bantuan pangan (Rastra) & Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bantuan Tunai Bersyarat (PKH) PBI JKN, PIP-KIP Bantuansosial lainnya (gas/elpiji, listrik) Peningkatan akses permodalan Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha Pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH MENURUNKAN BEBAN PENGELUARAN MENINGKATKAN PENDAPATAN Peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran Ditujukan untuk masyarakat sangat miskin dan miskin Ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan

PP 1 Perlindungan Sosial STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN RKP 2020 PP 1 Perlindungan Sosial KP1. Sistem Jaminan Sosial Nasional KP2. Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran KP3. Perlindungan Sosial Adaptif KP4. Kesejahteraan Sosial Peningkatan KIA dan Kespro Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Penguatan Pengendalian Penyakit Penguatan Germas KP5. Peningkatan yankes dan POM Peningkatan Kualitas Pengajaran dan pembelajaran Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan KP4. Penjaminan Mutu pendidikan KP5. Peningkatan Tata Kelola Pembangunan Pendidikan Percepatan cakupan administrasi kependudukan Integrasi sistem administrasi kependudukan Pendampingan dan Layanan Terpadu Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kerjasama Industri Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas KP3. Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi KP4. Prestasi Olahraga Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak KP2. Perlindungan dan Pemberdayaan perempuan KP3. Kualitas pemuda PP 2. Akses Pelayanan Kesehatan PP 3. Pemerataan Pendidikan PP 4. Tata Kelola Kependudukan dan Layanan Dasar PP 5. Produktivitas dan Daya Saing PP 6. Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda PP 7 Penanggulangan Kemiskinan KP1. Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga KP2. Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial KP3. Pengelolaan Dana Bergulir Ultra Mikro KP4. Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 6

KOMPONEN UTAMA PENDEKATAN/MODEL GRADUASI Kemiskinan Kronis Penghidupan yang Berkelanjutan PENDAMPING (COACHING) TRANSFER ASET Melalui a.l. KUBE, PNPM, KUR, dsb PELATIHAN KETRAMPILAN Melalui FDS dan berbagai ketrampilan lain TABUNGAN (mulai dibangun budaya menabung untuk inklusi keuangan selanjutnya) BANTUAN KONSUMSI/PENDAPATAN ANALISIS PASAR TARGETING Mulai Bulan ke-6 Bulan ke-12 Bulan ke-24 Bulan ke-36 Sumber: Graduation model, CGAP

BASIS DATA TERPADU UNTUK KETEPATAN SASARAN PROGRAM Jumlah Rumah Tangga (RT) 27.308.510 Jumlah Keluarga (KK) 31.430.304 Jumlah Penduduk (Jiwa) 99.359.312 BDT BERBASIS KELUARGA 9,66% 38% 40% Miskin 25% Hampir Miskin/Rentan 21% Exclusion Error PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) (96,8 juta jiwa/37.756.538 RT) PENERIMA KPS/KKS, RASTRA, BPNT (15,6 juta jiwa) PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) MELALUI KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (10 juta jiwa) GARIS KEMISKINAN (MARET 2018) (25,67 juta jiwa) Inclusion Error BASIS DATA TERPADU *) BDT BERBASIS NONKELUARGA Individu (Jiwa) 509.041 Keterangan: *) Berdasarkan Kepmensos Nomor 8/HUK/2019 tentang Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu – Januari 2019

P2K2 SEBAGAI UPAYA UNTUK PERCEPATAN PERUBAHAN PERILAKU POSITIF DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Modul Kesehatan dan Gizi Modul Pengelolaan Keuangan dan Merencanakan Usaha Pemahaman mengenai kesehatan ibu hamil, balita, dan anak, kecukupan gizi ibu hamil, gaya hidup bersih, dan kesakitan pada anak (3 modul) Melatih ibu untuk cermat mengelola keuangan, meminjam dan menabung, serta memulai usaha (3 modul) Modul Pengasuhan dan Pendidikan Anak Modul Disabilitas dan Modul Lanjut Usia Mencakup pembelajaran mengenai pelayanan kepada penyandang disabilitas berat dan peningkatan kesejahteraan lanjut usia (2 modul) Pentingnya pendidikan sejak usia dini dan cara membantu anak sukses di sekolah (4 modul) Modul Perlindungan Anak Pemahaman kepada keluarga mengenai pencegahan kekerasan, penelantaran dan ekspolitasi terhadap anak (2 modul)

DAMPAK PKH TERHADAP PENINGKATAN KONSUMSI Keterangan Microsave, 2019 TNP2K Endline Study 2014 World Bank Midline Study 2010 Total Konsumsi Konsumsi penerima PKH 3.8% lebih tinggi dibanding non-PKH Total konsumsi PKH meningkat rata-rata 4,8% Total konsumsi PKH meningkat +/- Rp.19.000/ kapita/ bulan Konsumsi Non Makanan Konsumsi non-makanan penerima PKH 11% lebih tinggi dibanding non-PKH Konsumsi non-makanan penerima PKH 12% lebih tinggi dibanding non-PKH meningkat Konsumsi Makanan Konsumsi protein PKH 7% lebih tinggi disbanding non-PKH Konsumsi Pendidikan Konsumsi pendidikan dan kesehatan penerima PKH lebih kecil dibanding non-PKH (tidak signifikan) Konsumsi pendidikan PKH 15% lebih tinggi dibanding non-PKH tidak meningkat Konsumsi Kesehatan Konsumsi kesehatan PKH lebih rendah disbanding non-PKH (tidak signifikan) Berbagai hasil studi menunjukan adanya peningkatan total konsumsi penerima PKH. Namun, nilai ini lebih rendah dibanding negara lain seperti Paraguay (9%) dan Nicaragua (18%). Sebagian besar penerima PKH merupakan peserta PBI-JKN dengan manfaat in-kind (layanan kesehatan), yang mungkin menjelaskan hasil yang tidak signifikan pada dampak konsumsi kesehatan. Perubahan skema manfaat PKH menjadi flat (2016-2018) menyebabkan nilai bantuan yang diterima lebih rendah, mungkin dapat menjelaskan dampak peningkatan konsumsi yang tidak begitu besar, termasuk nilai yang tidak signifikan pada dampak kesehatan dan pendidikan.

DAMPAK PKH BIDANG KESEHATAN Keterangan Microsave, 2019 TNP2K Endline Study 2014 World Bank Midlline Study 2010 Proses Persalinan No significant result Peningkatan probabilitas persalinan dibantu tenaga medis dan dilakukan di faskes. Dampak endline lebih besar dibanding midline. Ante and Post-Natal visit Ante Natal: No significant result Post Natal: Penerima PKH 7,4% lebih sering mengunjungi faskes dibanding non-PKH No significant result perbedaan kunjungan kesehatan penerima dan non penerima PKH Kunjungan kesehatan PKH lebih besar dibanding Non-PKH. Ante Natal: meningkat 13% Post Natal: meningkat 7% Pemantauan Kesehatan Bayi Penerima PKH 20,9% lebih sering melakukan pemeriksaan perkembangan anak dibanding non-PKH meningkat 15-22% Imunisasi dan Vaksinasi n/a Balita yang menyelesaikan imunisasi meningkat 5% Balita PKH memiliki peluang 3% lebih besar dibanding non PKH untuk menyelesaikan vaksinasi Hasil studi microsave konsisten dengan studi midline dimana penerima PKH melakukan kunjungan kesehatan lebih besar dibanding non penerima PKH. Perlu analisa lebih lanjut atas dampak persalinan PKH tidak signifikan. Salah satunya perluasan PKH mencapai 10 Juta Keluarga telah menyentuh hampir 20% penduduk termiskin. Selain itu, data SDKI (2017) juga menunjukan 9 dari 90% persalinan telah dibantu tenaga kesehatan

DAMPAK PKH BIDANG PENDIDIKAN Keterangan Microsave, 2019 TNP2K Endline Study 2014 World Bank Midlline Study 2010 Enrollment rate n/a 7-15 tahun: 4% SD: 1,8% SMP: 9% No significant result, namun PKH meningkatkan jumlah jam belajar Participation rate SD: 1,3% SMP: 0,8% Drop-Out Rate No significant result Academic/ Extra-Curricular Achievement Anak dari penerima PKH memiliki peluang 2.2% lebih besar untuk memiliki capaian pendidikan yg lebih baik dibanding anak dari non-PKH PKH lebih efektif untuk meningkatkan enrollment rate SMP, karena partisipasi SD di Indonesia terbilang sudah cukup baik. Studi sebelumnya belum menganalisis dampak PKH terhadap outcome kognitif bidang pendidikan. Contoh di Malawi, CCT memberikan dampak yang signifikan pada bidang learning dan cognitive. Dibandingkan UCT, dampak pada CCT masih bertahan setelah program bantuan selesai dilaksanakan (Baird et al, 2016)

MENGAPA DAMPAK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN PKH DINILAI BELUM OPTIMAL? “CCT di Indonesia (PKH) selama 2007-2014 menunjukan dampak positif pada beberapa outcomes kesejahteraan, tetapi masih terdapat beberapa outcomes yang belum signifikan” (TNP2K, 2014) Masih lemahnya kualitas pelaksanaan program menyebabkan dampak PKH belum optimal....... Kinerja verifikasi program PKH masih rendah: PKH memberikan dampak pada peningkatan kehadiran anak sekolah di SD (1,3%) dan SMP (0,3%), tetapi nilainya lebih rendah dibandingkan dampak yang sama pada CCT di negara lain (Filipina-3,8% (primary school) dan 5% (secondary school) dan Paraguay-5%). Terdapat 103 Kab/Kota yang tidak terverifikasi untuk keseluruhan komponen. 31 diantaranya di Papua dan Papua Barat. PKH memberikan dampak pada peningkatan proporsi ibu yang memeriksakan kehamilan di faskes (7,1%), tetapi nilainya masih lebih rendah dibanding dampak yang sama di Filipina (8%). PKH meningkatkan pengeluaran keluarga peserta PKH (4,8%), tetapi nilainya masih lebih rendah dibanding negara lain (Paraguay-9%, Nicaragua-18%, Colombia-15%, Mexico-14,5%) Catatan: persen komitmen dihitung dari total ART yang terverifikasi Sumber: Kementerian Sosial, 2017 Penyebab: pencatatan MIS oleh pendamping dan operator belum optimal dan pendampingan belum efektif

Proporsi Rumah Tangga Perokok Proporsi RT Perokok Penerima Bantuan PKH PERSENTASE RUMAH TANGGA PEROKOK 40% TERENDAH RATA-RATA SEBESAR 67 PERSEN, PROPORSI PKH CUKUP TINGGI Proporsi Rumah Tangga Perokok Proporsi RT Perokok Penerima Bantuan PKH Pola konsumsi menunjukkan tingkat perokok meningkat pada desil 1-7, kemudian menurun pada desil 8-10. Rumah tangga perokok yang menerima bantuan PKH masih di atas 70 persen di setiap desil. Penerima PKH minimal mendapatkan bantuan Rp. 2.950.000/Tahun/KPM  peningkatan bantuan dapat tidak efektif pada rumah tangga perokok. Sumber: Susenas 2018 (BPS), diolah

ROKOK PADA KELUARGA PENERIMA BANSOS MEROKOK BANTUAN SOSIAL Beberapa pemikiran perbaikan Preventif: Prasyarat eligibilitas Penandatanganan perjanjian penerima bansos. Sosialisasi dan pendampingan (PKH-FDS, Guru-PIP, TKSK - BPNT) Monitoring (spot check/cotinine test di sekolah dan puskesmas) NUTRISI Ditunjukkan dengan konsumsi kalori, protein, lemak, dan karbohidrat yang lebih rendah PENDIDIKAN Ditunjukkan dengan anak dengan capaian pendidikan yang lebih rendah; putus sekolah yang lebih tinggi Kuratif: Mengikuti program berhenti merokok Sanksi (temporary/fix) dan insentif (fasilitasi sebagai inspirator, dsb) KESEHATAN ANAK Ditunjukkan dengan jangka waktu sakit yang lebih lama Sumber: PKJS UI, Januari 2019

PENTINGNYA KONDISIONALITAS UNTUK EFEKTIVITAS PROGRAM: CONTOH DI BEBERAPA NEGARA Pemantauan kepatuhan kondisionalitas/persyaratan memiliki dampak terhadap school enrollment yang lebih besar dan signifikan dibanding UCT (Baird et al, 2013). Persyaratan yang lebih kuat (school achievement dibandingkan school attendance) memberikan dampak yang lebih besar (Saavedra and Gracia, 2012); KETERANGAN MEXICO – Prospera BRAZIL - Bolsa Familia CHILE - Solidario TAHUN MULAI 1997 2003 2002 KONDISIONALITAS Sanksi berupa penghentian bantuan bagi yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan Monitoring dilaksanakan oleh Pemda. Bagi beneficiaries yang tidak mematuhi kewajiban diberikan peringatan sebelum diberhentikan Penerima manfaat diminta menyetujui persyaratan program, tidak ada pemotongan manfaat jika tidak dipenuhi EMPLOYMENT SUPPORT Dukungan start-up business , pelatihan kerja, dan akses kredit (2003) Komplementaritas program ketenagakerjaan dalam CCT program (2004) investasi pada dukungan ketenagakerjaan dan mendorong penerima manfaat untuk tidak bergantung secara ekonomi BENEFITS Bantuan tetap nutrisi Bantuan pendidikan dan tambahan bantuan kesehatan bagi anak sekolah Bantuan Tetap Bantuan pendidikan dan kesehatan berdasarkan komponen Diperluas mencakup bantuan conditional (per individu) dan unconditional (per keluarga) pada tahun 2012. Sumber: Takahashi (2017), Cechini (2012), Perez et al (2012), Langou (2016)

PKH AKSES: TANTANGAN YANG HARUS DIJAWAB UNTUK MEMASTIKAN KUNJUNGAN KPM PKH KE FASKES DAN FASDIK Di Provinsi Papua masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan layanan pendidikan dengan cakupan layanannya terutama tingkat SMP dan SMA. Presentase putus sekolah Papua dan Papua Barat dibandingkan nasional Angka kematian bayi di Papua dan Papua Barat jauh lebih tinggi dibanding angka nasional (2012) Cakupan pertolongan persalinan dan tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat masih jauh dari rata-rata nasional (2012)

PENUTUP – BEBERAPA SKENARIO PERBAIKAN PKH Tingkat Kemiskinan (%) Gini Rasio Kondisi Existing (Maret 2018) 9.82 0.389 Kondisi tanpa PKH 10.34 0.392 PKH 10 Juta (Perfect Targeting) 5.59 0.377 PKH 15.6 Juta (Perfect Targeting) 0.372 Dengan Targeting accuracy 70% (anak diluar sekolah tidak dihitung) PKH 10 Juta 7.01 0.381 PKH 15.6 Juta 0.378 Dengan targeting accuracy 70% dan compliance rate 80% 7.861 0.384 0.382 Sumber: Perhitungan Bappenas, Susenas Mar 2018