Manajemen Kespro (Kebijakan & Sosialisasi) Kesehatan Reproduksi Kelompok II.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SEKILAS TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Advertisements

KETERPADUAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL DENGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Oleh: Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA Kepala.
Oleh : Kabid Pemberdayaan Perempuan
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
Enny Zuliatie Die-J YPI (Drop in Center Cijantung Yayasan Pelita Ilmu)
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Desa/Kelurahan Tangguh
Jl. Salemba Raya No. 28 Tlp Jakarta
Oleh : RISNIA APRILIANTI
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dan posyandu remaja
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KONSEP PROMOSI KESEHATAN
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK
Focal Point Produk Hukum
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL
Advokasi dalam Upaya Promkes
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
KELUARGA BERENCANA Inya Winyo Lia Laurensia
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
ELIMINASI MALARIA DI BANYUMAS 2015
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENDEKATAN HIV DAN AID’S
Dasar Kesehatan Reproduksi
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 2010
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
Arahan Deputi Pelatihan dan Pengembangan pada kegiatan
PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI
TEMU REGIONAL II KETAHANAN KELUARGA
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Dasar Kesehatan Reproduksi
KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI
Mekanisme kerja KPPPA dan pola untuk menyusun disain program
TEMU KOORDINASI NASIONAL KLA TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011
PUHA Konsep dan Pengertian
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Dr. Jum’atil Fajar, MHlthSc
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
PEMANFAATAN DATA SURVEI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENDEKATAN HIV DAN AID’S
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
LOGO K3 PERKANTORAN Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan PERMENKES NO 48 TAHUN 2016.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Evaluasi dan Rencana Kerja
Balikpapan, 01 Nopember 2018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
STUNTING.
DESA / KEL. TANGGUH BENCANA ( DESTANA )
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR72TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga
Upaya akselerasi pencapaiaN SDGs. SDGs ( Sustainable Development Goals ) sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan.
KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI Oleh Susianti Asry, S.ST.,M.Keb.
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Transcript presentasi:

Manajemen Kespro (Kebijakan & Sosialisasi) Kesehatan Reproduksi Kelompok II

Rahmatul Fajria Neli Susanti Adelia Putri Suci Ana Sari Olla Nuari Puji Purnama Sari Zakiyatur Rahmi Ema Lista Yenti

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI A. KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI KESPRO  Kebijakan Umum Kesehatan Reproduksi Menempatkan upaya reproduksi menjadi salah satu prioritas Pembangunan Nasional Melaksanakan percepatan upaya kesehatan reproduksi dan pemenuhan hak reproduksi ke seluruh Indonesia Melaksanakan upaya kesehatan reproduksi secara holistik dan terpadu melalui pendekatan siklus hidup Menggunakan pendekatan keadilan dan kesetaraan gender di semua upaya kesehatan reproduksi Menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi berkualitas bagi keluarga miskin

Strategi Umum Menempatkan dan memfungsikan Komisi Kesehatan Reprosuksi (KKR) pada tingkat Menteri Koordinator serta membentuk KKR di provinsi dan kabupaten/kota. Mengupayakan terbitnya peraturan perundangan di bidang kesehatan reproduksi Meningkatkan advokasi, sosialisasi, dan komitmen politis di semua tingkat. Mengupayakan kecukupan anggaran/dana pelaksanaan kesehatan reproduksi Masing-masing penanggungjawab komponen mengembangkan upaya kesehatan reproduksi sesuai ruang lingkupnya dengan menjalin kemitraan dengan sektor terkait, organisasi profesi dan LSM.

Strategi Umum Masing-masing komponen membuat rencana aksi mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan Mengembangkan upaya kesehatan reproduksi yang sesuai dengan masalah spesifik daerah dan kebutuhan setempat, dengan memanfaatkan proses desentralisasi. Memobilisasi sumber daya nasional dan internasioanl baik pemerintah dan non pemerintah Menyediakan pembiayaan pelayanan KR melalui skema Jaminan Sosial Nasional Melakukan penelitian untuk pengembangan upaya KR Menerapkan Pengurus-utama Gender dalam bidang KR Melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk kemajuan upaya KR.

Kebijakan dan Strategi Komponen Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak Kebijakan Keluarga Berencana Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan IMS termasuk HIV/AIDS Kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja Kebijakan Kesehatan Reproduksi Usia Lanjut Kebijakan Pemberdayaan Perempuan

TARGET YANG AKAN DICAPAI Kesehatan Ibu dan Anak. Keluarga Berencana Pencegahan dan Penanggulangan IMS Kesehatan Reproduksi Remaja. Kesehatan Reproduksi Usia Lanjut.

Kegiatan Pendukung  Masalah sosial yang berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi adalah PemberdayaanPerempuan  Advokasi, sosialisasi dan mobilisasi sosial.  Koordinasi lintas sektor.  Pemberdayaan masyarakat.  Logistik.  Peningkatan keterampilan petugas.  Penelitian dan Pengembangan

TERIMA KASIH