PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Disajikan pada acara Sosialisasi IPSAP dan Buletin Teknis SAP
Advertisements

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
1 MODUL PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS
PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
1 MODUL PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
Laporan Arus Kas Oleh : Muhammad Zainal Abidin SE, Ak, MM.
PSAP NO. 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN
1 MODUL PSAP NO. 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL
PSAK No.2 (revisi 2009) LAPORAN ARUS KAS
PSAP 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
1 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1 MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS
PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS
PSAP NO. 06 AKUNTANSI INVESTASI
PSAP NO 06 AKUNTANSI INVESTASI
AKUNTANSI INVESTASI (Aplikasi pada SAPD PPKD)
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAK 2 – LAPORAN ARUS KAS IAS 7 - Statement of Cash Flows
Akuntansi Keuangan Menengah 1
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
PSAK 2 – LAPORAN ARUS KAS IAS 7 - Statement of Cash Flows
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL A. B. Triharta
PSAK 2 – LAPORAN ARUS KAS IAS 7 - Statement of Cash Flows
PSAP NO. 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN
PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PSAK 2 – LAPORAN ARUS KAS IAS 7 - Statement of Cash Flows
PSAK 2 – LAPORAN ARUS KAS IAS 7 - Statement of Cash Flows
PSAK 2 – LAPORAN ARUS KAS IAS 7 - Statement of Cash Flows
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Transaksi Dalam Mata Uang Asing
PSAK 2 – LAPORAN ARUS KAS IAS 7 - Statement of Cash Flows
Laporan Arus Kas Oleh : Muhammad Zainal Abidin SE, Ak, MM.
Laporan Arus Kas Oleh : Muhammad Zainal Abidin SE, Ak, MM.
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PSAK 2 – LAPORAN ARUS KAS KETUA : JAMALUDIN ANGGOTA :
Disusun Oleh: Lyta Indriyani ( ) Ellysa Wahyu Putri W. ( )
Laporan arus kas Disusun oleh : NASIRIN.
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Pernyataan 01
LAPORAN ARUS KAS (PSAK-2 DAN ETAP) DAN CONTOH PENERAPANNYA
Akuntansi Sektor Publik
Matkul: AKPD Pertemuan 10: SAP (PP No 7 Tahun 2010)
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
AKUNTANSI KEUANGAN MADYA 1
PSAK 2 Laporan Arus Kas.
STANDAR AKUTANSI PEMERINTAHAN
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Peran Akuntan dalam Sustainability Development
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
Penyajian Laporan Keuangan BLU PSAP 13
PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Transcript presentasi:

PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS

TUJUAN PELAPORAN ARUS KAS Memberikan informasi : sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara selama suatu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. lampiran I PP No.71 Tahun 2010

RUANG LINGKUP Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas sesuai dengan standar ini untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok lampiran I PP No.71 Tahun 2010

KAS DAN SETARA KAS Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas Suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam LAK yang jumlahnya sama dengan pos terkait di neraca lampiran I PP No.71 Tahun 2010

ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum lampiran I PP No.71 Tahun 2010

UNSUR PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS PENYAJIAN LAK UNSUR PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS PENJELASAN 1. Aktivitas operasi Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yad tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar lampiran I PP No.71 Tahun 2010

UNSUR PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS PENYAJIAN LAK UNSUR PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS PENJELASAN 2. Aktivitas Investasi Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yad. lampiran I PP No.71 Tahun 2010

UNSUR PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS PENYAJIAN LAK UNSUR PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS PENJELASAN 3. Aktivitas Pendanaan Aktivitas pendanaan adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangja panjang 4. Aktivitas transitoris Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. lampiran I PP No.71 Tahun 2010

PELAPORAN ARUS KAS Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara: Metode langsung Metode tidak langsung Entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi lampiran I PP No.71 Tahun 2010

ARUS KAS MATA UANG ASING Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas lampiran I PP No.71 Tahun 2010

TRANSAKSI BUKAN KAS Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam LAK. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalan CaLK Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi LAK adalah perolehan aset dengan pertukaran atau hibah. lampiran I PP No.71 Tahun 2010

PENGUNGKAPAN Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldi kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam CaLK Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu lampiran I PP No.71 Tahun 2010

Ilustrasi Laporan Arus Kas Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

Ilustrasi Laporan Arus Kas Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

TERIMA KASIH Komite Standar KSAP TERIMA KASIH Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lt. 2, Kementerian Keuangan Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Telepon/Fax (021) 352 4551, website : www.ksap.org Email: webmaster@ksap.org