PENGUATAN INOVASI KELEMBAGAAN DALAM DISEMINASI PERBENIHAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kerangka Kerja Kompetensi TIK untuk Guru
Advertisements

HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL Setda Propinsi Jawa Tengah
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK KELOMPOK 4: PENGEMBANGAN METODOLOGI.
PENUMBUHAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POKTAN DAN GAPOKTAN
Oleh: Prof. Urip Santoso. Dasar Hukum Pembentukkan DRD Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penetapan.
GRAND DESIGN KONSORSIUM ANGGREK INDONESIA
MENGAPA TELEVISI KOMUNITAS DIBUTUHKAN? Imam Prakoso COMBINE Resource Institution Desember, 2007 Imam Prakoso COMBINE Resource Institution Desember, 2007.
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
7. KELEMBAGAAN EKONOMI PERTANIAN DI INDONESIA
PEMBANGUNAN INOVASI INKLUSIF
KULIAH 2 ENERGI DAN ELEKTRIFIKASI PERTANIAN
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEMINAR INTERNASIONAL TEMU ILMIAH NASIONAL XV FOSSEI
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
SISTEM AGRIBISNIS Usaha agribisnis mempunyai kecenderungan untuk dikembangkan menjadi suatu usaha yang berorientasi bisnis atau keuntungan yang dapat.
ERP (Enterprise Resource Planning)
MEMBANGUN UMKM yang UNGGUL dengan ‘e-Commerce”
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
SALURAN PEMASARAN DAN MANAJEMEN RANTAI PASOKAN
DEP. EKONOMI SUMBERDAYA & LINGKUNGAN
Materi Batasan umum Manajemen Kesehatan Manajemen Mutu Pelayanan
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
SHIP PARTNER.
PEREKONOMIAN INDONESIA
MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI
PERKEBUNAN DAN MASALAHNYA
`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
TEKNOLOGI DALAM AGRIBISNIS
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
STRUKTUR PASAR: PASAR MONOPOLI
CAPACITY BUILDING MARTINA P. DIAH, S.AP, M.AP.
Pertemuan X KEMITRAAN USAHA.
Implementasi Pemahaman Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah: STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING DI ERA MASYARAT EKONOMI ASEAN (MEA) Oleh : Dr. Kurniyati.
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
Selamat Datang Di Tahap Ke 3
INOVASI DALAM PENYULUHAN
`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUAP-2010
KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA
Materi Penyuluhan Pertanian Oleh : Agustina Bidarti, SP. , M
KEMENTERIAN PERTANIAN
SOSIALISASI DEWAN RISET DAERAH BENGKULU
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI
1 Oleh : Prof. Dr. Ir. Tien R. Muchtadi, MS. Disampaikan pada : Program Pasca Sarjana Managemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (MB IPB) 12 Agustus.
EVALUASI STRATEGI DAN KINERJA.
PROSPEK PENGEMBANGAN INOVASI PERTANIAN BIOINDUSTRI
Kiat Membangun dan Mengembangkan LKM AGRIBISNIS PERDESAAN
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Monitoring And Evaluation Communities and Education Program in Aceh CEPA - Phase 2 Presented by Irwansya Yahya.
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
Pokok-Pokok Pikiran Penguatan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah Oleh: Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah M. Chamim Irfani Disampaikan dalam Forum Perangkat.
Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN KEGIATAN TA
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian KEMENTERIAN PERTANIAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
2 FAKTA Tingkat kemiskinan petani meningkat Perubahan kbj PP di era 1990 an Kinerja Peny. Pert.Menurun Penumbuhkembangan Kel.Tani/ Gapoktan blm sesuai.
Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA Kepala Balai Besar Pengkajian
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
Transcript presentasi:

PENGUATAN INOVASI KELEMBAGAAN DALAM DISEMINASI PERBENIHAN RUBIYO Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Email: rubiyo63@gmail.com./ rubiyo_rb@yahoo.co.id HP/WA: 08124694724 Kepri 15 Maret 2019

ISI PAPARAN Latar Belakang Konsep Kelembagaan Perbenihan Dimensi Kelembagaan Perbenihan Peran Kelembagaan Perbenihan Penguatan Kelembagaan Penutup

Apakah itu inovasi kelembagaan? LATAR BELAKANG Diseminasi perbenihan  determinan produksi PANGAN, hortikultura maupun perkebunan Percepatan diseminasi  andil inovasi kelembagaan Apakah itu inovasi kelembagaan? Bagaimanakah dukungan Inovasi Kelembagaan dalam mempercepat Diseminasi Perbenihan ?

KONSEP KELEMBAGAAN PERBENIHAN Sekumpulan jaringan dari relasi sosial yang melibatkan orang-orang tertentu, memiliki tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur.

KELEMBAGAAN? Aturan Main /Rule of the game/Culture/ Soft ware Organisasi/struktur/Wadah kegiatan/ Hardware

DIMENSI KELEMBAGAAN MAKRO Permentan MESSO Perda MIKRO Kel.tani

KRITERIA KELEMBAGAAN FORMAL Pembeda INFORMAL UU, Perpres, Permen, Perda, Kepmen, SK, dan sejenisnya Eksistensi Kesepakatan anggota komunitas Terumuskan dengan baik Struktur Feksibel Tertuang dalam peraturan: Kepmen, Permen, SK, dll Kultur Awig-awig, komitment Melekat dengan struktur Otoritas Apresiasi Pembuat Peraturan Akuntabilitas Kepada Anggota Komunitas Promosi, kenaikan pangkat, jabatan, tunjangan kinerja, dsj Reward Apesiasi Mutasi, teguran berjenjang Pemberhentian, dsj. Punishment Sangsi Sosial

INOVASI KELEMBAGAAN ? Rekayasa atau rancang bangun kelembagaan yang bertujuan mendukung pengembangan  penerapan iptek kedalam proses produksi berkelanjutan

INOVASI KELEMBAGAAN ? Kelompok tani Gapoktan Asosiasi Korporasi

KOMPONEN KELEMBAGAAN Batas kewenangan: otoritas penguasaan sumberdaya Hak kepemilikan: merefleksikan pemilikan sumberdaya Aturan representasi: pengaturan ke terwakilan pengambilan keputusan

PRINSIP-PRINSIP KELEMBAGAAN Kebutuhan: sesuai dengan kebutuhan Efektif: mampu mencapai tujuan Efisien: pilih yang murah, mudah, sederhana Fleksibel: sesuai dengan eksistensi SD yag tersedia Manfaat: dapat memberikan manfaat yg besar Pemerataan: pembagian benefit secara merata dan proporsional Keberlanjutan: ada jaminan berlanjut.

Peran Kelembagaan Dalam Industri Perbenihan Tahap praindustri produksi benih lokal  oleh petani, Tahap emergensi benih unggul mulai diproduksi oleh pemerintah dan mulai diadopsi petani, Tahap ekspansi benih unggul mulai diproduksi oleh penangkar swasta dan adopsinya semakin meluas, dan Tahap konsolidasi benih unggul menjadi barang komersial dan diadopsi oleh sebagian besar petani.

Dukungan Kelembagaan dalam Diseminasi Perbenihan Mengorganisasikan sumber-sumber interdependensi antar partisipan Mendorong tingkat efisiensi dan efektivitas rantai pasok dan rantai nilai perbenihan Menciptakan pemerataan, dan Mendukung keberlanjutan perbenihan

Rantai pasok: Rantai nilai: sistem organisasi orang, teknologi, aktifitas, informasi, dan sumber daya yang terlibat di dalam proses penyampaian produk/jasa perbenihan dari pemasok ke konsumen. Rantai nilai: kombinasi serangkaian aktifitas perbenihan yang bertujuan untuk memberikan “nilai” bagi konsumen.

PENGUATAN KELEMBAGAAN Re-orientasi dan re-aktualisasi kegiatan Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku dalam hierarkhi kelembagaan Menjadikan kelembagaan sebagai subyek kegiatan perbenihan Mendorong kemandirian Menginisiasi peran dan dukungan PEMDA Sentuhan permodalan

INDIKATOR Terjadi perpendekan waktu adopsi Perluasan/perbanyakan adopter perbenihan dalam waktu tertentu, dan Kombinasi perpendekan waktu dan perbanyakan adopter.

PENUTUP Dukungan kelembagaan adalah suatu keniscayaan. Mempercepat diseminasi perbenihan  mengoptimalkan peran masing-masing stakeholder yang menjadi simpul perbenihan. Logistik benih dan teruji keunggulannya merupakan faktor determinan

Terima kasih