Kebijakan Fiskal dalam Hutang Pemerintah dan Pengaruhnya Bagi Perekonomian Negara Nama : Zuda Karimatur Rohmah NIM :

APBN sebagai Salah Satu Wujud Kebijakan Fiskal RAPBN mengusung tema: “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkualitas, dan Berkelanjutan melalui Pelaksanaan Kebijakan Fiskal yang Sehat dan Efektif” Adapun arah kebijakan belanja negara tersebut diharapkan mampu menstimulasi perekonomian dengan tetap mengendalikan defisit dalam batas aman, mengendalikan keseimbangan primer (primary balance) sekaligus menjaga kesinambungan fiskal.

Defisit Anggaran Pemerintah menggunakan kebijakan defisit anggaran dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui pemberian stimulus fiskal secara terukur dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Untuk membiayai defisit APBN pemerintah memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan baik utang maupun non utang.

Kebijakan pembiayaan APBN diantaranya adalah: 1. Mengupayakan rasio utang dalam batas aman 2. Memanfaatkan SAL sebagai fiscal buffer untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis khususnya pada pasar SBN; 3. Memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif dan mempertahankan kebijakan negative net flow 4. Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui penerbitan sukuk yang berbasi proyek 5. Dan Mengalokasikan dana investasi pemerintah dalam rangka pemberian PMN kepada BUM/lembaga untuk percepatan pembangunan infrastruktur, penjaminan KUR, dan peningkatan kapasitas usaha BUMN/lembaga.

UTANG PEMERINTAH (NEGARA) - Utang merupakan bagian integral dari kebijakan fiskal (APBN) dalam kerangka kebijakan pengelolaan ekonomi dan merupakan konsekuensi dari postur APBN yang mengalami defisit anggaran. - Utang negara merupakan salah satu sumber yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, terutama merupakan konsekuensi dari postur APBN (yang mengalami defisit), dimana pendapatan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara - Utang pada dasarnya adalah salah satu alternatif yang dilakukan karena berbagai alasan yang rasional. Dalam alasan-alasan yang rasional itu ada muatan urgensi dan ada pula muatan ekspansi. Muatan urgensi tersebut maksudnya adalah utang mungkin dipilih sebagai sumber pembiayaan karena drajat urgensi kebutuhan yang membutuhkan penyelesaian segera. Sedangkan muatan ekspansi berarti utang dianggap sebagai alternatif pembiayaan yang melalui berbagai perhitungan teknis dan ekonomis dianggap dapat memberikan keuntungan.

Jenis – Jenis Utang Pinjaman yang terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri: Pinjaman luar negeri: World Bank, Asian Developnment Bank dan kreditor bilateral, serta kreditor ekspor. Pinjaman program: untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemulihan Policy Matrix dibidang kegiatan untuk mencapai MDGs, pemberdayaan masyarakat, kebijakan terkait perubahan iklim dan infrastruktur. Pinjaman proyek: untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek pengentasan kemiskinan (PNPM). Pinjaman dalam negeri Surat Berharga Negara: SUN, SUKUK

 Undang-Undang (UU) 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memperbolehkan adanya defisit anggaran, tapi dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Utang menjadi solusi utama dalam membiayai defisit anggaran.  UU 17/2003 membatasi jumlah utang maksimal 60% dari PDB, pada tahun lalu posisinya masih 29,8%. Rasio utang terhadap PDB (debt to GDP ratio) ini termasuk yang paling rendah di dunia. Rasio ini menunjukkan meski secara nominal besar, tapi kemampuan Indonesia dalam membayar utang juga masih besar.

ULN Indonesia pada akhir Februari 2019 tercatat sebesar 388,7 miliar dolar AS yang terdiri dari : 1. Utang pemerintah dan bank sentral sebesar 193,8 miliar dolar AS 2. Utang swasta termasuk BUMN sebesar 194,9 miliar dolar AS. Posisi ULN tersebut naik 4,8 miliar dolar AS dibandingkan dengan posisi pada akhir periode sebelumnya,ULN Indonesia tumbuh 8,8% pada Februari 2019, meningkat dibandingkan dengan 7,2% pada bulan sebelumnya. Sumber : (External Debt Statistics of Indonesia ( April 2019)

ULN pemerintah meningkat pada Februari 2019 untuk membiayai sektor-sektor yang produktif Pertumbuhan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh arus masuk dana investor asing di pasar SBN domestik selama Februari 2019, yang menunjukkan peningkatan kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, pada Februari 2019 Pemerintah juga menerbitkan Global Sukuk, untuk mendukung pembiayaan fiskal dalam kerangka Green Bond dan Green Sukuk. Masuknya aliran dana ULN kepada Pemerintah memberikan kesempatan lebih besar bagi pembiayaan belanja negara dan investasi pemerintah. Sektor-sektor prioritas yang dibiayai melalui ULN pemerintah merupakan sektor-sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor konstruksi, sektor jasa pendidikan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa keuangan dan asuransi.

Sumber : katadata.co.id

Data terbaru dari Bank Indonesia ada akhir Februari 2019 rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat 36,9%. berdasarkan jangka waktunya, struktur ULN Indonesia pada akhir Februari 2019 tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,3% dari total ULN. Dengan perkembangan tersebut, meskipun ULN Indonesia mengalami peningkatan, namun struktur ULN Indonesia dianggap masih sehat.

Dampak Negatif dan Positif Hutang terhadap Perekonomian Indonesia Dalam jangka panjang utang luar negeri dapat menimbulkan berbagai macam persoalan ekonomi negara Indonesia, salah satunya dapat menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh(Inflasi). Utang luar negeri dapat memberatkan posisi APBN RI, karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Selain itu, hutang luar negeri bisa memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Membantu dan mempermudah negara untuk melakukan kegiatan ekonomi. 2. Sebagai penurunan biaya bunga APBN 3. Sebagai sumber investasi swasta 4. Sebagai pembiayaan Foreign Direct Investment (FDI) dan kedalaman pasar moda 5. Berguna untuk menunjang pembangunan nasional yang dimiliki oleh suatu negara.