PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Advertisements

Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2011 dan Permendikbud No. 7 Tahun 2013 Oleh : Pembantu Rektor II Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. Oleh : Pembantu Rektor.
2.1 Tata Pamong Sistem Tata Pamong
SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pekerjaan seorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam jangka waktu satu tahun yang dibuat oleh pejabat yang.
STANDAR 2.
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
Disampaikan pada acara
PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
TIM SELEKSI TERBUKA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
SUPRANAWA YUSUF, S.H., M.P.A. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN.
Analisis Kesenjangan Jabatan
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
PROGRAM KERJA BIDANG TATA USAHA TAHUN ANGGARAN 2014
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH
ISU – ISU STRATEGIS MANAJEMEN ASN OLEH : Dra
Workshop Tata Cara Pemeriksaan Bagi Auditor Kepegawaian BKN
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
ANALISIS KESENJANGAN ANTARA PROFIL PNS DENGAN SYARAT JABATAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 57A TAHUN 2016   TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA SECARA SWAKELOLA.
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF -1
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
PERAN KEMENDIKBUD DALAM PEMBINAAN
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 BIRO KEPEGAWAIAN DESEMBER 2012.
FGD Penyusunan Formasi Dan Proyeksi Kebutuhan PNS
EVALUASI IMPLEMENTASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PENILAIAN KINERJA GURU
PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN SEKOLAH/MADRASAH
TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
Memahami Kerangka Kerja Implementasi CoE
PENYUSUNAN URAIAN TUGAS, ANALISIS BEBAN KERJA DAN PETA JABATAN
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
KEBIJAKAN PELATIHAN PRIORITAS BAGI POLTEKKES
DAN PELAKSANA HARIAN (Plh.)
KEGIATAN BELAJAR 4 Penilaian Kinerja Pegawai  .
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
Biro Organisasi dan Kepegawaian
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
Implementasi Audit Mutu Internal (AMI) via SI SPMI di USD Materi ini pernah disampaikan oleh Bapak Rohandi, Ph.D. dalam Lokakarya AMI USD.
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN
PENERAPAN MANAJEMEN TALENTA DI KEMENTERIAN PUPR
Transcript presentasi:

PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI 1

PROSES PENERIMAAN PEGAWAI TRANSPARAN, OBJEKTIF, AKUNTABEL, DAN BEBAS KKN 2

PENGEMBANGAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI Telah dilaksanakannya Sosialisasi Permen PANRB 38/2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Tersusunnya Dokumen Manajemen Mutu di Pusat Pengembangan SDM POM Telah ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Badan POM No.HK.03.01.1.82.04.18.2087 tahun 2018 tentang Tim Penilai Kompetensi Telah ditetapkannya Tim Perancang Kurikulum dan Modul Pelatihan Teknis dan Fungsional Tahun Anggaran 2018 melalui Keputusan Sestama Nomor HK.03.01.82.821.04.18.04793 Tahun 2018 Penilaian Kompetensi Teknis dan Manajerial yang dilakukan secara rutin terhadap pegawai Badan POM Telah dilaksanakannya Proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dengan transparan dan akuntabel Telah dilaksanakannya Pengembangan SDM berbasis kompetensi Telah dilaksanakannya Perencanaan dan Monitoring diklat secara terstruktur berbasis kompetensi Telah dikembangkannya Pengembangan Kompetensi berbasis e-learning

PROMOSI JABATAN DILAKUKAN SECARA TERBUKA

PENETAPAN KINERJA INDIVIDU

PENEGAKAN ATURAN DISIPLIN/KODE ETIK/ KODE PERILAKU PEGAWAI

PELAKSANAAN EVALUASI JABATAN

SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN