ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB 6 EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO.
Advertisements

Makalah Kunci (Keynote Speech)
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PAPARAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
Demokrasi Ekonomi Indonesia
Tugas Individu Tugas di buat masing-masing oleh 2 orang.
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Provinsi D.I. Yogyakarta
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Diseminasi Hasil Listing SENSUS EKONOMI 2016
Berita Resmi Statistik
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Profil Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010
RKPD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
PERKIRAAN EKONOMI MAKRO
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. KULON PROGO TAHUN 2017
KINERJA SEKTOR INDUSTRI TRIWULAN I TAHUN 2014
MODUL STUDI KELAYAKAN BISNIS
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
Sistem Ekonomi Indonesia
BAB 6 EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
STRATEGI PENUMBUHAN DAYA SAING DAERAH JAWA BARAT
KINERJA SEKTOR INDUSTRI TRIWULAN II TAHUN 2015
STRATEGI PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
Job Vacancy Kelompok Donny Prasetyo ( )
Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2016 Kota Surabaya
PERTUMBUHAN INDUSTRI AGRO SAMPAI DENGAN PERIODE TW III 2016
Disampaikan Oleh: MY ESTI WIJAYATI ANGGOTA DPR RI KOMISI X
Rapat Panitia Anggaran DPR RI Tentang Asumsi Makro APBN 2009 dan RAPBN 2010 Bank Indonesia Jakarta, 1 Juni 2009.
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
Kinerja Kebijakan Ekonomi & Perekonomian
TEKNIK PROYEKSI KONDISI UMUM DAERAH
PENGERTIAN 1. A process whereby something, typically information or knowledge, is successively passed on (Sebuah proses di mana sesuatu, biasanya berupa.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
MENJAGA STABILITAS MAKROEKONOMI MENUJU PERTUMBUHAN YANG INKLUSIF
MK. PIE BY: TRIANI RW, S.PD., M.PD.
Mempercepat Transformasi Industri Manufaktur Untuk Mewujudkan Industrialisasi Indonesia Yang Berdaya Saing Global Presented by :
Capaian Kinerja Pembangunan
Job Vacancy Kelompok Donny Prasetyo ( )
PEMBANGUNAN APLIKASI INFORMASI PELUANG PENANAMAN MODAL
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA PADA APBD PROVINSI KALTIM
Sistem Ekonomi Indonesia
Tematik Pembangunan TEMA RKP 2019:
MEMPERKUAT DAYA SAING INVESTASI UNTUK MEMPERCEPAT HILIRISASI INDUSTRI
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DIFABEL
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN SAMPANG 2018
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
FORUM KONSULTASI PUBLIK
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 BAPPEDA PROV. JAMBI, 2019

OUTLINE PAPARAN KONDISI MAKRO DAN ISU STRATEGIS 01 KONDISI MAKRO DAN ISU STRATEGIS 02 02 EVALUASI KINERJA KEUANGAN 03 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

KONDISI MAKRO DAN ISU STRATEGIS

Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Pertumbuhan Ekonomi Makin efisien Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi masih dibawah nasional dengan gap yang semakin menyempit Kenaikan PDRB memerlukan investasi yang terus mengecil, atau makin efisien Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB terus menurun, seriring penurunan kotribusi Industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya; Industri Kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman, serta Industri karet, barang dari karet dan plastik Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Struktur Ekonomi Provinsi Jambi Berdasarkan Tipologi Klassen (2015-2018) Pertanian, kehutanan, dan perikanan pertambangan dan penggalian jasa pendidikan . Sektor maju dan tumbuh pesat pengadaan air,pengelolaan sampah & limbah Adpem, pertahanan dan jamsos wajib jasa kesehatan dan kegiatan sosial . Sektor maju tapi tertekan pengadaan listrik dan gas Perdagangan akomodasi dan makan minum real estate Sektor potensial atau masih dapat berkembang cepat Industri pengolahan Konstruksi Transportasi dan pergudangan Informasi dan komunikasi jasa keuangan dan asuransi jasa perusahaan jasa lainnya Sektor relatif tertinggal Diperlukan upaya mendorong sektor yang masih dapat berkembang cepat serta sektor-sektor yang relatif tertinggal

Pola Spasial Kemiskinan Tahun 2018 (Sept) Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan perlu ditingkatkan terus Angka Kemiskinan Provinsi Jambi lebih baik dari nasional Secara perwilayahan, angka kemiskinan tertinggi tersebar pada wilayah timur Provinsi Jambi Perlu intervensi program/ kegiatan terkait penurunan kemiskinan terhadap wilayah Timur. Pola Spasial Kemiskinan Tahun 2018 (Sept)

Kinerja Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Perlu ditingkatkan terus TPT (Agustus) TPT berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2018 (Agustus) Pola Spasial TPT Tahun 2018 (Agustus)

Peningkatan IPM Provinsi Jambi Lambat dibanding Nasional & ketimpangan IPM kab/kota IPM Provinsi Jambi masih dibawah nasional dengan peningkatan yang lebih lambat dari nasional, sehingga gap IPM semakin melebar. Capaian IPM antar wilayah dalam Provinsi Jambi juga masih timpang

% RT dengan akses air minum berkelanjutan Pemenuhan Sarana Prasarana Wilayah Rasio Elektrifikasi telah melampaui target akhir RPJMD Kondisi jalan mantap terus membaik, namun belum mencapai target RPJMD Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum berkelanjutan terus meningkat, namun belum mencapai target RPJMD % RT dengan akses air minum berkelanjutan

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup masih dibawah nasional dengan gap yang semakin kecil Indeks Kualitas Udara dan Tutupan lahan mengalami perbaikan, namun Indeks Kualitas Air mengalami penurunan Capaian ketersediaan energi, telah melampaui ketersediaan energi ideal sesuai Pola Pangan Harapan, yaitu minimal 2.400 kkal/kap/hari, serta melampaui target akhir RPJMD

EVALUASI KINERJA KEUANGAN

REALISASI BELANJA LANGSUNG TAHUN 2016 – 2018 PER SKPD

REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2016 – 2018 PER SKPD

REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA TAHUN 2016 – 2018 PER SKPD

REALISASI BELANJA PEGAWAI (BL) TAHUN 2016 – 2018 PER SKPD

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Peningkatan Kualitas SDM IPM: 71,5 TPT: 3% Peningkatan Kualitas SDM 01 02 03 4 Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan menengah dan luar biasa Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi mayarakat Mendorong pembangunan Gender Meningkatkan daya saing tenaga kerja

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi 01 02 03 4 Meningkatkan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas, kualitas serta kelembagaan dan sarana prasarana Peningkatan nilai tambah industri pengolahan Meningkatkan nilai tambah jasa produktif Menumbuh kembangkan riset teknologi untuk komoditas unggulan Share Sektor Sekunder: 21,5% Total Factor Productivity: 1,4

Peningkatan Konektivitas dan Sarpras Wilayah Jalan provinsi dalam kondisi mantap: 78,93% Akses terhadap air minum layak: 75% Akses terhadap sanitasi layak: 75% Rasio elektrifikasi: 95% Peningkatan Konektivitas dan Sarpras Wilayah 01 02 03 4 Penguatan konektivitas dan jaringan logistik daerah yang mendukung sektor unggulan Memperluas akses terhadap air minum layak Memperluas akses terhadap sanitasi layak Meningkatkan rasio elektrifikasi

Ketersediaan Energi: 3.215 kkal/kap/hari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: 65 Peningkatan Pemanfaatan EBT: 18% Pemantapan Ketahanan Pangan, serta Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan 01 02 03 4 Memperkuat distribusi dan stabilisasi harga pangan dalam rangka memperkuat akses pangan masyarakat Meningkatkan penggunaan teknologi untuk peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan Meningkatkan peranan energi terbarukan dalam energi bauran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Tibumtranmas Indeks Reformasi Birokrasi: B Indeks Demokrasi Indonesia: 77 01 02 03 4 Meningkatkan tata kelola layanan publik Meningkatkan akuntabilitas Meningkatkan kemampuan ASN Meningkatkan kamtibmas

Terima Kasih