POS Pendataan Dapodikdasmen

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PANGKALAN DATA SEKOLAH & SISWA
Advertisements

UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
PANDUAN SAS 2013 MODUL WALI KELAS
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
MANUAL UP DATE NUPTK/VERVAL ULANG NUPTK 2013
Tutorial Verifikasi dan Validasi NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
PANITIA SNMPTN 2014 PANGKALAN DATA SEKOLAH DAN SISWA.
RUMAH BELAJAR Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
SIM NIPTK.
DAPODIK 2013 PENJELASAN APLIKASI DESKTOP
SOSIALISASI DAPODIK SEMESTER II TAHUN 2012/2013
PEMAPARAN APLIKASI PADAMU NEGERI SIAP ONLINE
Standard Operational Procedure (SOP) Data Siswa (NISN)
Verifikasi dan validasi data
Cara Cetak Kartu Keaktifan NUPTK Semester 2
INTEGRASI PENDATAAN DAPODIKMEN DAN DATA UN
SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN KARIR DOSEN
PJ.091/KUP/S/014/
Verval NRG (bagi yang sudah memiliki)
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
OLEH : SUPRIYADI, S. Pd BANDAR LAMPUNG
Pemanfaatan Data Aplikasi Dapodikmen Untuk Proses Tunjangan Guru
Mengenal, Memahami dan Menggunakan Aplikasi penilaian
Alur Pengisian Pelaporan Penggunaan Dana BOS Online 2014
Tahun 2015 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
PANDUAN TEKNIS Pendaftaran Calon Peserta Ujian Nasional Tahun 2016 Melalui Aplikasi Dapodik DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN.
( Sinkronisasi dan Pelaksanaan )
DAPODIK SD SMP SLB SD SMP SLB SMA SMK APLIKASI PENDATAAN KEMDIKBUD
Dapodikdas versi 4.00 Direktorat jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.
SNMPTN 2016.
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Electronic Filing Identification Number
Pengenalan Fitur Baru SIMPATIKA Periode 2016
Panduan Penggunaan Aplikasi LKD
VERIFIKASI-VALIDASI DATA PESERTA DIDIK
Sistem Informasi Pembangunan Daerah
ARSIP PDSP EMIS MENU RESIDU MENU REFERENSI JIKA TIDAK SESUAI JIKA SESUAI MENU REFERENSI.
SOSIALISASI APLIKASI NUPTK SEMESTER I TP 2015/ MADRASAH
PANITIA SNMPTN 2014 Denpasar, 9 DESEMBER 2014
SETTING JJM guru TIK pada SIMPATIKA
PENGELOLAAN DATA REFERENSI DATA POKOK PENDIDIKAN – KEBUDAYAAN
SOSIALISASI MTQ PELAJAR SEKOLAH UMUM TK KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN (APLIKASI)
PEMAPARAN APLIKASI PADAMU NEGERI SIAP ONLINE
LANGKAH-LANGKAH VERVAL NUPTK DI PADAMU NEGERI
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
POS Pendataan Dapodikdasmen
PIN dan SIVIL Pedoman Penggunaan Sistem Penomoran Ijazah Nasional
Teknis Aplikasi Pendataan Emis Semester Ganjil TP. 2017/2018
SEKSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN
Pendataan EMIS
Workshop pendataan dapodik sma-smk
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
SOSIALISASI SNMPTN 2018 Gorontalo, 17 Januari 2018.
VERIFIKASI-VALIDASI DATA PESERTA DIDIK
RAPAT KOORDINASI PENDATAAN SMA/SMK
Pengisian PDSS dan Pendaftaran
Bapsm-kalsel.or.id.
Permasalahan Pra SK Permasalahan Pasca SK
Dapodikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Madrasah dan
POS Pendataan Dapodikdasmen
SIMPATIKA 2017.
VERIFIKASI & VALIDASI NISN MELALUI APLIKASI VERVALPD KEMENTERIAN AGAMA
Pendaftaran Hak Cipta Online
SATUAN PENDIDIKAN PENGELOLAAN DATA
Manajemen Dapodikdasmen 2018
Problematika Sinkronisasi Pengajuan Data Siswa Bidikmisi ke SNMPTN
EVALUASI DATA EMIS MADRASAH GENAP 2018/2019
Bimbingan Teknis Penyegaran Fasillitator Nasional Pemetaan Mutu 2019 Jakarta, Juni 2019 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN.
Transcript presentasi:

POS Pendataan Dapodikdasmen TAHUN 2018 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia POS Pendataan Dapodikdasmen Tahun 2018

POS Aplikasi Dapodikdasmen TAHUN 2018 1 POS Aplikasi Dapodikdasmen Tahun 2018

Diagram alur penggunaan aplikasi semester ganjil

Diagram alur penggunaan aplikasi semester genap

POS Pendataan Manajemen Dapodikdasmen TAHUN 2018 2 POS Pendataan Manajemen Dapodikdasmen Tahun 2018

1. Prosedur Penerbitan Kode Registrasi 2. Prosedur Penggantian Kode Registrasi 3. Prosedur Regrouping Sekolah 4. Prosedur Perubahan Nomenklatur Sekolah 5. Prosedur Perubahan Wilayah 6. Prosedur Penambahan Akun Sekolah Baru 7. Prosedur Penggantian Akun Sekolah 8. Prosedur Tambah PTK Baru (Honorer) 9. Prosedur Tarik PTK

PROSEDUR PENERBITAN KODE REGISTRASI

PROSEDUR PENERBITAN KODE REGISTRASI Sekolah yang belum memiliki kode registrasi harus memiliki NPSN terlebih dahulu sebagai syarat dibuatkan kode registrasi untuk aktifasi Aplikasi Dapodik. Kode registrasi bersifat rahasia dan sekolah hanya dapat memliki satu. Pengajuan NPSN sekolah dilakukan melalui aplikasi verval sp yang diakses oleh admin verval sp di dinas masing-masing. Persetujuan NPSN bagi sekolah dilakukan oleh pihak PDSP-K di pusat. Untuk melihat data NPSN , cek di laman referensi.data.kemdikbud.go.id. Apabila NPSN sekolah sudah muncul pada laman tersebut maka tim Dapodikdasmen dapat membuatkan kode registrasinya. Kode registrasi dapat dilihat pada laman manajemen dapodik di data.dikdasmen.kemdikbud.go.id yang dapat diakses oleh pengelola admin dapodik di dinas.

PROSEDUR PENGGANTIAN KODE REGISTRASI

PROSEDUR PENGGANTIAN KODE REGISTRASI Sekolah yang ingin melakukan penggantian kode registrasi dapat melakukan pengajuan kepada pengelola admin dapodik di dinas masing-masing. Admin dapodik harus login pada laman manajemen di data.dikdasmen.kemdikbud untuk memproses pengajuan sekolah. Pada web manajemen dapodik yang tampil berdasarkan hak pengguna sebagai dinas, klik pada menu Management, pilih Validasi Data, pilih Sekolah, input data NPSN sekolah. Apabila NPSN sekolah sudah memunculkan data sekolah yang akan diganti kode registrasinya, klik tombol Ganti Kode Registrasi dengan menginputkan alasan penggantian sebelumnya. Kode registrasi baru akan tampil , dan sekolah harus melakukan install ulang serta registrasi menggunakan kode registrasi yang baru pada aplikasi dapodik

PROSEDUR regrouping sekolah

PROSEDUR regrouping sekolah Sekolah yang regrouping harus berdasarkan keputusan Dinas Pendidikan dan terlampir SK Regroupingnya. Pengelola admin dapodik harus melaporkan lampiran SK Regrouping sekolah kepada pihak Admin Dapodik di pusat dan menginformasikan pihak sekolah agar menunggu proses regrouping selesai dilakukan oleh tim pusat. Pada proses regrouping, admin dapodik pusat akan menyatukan data kedua sekolah ke dalam sekolah induk dan menghapus sekolah noninduk dari sistem. Ketika proses regrouping selesai dilakkukan , tim pusat akan menginformasikan kepada admin dapodik di dinas. Silakan konfirmasi ulang kepada pihak sekolah untuk melakukan installasi dan registrasi aplikasi dapodik menggunakan akun pengguna sekolah induk.

PROSEDUR perubahan nomenklatur sekolah

PROSEDUR perubahan nomenklatur sekolah Sekolah yang berubah nomenklaturnya harus berdasarkan keputusan Dinas Pendidikan dan terlampir SK nomenklatur barunya. Pengelola admin verval SP harus melaporkan lampiran SK perubahan nomenklatur sekolah dan melakukan pengajuannya pada sistem verval SP. Persetujuan perubahan nomenklatur dilakukan oleh tim PDSP-K, dan akan terlihat perubahan datanya pada laman referensi.data.kemdikbud.go.id. Ketika proses perubahan nomenklatur berhasil dilakukan maka otomatis nama sekolah pada aplikasi dapodik akan berubah bila sudah dilakukan proses sinkronisasi aplikasi dapodik.

PROSEDUR perubahan wilayah

PROSEDUR perubahan wilayah Sekolah yang berubah wilayahnya harus berdasarkan keputusan Dinas Pendidikan dan terlampir SK perubahan wilayah barunya. Pengelola admin verval SP harus melaporkan lampiran SK perubahan wilayah sekolah dan melakukan pengajuannya pada sistem verval SP. Persetujuan perubahan wilayah sekolah dilakukan oleh tim PDSP-K, dan akan terlihat perubahan datanya pada laman referensi.data.kemdikbud.go.id. Ketika proses perubahan wilayah berhasil dilakukan, maka otomatis data sekolah pada aplikasi dapodik akan mengikuti perubahannya bila sudah dilakukan proses sinkronisasi aplikasi dapodik.

PROSEDUR penerbitan akun sekolah baru

PROSEDUR penerbitan akun sekolah baru Sekolah yang ingin menerbitkan akun sekolah untuk menggunakan aplikasi dapodik harus melakukan pengajuan kepada pengelola admin dapodik di dinas. Admin dapodik harus login pada laman manajemen di data.dikdasmen.kemdikbud untuk memproses pengajuan sekolah. Pada web manajemen dapodik yang tampil berdasarkan hak pengguna sebagai dinas, klik pada menu Management, pilih pengguna, klik tombol tambah baru. Lengkapi data pengguna berupa nama lengkap, username , password , dan lokasi sekolahnya kemudian klik tombol simpan. Informasikan kepada operator sekolah bahwa akun nya sudah aktif. Akun yang sudah ditambahkan dan aktif dapat digunakan untuk registrasi aplikasi dapodik.

PROSEDUR penggantian pengguna

PROSEDUR penggantian pengguna Sekolah yang ingin melakukan penggantian akun pengguna dapat melakukan pengajuan kepada pengelola admin dapodik di dinas masing-masing. Admin dapodik harus login pada laman manajemen di data.dikdasmen.kemdikbud untuk memproses pengajuan sekolah Pada web manajemen dapodik yang tampil berdasarkan hak pengguna sebagai dinas, klik pada menu Management, pilih pengguna, klik tombol tampilkan. Apabila akun-akun pengguna sekolah muncul, masukkan nama sekolah pada kolom pencarian untuk menampilkan akun pengguna sekolah yang akan diganti. Klik tombol edit pada data akun pengguna sebelumnya, kemudian ganti datanya dengan data pengguna yang baru lalu simpan. Sekolah harus melakukan install ulang serta registrasi menggunakan akun pengguna yang baru pada aplikasi dapodik

PROSEDUR tambah ptk baru (honorer)

PROSEDUR tambah ptk baru (honorer) Prosedur tambah PTK dilakukan oleh dinas kab/kota/provinsi melalui aplikasi manajemen dapodikdasmen (http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id) menggunakan SSO (Single Sign On) Dapodik. Jika sekolah tersebut berstatus sekolah swasta, maka berkas yang perlu diberikan kepada petugas dinas kab/kota/provinsi adalah formulir identitas PTK baru dan SK Pengangkatan dari kepala sekolah/yayasan. Jika sekolah yang akan menambahkan PTK Baru berstatus sekolah negeri, maka berkas yang perlu diberikan kepada petugas dinas kab/kota/provinsi adalah formulir identitas PTK baru dan SK Penugasan/Pengangkatan dari dinas kab/kota/provinsi. Selanjutnya petugas dinas kab/kota/provinsi mengecek analisis kebutuhan guru di wilayahnya masing-masing melalui aplikasi SIM Rasio Guru. Seluruh kewenangan dalam prosedur penambahan PTK Baru diberikan kepada dinas kab/kota/provinsi setempat. Petugas dinas kab/kota/provinsi menambahkan PTK Baru melalui aplikasi manajemen dapodikdasmen. Petugas dinas kab/kota/provinsi memberi informasi kepada sekolah bahwa proses tambah PTK Baru telah selesai dilakukan. Untuk bisa menampilkan data hasil tarik PTK di aplikasi dapodikdasmen di sekolah, operator sekolah harus melakukan proses sinkronisasi.

PROSEDUR TARIK ptk

PROSEDUR TARIK ptk Prosedur tarik PTK hanya dilakukan oleh operator sekolah jika ada: PTK yang mutasi/pindah dari sekolah lain PTK menginduk di sekolah lain, dan menambah jam di sekolah tujuan (non-induk) Prosedur tarik PTK dilakukan oleh sekolah tujuan, dan menarik data dari sekolah asal. Operator sekolah melakukan tarik PTK di laman: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id menggunakan SSO (Single Sign On) Dapodik. Pada profil sekolah klik menu tarik PTK > Pilih data sekolah asal (provinsi, kab/kota, kecamatan, nama sekolah) > Isi Nama PTK atau NUPTK yang akan ditarik > Pilih PTK > Klik Opsi > Klik Proses Tarik Setelah operator sekolah melakukan prosedur tarik PTK diatas, dinas kab/kota/provinsi melakukan proses konfirmasi (approval) dengan login di laman: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id menggunakan SSO (Single Sign On) Dapodik. Pada menu manajemen, Pilih Sub menu Transaksi > Pilih Tarik PTK > Cari PTK yang akan dikonfirmasi > Klik konfirmasi > Beritahu kepada sekolah terkait bahwa proses konfirmasi telah selesai dilakukan. Untuk bisa menampilkan data hasil tarik PTK di aplikasi dapodikdasmen di sekolah, operator sekolah harus melakukan proses sinkronisasi.

PROSEDUR TAMBAH PESERTA DIDIK BARU

PROSEDUR TAMBAH PESERTA DIDIK BARU Prosedur tambah peserta didik baru dilakukan oleh operator sekolah. Lakukan langkah pengecekan terhadap PD yang akan ditambahkan apakah sebelumnya sudah terdaftar pada Dapodik atau belum. Pada peserta didik yang sudah terdaftar pada dapodik, operator sekolah dapat melakukan prosesdur mutasi / Tarik peserta didik pada laman http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id menggunakan SSO (Single Sign On) Dapodik. Pada peserta didik yang belum terdaftar pada dapodik, operator sekolah dapat menambahkannya pada aplikasi dapodik. Untuk menambahkan data peserta didik kelas 1 tingkat Sekolah Dasar maka klik tombol “Tambah Siswa Kelas 1 SD” kemudian lengkapi datanya. Untuk menambahkan peserta didik baru yang belum terdaftar dapodik atau peserta didik tersebut termasuk dalam PD yang ‘Kembali ke Sekolah’ (pernah drop out / putus sekolah) maka klik tombol “Tambah” kemudian lengkapi datanya. Data peserta didik akan tersimpan di dalam aplikasi dapodik. Untuk mengirimkan datanya ke server di pusat jangan lupa untuk melakukan proses sinkronisasi.

PROSEDUR MUTASI / TARIK PESERTA DIDIK

PROSEDUR MUTASI / TARIK PESERTA DIDIK Prosedur Mutasi / Tarik Peserta Didik dilakukan oleh operator sekolah jika ada Peserta Didik yang mutasi/pindah sekolah (hanya mengakomodir antar sekolah yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Prosedur tarik Peserta Didik dilakukan oleh sekolah tujuan dengan cara menarik data dari sekolah asal (sekolah asal sudah mengeluarkan peserta didik dan melakukan sinkronisasi dapodik). Operator sekolah melakukan tarik Peserta didik di laman: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id menggunakan SSO (Single Sign On) Dapodik. Pada profil sekolah klik menu tarik peserta didik > Pilih data sekolah asal (provinsi, kab/kota, kecamatan, nama sekolah) > Isi Nama PD atau NISN yang akan ditarik > Pilih PD > Klik Opsi > Klik Proses Tarik Setelah operator sekolah melakukan prosedur tarik PD diatas, untuk bisa menampilkan data hasil tarik PD di aplikasi dapodikdasmen sekolah, operator sekolah harus melakukan proses sinkronisasi.

Terima Kasih Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia