GAMBARAN KOMPETENSI PENGELOLA PEMBANGUNAN KESEHATAN DI DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Pusdiklat Aparatur BPPSDM Kesehatan
Peran dan kesejahteraan Apoteker pada pelaksanaan jkn di fktp gorontalo Muhammad Kasim.
Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.
PERAN SERTA MASYARAKAT (PSM)
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
TAHAPAN & MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN OLEH : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT.
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 22 TAHUN 2011
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBERLANJUTAN PROGRAM AMPL
KEBIJAKAAN DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AKREDITASI PUSKESMAS.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
KELOMPOK 1 ANGGI LAKSITA R. / KHOIRUNNISA R. /
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
PEMBAHASAN JAFUNG ARSIPARIS ANTARA LAIN MELIPUTI:
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
TELAAHAN PERMENDAGRI NO.17 TAHUN 2016 TENTANG
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
SUBSISTEM MANAJEMEN KESEHATAN
Integrasi Hasil GAP dalam Perencanaan Tahunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
PENYUSUNAN DUPAK PUSTAKAWAN SESUAI perMenpanrb dan perka perpusnansri no. 11 tahun 2015 Disampaikan oleh Sri Rahayu (Pustakawan Madya)
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FKKMK UGM
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA LOMBOK BARAT 08 DESEMBER 2018.
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
Manajemen Informasi Kesehatan 1
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
DI LINGKUP BPP KEMENDAGRI DAN LEMBAGA LITBANG DAERAH
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DALAM PERSPEKTIF ORGANISASI
GAMBARAN KOMPETENSI PENGELOLA PEMBANGUNAN KESEHATAN DI DAERAH
PERENCANAAN – ANGGARAN HUBUNGAN ANTARA KUA-PPAS, RKA DAN DPA OLEH : ACHMAD ZAKI NIM : P2C
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

GAMBARAN KOMPETENSI PENGELOLA PEMBANGUNAN KESEHATAN DI DAERAH Krishnajaya PP ADINKES

ALUR & PEMETAAN TUGAS, FUNGSI, & PERAN KADINKES

TUGAS Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang diserahkan pada daerah

FUNGSI Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dgn lingkup tugasnya; Penyelenggaraan urusan pemerintahan & pelayanan umum bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya; Pembinaan & pelaksanaan tugas bidang kesehatan sesuai dengan lingkup Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas & fungsinya bidang kesehatan

PERAN FOLLOWER LEADER MANAJER TEAM BUILDER NEGOSIATOR MEDIATOR FASILITATOR DINAMISATOR PROMOTOR

ISUE-ISUE TERKAIT BANGKES GLOBAL : SDGs 2030 PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS DAERAH S D H

KEBIJAKAN – KEBIJAKAN KESEHATAN JKN – Kes SPM – Kes GERMAS PISPK PHBS PIN

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN UKP; UKM; UKBM PROMOTIF; PREVENTIF KURATIF & REHABILITATIF PENJAMINAN MUTU; KESELAMATAN PASIEN; HBL JEJARING KERJA; KEMITRAAN DUKUNGAN ITE

PENGINTEGRASIAN RENCANA KEGIATAN KE -DALAM RKPD, RENJA OPD & RAPBD/RAPBD-P Permendagri No. 86/2017 tentang TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

ALUR & PEMETAAN TUGAS, FUNGSI, PERAN KADINKES RPJP-NASIONAL REGULASI-2 TERKAIT KESEHATAN GLOBAL SDGs 2030 PRIORITAS NASIONAL KEBIJAKAN NAS BID KESEHATAN FOLLOWER ISUE-ISUE TERKAIT BANGKES RPJP DAERAH PROV KAB/KOTA RPJMN-KES PRIORITAS DAERAH LEADER RPJMD-KES MANAJER SDH Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang diserahkan pada daerah KEBIJAKAN-2 DAERAH TUGAS TEAM BUILDER JKN-UHC NEGOSIATOR KEBIJAKAN-2 KESEHATAN KEPALA SKPD DINAS KESEHATAN SPM KES MEDIATOR GERMAS FUNGSI PERAN FASILITATOR perumusan kebijakan teknis bid kes sesuai dgn lingkup tugasnya; penyelenggaraan urusan pemerintahan & pelayanan umum bid kes sesuai dgn lingkup tugasnya; pembinaan & pelaksanaan tugas bid kes sesuai dgn lingkup tugasnya; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dgn tugas & fungsinya bid kesehatan PISPK KOMPETENSI/ KAPASITAS DINAMISATOR PROGRAM-2 KESEHATAN PIN Konsep Adinkes 2019 RKPD RKA PROMOTOR PHBS UKP UKM UKBM UPAYA PEMB. KESEHATAN DASAR PEMERINTAHAN MANAJERIAL TEKNIS KESEHATAN PREVENTIF PROMOTIF KURATIF REHABILITATIF Pendidikan : Sekurang-kurangnya Sarjana Strata-1 Kes/ D- IV Kes dgn Sarjana Strata-2 bid Kesehatan, lebih diutamakan dengan peminatan Epid Kesehatan. Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/Golongan IVc / Pembina Tingkat I/ Golongan IVb dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun masa kerja golongan. Pengalaman kerja : Pernah/sedang duduki jbtn administrator min 2 (dua) thn, atau sdng duduki jbtn fngsional jnjng ahli madya bid kes min 2 (dua) tahun; Memiliki pengalaman kerja di bid kes secara kumulatif min 5 (lima) tahun. Pelatihan penjenjangan : sekurang-kurangnya telah mengikuti dan lulus Diklat PIM III, atau sederajat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pelatihan teknis : telah mengikuti pelatihan min tentang Sistem Pelayanan Kesehatan, sistem manajemen informasi kes, pengembangan komunitas, surveilans epidemiologi, manajemen bencana yg dibuktikan dgn sertifikat pelatihan, yang paling lama harus dipenuhi 1 (satu) tahun setelah duduki jabatan Penjaminan Mutu JEJARING KERJA KEMITRAAN PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN DUKUNGAN ITE