SATPOL PP PROVINSI RIAU

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Advertisements

Ketua Departemen Hukum Administrasi Universitas Airlangga
PERANAN SATPOL PP DALAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN
Tim Fasilitator PKP2A 1 LAN untuk Bimbingan Teknis Penyusunan SOP dan SP Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon April 2014.
RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI Kelompok 3 Akib Pandurbyanto Ragil Mahdi
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Nilai dan rekomendasi sakip
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BIROKRASI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Rencana Strategis Tahun
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
Rencana Kerja DPUPKP 2017 No
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
OVERVIEW PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
BIRO TATA PEMERINTAHAN
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Indikator Kinerja Utama (IKU)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG PROFIL UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG.
2018 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
RANCANGAN REVOLUSI KERJA
RANCANGAN REVOLUSI KERJA
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN Jl. Syech Asnawi Al-Bantani – KP3B Curug -Serang- Banten.
Tanganku Bersih, Hidupku Sehat.
Tema Pembangunan Kota Baubau Tahun 2019
MANAJEMEN KINERJA BPKAD BPKAD Kab. Tegal TeGaL.
CATATAN Forum Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah pada draft Renja 2020 Oleh : S. BUDI PRAYITNO Anggota Komite Perencanaan Prov. Jateng.
AKUNTABILITAS KINERJA
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN Oleh : Drs. SYAHID, MM Camat Glagah.
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Transcript presentasi:

SATPOL PP PROVINSI RIAU CASCADING KINERJA OPD SATPOL PP PROVINSI RIAU 1. Program Sosialisasi dan Penegakan Peraturan Daerah Indikator 2019 2020 2021 Persentase Perda /Perkada yang di sosialisasikan dan di tegakkan 100% Tujuan Pemerintah Provinsi Riau Meningkatnya Kinerja ASN dan Pelayanan Publik Tujuan Satpol PP Provinsi Riau Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang Berkualitas 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penegak Hukum Indikator 2019 2020 2021 Persentase Aparatur Satpol PP yang sigap, tanggap dan terlatih 100% 3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Indikator 2019 2020 2021 Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 100% Sasaran Strategis OPD 1. Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada Indikator Kinerja Utama 2019 2020 2021 Persentase Penegakan Perda dan Perkada (IKU) 100% Sasaran Strategis Gubernur: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel Indikator Kinerja Utama 2019 2020 2021 Indek Reformasi Birokrasi Nilai SAKIP Opini BPK dan LKPD 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator 2019 2020 2021 Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik 100% Sasaran Srategis OPD 2. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Indikator Kinerja Utama 2019 2020 2021 Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyrakat (IKU) 100% 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Indikator 2019 2020 2021 Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur yang sesuai dengan Standar Kerja 100% Sasaran Pendukung OPD 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal OPD Indikator Kinerja Pendukung 2019 2020 2021 Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik 100% Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja Persentase meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sipil negara 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Indikator 2019 2020 2021 Persentase Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara 100% >>> RENSTRA SATPOL PP PROV.RIAU