Percepatan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KESIAPAN JATIM DALAM UJIAN NASIONAL SMP/MTs/Paket B/SMPLB/Wustho, SMA/SMK/MA/MAK/Paket C/Paket C Kejuruan/SMALB Tahun Pelajaran 2013/2014.
Advertisements

Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PROGRAM AKREDITASI ADVOKASI PERCEPATAN AKREDITASI RS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
Asistensi Implementasi WBRS-DAK
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
KEBIJAKAN DAK FISIK 2018 Direktorat Otonomi Derah,
EVALUASI IMPLEMENTASI SIMPONI dan PENGGUNAAN BAS KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM PENINGKATAN KEPESERTAAN JKN/JKN MANDIRI KEPALA DINAS SOSIAL PRO.SUMBAR 2017.
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
Direktorat Bina Penataan Bangunan Tahun Anggaran
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
POKOK-POKOK MATERI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PENGELOLAAN DAN LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PRINSIP DASAR PENGATURAN PERKA BKPM NO. 13 TAHUN 2009
SINOVIK “PACAR BINAL” (Pangkalan Cari Izin Bagi Nelayan)
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2017
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
RENCANA DAN STRATEGI PERCEPATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
MELALUI KERIS JATENG MEMACU KEMUDAHAN BERUSAHA
Selamat Datang Peserta Rakor Persiapan Pemilukada
ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI JAWA TENGAH
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas
Landasan Kebijakan UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara, APBN dirancang oleh Presiden dibahas bersama DPR Produk UU yang lain dapat dibentuk Presiden atau.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PEMBINAAN & PENGAWASAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
SINKRONISASI OPERASIONAL KEGIATAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITI PALA
BPS KABUPATEN BULELENG
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL
SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
KOMINFO Implementasi siCANTIK sebagai Platform Aplikasi Perizinan Pemerintah Terintegrasi.
Kantor Bappeda Litbang Provinsi Bali Senin, 9 Juli 2018
SIDANG VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA DAN BERKAS
KESIAPAN JATIM DALAM UJIAN NASIONAL SMP/MTs/Paket B/SMPLB/Wustho, SMA/SMK/MA/MAK/Paket C/Paket C Kejuruan/SMALB Tahun Pelajaran 2013/2014.
Kebijakan Inovasi dan Inovasi Jasa Konstruksi DIY
RAPAT KOORDINASI Perkembangan Penyelesaian Pengadaan Tanah dalam
Asdep Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA PROVINSI JAWA TENGAH
Oleh : Chairina, S.Kom, M.TI
Oleh: Ir. Edison Siagian, ME
Kebijakan Penyelenggaraan
Rancangan peraturan gubernur tentang penyelenggaraan ptsp PASCA OSS
KEBIJAKAN TDP DALAM BENTUK NIB SERTA
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
Pengelolaan website pemerintah daerah
MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANYUMAS Semarang, 1 Agustus 2019.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DR. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd. BEST WESTERN HOTEL BATAM, 4 JULI 2019
PENYELENGGARAAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DPMPTSP PROVINSI JAWA BARAT BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM.
Transcript presentasi:

Percepatan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) 2. Percepatan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Amanah Permenpan No 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

NAWACITA GRAND DESIGN RB GERAKAN REVOLUSI MENTAL LATAR BELAKANG MAL PELAYANAN PUBLIK Pelayanan Publik Prima (Sesuai UU 25/2009) PermenPANRB No 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik NAWACITA GRAND DESIGN RB GERAKAN REVOLUSI MENTAL GERAKAN INDONESIA MELAYANI Fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

Dasar Pembangunan Mal Pelayanan Publik MPP diselenggarakan oleh OPD yang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Permenpan No 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tujuan MPP (Pasal 2) : Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia; Sesuai Pasal 4 :

Instansi yang bergabung dalam MPP Pemda Kab/Kota Kementerian/Lembaga PTSP Disdukcapil Badan Pajak dan Retribusi Daerah OPD lainnya 1. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Bea dan Cukai 2. Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Imigrasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 3. Kementerian ATR/BPN 4. Badan Koordinasi Penanaman Modal RI 5. Kepolisian Negara Republik Indonesia 6. K/L lainnya BUMN Jasa Raharja BPJS Ketenagakerjaan BPJS Kesehatan PT. PLN (Persero) BUMD PDAM BANK DAERAH Perbankan BRI BANK MANDIRI BCA Bank Lainnya

14 MPP yang Telah Dibangun 14 MPP yang akan dibangun: KOTA MOJOKERTO (2019) KOTA BANDA ACEH (2019) KOTA PAYAKUMBUH (2019) KAB. BELU (2019) KOTA SOLOK (2019) KOTA MAKASSAR (2019) KOTA TANGERANG (2019) KOTA PALEMBANG (2019) KOTA SAMARINDA (2019) KAB. BANTUL (2020) KAB. PROBOLINGGO (2019) KAB. MANOKWARI (2020) KOTA BITUNG (2019) KAB. TULANG BAWANG (2019) Pemda di Provinsi Jawa Tengah yang telah dan akan beraudiensi: Kab. Kebumen Kab. Batang Kab Wonogiri (DPRD) Prov DKI Jakarta (2017) Kota Surabaya (2017) Kota Denpasar (2018) Kab Badung (2018) Kota Batam (2018) Kab Probolinggo (2018) Kab Karangasem (2018) Kota Tomohon (2018) Kab Banyuwangi (2018) Kota Padang (2018) Kab Kulonprogo (2018) Kab Banyumas (2019) Kab Sidoarjo (2019) Kota Pekanbaru (2019)

Pembangunan Mal Pelayanan Publik Di Jawa Tengah Menjadi salah satu program prioritas Gubernur Jawa Tengah Tahun 2019

Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Di Jawa Tengah A. Yang telah terbangun MPP Di Jawa Tengah MPP Kab Banyumas Telah beroperasi sejak Bulan Desember 2018 Diresmikan oleh Menpan Rb pada tanggal 18 Januari 2019 17 Instansi tergabung dan melayani 103 izin dan non izin Layanan berbantuan OSS B. Yang Direncanakan Terbangun Tahun 2019 B.1 Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang telah merencanakan pembangunan Hall Pelayanan Publik di Balai Kota Semarang (tidak sesuai dengan Permenpan 23 Tahun 2017)

B. Yang Direncanakan Terbangun Tahun 2019 Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Di Jawa Tengah (Lanjt,) B. Yang Direncanakan Terbangun Tahun 2019 B.2 Kab Batang B.4 Kab Kebumen B.3 Kab Kendal C. Yang Diusulkan Tahun 2020 C.1 Kab Sragen C.2 Kab Pemalang C.3 Kab Wonogiri

Rencana Tindak Lanjut A. B. PROVINSI : Mendorong dan memetakan Kab/Kota lainnya di Jawa Tengah untuk segera mempersiapkan pembangunan MPP; Memonitor progress Kab/Kota yang telah merencanakan pembangunan MPP; Mengkoordinasikan dengan Kemenpan RB untuk memfasilitasi Kab/Kota yang akan membangun MPP; Melaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah setiap minggu terkait pelaksanaan MPP di Jawa Tengah baik yang dalam rencana / dalam proses pembangunan. B. KAB / KOTA : a.Inventarisir proses rencana pembangunan MPP yang meliputi : SDM Sarpras Pembiayaan Kelembagaan b. Melaporkan kepada DPMPTSP Provinsi terkait progress terkait dengan format terlampir.

Progress Pembangunan MPP di Jawa Tengah Kab. Kebumen SDM SARPRAS PEMBIAYAAN KELEMBAGAAN SDM dari Instansi pendukung SDM dari DPMPTSP DED Realisasi APBD Dana Lainnya Instansi pendukung Struktur MPP 42 sdm dari dinas teknis dan dpmptsp sudah disusun Gedung Juang anggaran perubahan APBD   20 Instansi termasuk dpmptsp (polisi, samsat sudah masuk) struktur di bawah DPMPTSP kurang representatif usulan anggaran 14M / 20 M / 28 M 82 layanan akan disusun perbup terlalu kecil gaji pegawai mpp oleh OPD masing-masing 36 loket setting gedung oleh DPU sarpras oleh DPMPTSP IT didukung kominfo pembuatan aplikasi oleh kominfo area parkir masih sangat terbatas launching januari 2020

SDM dari Instansi pendukung Progress Pembangunan MPP di Jawa Tengah Kab. Kendal SDM SARPRAS PEMBIAYAAN KELEMBAGAAN SDM dari Instansi pendukung SDM dari DPMPTSP DED Realisasi APBD Dana Lainnya Instansi pendukung Struktur MPP 10 orang semua DED Renovasi Ex. Bappeda lt.1 3 M khusus sarpras   10 instansi (Bpn , Dlh, Pup Pr, Naker, Dkk, Disperindag Ukm, Bpjs Kesehatan,bpjs Tk, Pajak dan Perbankan) Perbup sudah selessai dibahas selesai desember 2018 lt 2 dan lt 3 untuk PTSP renovasi fisik dan kelengkapan lainnya kurang lebih 100 layanan akhir april akan dikoordinasikan dengan OPD Teknis sedang lelang renovasi (maks april) akan mengajukan perubahan anggaran lagi untuk pengajuan sarpras pendukung LTSA masih akan terus ditingkatkan Di bawah DPMPTSP sarpras dari DPMPTSP. OPD teknis tinggal masuk ke dalam MPP launching oktober 2019

SDM dari Instansi pendukung Progress Pembangunan MPP di Jawa Tengah Kab. Wonogiri SDM SARPRAS PEMBIAYAAN KELEMBAGAAN SDM dari Instansi pendukung SDM dari DPMPTSP DED Realisasi APBD Dana Lainnya Instansi pendukung Struktur MPP   belum dianggarkan di tahun 2019 119 perizinan

Progress Pembangunan MPP di Jawa Tengah Kab. Batang SDM SARPRAS PEMBIAYAAN KELEMBAGAAN SDM dari Instansi pendukung SDM dari DPMPTSP DED Realisasi APBD Dana Lainnya Struktur MPP 12 orang 24 ASN sketsa dalam bentuk sederhana free wifi dan internet sudah difasilitasi oleh kominfo dan sudah terpasang   7 dinas teknis sudah tergabung imigrasi 6 org 3 PTT sarpras untuk layanan paspor milik migrasi usulan 1 M termasuk dengan IT imigrasi sudah masuk kantor pos 1 org 5 tenaga kontrak sarpras pelayanan perizinan sudah ada (wifi, laktasi, internet, difabel, ruang tunggu,dll) kekurangan dapat dianggarkan di tahun 2020 naker sudah masuk lokasi di gedung DPMPTSP dan Kantor DPMPTSP akan pindah ke kantor inspektorat sebelah timur kantor DPMPTSP kantor pos sudah masuk tempat parkir akan segera disesuaikan dan dibuka 105 layanan (dinsos, disperindagkop, dpmptsp, dlh, dpupr, naker, disukcpil, dinkes, dppkad, disdikbud, pdam, bpjs kes, bpjs tk, pajak, bank jateng, polres, dpmptsp jateng, perbankan, imigrasi, BRI)

Progress Pembangunan MPP di Jawa Tengah Kab. Sragen SDM SARPRAS PEMBIAYAAN KELEMBAGAAN SDM dari Instansi pendukung SDM dari DPMPTSP DED Realisasi APBD Dana Lainnya Struktur MPP    Belum terima Gedung DPMPTSP (25x40m2)  1,5 - 2 M untuk sarpras  10 (PU PR, LH, BPN KEPOLISIAN, BPJS, DLL) BO pindah ke lantai atas sarpras dari dpmptsp IT kerja sama dengan kominfo dengan menghubungkan sistem - sistem yang telah dimiliki oleh masing-masing dinas teknis dengan sistem perizinan dpmptsp target launching 2020

DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH T E R I M A K A S I H DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH

Progress Pembangunan MPP di Jawa Tengah Kab. Pemalang SDM SARPRAS PEMBIAYAAN KELEMBAGAAN SDM dari Instansi pendukung SDM dari DPMPTSP DED Realisasi APBD Dana Lainnya Struktur MPP      target launching 2020