Rapat Persiapan Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA K/L/Prop/Kab/Kota
Advertisements

UNIT PELAYANAN PERCONTOHAN UNIT PELAYANAN UNGGULAN/IKON CITRA PELAYANAN PRIMA (CPP) PEMKAB/ PEMKOT PEMPROV KEMENPAN & RB.
R. Arum, SP, SSi, MT SHKI Unila 2013
Keterbukaan Informasi Publik
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN S O P
Survey Kepuasan Pengguna Unit Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Surabaya Tahun Kepuasan pengguna terhadap lulusan Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun.
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
DATA POKOK PENDIDIK (DAPODIK) PAUDNI
SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT/ PENGGUNA JASA UB
PROGRAM E-KINERJA DIREKTORAT KINERJA ASN
Pelayanan Publik Pelayanan Publik Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Rencana Strategis Tahun
Forum Bakohumas 21 November 2012
DINAS KOMINFO KOTA BIMA
MANAJEMEN PELAYANAN RS
OVERVIEW PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK
Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan
LAPOR! – SP4N untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang
MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN DAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DALAM KAITANNYA DENGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK Batu, 23 November 2017.
peringkat KINERJA layanan prima tahun 2017
Penyusunan standar pelayanan sesuai permenpan rb no. 15 tahun 2014
Pelayanan Publik Konsep Dasar Rusman R. Manik
Review Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Bidang.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) RA TAHUN 2018
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Internal Tahun 2017
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
PPID KOTA MADIUN JL. PAHLAWAN NO.37 KOTA MADIUN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN Jl. Syech Asnawi Al-Bantani – KP3B Curug -Serang- Banten.
SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN) SATU DATA INDONESIA (SDI)
Standard Operating Prosedur (SOP) Biro Administrasi Akademik.
Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Umum Di Kota Surabaya Tahun 2018
Herdi Puryanto. GR REFOR SI 9 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
STANDAR PELAYANAN PUBLIK BPTP JAMBI
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Internal TaHAP I Tahun 2019
PENGUATAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI PUBLIK
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Internal Tahun 2018
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI
Biro Organisasi dan Kepegawaian
STANDAR PELAYANAN Saat ini terdapat 32 (tiga puluh dua) jenis layanan di lingkungan BPOM dan telah ditetapkan dengan: Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018.
STANDAR PELAYANAN Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, memuat.
SOSIALISASI SISTEM INFORMASI STANDAR PELAYANAN DAN SOSIALISASI
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (SIPP) PEMERINTAH KOTA SAMARINDA.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
PRASETYO RUBIANTORO, SP.
SOSIALISASI PERWALI NOMOR 42 TAHUN 2018 DAN PENILAIAN MANDIRI KINERJA PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019 DILINGKUNGAN OPD TERTENTU IRAWAN .SH (HP/WA )
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
LEMBAGA NEGARA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK
SURVEI Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Survei Kepuasan Masyarakat KEPUASAN MASYARAKAT.
CAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (1)
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SOSIALISASI KEPWAL NOMOR 421/229/HK-KS/V/2018 TTG PENETAPAN PENGUKURAN SKM BIDANG PENDIDIKAN TK , SD DAN SMP NEGERI SE KOTA SAMARINDA Samarinda , 3 Juli.
Transcript presentasi:

Rapat Persiapan Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2019 Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi

Variabel dan Indikator No Variabel Penilaian Komponen Indikator Bobot* 1 Standar Pelayanan Persyaratan 6 Sistem mekanisme dan prosedur Produk Pelayanan Jangka Waktu Penyelesaian  12 Biaya/ Tarif 12 2 Maklumat Layanan Ketersediaan Maklumat Pelayanan 3 Sistem Informasi Pelayanan Publik Ketersediaan Informasi Pelayanan Publik Elektronik atau Nonelektronik (booklet, pamflet, website, monitor televisi, dll) 4 Sarana dan Prasarana Fasilitas Ketersediaan ruang tunggu Ketersediaan toilet untuk pengguna layanan Ketersediaan loket/meja pelayanan 5 Pelayanan Khusus Ketersediaan Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (ram, rambatan, kursi roda, jalur pemandu, toilet khusus, ruang menyusui, dll)  2 Ketersediaan Pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus Pengelolaan Pengaduan Ketersediaan Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/Fax/Email, dll) Ketersediaan informasi prosedur dan tatacara penyampaian pengaduan Ketersediaan Pejabat /Petugas Pengelola Pengaduan No Variabel Penilaian Komponen Indikator Bobot 7 Penilaian Kinerja Ketersediaan Sarana Pengukuran Kepuasan Pelanggan 3 8 Visi, Misi dan Motto Pelayanan Ketersediaan Visi dan Misi Pelayanan 2 Ketersediaan Motto Pelayanan 2.5 9 Atribut Ketersediaan Petugas Penyelenggaran menggunakan ID Card 10 **Pelayanan Terpadu (Jawaban Pilihan harus satu yang dipilih) LEMBAGA / KEMENTRIAN Pelayanan Terpadu Tingkat Kementerian Lembaga Pelayanan Terpadu Tingkat Direktorat Jenderal/Deputi 7 Pelayanan terpadu Tingkat Direktorat/Direktur/Eselon III 5 d) Bukan Pelayanan Terpadu NILAI TINGKAT KEPATUHAN ZONA Entitas 0 – 50 RENDAH MERAH Pemerintah Daerah 51 – 80 SEDANG KUNING 81 – 100 TINGGI HIJAU ZONA KEPATUHAN OMBUDSMAN

Pemenuhan Sarana Pelayanan Publik | Pemenuhan Sarana Pelayanan Publik Tanda area Parkir Tamu Petugas Pelayanan Penerima tamu (3S/ Ramah) Harus dari ASN dan ada Surat Tugas Menyediakan buku tamu Ruang Tunggu Tamu (Tersedianya Kursi, Meja, Air Minum Pendingin Ruangan (AC) Jika ada Papan Informasi tentang jenis layanan (SOP) Papan Maklumat Struktur Organisasi 9. Tanda Panah arah Toilet & Mushollah 10. Ruang Menyusui 11. Fasilitas Disabilitas 12. Kotak Pengaduan / Saran (Lembar Kuisioner dan Pena) 13. Petugas Pananganan Pengaduan (SK TIM)

Tahapan yang diobservasi oleh Ombudsman RI Tahapan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Penyusunan SPP Mulai diteliti tahun 2017 Tahapan yang diobservasi oleh Ombudsman RI Efektivitas dan Kualitas 1 2 3 4 5 Penetapan SPP Implementasi SPP Kepuasan Masyarakat

STANDAR PELAYANAN PUBLIK No Variabel Unsur Indikator Bobot 1 Standar Pelayanan Publik Utama Persyaratan 6 Sistem, Mekanisme dan Prosedur Produk Pelayanan Jangka Waktu Penyelesaian 12 Biaya/Tarif

Contoh Persyaratan, Sistem Mekanisme dan Prosedur Layanan

Produk Layanan menempel pada unit layanan, bukan per produk layanan. Contoh Produk Layanan Produk Layanan menempel pada unit layanan, bukan per produk layanan.

Contoh Jangka Waktu Penyelesaian dan Tarif/Biaya

Contoh Persyaratan, Mekanisme Prosedur Layanan, Jangka Waktu dan Biaya dalam Satu Cetakan

No Variabel Unsur Indikator Bobot 2 Maklumat Layanan Utama Ketersediaan Maklumat Layanan 12 Maklumat Layanan harus memenuhi unsur Kesiapan Melayani dan Kesiapan Menerima Sanksi sesuai dengan PermenPAN 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Layanan.

No Variabel Unsur Indikator Bobot 3 Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Utama Ketersediaan Informasi Pelayanan Publik Elektronik atau Nonelektronik (booklet/website) 12 Berbentuk Monitor Online atau Booklet yang menginformasikan minimal 3 standar layanan seperti Produk Layanan, Jangka Waktu, Biaya, Persyaratan dan Alur Layanan

Monitor Online Memuat Syarat, Biaya dan Jangka Waktu

Sarana dan Prasarana, Fasilitas No Variabel Unsur Indikator Bobot 4 Sarana dan Prasarana, Fasilitas Utama Ketersediaan ruang tunggu 3 Ketersediaan toilet untuk pengguna layanan 2 Ketersediaan loket/meja pelayanan Ruang Tunggu

Loket/Meja Pelayanan

Toilet Pengguna Layanan

Kursi Roda No Variabel Unsur Indikator Bobot 5 Pelayanan Khusus Utama Ketersediaan Sarana Khusus bagi Pengguan Layanan Berkebutuhan Khusus (Ram/Rambatan/Kursi Roda/Jalur Pemandu/Toilet Khusus/Ruang Menyusui dll). 2 Ketersediaan Pelayanan Khusus bagi Pengguna Layanan Berkebutuhan Khusus Kursi Roda

Loket Layanan Khusus Rambatan

Sarana Pengaduan: Kotak Saran No Variabel Unsur Indikator Bobot 6 Pengelolaan Pengaduan Utama Ketersediaan Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/Fax/Email, dll) 5 Ketersediaan Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan 3 Ketersediaan Pejabat/Petugas Pengelola Pengaduan Sarana Pengaduan: Kotak Saran Sarana Pengaduan: Email, Website, WA dll

Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan

Pejabat/Petugas Pengelola Pengaduan

Sarana Pengukur Kepuasan Pelanggan No Variabel Unsur Indikator Bobot 7 Penilaian Kinerja Utama Ketersediaan Sarana Pengukuran Kepuasan Pelanggan 2,5 Sarana Pengukur Kepuasan Pelanggan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Visi dan Misi Pelayanan No Variabel Unsur Indikator Bobot 8 Visi, Misi dan Motto Pelayanan Tambahan Ketersediaan Visi dan Misi Pelayanan 2 Ketersediaan Motto Pelayanan Visi dan Misi Pelayanan

Motto Pelayanan

ID Card No Variabel Unsur Indikator Bobot 9 Atribut Tambahan Ketersediaan Petugas Penyelenggara Menggunakan ID Card 2.5 ID Card

Jika seluruh indikator penilaian di atas dapat dipenuhi oleh setiap OPD, maka akan mendapatkan bobot nilai 100 No Variabel Unsur 1 Zona Merah (0 - 50) : Kepatuhan RENDAH 2 Zona Kuning (51 - 80) : Kepatuhan SEDANG 3 Zona Hijau (81-100) : Kepatuhan TINGGI

Kuisioner Permenpan Nomor 14 Tahun 2017

Format Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat

Terima Kasih SEMUA BAHAN DI ATAS DAPAT DI DOWNLOAD DI WEBSITE RESMI BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI http://organisasi.jambiprov.go.id/pages/bahan-materi