PROGRES HIBAH BMN BERUPA BANTUAN PEMERINTAH Perolehan tahun anggaran 2012-2017 dilingkungan direktorat jenderal pengembangan daerah tertentu KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI Aisyah gamawati Sekretaris direktorat jenderal pengembangan Daerah Tertentu Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia Hotel salak heritage, bogor - jawa barat Jum’at 09 maret 2018 KEBERSAMAAN INTEGRITAS AKUNTABILITAS PROFESIONAL

Laporan Progres Aset Tetap (Berupa Peralatan dan Mesin) Total Aset Tetap (berupa Peralatan dan Mesin) Rp12.679.806.056,- Total Aset Tetap Sudah Inventarisasi Penetapan Status Pengguna BMN di Bawah Rp.100.000.000,- Senilai Rp6.598.468.749 Sudah Keluar Persetujuan Penetapan Status Pengguna Penetapan Status Pengguna BMN di Atas Rp100.000.000,- (ke DJKN) Sudah diusulkan ke DJKN untuk penetapan status engguna berupa Kendaraan mobil Roda 4 Senilai Rp4.457.740.000,- Usulan Pemusnahan Usulan Pemusnahan BMN EKS P2DTK Senilai Rp. 2.810.260.199,- Proses Verifikasi dan Persetujuan SEKJEN Usulan Penghapusan BMN Eks KPDT senlai Rp2.156.629.707,- Proses Verifikasi dan Persetujuan SEKJEN

DIUSULKAN HIBAH KE SEKJEN PROGRESS HIBAH BMN BANTUAN PEMERINTAH T.A 2012 – 2017 DITJEN PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU DIUSULKAN HIBAH KE SEKJEN PROSES LAPORAN APIP SUDAH ADA LAPORAN APIP Rp99.533.746.514,- (14%) PROSES VERIFIKASI Rp601.777.847.662,- (86%) KPDT 2012-2014 BMN EKS DEPUTI V Rp701.311.594.176 (37%) 2012-2017 BMN Perolehan Tahun 2012-2014 terdapat usulan hibah dengan nilai diatas 10 Miliar yang terdiri dari 33 Paket Pekerjaan dengan nilai total Rp600.413.237.343,- Rp107.114.645.088,- (37%) SK PENGHAPUSAN KPB KEMENDESA 2015-2017 BMN KEMENDESA Rp1.182.571.188.470,- (63%) TOTAL BMN Rp1.883.882.782.646,- Rp180.173.604.278,- (63%) BELUM SK PENGHAPUSAN Rp.524.653.146.679,- (44%) ON PROGRESS Rp657.918.041.791,- (56%) USULAN HIBAH SEKJEN SETUJU HIBAH Rp287.288.249.366,- (44%) BELUM SETUJUI Rp370.629.792.425,- (56%) Seluruh Usulan Hibah BMN yang telah diajukan ke SEKJEN Kemndesa, PDT dan Transmigrasi sudah dikeluarkan dari Neraca Pencatatan dan Dimasukan kedalam Laporan Keuangan DITJEN PDTU Tahun Anggaran 2017 dalam Daftar Bantuan Pemerintah di Lingkungan DITJEN PDTU

PROGRESS HIBAH BMN BANTUAN PEMERINTAH T PROGRESS HIBAH BMN BANTUAN PEMERINTAH T.A 2015-2017 DITJEN PDTU per direktorat Sudah Diusulkan Hibah Rp219.470.367.343,- Sudah Persetujuan Hibah Rp126.870.676.565,- Sudah SK Penghapusan KPB Rp28.189.954.544,- PKT Rp424.902.280.003,- Usulan Hibah Diatas 10 Miliar : Pembangunan Dermaga Thn 2015 Kab. Morowali Utara Senilai Rp27.051.510.333,- Pembangunan Dermaga Thn 2015 Kab. Bengkayang senilai Rp24.610.696.000,- BMN 2015-2017 TOTAL BMN Rp1.182.571.188.470,- Sudah diusulkan Hibah Rp657.918.041.791,- Sudah Persetujuan Hibah Rp287.288.249.366,- Sudah SK Penghapusan KPB Rp107.114.645.088,- Sudah Diusulkan Hibah Rp22.329.025.703,- Sudah Persetujuan Hibah Rp8.941.738.398,- Sudah SK Penghapusan KPB Rp5.639.244.327,- KONFLIK Rp47.639.610.304,- Sudah Diusulkan Hibah Rp45.577.799.006,- Sudah Persetujuan Hibah Rp16.429.464.350,- Sudah SK Penghapusan KPB Rp2.407.777.000,- PANGAN Rp87.832.296.490,- Usulan Hibah Diatas 10 Miliar : Peningkatan Jalan Kec. Ketangau Ulu Thn 2015 Kab. Sintang Senilai Rp14.066.566.000,- Pembangunan/Peningkatan Jalan Thn 2016 Kab. Maluku Barat Daya senilai Rp18.911.217.000,- Sudah Diusulkan Hibah Rp269.769.773.094,- Sudah Persetujuan Hibah Rp46.705.086.800,- Sudah SK Penghapusan KPB Rp24.591.358.805,- PERBATASAN Rp504.692.378.258,- Sudah Diusulkan Hibah Rp41.542.658.717,- Sudah Persetujuan Hibah Rp29.112.865.325,- Sudah SK Penghapusan KPB Rp15.250.847.028,- BENCANA Rp58.421.207.717

PERMASALAHAN/KENDALA Kendala dalam inventarisasi BMN untuk proses penandatanganan bast dan naskah perjanjian hibah NO PAKET BANTUAN TAHUN KABUPATEN PROVINSI PERMASALAHAN/KENDALA 1. Pembangunan/Peningkatan Jalan 2016 Alor Nusa Tenggara Timur Sudah Di Inventarisasi (BAST dan NPH Belum di Tanda Tangan Karena Menurut Dinas Belum ada PHO) 2. Belu Pekerjaan Bermasalah Daerah Tidak Mau Tanda Tangan BAST dan NPH 3. Pembangunan Air Bersih / Embung Pekerjaan Bermasalah (Embung Jebol ) Daerah Tidak Mau Tanda Tangan BAST dan NPH 4. Pembangunan PLTS Tersebar Kepulauan Aru Maluku Menurut Daerah Pekerjaan Bermasalah dan Daerah tidak Mau Tanda Tangan BAST dan Naskah Perjanjian Hibah 5. Pembangunan Embung Sintang Kalimantan Barat Pemeriksaan Kejaksaan (Permasalahan Pekerjaan Pipa yang tidak di Tanam) 6. 7. Pengadaan PLTS Tersebar (SHS/Solar Home System) 100 WP Timor Tengah Utara Sudah Di Inventarisasi Pihak Daerah Tidan Berkenan Untuk Tanda Tangan BAST dan NPH (Pekerjaan Bermasalah 8. Pembangunan PLTS Komunal 5 KWP Malinau Kalimantan Utara Pekerjaan Belum Selesai Pihak Daerah Tidak Mau Terima 9. Pembangunan Jalan Okpol-Molbip-Pepera Panjang 5.300KM Pegunungan Bintang Papua Menurut Daerah Pekerjaan Belum Selesai , Pihak Daerah Tidak Mau Menandatangani BAST dan Naskah Perjanjian Hibah 10. Pembangunan Sarana Air Bersih IKK Pepera

PERMASALAHAN/KENDALA Kendala dalam inventarisasi BMN untuk proses penandatanganan bast dan naskah perjanjian hibah NO PAKET BANTUAN TAHUN KABUPATEN PROVINSI PERMASALAHAN/KENDALA 11. Bronjong (DIT Bencana) 2015 Sumenep Jawa Timur Daerah Tidak Mau Tanda Tangan BAST dan Naskah Perjanjian Hibah Karena Honor Tim Pengendali Daerah Belum Dibayarkan 12 PLTS Komunal 5 KWP (DIT PERBATASAN) 2016 Bengkayang Kalimantan Barat Menurut Daerah Tidak Terpasang/Rusak dan Upah Belum Mau Pekerja Belum Dibayar Oleh Kontraktor (± Rp123jt yang belum upah Pekerjan yang belum dibayarkan) 13. Pembangkit Listrik Penerangan Jalan (DIT PERBATASAN Menurut Daerah Banyak Lampu yang Mati dan banyak yang tidak terpasang sehingga Daerah Tidak Mau Tanda Tangan BAST dan Naskah Perjanjian Hibah 14. Air Bersih (DIT PKT) Kayong Utara Daerah tidak mau Tanda Tangan BAST dan Naskah Perjanjian Hibah Dikarena tidak Dimanfaatkan oleh Masyarakat 15. Kapal 50 Penumpang (DIT PKT) Buru Selatan Maluku Kapal Rusak dan Tidak Bisa Jalan Sehingga Daerah Tidak Mau Tanda Tangan BAST dan Naskah Perjanjian Hibah 16. Pembangunan Peningkatan Jalan Mamuju Utara Sulawesi Barat Menurut Daerah Pekerjaan Bermasalah dalam Prose Hukum 17. Baliho (Konflik) Menurut Daerah Pekerjaan Tidak Ada dan tidak Dikerjakan 18. Buton Sulawesi Tenggara