AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Organisasi sektor publik?

Pengertian Sektor Publik Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai “suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik”

Ciri-Ciri Organisasi Sektor Publik: Tidak mencari keuntungan finansial Dimiliki oleh publik Kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk saham Keputusan berdasarkan konsensus

Kelompok Organisasi Sektor Publik: Lembaga Pemeritah Organisasi Agama Organisasi Sosial Yayasan Institusi Pendidikan Organisasi Kesehatan

Persamaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan: Bagian tidak terpisahkan dari suatu sistem perekonomian nasional Menghadapi sumberdaya yang terbatas untuk mencapai tujuannya Pola manajemen keuangan sama Beberapa mempunyai output produk yang sama Diatur oleh peraturan perundangan

Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan: Tujuan Organisasi Sumber Pendanaan Peraturan Perundang-undangan Kepemilikan Pertanggungjawaban Struktur Organisasi Anggaran Basis Akuntansi Tolak Ukur

Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan: Ke Pemegang Saham dan kreditur Ke Masyarakat dan Parlemen Pertanggungjawaban Pemegang saham Dimiliki secara kolektif oleh masyarakat Kepemilikan UU PT, peraturan Bapepam dan BEI UU, KMK, Peraturan Mendagri, PP Peraturan perundang - undangan Modal sendiri, utang bank, obligasi, saham, dlsb Pajak, Retribusi, utang, obligasi, Laba Badan Usaha, dlsb Sumber Pendanaan Profit Motive Nonprofit Motive Tujuan Organisasi Sektor Swasta Sektor Publik

Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan: Sektor Swasta Struktur Organisasi Birokratis, kaku, hierarkhis Fleksibel: datar, piramid, fungsional Anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik Basis Akuntansi Pemerintah : Cash toward accruals PSAK 45: akrual Akrual Tolak Ukur Sulit diidentifikasi secara jelas, apakah pencapaian kepuasan masyarakat, keberhasilan dalam memanfaatkan dana sesuai dgn anggaran atau efisiensi dan efektifitas kegiatan Lebih jelas dalam pengukurannya yaitu mencari laba

Lingkup Organisasi Sektor Publik Bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif Sektor publik menyerap banyak tenaga kerja Faktor Lingkungan yang mempengaruhi: Faktor Ekonomi Faktor Politik Faktor Kultural Faktor Demografi

Perkembangan Akuntansi Sektor Publik Besarnya peranan pemerintah sebagai entitas sektor publik yang paling besar dan dominan Dilakukan upaya untuk membuat standar yang relevan dengan praktik Organisasi Sektor Publik baik oleh IAI maupun Pemerintah

Standar yang Ada IAI Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Pemerintah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) IFAC International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) USA GASB dan FASAB

PSAP Kerangka Konseptual PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran PSAP 03 Laporan Arus Kas PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan PSAP 05 Akuntansi Persediaan PSAP 06 Akuntansi Investasi PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dlm Pengerjaan PSAP 09 Akuntansi Kewajiban PSAP 10 Kebijakan Akuntansi, Dan Peristiwa Luar Biasa PSAP 11 Konsolidasi

Pemerintahan UU RI No. 32 th 2004 ttg Pemerintahan Daerah PP RI No. 6 th 2005 ttg PILKADA Ps 66 ayat 2 : Dana Kampanye wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.

Agama UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Artikel: - Opini dari pihak yang menganggap bahwa UU tersebut membutuhkan beberapa perubahan/tambahan.

Pendidikan UU No 20//2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan (PP) tentang perubahan status perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi badan hukum milik negara (BHMN) >>> Badan Hukum Pendidikan (BHP)

Yayasan UU No. 16 th 2001 tentang Yayasan dirubah dengan UU No. 28 tahun 2004

Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu organisasi sektor publik Sebagai contoh LSM yaitu LP3ES yang sukses dengan Quick Count- nya pada pemilu 2004 Transparansi dan akuntabilitas LSM diperlukan agar terbentuk sumber dana yang mandiri Dengan sumber dana yang mandiri maka Agenda LSM tidak lagi dicurigai sebagai Agenda Donor