PEMBIAYAAN KESEHATAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
Advertisements

Critical review fungsi dan program Puskesmas
Pertemuan Ke empat… APBD.
ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL RS
SISTEM EKONOMI LAYANAN KESEHATAN
TEORI PENGELUARAN NEGARA
FUNDAMENTAL EKONOMI LOKAL
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Prodi Rekam Medis & Informasi Kesehatan (D3)
Department of Business Adminstration Brawijaya University
Pertemuan ke-9 Strategi Pengembangan SIKNAS
DESENTRALISASI KESEHATAN
Tarif Pelayanan Kesehatan
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
KONSEP BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
DISTRICT HEALTH ACCOUNT (DHA)
Health Care Financing (Pembiayaan Pelayanan Kesehatan)
KEBIJAKAAN DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
REVIEW ON PUBLIC FINANCE
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
KONSEP DASAR PEMBIAYAAN KESEHATAN
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
Materi 3 Manajemen RS Smt 7-AKK-Kesmas
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
RENCANA PEMBIAYAAN.
Oleh: ERISKA NOVITASARI
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Analisis Situasi.
SIFAT DAN RUANG LINGKUP ORGANISASI KESEHATAN
PEREKONOMIAN INDONESIA
PEMBIAYAAN KESEHATAN Mardiati Nadjib MEI 2014.
KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN BALI MANDARA (JKBM) KE JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) Disosialisasikan pd toma dan provider.
PANDUAN PRESENTASI KELOMPOK
Aspek khusus pembiayaan kesehatan.
PRODUKSI NASIONAL PERPUTARAN PEREKONOMIAN
Sistem kesehatan Sesi 8 Dikutip dari Sistem kes, WikuAdisasmito, PhD.
SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA DAN RUANG LINGKUPNYA
KONSEP PEMBIAYAAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN
Peraturan Perundang-Undangan Sesi 8
Kelebihan Model Pembiayaan Malaysia
STRUKTUR ORGANISASI INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN KOMPONENNYA
STRATEGI PENETAPAN TARIF PADA YANKES RS
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Jaminan Kesehatan Nasional
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
PETA PEMBIAYAAN KESEHATAN INDONESIA: CAPAIAN DAN TANTANGAN
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
Perencanaan Sumber Dana Kesehatan
Konsep Dasar Penghitungan Pembiayaan Kesehatan di Indonesia
Pengantar Manajemen Penganggaran dan Pembiayaan Kesehatan
Laksono Trisnantoro Universitas Gadjah Mada
PENGANTAR EKONOMI KESEHATAN
Manajemen Informasi Kesehatan 1
ANALISIS DAN PREDIKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2020
Sesi 12: District Health Account (2)
Sesi 10: District Health Account
Sesi 8: Mobilisasi Pendanaan Kesehatan
FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018
Sesi 2: Konsep Dasar Pembiayaan Kesehatan
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA
PERENCANAAN SDM RAPAT. DASAR HUKUM Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 81/MENKES/SK/I/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia.
Transcript presentasi:

PEMBIAYAAN KESEHATAN

PENGERTIAN Biaya Kesehatan: dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga dan masyarakat.

Sisi Provider Biaya kesehatan: besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan secara paripurna. Provider = pemerintah, swasta

Sisi Konsumen: Besarnya dana yang harus disediakan untuk memanfaatkan upaya kesehatan. Konsumen= masyarakat pengguna pelayanan

Income Expenses Profit Loss Secara umum disebutkan apabila total dana yang dikeluarkan oleh seluruh pemakai jasa pelayanan, dan arena itu merupakan pemasukan bagi penyedia pelayan kesehatan (income) adalah lebih besar daripada yang dikeluarkan oleh penyedia pelayanan kesehatan (expenses), maka berarti penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut mengalami keuntungan (profit). Tetapi apabila sebaliknya, maka berarti penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut mengalami kerugian (loss).

TOTAL BIAYA KESEHATAN Besarnya dana yang dikeluarkan pemakai jasa pelayanan kesehatan untuk sektor pemerintah dan sektor swasta Perhitungan total biaya kesehatan satu negara sangat tergantung dari besarnya dana yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Hanya saja, karena pada umumnya pihak penyedia pelayanan kesehatan terutama yang diselenggrakan oleh pihak swasta tidak ingin mengalami kerugian, dan karena itu setiap pengeluaran telah diperhitungkan terhadap jasa pelayanan yang akan diselenggarakan, maka perhitungan total biaya kesehatan akhirnya lebih banyak didasarkan pada jumlah dana yang dikeluarkan oleh para pemakai jasa pelayanan kesehatan saja.

SUMBER BIAYA KESEHATAN (berdasarkan penanggung) Seluruhnya dari Pemerintah Sebagian ditanggung Masyarakat 1. Pemerintah Pusat: APBN, Inpres, SSBO (Subsidi Bantuan Biaya Operasional) 1. Out of pocket 2. Dana bersumber Departemen lain: Kemendagri, Kemensos, Kemnaker 2. Pengeluaran Perusahaan Swasta 3. Dana bersumber BUMN Kemenkes: Kimia Farma, Biofarma, Indofarma 3. Pengeluaran kepada penyedia pelayanan kesehatan oleh pihak asuransi kesehatan swasta 4. Dana dari APBD tingkat I 5. Dana dari APBD Tingkat II

Pembiayaan Kesehatan Bersumber Pemerintah (berdasar pembagian administratif) Dana DEKON, TP, DAK In-kind (missal vaksin) JPSBK/ PKPSBBM/ Askeskin/ Jamkesmas Gaji PTT (Dokter & Bidan) Pusat PLN Provinsi APBD Propinsi Dekon = dana dekonsentrasi / TP (tugas pembantuan) biasa untuk meningkatkan fasilitas sekarang dilebur ke DAK = dana alokasi khusus PKS-BBM = Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (alokasi untuk puskesmas, keluarga miskin, ibu hamil, posyandu, bidan di desa) JPS BK = Jaringan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan Kabupaten/ Kota DAU PAD

Total Pembiayaan Publik Sektor Kesehatan Menurut Institusi Institusi Kesehatan Institusi non Kesehatan Dinas Kesehatan PEMDA Puskesmas Rumah Sakit Pemda Sudin Kesehatan Masyarakat Sudin Pelayanan Kesehatan Badan Pengelolaan Lingkungan Daerah BAPEKO BKKBN Kantor Tata Bangunan & Gedung PMR Pemberdayaan Masyarakat Desa SEKDA Sudin Bintal & Kessos Sudin Dikdas Sudin Dikmen / Ti Sudin Kebersihan Sudin Naker & Transmigrasi Sudin Pemuda & OR Perkapita pembiayaan kesehatan total turun 2,15% dari tahun sebelumnya Prosentase pembiayaan kes total dari APBD: 8,11% (2003) 7,74% (2004

Mekanisme utama pembiayaan Pembayaran out-of-pocket langsung Asuransi swasta/sukarela Pajak Umum Asuransi publik/sosial Pembiayaan eksternal (hibah / pinjaman LN) Swasta (investasi langsung pihak swasta) Kombinasi bervariasi antar negara/regional, perubahan seiring waktu dan pendapatan (income) Individuals / households Government Donors

MACAM BIAYA KESEHATAN Biaya Pelayanan Kedokteran Biaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Untuk upaya kuratif dan rehabilitatif Untuk upaya promotif dan preventif Secara tunai atau pre paid (asuransi kesehatan) Disediakan pemerintah dalam bentuk anggaran program kesehatan

MEKANISME PEMBIAYAAN KESEHATAN Sentralisasi Pemerintah merencanakan dan menentukan semua biaya kesehatan Ditanggung oleh pemerintah pusat Desentralisasi Otonomi: pemda diberi kewenangan mengatur & bertanggung jawab pada pembiayaan kesehatan Semi Otonom; pemda mempunyai tanggung jawab sesuai peraturan saja, Pem pusat banyak mengatur & merencanakan pembiayaan kesh

Analisis Pembiayaan Kesehatan National Health Account (NHA) NHA berisikan data terkini kebijakan nasional yang selain digunakan sebagai informasi juga dimanfaatkan sebagai acuan perencanan dan pengambilan kebijakan kesehatan berbasis bukti (evidence based health policymaking) > disusun Kemenkes Where, What, Who, Whom

Dimensi analisa WHO Sumber biaya Badan / agen pembiayaan Pemberi pelayanan Fungsi pembiayaan Biaya sumber daya Penerima ICHA Agen pembiayaan Penyedia layanan Fungsi

Analisis Pembiayaan Kesehatan Distirct Health Acoount (DHA) Proses pencatatan dan klasifikasi data biaya kesehatan yang menggambarkan aliran dana dan belanja kesehatan dalam sebuah sistem kesehatan mulai dari sumber sampai pemanfaatannya, alokasinya menurut kelompok penduduk, sosial ekonomi dan epidemiologi.

Dimensi analisa Sumber biaya Pengelolaa anggaran Penyelenggara pelayanan Fungsi kesehatan Program kesehatan (prog. Kesmas, prog. Individu, prog. Penguatan sistem kesehatan) Jenis kegiatan (kegiatan langsung : temuan kasus, tdk langsung : pelatihan SDM) Mata anggaran / Health input Jenjang kegiatan Penerima manfaat

SUB SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN Dalam nota Keuangan Tahun 2018 tercatat alokasi anggaran kesehatan mencapai Rp 111 triliun atau 5% dari APBN 2018. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata di pusat dan daerah. WHO mengalokasikan sebesar 5% APBN

HUBUNGAN PEMBIAYAAN KESEHATAN dg DERAJAT KESEHATAN Biaya Kesehatan TINGGI Derajat Kesehatan BAIK ?

? Komparasi : AS Biaya Kesh 13,7% GNP Jepang Biaya Kesh 7% GNP UHH: Laki-laki 73,8 th, Perempuan 79,7 th AS Biaya Kesh 13,7% GNP Laki-laki 77,6 th, Perempuan 84,3 th Jepang Biaya Kesh 7% GNP ? Hubungan pembiayaan dengan derajat kesehatan tidak selalu berbanding lurus, sangat tergantung dari pembiayaan khususnya yang berkaitan erat dengan pengendalian biaya. Contohnya: Amerika Serikat yang pengeluaran untuk kesehatannya paling tinggi (13,7% GNP) pada tahun 1997 (WHO Report 2000), derajat kesehatannya yang dilihat dari indikator umur harapan hidup didapatkan untuk laki-laki 73,8 tahun dan wanita 79,7 tahun. Keadaan ini lebih rendah daripada Jepang (umur harapan hidup laki-laki 77,6 tahun dan wanita 84,3 tahun) yang pengeluaran kesehatannya lebih kecil (7% GNP). Hal ini menunjukkan pembiayaan kesehatan di Amerika kurang efisien, yang mungkin terjadi karena sistem pembiayaan kesehatannya sangat berorientasi pasar dengan pembayaran langsung oleh pasien (out of pocket) relatif tinggi yaitu kurang lebih 1/3 dari seluruh pengeluaran pelayanan kesehatan

MODEL PEMBIAYAAN: Sejak Jerman, 1882. Memungkinkan cakupan 100% penduduk, relatif rendahnya peningkatan biaya pelayanan kesehatan Model Asuransi Kesehatan Sosial (Social Health Insurance) Berkembang di AS  Gagal. 38% tidak tercakup, peluang moral hazard Dikembangkan: Regulated Health Insurance, kepesertaan berdasar kelompok, kurangi moral hazard Model Asuransi Kesehatan Komersial Inggris, pasca PD II Peluang cakupan 100%, tp pembiayaan yg dijamin pemerintah akan menjadi beban berat Model NHS (National Health Services)

Isu – Isu Pembiayaan Kesehatan Kecukupan (Adekuasi)  Berapa idealnya? Meski tidak ada ukuran mutlak, tetapi diperkirakan oleh WHO/ WB/ Macroeconomics sekitar $ 34 atau USD 40, atau 5% GDP, atau Rp 42.000/ cap  Bagaimana kondisi saat ini?  Pemetaan (besar, sumber, penggunaan): NHA, DHA, perbedaan potensi daerah  Kebutuhan dana: costing (P2KT, SPM)  Desentralisasi? GDP = gross domestic product / produk domestik bruto

Persoalan alokasi sumber daya: efisiensi, equity (pemerataan), sustainability (langgeng) Efisien: bagaimana penggunaan, prinsip ‘worth spent’ Equity (pemerataan): prinsip keadilan  siapa dapat apa? Peran Pemerintah: public goods & Gakin Faktor-faktor need, geografi, sosioekonomi Dalam SKN : UKM dan UKP Desentralisasi: Pem. Pusat & Daerah equity egaliter (you get what you need and you pay what you can afford) Sustainability: habis proyek habis kegiatan? Mobilisasi Sumber daya: Pemerintah, Swasta, masyarakat

Cita – Cita Pembiayaan Cakupan universal: setiap penduduk ‘insured’ memiliki jaminan/asuransi kesehatan Suatu konsep pembiayaan kesehatan dimana out of pocket minimal atau affordable Subsidi Melalui sisi Supply atau demand? Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menetapkan tarif puskesmas dan RS yang “terjangkau” (sisi supply) Persoalan tidak hanya barier biaya  Pemda membantu

Kelompok Mampu Kelompok Formal Kelompok Informal Kelompok MASKIN

STRATEGI PEMBIAYAAN KESEHATAN 1. Kecukupan/adekuasi & kesinambungan pembiayaan kesehatan pada tk pusat dan daerah dg langkah: Mobilisasi sumber2 pembiayaan Kesinambungan fiscal space dalam anggaran kesehatan Peningkatan kolaborasi intersektoral utk mendukung pembiayaan kesehatan Fiscal space : pengeluaran tidak terikat antara lain pengeluaran negara untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur

2. Pengurangan pembiayaan kesh dg Pembiayaan Out of Pocket & meniadakan hambatan pembiayaan utk mendapatkan pelayanan kesh bg kel miskin dan rentan (pengembangan ASKES sosial) Promosi pemerataan akses dan pembiayaan & utilisasi pelayanan Pencapaian universal coverage & penguatan jaminan kesmas miskin & rentan

3. Peningkatan efisiensi & efektifitas pembiayaan kesehatan: Kesesuaian tujuan nasional dg reformasi pembiayaan yg diterjemahkan dalam anggaran operasional & rencana pembiayaan Penguatan kapasitas manajemen perencanaan anggaran & pemberi yankes (provider) Pengembangan best practice

TUGAS Distribusi biaya kesehatan 2018. Inflasi Biaya Kesehatan: pengertian, penyebab, dampak dan upaya mengatasi inflasi Indikator SDG’s (17 indikator), target capaian untuk bidang kesehatan (SDG’s no.3) Kesehatan dan Kesejahteraan yang baik