PELAKSANAAN PROGRAM KLASTER II DALAM KONVENSI HAK ANAK (KHA) LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN BERBASIS ALTERNATIF KADIS DP3AP2KB PROVINSI NTB DRS. H.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SEKILAS TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Advertisements

SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Heris Hendriana Hotel Situ Buleud Purwakarta, 28 Februari 2013
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
Model Pengembaangan Kegiatan TPA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN SERTA PENGEMBANGANNYA DITINGKAT NASIONAL DAN DAERAH Disampaikan oleh Beni Sujanto, A.Ks, M.Si,
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dan posyandu remaja
PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA
PELAKSANAAN POKJANAL POSYANDU DAN SIP DI KOTA TANGERANG
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK
Focal Point Produk Hukum
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF 1.Teka teki silang : Ada 9 soal yang harus dikerjakan. 2.Petunjuk.
Manajemen Penguatan Kemitraan Satuan Pendidikan, Keluarga dan Masyarakat Disampaikan pada Pelatihan untuk Pelatih Pendidikan Keluarga, Bogor, Oktober.
Meningkatkan Akses dan Kontrol Keluarga Miskin terhadap Perlindungan Sosial untuk Indonesia Sejahtera dan Berdaulat Nani Zulminarni - PEKKA.
EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA) TAHUN 2017
BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Integrasi Perlindungan Anak dalam Renstra SKPD
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
GERMAS Implementasi di Kota Banjarbaru
KAMPUS FHUI 21 FEBRUARI 2004 Pelatihan, Simulasi dan Penyuluhan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual dalam Keluarga Maupun Lingkungan Sekitar.
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIS BPM KOTA BANDA ACEH
P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA
PERAN KADER DALAM MENINGKATKAN BKB
Materi Rakor Program Kerja KPMD Tahun Anggaran 2016
Disampaikan pada Rapat Koordinasi FPK2PA Kabupaten Gunungkidul
Peran himpaudi dalam perluasan pelayanan, akses dan mutu
SHIP PARTNER.
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH
Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
HAK PENDIDIKAN ANAK BERDASARKAN HAM
TEMU REGIONAL II KETAHANAN KELUARGA
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Deputi Bidang Perindungan Anak Kementerian Pemberdayaan.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Deputi Bidang Perindungan Anak Kementerian Negara Pemberdayaan.
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
PENGANGKATAN ANAK ( ADOPSI ) DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Jl. Janti Banguntapan Yogyakarta Telp. (0274)
TEMU KOORDINASI NASIONAL KLA TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011
Kabupaten Gianyar 10 Juli 2014.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MENURUT QANUN NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM BAGI HAK-HAK ANAK DI ACEH.
Pengembangan Program Pendidikan Anak Usia Dini
KEBIJAKAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
Konsep Desa dan Kelurahan Tangguh
DHARMA WANITA PERSATUAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
SKORING KLA.
SISTEM PENYELENGGARAAN UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Mengenali hak anak dalam KHA (Kovensi Hak Anak. Harapan yang ingin di capai Peserta dapat mengenali dan memahami hak- hak anak yang terkandung di dalam.
PUSKESMAS RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA UNTUK PERCEPATAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.
MAKALAH SELEKSI TERBUKA POSISI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG : INISIASI 3’ENDS DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK.
Tingkatan Kategori KLA
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK
Petunjuk Pengelolaan PATBM
RANCANGAN RENJA DINAS PPPA DALDUK KB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Gerakan Sayang Ibu. Gerakan Sayang Ibu adalah Suatu Gerakan yang dilaksanakan oleh masyarakat, bekerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)?
SEBAGAI UPAYA UNTUK PERCEPATAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK PELAYANAN RAMAH ANAK DI PUSKESMAS (PRAP) SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN.
PERAN KADER DALAM MENINGKATKAN BKB OLEH : Ns. I Gede Dedy Artho, S.Kep., M.Kes.
Transcript presentasi:

PELAKSANAAN PROGRAM KLASTER II DALAM KONVENSI HAK ANAK (KHA) LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN BERBASIS ALTERNATIF KADIS DP3AP2KB PROVINSI NTB DRS. H IMHAL

 Indonesia sebagai Negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) mempunyai kewajiban melaksanakan ketentuan dan aturan sesuai dengan UUD  Pemerintah sebagai wakil Negara secara terus menerus dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk Melindungi, memenuhi, menghormati mempromosi hak-hak anak.  Perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan kegiatan lintas sektor dimana peran serta para pemangku kepentingan baik Pemerintah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, dan Media sangat menentukan keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan tersebut.  Untuk mengurangi permasalahan anak di NTB terus mendorong Pemerintah Kab/Kota untuk mengembangkan Kebijakan KLA agar terwujudnya kesejahteraan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak

 Pendekatan Pengembangan KLA dilakukan melalui Top Down dengan melakukan fasilitasi, sosilisasi, advokasi sehingga semua Kab/Kota se NTB telah berinisiasi dan bahkan beberapa Kab/Kota sudah memiliki peringkat Madya  Sedangkan pendekatan Battom Up melalui gerakan masyarakat terus dibangun seperti adanya Lembaga PATBM, SATGAS PPA, PUSPA, DIALOG WARGA, keberadaannya di akar rumput terus mendorong inisiatif masyarakat untuk Lingkungan/Desa Layak Anak

 Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara dalam membangun kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak khususnya pada klaster II Lingkungan Keluarga dan pengasuhan Alternatif telah melakukan berbagai kegiatan dengan bertitik tolak pada indikator antara lain :  perkawinan anak,  Lembaga konsultasi bagi orang tua/Keluarga  Lembaga pengasuhan alternative PAUD HI  Infrastruktur ramah anak

 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak  Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak

APTIKOM VISI MISI PROVINSI NTB

 Upaya menekan perkawinan anak di NTB merupakan program prioritas agar tidak menjadi penyumbang masalah terjadinya tindak kekerasan, perceraian, penelantaran anak.  Penundaan usia perkawinan pertama di bawah umur 21tahun melalui kegiatan penyuluhan sosialisasi Ketahanan Keluarga, Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP),  Lahirnya SE Gub NTB Nomor 180/1153/KUM/2014 tentang PUP merupakan langkah Pemda untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

 Untuk langkah pencegahan dilakukan pendeteksi awal seperti saat adanya pengaduan oleh masyarakat melalui jejaring.  Konsultasi, bimbingan, dan parenting bagi orang tua/Keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak telah dibangun Kerjasama dengan Lembaga terkait seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA),Komunitas Parenting Lombok (KREN), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Mataram dalam meningkatkan kapasitas spiritual orang tua/keluarga dan anak.

 Upaya penanggulangan anak yang terpisah dari orang tuanya memanfaatkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Panti Marsudi Paramita, Pondok Pesantren, Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI) NTB, Rumah Perlindungan dll.

 LPA : Pelatihan kader di 20 desa di KLU, Lobar, Lotim: sasarannya guru paud, kader posyandu, kader PKK  PAUD HI

 Untuk memenuhi kebutuhan dasar anak terkait infrastruktur untuk melakukan berbagai aktifitas anak antara lain : - Ruang terbuka hijau, hampir semua Kab/Kota memiliki ruang terbuka hijau dimanfaatkan untuk ruang bermain ramah anak seperti Taman sangkareang, Selagalas. Akan tetapi masih membutuhkan berbagai instrument untuk mendukung keamanan anak, lingkungan sosial, fisik dan lainnya - Prasarana dan sarana anak untuk keamanan dari ke sekolah yakni jembatan penyeberangan di jalur jalan protokol, marga jalan, jalur anak difable

- Penanaman pohon peneduh untuk kenyamanan bagi anak-anak serta tanda ruas jalan sebagai tanda pejalan kaki - Tersedianya Taman bacaan Anak termasuk tersedianya buku

 Tersedianya Ruang utk TPA dan TPQ  Sanggar tari bagi anak  Yayasan belajar anak2 difable (Selagalas)

 Desa Three Ends  Sekolah Perempuan  Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)