Kebijakan Publik: (Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan) Achmad Fadillah Akademi Bela Negara Nasdem 2018 Achmad Fadillah Akademi Bela Negara Nasdem 2018

#1: Apakah makna kebijakan publik bagi Anda?

“kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh Negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita- citakan” (Nugroho, 2014:129)

Kebijakan Publik Kebijakan/Peraturan Formal Kebiasaan Umum Lembaga Publik yang diterima Bersama (Konvensi) Pernyataan Pejabat Publik Dalam Forum Publik Bentuk Kebijakan Publik Secara Umum Bentuk Kebijakan Publik Secara Umum

Kebijakan/Peraturan Formal Kebijakan/Peraturan Formal Hukum Pidana Perdata Agama Undang-Undang UU Perda Regulasi PP PerPres Permen PerKaDa

Kebiasaan (Konvensi) Ditumbuhkan dari proses manajemen organisasi publik, seperti upacara rutin, SOP-SOP tidak tertulis, atau tertulis tetapi tidak diformalkan Ditumbuhkan dari aktor organisasi publik, seperti pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus Ditumbuhkan dari publik, seperti selamatan 17 Agustus, selamatan atas kejadian yang berkenaan dengan kelembagaan publik

Mencakup pejabat politik dan pejabat administratif yang telah mempunyai kewenangan politik. Disampaikan pada forum publik, yaitu forum yang terbuka kepada para pemilik dan pemangku kepentingan terkait. Pernyataan Pejabat Publik Pada Forum Publik

Tujuan Umum Kebijakan Publik (Kolb,1978) Distributif Alokatif Membagi Absortif Menyerap Mengatur Membatasi Meregulasi Membebaskan Menderegulasi Dinamisasi Menggerakan Stabilisasi Menjaga

#Latihan 1 : Memetakan Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik Di Sekitar Kita # Kelas dibentuk dalam beberapa kelompok, lalu mendiskusikan beberapa bentuk kebijakan publik di sekitar kita beserta contoh dan tujuan kebijakan tersebut. NoBentuk Kebijakan PublikContoh KebijakanTujuan Kebijakan 1. Kebijakan Atau Aturan Formal Berdasarkan Kebiasaan (Konvensi) Pernyatan Pejabat Publik1. 2.

#2: Bagaimanakah hubungan antara kebijakan publik dengan politik elektoral?

Public Goals VS Political Goals

Sistem Politik dan Dinamika Kebijakan Publik Berdasarkan pada model sistem politik diatas, dapat terlihat bahwa kebijakan publik merupakan produk paling nyata dari konfigurasi sistem politik yang ada. (Easton, 1957) Kebijakan publik dihasilkan dan direspon oleh berbagai aktor- aktor yang disebut sebagai konstituen dan oposisi kebijakan. Konstituen merupakan kelompok orang yang berkepentingan terhadap keberlangsungan dan stabilitas manfaat kebijakan. Oposisi merupakan kelompok yang berada di luar target distribusi dan berkepentingan untuk mengubahnya agar tak lagi merugikannya atau menggesernya ke arah yahg lebih menguntungkan baginya.

Aktor-Aktor Kebijakan Publik

#Latihan 2 : Memetakan Aktor-Aktor Kebijakan Publik No. Produk Kebijakan Publik Formal Bidang Kebijakan* Ruang Lingkup Kebijakan** Aktor-Aktor Kebijakan KonstituenOposisi * Bidang Kebijakan : kesehatan, keamanan, pendidikan, sosial, lingkungan dll. ** Ruang Lingkup Kebijakan: nasional, provinsi, kota/kabupaten, desa (sebutkan nama daerahnya)

#3: Bagaimanakah proses perumusan kebijakan publik?

Perumusan Kebijakan: Model Siklus Agenda Setting Perumusan Kebijakan Legitimasi Implementasi Evaluasi Kelanjutan, perubahan, penghentian

Model Siklus (Penjelasan) TahapanPenjelasan Identifikasi PermasalahanTahapan mengemukakan tuntutan agar pemerintah mengambil tindak Menata agenda formulasi kebijakanMemutuskan isu apa yang dipilih dan permasalahan apa yang hendak dikemukakan Perumusan proposal kebijakanMengembangkan proposal kebijakan untuk menangani masalah tersebut Legitimasi kebijakanMemilih opsi proposal terbaik untuk kemudian mencari dukungan politik agar diterima sebagai produk hukum. Implementasi kebijakanMengorganisasikan birokrasi, menyediakan pelayanan dam pembayaran, dan pengumpulan pajak. Evaluasi kebijakanMelakukan studi program, melaporkan outputnya, mengevaluasi pengaruh, dan kelompok sasaran dan non-sasaran, dan memberikan rekomendasi penyempurnaan kebijakan.

Perumusan Kebijakan: Black Box Model (Birkland 2011)

Perumusan Kebijakan: Model Proses Direktif (Jamrozik, 2001) Ruang Lingkup Politis (Formulasi kebijakan; contoh pembahasan UU, Perda baik oleh eksekutif maupun legislatif) Ruang Lingkup Administratif (Interpretasi kebijakan; pembuatan juklak, juknis, PTO sebuah kebijakan) Ruang Lingkup Operasional (Aplikasi kebijakan; pembuatan program- program yang mengacu pada kebijakan dan dapat diimplementasikan di masyarakat)

#Latihan 3 : Diskusi Kelompok Secara berkelompok, diskusikan beberapa hal dibawah ini: 1.Bagaimanakah proses perumusan kebijakan publik di Indonesia secara umum menurut kelompok Anda? 2.Dalam proses perumusan kebijakan publik di Indonesia, masalah-masalah apa yang kerap kali muncul? 3. Dalam perumusan kebijakan publik, apa dan bagaimana peran Anda sebagai aktivis partai politik?

#4: Apakah yang Anda ketahui mengenai pengendalian kebijakan? Apa urgensi pelaksanaan hal tersebut?

MonitoringEvaluasi Penilaian/Revisi Kebijakan PENGENDALIAN KEBIJAKAN

Monitoring atau pemantauan merupakan suatu kegiatan mengamati secara saksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. MONITORING KEBIJAKAN

Monitoring Kebijakan Berdasarkan Lokasi/Metode On DeskOn Site Berdasarkan Waktu Gradual (Secara Rutin) Eventual (Tergantung Pada Momen Tertentu)

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam pedoman perencanaan. EVALUASI KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan Waktu Mid Term Evaluation Terminal Evaluation Ex-Post Evaluation Jenis Evaluator Internal Evaluator External Evaluator

#5: Tantangan dan Inovasi Dalam Kebijakan

TANTANGAN-TANTANGAN KEBIJAKAN PUBLIK Kebijakan publik kerap kali dimaknai sebagai proses politik-administratif yang bersifat linear sehingga dalam praktik kebijakannya, aktor-aktor kebijakan hanya menjalankannya sebagai proses business as usual yang kaku dan minim akan inovasi. Penyusunan kebijakan publik kerap kali lepas dari konteks sasaran kebijakan sehingga terjadi gap yang menyebabkan distorsi dalam proses pembangunan.

Perlunya pemahaman baru terhadap terhadap proses kebijakan publik sehingga dalam praktik kebijakannya, aktor-aktor kebijakan dapat bertindak secara dinamis dalam struktur kebijakan yang lenting (Neo dan Chen, 2007) Kebijakan publik perlu memahami konteks sasaran kebijakannya sehingga dimensi pembangunan yang dihasilkan menjadi lebih berkelanjutan (Munasinghe, 1992) JAWABAN TERHADAP TANTANGAN

DYNAMIC GOVERNANCE (Neo dan Chen, 2007)

DIMENSI KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (MUNASINGHE, 1992)