PERAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGUATAN LKD Nanang Hari S Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK KAMPONG
Advertisements

PENGELOLAAN PROGRAM KIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
Lembaga Pertanian di Desa
Membangun negara dari desa
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
KELEMBAGAAN YANG ADA PADA MASYARAKAT DESA
KEBIJAKAN DESA DAN KEGIATAN BERBASIS DESA BERDASARKAN KEWENANGAN DESA
GOOD GOVERNANCE.
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
PENDEKATAN EDUKATIF DALAM PENGEMBANGAN DESA SIAGA
Demokratisasi Lokal Mata Kuliah Dinamika Politik Lokal Semester Gasal 2011 Dosen: Ratri Istania, SIP, MA.
Peluang BKM pasca UU Desa
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
KONSEP DESA MANDIRI Sukandar ( Cak Kandar ) HP :
Uvi Mitsaqi Putri ( ) Adi Prayogo ( ) HAK ATAS PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI START.
KELAS IX SEMESTER I SMP NEGERI 8 YOGYAKARTA
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah
Seminar Proker KKM 2015 Kelompok XX.
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
LOKAKARYA EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG TENTANG DESA TAHUN ANGGARAN 2017 PONTIANAK KAL - BAR, 05 s.d 08 April.
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN PROGRAM KULIAH KERJA
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
MODEL KEMITRAAN JAGUNG DAN KEDELAI DIPROVINSI SULAWESI TENGAH
Muhammadiyah dan Dakwah Pemberdayaan Masyarakat
Materi Rakor Program Kerja KPMD Tahun Anggaran 2016
KERANGKA REGULASI RKP 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN NAWACITA
SHIP PARTNER.
Dr. Hardiwinoto, SE., M.Si. NIDN:
Konsep pengukuran partisipasi masyarakat
Lembaga Pemerintahan Desa
Pengantar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Pengelolaan Lahan Rawa Lebak Berkelanjutan
J. Kristiadi (Peneliti Senior CSIS, Jakarta)
Hanifa Nur Auliya ( ) sosiologi pembangunan : Desentralisasi, Birokrasi dan Demokratisasi Lokal.
Pendidikan Kewarganegaraan
DESA PANCASILA Oleh: Bito Wikantosa
MENGAPA HARUS ADA PEMILU
KPU Provinsi Jawa Tengah
PENDAMPINGAN.
KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN (KTNA) DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN
DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2016
PERAN PELAKU EKONOMI DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
BERKEMBANG HANDAL TEKNOLOGI
Kelembagaan dalam Pertanian
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELUARGA
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
Materi 1 Manajemen Penanggulangan Bencana
Selasa, 27 November 2018 DINAS SOSIAL DAN PMD KAB. KEPAHIANG.
WEBSITE DESA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.
BAB-6 SISTEM POLITIK. Di Negara Lain Sistem Politik Komunis Sistem Politik Liberal Di Indonesia Sistem Politik Demokrasi Perilaku Yang Sesuai Aturan Suprastruktur.
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
DATA PRIBADI 1. KARANG TARUNA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA BALAI PEMERINTAHAN DESA DI LAMPUNG.
TANGGAPAN ATAS (Draft) RENSTRA DISHANPAN
MEDIA TAYANG KELEMBAGAAN DESA PEMBINAAN / PENATAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
PEMBENTUKAN POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA) OLEH: Ali Fauzan. MH TIM POSDAYA STAI BREBES.
Peran Pusat Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.
REPRESENTASI FORMAL MENUJU DESA DEMOKRATIS
Membangun Asa Demokrasi Alternatif di Desa
KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAH DESA
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERMENDAGRI 46 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG LAPORAN KEPALA DESA.
Transcript presentasi:

PERAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGUATAN LKD Nanang Hari S Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)

Tekanan Demografi Tekanan Ekonomi Tekanan Poltik Tekanan Ekologi T B E U K D A N Y A N

HUBUNGAN NEGARA – WARGA NEGARA Menurut Hubermas NEGARA WN MASY. SIPIL PASAR

SINERGITAS KELEMBAGAAN DI DESA Pemerintah -an Desa BPD LKD Konsultatif Koord, kons Kemitraan

STRUKTUR MASYARAKAT DESA KELAS TENGAH KELAS ATAS KELAS BAWAH

Pasal 94 UU Desa Desa Mendayagunakan LKD dalam membantu fungsi Pemdes Wadah Partisipasi Masy. Desa sebagai mitra Pemdes Tugas LKD : Pemberdayaan Masy.Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, meningkatkan pelayanan masy.desa Pelaksanaan program/kegiatan pemerintahan hrs mendayagunakan LKD LKD MENURUT UU DESA

PERAN STRATEGIS LKD “Lembaga kemasyarakatan Desa seperti PKK dan karang taruna penting tapi tidak cukup, diperlukan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh warga sendiri, misalnya dari kelompok tani, nelayan, difabel, pedagang kaki lima atau kelompok lainnya yang bisa mejadi representasi dari pengambilan keputusan” (Sutoro Eko)

AKTIFITAS KAMPANYE PENGORGANISASI AN ADVOKASI PENDIDIKAN KRITIS PERAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGUATAN LKD