DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL REKONSILIASI NASIONAL PENYALURAN BANSOS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHUN 2019 Oleh: Dr. Ir. Rd. Harry Hikmat, M.Si Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Disampaikan pada: Rekonsiliasi Nasional Penyaluran Bansos Non Tunai PKH Tahun 2019 DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL

KERANGKA BERFIKIR : TRANSFORMASI MENUJU EKONOMI DIGITAL PERTUMBUHAN EKONIMI YANG KUAT,SEIMBANG,INKLUSIF & BERKELANJUTAN STABILITAS MAKRO & MONETER STABILITAS SISTEM KEUANGAN INTEGRASI EKONOMI DAN KEUANGAN DIGITAL* ELEKTRONIFIKASI KEUANGAN INKLUSIF PERUBAHAN PERILAKU GRADUASI ENVIROMENTAL SCANNING PROGRAM PRIORITAS KEY STRATEGY BANSOS FDS/P2K2 KEMANDIRIAN KESIAPAN SDM PKH DAN DINSOS OUTCOME Bansos dan subsidi tersalur sesuai Prinsip 6T** Dilaksanakan secara masif oleh SDM yang tersertifikasi sesuai dengan modul Terakses berbagai layanan program lainnya bantuan lanjutan maupun akses ekonomi Penguatan MIS dan Lnk BDT Penguatan Pendampingan Penguatan FDS Strategi Graduasi Program Memastikan Komplementaritas Program Penguatan Kelembagaan PKH KETERSEDIAAN KANAL PEMBAYARAN & PoS PRINSIP INKLUSIF ---------- EFEKTIF ---------- AMAN ------------ INOVATIF ------------- TERJANGKAU POLICY DIRECTION KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR STAGING AWARENESS ADOPSI KUALITAS INTEGRASI LITERACY MASYARAKAT FOKUS PROGRAM BERDAMPAK LUAS ------------- MENYASAR UNBANKED ----------------- LAYANAN PUBLIK KOORDINASI & KETENTUAN STRATEGI,ROAD MAP,DAN EDUKASI FAKTOR PENDUKUNG MODAL BISNIS KEBIJAKAN & REGULASI KELEMBAGAAN MONITORING & EVALUASI SDM

Bansos Non Tunai (PKH & BPNT) STRUKTUR BANSOS NON TUNAI Penyaluran Bansos Non Tunai difokuskan pada 40% penduduk terbawah dengan proporsi anggaran yang terus ditingkatkan karena efektif mengurangi tingkat kemiskinan Struktur Penerima Bansos/Subsidi Non Tunai Alokasi dan Realisasi Dana Bansos 120 (Rp T) 48,1%** BASIS DATA TERPADU Kelompok masyarakat dengan status social ekonomi terendah 100 32,5%** 80 49.1 22,9%** 60 24,2%** 26.4 33,7%** 43,9%** 40 13.0 24.1 52.9 12.6 54.8 20 43.9 39.4 23.7 47.4 SUBSIDI ENERGI (LPG & LISTRIK) Uji Coba Mekanisme penyaluran LPG Non Tunai PBI-JKN Bantuan atas klaim bidang kesehatan dengan kartu kepesertaan KIS PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) Bantuan Non tunai bidang Pendidikan melalui KIP 30.3 40% Hampir Miskin/ Rentan Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi** 25% 2017 2018 2019 Bansos Lainya Bansos Non Tunai (PKH & BPNT) Target KPM & Wilayah 20% BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) BANTUAN non tunai bidang pangan melalui KKS PKH BPNT 2018 2019** 2018 2019 9,6% Miskin PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) Bantuan non tunai bidang Pendidikan & kesehatan melalui KKS 10 Juta KPM 10 Juta KPM 10 Juta KPM 15,6 juta KPM 511 Kab/Kota 514 Kab/kota 219 Kab/Kota 514 Kab/Kota

Kualitas Data KPM Menurut Pendamping IMPLEMENTASI BANSOS NON TUNAI Terdapat ruang perbaikan untuk mewujudkan bansos 6T yang diikuti dengan peningkatan akses layanan keuangan sehingga dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. KUALITAS DATA KPM perlu diperbaiki melalui verivali dan pengkinian data serta kelengkapan NIK Inovasi sarana autentikasi untuk meminimalisir KENDALA KPM Layanan Operasional Bansos Non Tunai Perlu diikuti dengan PEMBERDAYAAN KAPASITAS KPM menuju kemandirian ekonomi Saldo / Dana… Kendala Verivali Data BPNT Sistem / Jaringan 58% BPNT 4% 81% 15% 51% PKH Lupa PIN PKH 6% 66% 28% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 5% 10% 15% 0% 20% 40% 60% 80% N=195 (BPNT) dan 296 (PKH), multiple responses BPNT PKH N=2398 (BPNT) dan 1.466 (PKH) Kualitas Data KPM Menurut Pendamping Kendala Penarikan Bansos Non Tunai Sumber : Evaluasi Operasional BPNT&PKH, Microsave Consulting (2019) Tingkat Kepuasan Pada Aspek Operasional Sumber : Evaluasi Operasional BPNT&PKH, Microsave Consulting (2019) Peningkatan KESIAPAN DAERAH Berdasarkan konektivitas jaringan dan Solusi MEKANISME PENYALURAN DI WILAYAH BLANK SPOT Kondisi Jaringan Telekomunikasi/Sinyal 6T = Tepat sasaran,Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Harga, Tepat Administrasi Sumber : Bappenas (2019)

HASIL EVALUASI RKP TAHUN 2018. Kinerja PN Berdasarkan Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Capaian Sasaran PN - Bantuan Tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH) 10 Juta KPM Tercapai Kinerja PN Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Capain Program Prioritas-Kegiatan Prioritas - Peningkatan Efektivitas Penyaluran Bantuan Pangan 98,55 - Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat (PKH) 100,00 - Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial 99,94 - Peningkatan efektivitas bantuan pendidikan bagi anak usia sekolah 99,31 - Pemantapan Pelaksanaan subsidi energi tepat sasaran 0,00 Sumber: Direktorat Pemantauan, evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS

KENDALA DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PKH Masalah yang ditemui selama kurun waktu tahun 2017 dan 2018 Gagal transfer karena masalah data mengakibatkan Dana Bansos yang dialokasi tidak terserap KKS tidak dapat distribusi dikarenakan berbagai faktor seperti KPM tidak ditempat, tidak memiliki dokumen lengkap atau KPM Meninggal. Mekanisme Rekonsiliasi belum optimal untuk dijadikan alat pengendalian terkendala acuan data yang digunakan. Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK RI, 2018 (Jan sd Oktober 2018) KKS Tidak dapat distribusi senilai Rp. 48.227.326.377,- dan harus kembali ke Kas Negara dikarenakan - KPM Non Eligble (Aslut, ASPDB dan KPM Reguler) - Meninggal Dunia - Gagal Multikredit KKS Tidak Distribusi senilai Rp. 64.596.116.225,- dan dapat disalurkan kembali dikarenakan - KPM ASLUT TAHAP I dan IV yang masih eligible - Salah Mapping kantor Cabang lembaga bayar untuk KKS tahun 2017 dan 2018 - KKS Double dengan BPNT AKIBAT

UPAYA YANG DILAKUKAN Pada tahun 2018 Kementerian Sosial berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan Ditjen Perbendaharaan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) sehingga lahir "Sistem konfirmasi Penerima bantuan sosial PKH" melalui aplikasi OM-SPAN Cara kerja sistem ini dengan melakukan pengecekan data maupun rekening KPM sebelum dilakukan pengajuan uang bantua, data yang berhasil lolos diajukan menjadi data bayar. Aplikasi selanjutnya memantau apakah uang yang disalurkan berhasil di trasfer ke Rekening KPM. Informasi tersebut yang menjadi dasar untuk dilakukan rekonsiliasi dengan lembaga bayar maupun pengecekan ke KPM oleh SDM PKH

KONFIRMASI PENERIMA DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PENYALURAN BANSOS PKH (PERDIRJEN PERBENDAHRAAN NO PER-15/PB/2018) Latar Belakang: RUANG LINGKUP Mekanisme penyaluran bansos dilakukan oleh bank penyalur masih terkendala pengembalian dana dikarenakan banyaknya kesalahan data penerima; Kementerian Sosial kesulitan dalam memonitor dana yang sudah tersalurkan dan yang belum tersalurkan kepada penerima bansos. Mengatur mengenai : konfirmasi data penerima bantuan sosial non tunai dan penyampaian informasi penyaluran bantuan sosial non tunai pada Kementerian Sosial yang dicairkan dari Kas Negara oleh KPPN ke penerima bantuan sosial melalui rekening Bank Penyalur.

Aplikasi Konversi & SPAN PROSES BISNIS UMUM KONFIRMASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL PKH MELALUI APLIKASI OM-SPAN Data Penerima Bansos Sistem Kemensos Konfirmasi Rek. Melalui DB OM SPAN Validasi Rek. Oleh Sistem Bank Penyalur Proses SP2D Bansos di KPPN Aplikasi Konversi & SPAN Proses SPM Bansos di Satker SAS Data Rek. Valid Tersedia di DB OM SPAN Dana Disalurkan ke Penerima Sistem Bank Penyalur Konfirmasi Penyaluran oleh Sistem Bank Penyalur Monitoring OM SPAN Sumber : Perdirjen Perbendahraan No PER-15/PB/2018 Tentang Pengaturan Konfirmasi Penerima dan Penyampaian Informasi Penyaluran Bansos PKH

“Penurunan signifikan gagal transaksi sampai dengan 0.002% “ DAMPAK POSITIF Mengurangi secara signifikan jumlah gagal transfer dari puluhan ribu KPM menjadi kurang dari 500 KPM pada setiap tahapnya. Prosentase penyaluran bansos PKH ke masing-masing Rekening KPM pada tahap I dan II tahun 2019 mencapai 99,99%. Informasi laporan uang bantuan yang berhasil maupun yang gagal trasfer ke rekening manfaat dapat segera diperoleh Kementerian Sosial. Bantuan yang gagal transfer dapat segera dikembalikan ke kas negara sesuai waktu yang ditetapkan. Sumber: Kementerian Sosial RI “Penurunan signifikan gagal transaksi sampai dengan 0.002% “ (Direktur SITP pada High Level Meeting Evaluasi OM-SPAN untuk Bansos PKH, Rekonsiliasi dan Sistem Payment)

PENYEMPURNAAN ALUR PROSES PENYALURAN BANSOS PKH MELALUI OM-SPAN

Gagal Transfer telah kembali ke Kas Negara REKAPITULASI MONITORING DANA TAHAP 1 (Berdasarkan Aplikasi OMSPAN dan Laporan Himbara) Laporan OM SPAN Sebab gagal Transfer Pergantian Rekening Pengurus Rekening Pasif Gagal Transfer telah kembali ke Kas Negara

Gagal Transfer telah kembali ke Kas Negara REKAPITULASI MONITORING DANA TAHAP 2 (Berdasarkan Aplikasi OMSPAN dan Laporan Himbara) Laporan OM SPAN Sebab gagal Transfer Pergantian Rekening Pengurus Rekening Pasif Gagal Transfer telah kembali ke Kas Negara

HAL-HAL YANG PERLU PERHANTIAN Masih adanya KKS dan Butab yang belum terdistribusi oleh Bank Penyalur KKS KPM Double dengan BPNT, akibatnya pada rekening KPM Saldo Nol Penyelesaian Terhadap Salah Mapping dan atau double dengan BPNT memerlukan keterlibatan Bank Pusat, Korwil, Korkab dan Korkot Rekening ditutup/tidak sesuai karena berbagai sebab diantaranya pergantian pengurus,

Kondisi Eksisting yang telah dicapai TANTANGAN KEDEPAN Masalah di Hulu Terkait Data Masalah di Hilir Kondisi Eksisting yang telah dicapai Gagal transfer telah menurun signifikan Mekanisme rekonsiliasi telah berjalan dengan menggunakan Data yang sama Mencari alternatif kanal penyaluran di daerah-daerah sulit (geografis) dan minim infrastruktur Pemantauan kinerja Penyaluran bantuan sosial secara on line E- PKH

APA ITU E-PKH e-PKH adalah sistem aplikasi manajemen CCT (Conditional Cash Transfer) untuk Program Keluarga Harapan. e-PKH adalah sistem aplikasi pengganti SIMPKH yang sudah digunakan sejak tahun 2012. Perubahan kebijakan dan besarnya KPM yang di tangani, yang sudah tidak mampu di dukung oleh system aplikasi SIMPKH, menjadi alasan dibangunnya e-PKH tahun 2018. e-PKH dioperasikan secara online maupun offline. Modul modul e-PKH tersedia dalam aplikasi berbasis mobile (android) mapun aplikasi berbasis web. e-PKH dapat bersinergi dengan SIKS-NG, milik pusdatin.

METODE PENGHITUNGAN INDEX BANTUAN DI E-PKH

PROSES PENYALURAN Data SPM Data SP2D Proses Pengecekan Om-Span Proses Penyaluran Himbara Proses Rekonsiliasi Bank Rekonsiliasi Pendampig Proses Pengecekan Om-Span adalah kegiatan validasi rekening KPM di Kementerian Keuangan. Proses Penyaluran Himbara dilakukan dengan 4(empat) Bank yaitu Mandiri,BRI, BNI dan BTN. Proses Rekonsiliasi Bank adalah konfirmasi progres penyaluran tiap bank sebagai bukti bantuan telah tersalur. Proses Rekonsiliasi Pendamping adalah kegiatan kolektif konfirmasi KPM bahwa bantuan telah sampai Kegiatan ini dilakukan pendamping dengan aplikasi E-PKH sesuai data Rekonsiliasi Bank Jika tidak tersalur akan tapil pilihan alasan yaitu: 1. Tidak terima Bansos 2. Tidak terima Butab 3. Tidak terima KKS 4. Kasus DLL Jika tersalur akan tapil pilihan yaitu: 1. Tercairkan 2. Belum dicairkan

STRATEGI PENGUATAN PKH TAHUN 2020 – 2024 1 2 3 Penguatan Pendampingan Bimtek & pelatihan: a) standar kompetensi; b) promosi perubahan perilaku dan gizi melalui FDS dan komplementaritas program lain Kerjasama dengan Pemda, PT, organisasi kemasyarakatan, & program mitra lain untuk rekruitmen SDM dan pelatihan pendamping Tunjangan operasional, dan rasio beban kerja, terutama di daerah padat atau sulit. Review kapasitas pendamping PKH dalam mendukung program diluar PKH Penguatan FDS Penguatan modul gizi FDS Pengembangan E-Learning. Kerjasama dengan berbagai K/L dan stakeholders untuk memastikan efektivitas hasil FDS Komplementaritas program yang fokus peningkatan gizi untuk mencegah stunting. Supervisi FDS oleh Peksos Supervisor Penguatan MIS dan link ke BDT/SIKS: Sinkronisasi E-PKH dengan PBDT SIKS-NG dengan PBDT Pusdatin dan link ke NIK, KIP, KIS, dsb) untuk penggunaan satu kartu kombo KKS (PKH dan BPNT/Rastra) Dashboard untuk memantau pemenuhan kondisionalitas, graduasi kepesertaan, dan komplementaritas. Optimalisasi server PKH di Pusdatin untuk berbagai program, untuk mendorong efisiensi dan efektivitas. Integrasi SIM PKH dan OMSPAN 4 5 6 Strategi Graduasi Program: Institusionalisasi kriteria dan threshold graduasi program (resertifikasi). Penguatan MIS dan sistem pengaduan untuk updating data (keluar masuk peserta PKH) yang mendukung resertifikasi berkala. Integrasi skema graduasi dengan program lain, untuk memastikan peserta graduasi tidak kembali jatuh miskin. Memastikan Komplementaritas Program: Pemutakhiran dan sosialisasi data PKH kepada program lainnya: NIK, akte, dsb. Koordinasi Pemda untuk komplementaritas dukungan APBD dan Dana Desa bagi KPM PKH. Memberikan akses pelatihan dan peluang kerja ke sektor formal, bagi kepala keluarga PKH. Penguatan Kelembagaan PKH Internal Kemsos: kerjasama lintas program (data, komplementaritas, pendamping, pengaduan, dsb). Eksternal: Revitalisasi peran Tim Koordinasi di Pusat dan Daerah

REKOMENDASI TERKAIT OPERASIONAL PKH PENGGUNAAN AGEN BANK Mendorong KPM untuk menggunakan berbagai kanal penarikan dana PKH selain ATM e-PKH DAN MIS System Akselerasi penggunaan e-PKH dan penguatan integrated MIS system NOTIFIKASI KEPADA KPM Notifikasi SMS kepada KPM mengenai transfer dana PKH REKOMENDASI TERKAIT OPERASIONAL PKH MODUL P2K2 Modul tentang penggunaan rekening KKS dan fitur- fiturnya, terutama untuk menabung PERLUASAN AKSES PENARIKAN ALTERNATIF FRONT END TRANSACTION Eksplorasi pemanfaatan teknologi untuk transaksi (QR code, biometric based, OTP) Membuka pilihan kanal bank maupun non bank (e-commerce, fintech dll) All rights reserved. This documentis proprietary and confidential.

REKOMENDASI TERKAIT RANCANGAN PROGRAM DAN STRATEGI Riset terhadap program bansos lainnya yang berdampak terhadap PKH Penerapan sanksi Memperkuat pengawasan komitmen dan penerapan sanksi yang efektif: percepatan digitalisasi prosedur pengumpulan data, penguatan MIS di kantor pusat dan sentralisasi proses pengambilan keputusan terkait sanksi bisa memberikan dampak positif terhadap PKH Untuk melihat efektifitas program secara keseluruhan, diperlukan riset lanjutan dampak program bansos lainnya yang bersifat komplementaritas. 5347 All rights reserved. This documentiisspprroopprriieettaarryyaannddccoonnffiiddeennttiiaall..

Social Media Contact Center as a means of public complaint handling service provided on different media platforms was launched in early 2018 through the cooperation between the Ministry of Social Affairs, Ministry of State-owned Enterprise and Himbara The operators who receive the public complaints have been given prior intensive training program at Himbara Office in order to provide professional services. VOIP 3144321