Pengelolaan website pemerintah daerah

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi,SH.,M.Si
Advertisements

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
 Sesuai PERMENKOMINFO No : 28 /PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang PENGGUNAAN NAMA DOMAIN go.id UNTUK SITUS WEB RESMI PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH pasal 4.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
Hubungan Antar Pemerintahan
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Department of Business Adminstration Brawijaya University
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
RAPAT TEKNIS SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 2016
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
Website dishubkominfo.
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PENGANGGARAN SANITASI
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
Latar Belakang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31,
DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 2010
SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
SOP Aplikasi Sapa & Ppid kemendagri
Otonomi Daerah studi kasus provinsi riau
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
DASAR Amanat UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50. (terkait kelembagaan) serta Pasal 87.
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
MATERI PAPARAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR JFU/STAF
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Bidang kominfo – sub urusan aptika Firmansyah Lubis Semarang, 31 Juli 2018.
KEPALA BIRO ORGANISASI
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018
WEBSITE DESA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NO 33 TAHUN 2018 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
Oleh: Ir. Edison Siagian, ME
TUGAS ADMIN PPID & SUBDOMAIN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN PONOROGO
Transcript presentasi:

Pengelolaan website pemerintah daerah Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kab.Ponorogo

HASIL PANTAUAN KEGIATAN PENGISIAN KONTEN/BERITA SUBDOMAIN PONOROGO. GO HASIL PANTAUAN KEGIATAN PENGISIAN KONTEN/BERITA SUBDOMAIN PONOROGO.GO.ID

HASIL PEMANTAUAN TERHADAP KEGIATAN PENGISIAN KONTEN/BERITA SUBDOMAIN PONOROGO.GO.ID SKPD SUB DOMAIN BULAN JUMLAH Februari Maret April 1 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum http://adpem.ponorogo.go.id 2 Bagian Administrasi Kesra Dan Kemasyarakatan http://kesra.ponorogo.go.id 3 Bagian Hukum http://hukum.ponorogo.go.id 4 Bagian Administrasi Perekonomian http://ekonomi.ponorogo.go.id 5 Bagian Administrasi Pembangungan http://pembangunan.ponorogo.go.id 9 6 Bagian Administrasi Sumber Daya Alam http://sda.ponorogo.go.id 7 Bagian Layanan Pengadaan http://pengadaan.ponorogo.go.id 8 Bagian Umum http://umum.ponorogo.go.id Bagian Organisasi http://organisasi.ponorogo.go.id 10 Bagian Humas Protokol http://humasprotokol.ponorogo.go.id 11 SEKRETARIAT DPRD http://dprd-ponorogo.go.id 12 INSPEKTORAT http://inspektorat.ponorogo.go.id 13 Dinas Pendidikan http://dindik.ponorogo.go.id 14 Dinas Pariwisata http://pariwisata.ponorogo.go.id 15 Dinas Pemuda Dan Olahraga http://dispora.ponorogo.go.id 16 Dinas Kesehatan http://dinkes.ponorogo.go.id 17 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak http://dinsos.ponorogo.go.id 18 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana http://bkkb.ponorogo.go.id 19 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil http://dukcapil.ponorogo.go.id 20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa http://dpmd.ponorogo.go.id 21 Satuan Polisi Pamong Praja http://satpolpp.ponorogo.go.id 22 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu http://perijinan.ponorogo.go.id

BULAN JUMLAH 23 Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro No SKPD SUB DOMAIN BULAN JUMLAH Februari Maret April 23 Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro http://indakop.ponorogo.go.id 3 6 24 Dinas Tenaga Kerja http://disnaker.ponorogo.go.id 14 25 Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik http://kominfo.ponorogo.go.id 10 8 7 26 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang http://pu.ponorogo.go.id 27 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman http://pkp.ponorogo.go.id 2 4 28 Dinas Perhubungan http://perhubungan.ponorogo.go.id 1 5 29 Dinas Ketahanan Pangan http://dishanpan.ponorogo.go.id 30 Dinas Pertanian Dan Perikanan http://disperta.ponorogo.go.id 31 Dinas Lingkungan Hidup http://dlh.ponorogo.go.id 32 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan http://perspus.ponorogo.go.id 9 33 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah http://dppkad.ponorogo.go.id 18 19 34 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah http://bkppd.ponorogo.go.id 35 Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan http://bappeda.ponorogo.go.id 36 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik http://bakesbangpol.ponorogo.go.id 37 Badan Penanggulangan Bencana Daerah http://bpbd.ponorogo.go.id 38 Kecamatan Ponorogo http://kota.ponorogo.go.id 39 Kecamatan Jenangan http://jenangan.ponorogo.go.id 40 Kecamatan Babadan http://babadan.ponorogo.go.id 41 Kecamatan Siman http://siman.ponorogo.go.id 42 Kecamatan Kauman http://kauman.ponorogo.go.id 43 Kecamatan Sukorejo http://sukorejo.ponorogo.go.id 44 Kecamatan Sampung http://sampung.ponorogo.go.id 45 Kecamatan Badegan http://badegan.ponorogo.go.id 46 Kecamatan Jambon http://jambon.ponorogo.go.id 47 Kecamatan Balong http://balong.ponorogo.go.id 48 Kecamatan Slahung http://slahung.ponorogo.go.id

HASIL PEMANTAUAN TERHADAP KEGIATAN PENGISIAN KONTEN/BERITA SUBDOMAIN PONOROGO.GO.ID SKPD SUB DOMAIN BULAN JUMLAH Februari Maret April 49 Kecamatan Bungkal http://bungkal.ponorogo.go.id 5 9 14 50 Kecamatan Ngrayun http://ngrayun.ponorogo.go.id 3 8 51 Kecamatan Sambit http://sambit.ponorogo.go.id 17 22 52 Kecamatan Sawoo http://sawoo.ponorogo.go.id 7 1 53 Kecamatan Mlarak http://mlarak.ponorogo.go.id 6 54 Kecamatan Jetis http://jetis.ponorogo.go.id 55 Kecamatan Pulung http://pulung.ponorogo.go.id 4 56 Kecamatan Ngebel http://ngebel.ponorogo.go.id 21 27 57 Kecamatan Sooko http://sooko.ponorogo.go.id 11 12 58 Kecamatan Pudak http://pudak.ponorogo.go.id 59 PDAM http://pdam.ponorogo.go.id 60 RSUD Dr. Harjono S http://rsudhardjono.ponorogo.go.id 35 120 151 306

DINAS KOMINFO & STATISTIK KECAMATAN SAMPUNG 28 KECAMATAN NGEBEL 27 DINAS KOMINFO & STATISTIK 25 3 BESAR PERINGKAT PENGISIAN KONTEN WEBSITE SUBDOMAIN PONOROGO.GO.ID PERTANGGAL 1 JANUARI – 15 APRIL 2018

DOMAIN DAN SUBDOMAIN

DASAR HUKUM Peraturan Menteri Kominfo No 05 Tahun 2015 Surat Edaran Menkominfo no 3 tahun 2015 tentang Domain Instansi Penyelenggara Negara Pemberitahuan Terkait Pengelolaan Nama Domain

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG REGISTRAR NAMA DOMAIN INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA

BAB III KLASIFIKASI NAMA DOMAIN Pasal 4 (1)Instansi wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain sebagai alamat elektronik resmi Instansi. (2)Instansi vertikal dari Instansi pusat yang berada di daerah, atau perwakilan di luar negeri, atau perangkat kewilayahan pada Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa, dapat menggunakan Nama Domain sebagai alamat elektronik resmi Instansi.

Pasal 4 (3)Unit kerja pada Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjadi subdomain dari Nama Domain Instansi. (4)Nama Domain Instansi harus dibuat sesuai format yang tertuang dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20 (1)Instansi yang menggunakan Nama Domain wajib menggunakan Server Nama Domain yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2)Instansi yang menggunakan Nama Domain wajib menggunakan Alamat Protokol Internet (IP Address) yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 20 ( (3)Server Nama Domain yang dimaksud pada ayat (1) dan Alamat Protokol Internet (IP Address) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan Nama Domain TingkatTinggi Indonesia.

BAB VI SERVER NAMA DOMAIN Format: Karakter nama [Pemerintah Daerah, atau singkatannya,diikuti wilayah keberadaan pemerintah daerah Instansi Penyelenggara Negara].go.id Contoh : Pemerintah Provinsi Jawa Timur : jatimprov.go.id Pemerintah Kota Surabaya : surabaya.go.id Pemerintah Kabupaten Ponorogo : ponorogo.go.id

Catatan: Selama tidak diidentifikasi atau tidak berpotensi diidentifikasikan duplikasi nama, maka diijinkan tidak menggunakan istilah prov, kab atau kota. Contoh : madiunkota.go.id madiunkab.go.id

CONTOH NAMA DOMAIN PEMERINTAH DAERAH Domain (ex: ponorogo.go.id) Instansi Layanan publik Subdomain (ex: humas.ponorogo.go.id) Satuan Kerja Dalam Instansi

Menu website (minimal) : PROFIL Organisasi dan Tata Kerja Tugas dan fungsi Visi Misi, Tujuan dan Sasaran Profil Pejabat Struktural Jumlah Pejabat Fungsional Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan/Pangkat/Gol/Jenis Kelamin

Menu website (minimal) : UNIT KERJA PROGRAM KEGIATAN REGULASI UU Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri Peraturan Daerah Peraturan Bupati

Menu website (minimal) : LAYANAN PUBLIK KONTAK Alamat Email No.Tlp

Menu website (plus) : BUKU TAMU GALERRY Foto Video PETA SITUS SOSIAL MEDIA Facebook Twitter Instagram

AKUN SOSIAL MEDIA PEMKAB PONOROGO Facebook : Pemkab Ponorogo http://www.facebook.com/pngkab Twitter : Pemkab Ponorogo http://www.twitter.com/ponorogokab Instagram : Pemkab Ponorogo http://instagram.com/ponorogokab Youtube : Kominfo Ponorogo https://www.youtube.com/channel/UC89JlwOehmscF72ORotR0Kw

http://kominfo.ponorogo.go.id/downlo ad MATERI BISA DI UNDUH DI http://kominfo.ponorogo.go.id/downlo ad

TERIMA KASIH